MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa VO NGOC THIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VO NGOC THIEN dengan pidana denda sejumlah

BL 93816 TS, yang di duga telah melakukan kegiatanpencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapalikan KM. BL 93816 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM.

BL 93816 TSyang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017,sekira pukul 08.50 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi061432" LU 10654'89" BT;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BL 93816 TSyang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 8 Juli 2017,pada saat Saksi patroli dengan menggunakan KRI.

Laut lepas adalahbagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia,perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia.

ZEEI, dan3.

JEBO7 (4 GT) pada hari Rabu tanggal 08 November2017 sekitar jam 10.20 wita atau setidak tidak nya pada waktu lain dalambulan November 2017 Bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Sulawesipada posisi 0341.538 LU 12232.824 BT atau setidak tidak nya padasuatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan Perikanan Bitung padaPengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinyaDiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan

:Bahwa Terdakwa JUNMAR surat kapal berupa Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 TentangPANDAMON SUMALIA selaku Nahkoda Kapal Asing bernama FB/Ca.JEBO7 (4 GT) pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 10.20wita atau setidak tidak nya pada waktu lain dalam bulan November 2017Bertempat di Wilayah Perairan ZEEI

Laut Sulawesi pada posisi 0341.538LU 12232.824 BT atau setidak tidak nya pada suatu tempat lain diPerairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerahhukum pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung yangberwenang memeriksa dan mengadilinya Telah Memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa

Menyatakan Terdakwa Junmar Pandamon Sumaila telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZonaEkonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Junmar PandamonSumaila sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah);3. Menetapkan barang bukti berupa:1.2.Be4.1 (Satu) unit kapal F/BCA.

Penjatuhan pidana denda tanpa adanyapenggantian menjadi pidana kurungan bilamana Pidana denda tidak dibayarsudah tepat dan benar sesuai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 102 jopasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang RI NO 45 Tahun 2009 tentangperubahan Atas UndangUndang NO 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebab hingga saat ini belum ada perjanjian bilateral antara Pemerintah RIdengan Pemerintah Philipina) yang mengatur tentang tindak pidanaperikanan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ),

Menyatakan Terdakwa NGUYEN PHUONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);2.

BTH98350 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titikpenangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan PerikananRepublik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukanOperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahuioleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri,kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikankapal KM.

BTH 98350 TS yangdiduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di perairan ZEEI LautNatuna;Bahwa saksi adalah PNS pada Direktorat Jenderal PSDKP yang bertugassebagai Mualim Ill KP. ORCA 03;Bahwa kapal yang ditangkap KP. ORCA 03 bernama KM. BTH 98350 TSmerupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP.

BTH 98350 TS pada saat tertangkap di koordinat0629'852" LU 10928'660" BT adalah termasuk Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia ZEEI;Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;2.

BTH 98350 TS pada saat posisiterdeteksi titik 0624'894" LU 10930'766" BT dan posisi dikejar/dipergoki06 28'384" LU 10929'587" BT dan posisi tertangkap 0629'852" LU 10928'660" BI berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat KM. BTH 98350 TS memasangbendera Vietnam, secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dankapal terbuat dari kayu;Bahwa, Ahli Pelayaran menyatakan KM.

AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP dan Pasal 85 juncto Pasal 9 juncto Pasal 102 UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, akan tetapiPenuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Factidalam hal penjatunan pidana denda tanpa adanya pidana kurunganpengganti denda ;Bahwa Hakim Agung/Ketua Majelis sependapat dengan PenuntutUmum dalam memori kasasinya bahwa penegakan hukum di ZEEI

tidakbermanfaat dan merugikan kepentingan Pemerintah Indonesia sebagaiNegara berdaulat karena banyak Warga Negara Asing melakukanpelanggaran Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum LautInternasional di ZEEI tetapi dalam penegakan hukumnya sangatmenguntungkan warga negara asing melakukan penangkapan ikansecara tidak sah/illegal fishing dan hasil tangkapannya dinikmati negaraasing, bahkan terkadang mereka melanggar Kedaulatan NegaraRepublik Indonesia, tetapi ternyata dalam putusan Pengadilan dendayang

Sebenaarnya ketentuan ini sama sekali tidak melarangpenjatuhan pidana kurungan atau kurungan pengganti denda terhadappelaku asing yang melakukan Tindak Pidana Perikanan di ZEEI.Ketentuan ini hanya melarang penjatuhan pidana penjara atau pidanabadan ;Bahwa beberapa alasan mengapa pidana penjara dan pidana badan/fisiktidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku asing yang melakukan TindakPidana Perikanan di ZEEI dan beberapa alasan pula mengapa pidanakurungan atau kurungan pengganti denda dapat diterapkan

kepadapalaku asing di ZEEI ;Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tersebut sejalan denganketentuan Pasal 102 UndangUndang Perikanan yaitu melarangpenjatuhan pidana penjara bagi tindak pidana perikanan di ZEEI kecualiada perjanjian pemerintah dengan pemerintah negara yangbersangkutan ;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, agar upayapenegakkan hukum di ZEEI dapat tegak dan berwibawa makapenjatuhan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dihindarikarena tidak melanggar ketentuan Pasal

Orca 03 sedangmelaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikananterkoordinasi di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, sekira jam 07.00Wib, KP.

Orca 03 sedangmelaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikananterkoordinasi di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, sekira Pukul 07.00Wib, KP.

Orca 03 sedang melaksanakanoperasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terkoordinasi di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna, sekira Pukul 07.00 Wib, KP.

ZEEI, dan 3.

Orca 03 adalah berada di wilayah ZEEI LautNatuna Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum di Zona Ekonomi EkskluifIndonesia (ZEEI) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; Ad.

CHENG SING pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekitar pukul 11.35WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2008 atau tahun2008 bertempat di wilayah perikanan Republik Indonesia pada posisi 05. 3570 LU 109 55 00 BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan oleh karena Terdakwa 1dan Terdakwa 2 serta barang bukti berupa KM GEI PEN YU 80101 ditahan diPangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Pontianak, maka berdasarkan ketentuanHal

Kemudian pada hariSabtu tanggal 12 April Tahun 2008, saat kapal tersebut sedang melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl di Laut Cina Selatanakan tetapi di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yangmerupakan wilayah perairan Indonesia, Kapal KM GEI PEN YU 80101 yangdinakhodai oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai KKM, berhasil dideteksioleh Kapal Patroli Indonesia dengan Nomor Lambung 003, selanjutnya KapalPatroli Indonesia melakukan pengejaran terhadap kapal yang dinakhodai

CHENG SING pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekitar pukul 11.35WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2008 atau padatahun 2008 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiapada posisi 05. 35 *70 LU 109 55 00 BT atau pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) danoleh karena barang bukti berupa KM GEI PEN YU 80101 di tahan di DermagaLANAL Pontianak dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta barang bukti berupaKM GEI

;Maka dapat disimpulkan bahwa perampasan alat yang dipergunakan dalamillegal fishing Pasal 104 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikananadalah pelanggaran atas Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia (Pasal5 ayat 1 a UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan), bukan tindak pidanayang terjadi di ZEEI, atau tindak pidana perikanan di ZEEI tetapi harus ada duluperjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak Negara Asing yangmelakukan penangkapan ikan di ZEEI (Pasal 5 ayat 1 b UU RI

Dan hak pengelolaan perikanandi ZEEI terjadi setelah Konferensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 diNew York.

Menyatakan terdakwa Duong Sa Ly selaku nahkoda BL 92024TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanperbuatan pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2)UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Teuku Umar385 katanya di perairan Laut Indonesia; Bahwa kapal BL 92024 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesiasekira pagi hari pada saat sedang menarik/mengangkat jaring; Bahwa jenis alat tangkap yang digunakan BL 92024 TS dalamkegiatannya menangkap ikan di ZEEI yaitu jaring Insang Dasar (Bottom Gill Nets)untuk menangkap ikan dasar dan jumlah alat tangkap ada 1 (Satu) set; Bahwa pada saat BL 92024 TS ditangkap oleh KRI.

); Bahwa Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undangundang nomor5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI!

Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);5 Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut di atas akan dipertimbangkanberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yangdiuraikan di bawah ini :Ad.1.

ZEEI, dan3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa QUACH VAN CUONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesiasebagaimna ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlakutentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanahdibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus)mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.

Lautlepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, lautterritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairanpedalaman Indonesia.

ZEEI, dan3.

Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalamUndangundang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidangperikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa ;b.

Menyatakan Terdakwa QUACH VAN CUONG tersebut di atas,terbukti Ssecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI);2.

BALADEWA 8002 melaksanakan kegiatan patroli disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 10Mei tahun 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan radarmendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06 00 270 LU 106 00 029 BT. Selanjutnya KP. BALADEWA 8002 melakukanpengejaran dan berhasil menghentikan kapal BV 93968 TS yangdinahkodai terdakwa NGUYEN NGOC TUAN pada posisi 06 11 881 LU 106 07 049 BT sekira pukul 08.40 WIB. Bahwa ketika dihentikan oleh KP.

BALADEWA 8002 melaksanakan kegiatan patroli disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 10Mei tahun 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan radarmendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06 00 270 LUHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT.PBR 106 00 029 BT. Selanjutnya KP.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN NGOC TUAN iersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana dalam dakwaan alternatif kKesatu Penuntut Umum;2.

Sanksi pidana yang dilarangdijatuhkan di ZEEI adalah pidana badan dan atau pidanapenjara. Ketentuan dalam Pasal 102 UU Perikanan danPasal 73 ayat (3) secara tegas tidak melarang ataumembatasi penerapan hukum selain pidana penjarapada ZEEI bagi pelaku asing. Sehingga penjatuhanpidana kurungan pengganti denda dapat diterapkansesua dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

dan mengadilinya Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing , melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI),, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa MR.

KIEU LONG berada pada posisi 04 53 75LU 110 18 73 BT, kedua kapal tersebut dipergoki oleh kapal Patroli HIU003 yangsedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan disekitarperairan ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia) Laut Cina Selatan, kemudian Nakhodakapal Patroli HiuO01 memerintahkan Mualim 1 KP. HIU MACAN 001 yakni saksiSUBHAN HAFANDY dan Mualim IIT KP. HIU MACAN 001 yakni sakst MUSONEP untukmenghentikan dan memeriksa kelengkapan dokumen kapal KM.

BV. 0008 TS pada hariSenin tanggal 17 Oktober 2011 sekira jam 14.15 WIB atau setidaktidaknya dalam Bulan Oktober2011 bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi04 53 75 LU 11018 73 BT atau setidaktidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia.

Batas Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa berdasarkan UU.No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI)adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasarlaut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukurdari garis pangkal laut wilayah Indonesia;Bahwa benar KM BV 0008 TS Berukuran 50 GT dan merk mesin CUMMINS 3 Cyl

HO TAN CANH tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan berdasarkanketerangan Ahli Alpian bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) wayjib dimiliki olehkapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia.Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.Ad.6.

di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan ,perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 19.35 Wibterdakwa selaku Nahkoda KM.

HIU MACAN TUTUL 02 telahmemeriksa dan menangkap kapal tersebut, pada hari Jumat tanggal 16Desember 2016 jam 19.35 Wib di sekitar perairan ZEEI Laut Cina Selatan padaposisi 05 52.685 LU 106 53.728 BT.Bahwa KM.

HIU MACAN TUTUL 02 telahmemeriksa dan menangkap kapal tersebut, pada hari Jumat tanggal 16Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.SusPRK/2017/PN.TP g.Desember 2016 jam 19.35 Wib di sekitar perairan ZEEI Laut Cina Selatan padaposisi 05 52.685 LU 106 53.728 BTBahwa KM.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

BTH. 85800 TS, tidak memilikidokumen sah yang disyaratkan untuk melakukan penangkapan ikan di perairanIndonesia, yaitu: di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) seperti Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI);Menimbang, bahwa Kapal Motor KM.BTH.85800 TS, ketika ditangkapoleh Kapak Patroli Kp.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LE VAN HAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar

   TSyang dinahkodai Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 KP.Hiu 14 sedang melakukan patroli Nusantara VI mendukung kegiatanBakamla untuk melakukan pengawasan di ZEEI Laut Natuna WPP 711.Sekitar pukul 07.40 WIB terdeteksi lewat radar bahwa diduga ada kapal ikanasing di koordinat 0518'523 LU 10554885 BT.

   TSyang di nahkodai Terdakwa yaitu diduga melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Laut Natuna, tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sahberupa Suarat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan(SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dariPemerintah Republik Indonesia;Bahwa saksi menerangkan di KM.BD.97088.

   TSyang dinahkodai Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 KP.Hiu 14 sedang melakukan patrol Nusantara VI mendukung kegiatanBakamla untuk melakukan pengawasan di ZEEI Laut Natuna WPP 711.Sekitar pukul 07.40 WIB terdeteksi lewat radar bahwa diduga ada kapal ikanasing di koordinat 0518'523 LU 10554885 BT.

   Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran BidangPehubungan Laut Dinas perhbungan Kabupaten Kepulauan Anambas;Bahwa ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas lautterritorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);Bahwa ahli berpendapat, berdasarkan Undangundang nomor 5 Tahun 1983Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluardan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan Undangundang yang

   TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KP.Hiu14 pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 08.00.WIB di Perairan ZEEI LautNatuna, berada pada posisi 0525'846" LU 10557'465" BT, posisi tersebutmasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI LautNatuna; Bahwa benar sebagai Nahkoda Terdakwa bertanggung jawab terhadapkeselamatan kapal, mengatur pembagian kerja dan kegiatan di atas kapal ;Menimbang, bahwa dari faktafakta persidangan tersebut perlu dibuktikanapakah perbuatan yang telah dilakukan oleh

PDM192/PONTI/06/2016,tanggal 23 Juni 2016 Terdakwadidakwa sebagai berikut:KESATUBahwa, terdakwa PANIT CHAICHOL, yang merupakan Nakhoda kapalPenangkap Ikan KM KNF 7725 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira Hal 1 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTKpukul 03.25 Wib atau setidaktidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaktidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04 49,540 LU 10523,293 BT sesuai

dari pelabuhan TOK BALI Malaysia dengan tujuan untuk melakukanpenangkapan ikan diperairan Indonesia dengan membawa 32 (tiga puluh dua)Orang termasuk Nahkoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailanddan 29 (dua puluh sembilan) orang warga negara Kamboja.Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 Wib Kapal Patroli.HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikananberbendera Malaysia yaitu KM KNF 7725 berada pada posisi 04 49,602 LU 105 23, 650 BT sesuai GPS di ZEEI

pidana dalamPasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentangperubahan atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.DANKEDUABahwa, terdakwa PANIT CHAICHOL, yang merupakan Nakhoda kapalPenangkap Ikan KM KNF 7725 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekirapukul 03.25 Wib atau setidaktidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidak Hal 3 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTKtidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI

setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan olehkarena barang bukti berupa KM KNF 7725 ditahan di Pelabuhan/dermagaPSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI

Menyatakan Terdakwa NGUYEN THE PHUONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);2.

BTH99962 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titikpenangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan PerikananRepublik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukanOperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahuioleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri,kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikankapal KM.

BTH 99962 TS yangdiduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di perairan ZEEI LautNatuna;Bahwa saksi adalah PNS pada Direktorat Jenderal PSDKP yang bertugassebagai Mualim Il KP. ORCA 03;Bahwa kapal yang ditangkap KP. ORCA 03 bernama KM. BTH 99962 TSmerupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP.

BTH 99962 TS pada saat tertangkap di koordinat0629'852" LU 10928'666" BT adalah termasuk Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia ZEEI;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;2.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN THE PHUONG telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikandi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana denda kepada tTerdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)bulan ;3.