Ditemukan 11435 data
89 — 35
PARTAI DEMOKRAT 339 PEROLEHAN 2KURSI(PD)DI DPRDKABUPATENTAMBRAUW2. PARTAI 8 TIDAK ADAPEROLEHANHAT NURANI RAKYAT KURSI DI DPRDKABUPATEN Halaman 33 dari 105PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR (PARTAI HANURA) TAMBRAUW 3. PARTAI 39 TIDAK ADAPEROLEHANGERAKAN INDONESIA KURSI DI DPRDRAYA KABUPATENTAMBRAUW(PARTAI GERINDRA)4. PARTAI NASIONAL 35 TIDAK ADA BENTENG KERAKYATAN PEROLEHANINDONESIA KURSI DI DPRDKABUPATENTIDAK411 MENCUKUPIDUKUNGANTOTAL SUARA SAH MINIMAL SUARASuara Sah SAH, YAITU:731 SUARA. 7.8.
Politik dan/atau) Gabungan PartaiPolitik dalam: FORMULIR MODEL BKWK,KPU PARTAI POLITIK,YAITU: SURAT PENCALONAN, NOMOR: SP007/Xe/KONAS TMB/03.2011.; FORMULIR MODEL B1KWK,KPU PARTAI POLITIK,YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMAANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAMPENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH; FORMULIR MODEL B2KWK,KPU PARTAI POLITIK,YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI = POLITIKDAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKANMENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALONKEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;Sehingga Partai Poltik dan/atau Gabungan PartaiPolitik Pengusung Para Penggugat a quo sesuai denganyang tertera didalam Formulir Model B, Bi dan B2KWK.KPU PARTAI POLITIK, terdiri dari: PARTAIl DEMOKRAT(PD), PARTAI BURUH, PARTAI HATI NURANI RAKYAT(HANURA), PARTAI NASIONAL BANTENG KEBANGSAAN INDONESIA(PNBKI), PARTAl GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA),PARTA AMANAT NASIONAL (PAN), PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (PKPI), PARTAI BULAN BINTANG(PBB), PARTAI DEMOKRASI
KEBANGSAAN (PDK), PARTAIMATAHARI BANGSA (PMB), PARTAI KARYA PERJUANGAN (PKP),PARTAI PERSATUAN DAERAH (PDP) dan PARTAI PEDULI RAKYATNASIONAL (PPRN):;7.12.
Kabupaten Tambrauw yang telahdibekukan oleh DPP Partai Buruh menjadi PengurusDPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yang sah dandiakui melalui Surat Keputusan DPP Partai Buruh,karena: Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yangsah dan diakui kepengurusannya oleh DPP PartaiBuruh yang menanda tangani Formulir Model B, B1,B2.
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Pelopor KabupatenKaranganyar ;2. Bahwa oleh Pengurus Partai Pelopor Kabupaten KaranganyarPenggugat telah dicalonkan sebagai anggota DPRD KabupatenKaranganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Daerah PemilihanII dengan Nomor Urut 1 melalui Komisi Pemilihan Umum KabupatenKaranganganyar, dimana Tergugat sebagai Ketua, dan Tergugat II s/dIll sebagai anggota komisi Pemilinan Umum Kabupaten Karanganyar ;3.
No.2988 K/Pdt/2009Tergugat tersebut cacat hukum, namun dengan segala etiket baik demisuksesnya Pemilu Tahun 2009 dan juga demi kondusifitas KabupatenKaranganyar, Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar tetapmenanggapi surat dari Para Tergugat dan mengirim surat bernomor007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, perihal HasilKlarifikasi Tanggapan Masyarakat, yang pada dasarnya surat tersebutberisi bahwa Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyarmempertahankan Penggugat sebagai Calon
Bahwa setelah Pimpinan Partai Pelopor mengirim surat jawaban danatau tanggapan sebagaimana tersebut dalam posita 7 Surat Gugatan,Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan klarifikasi dan atau verifikasiatas proses pencalonan Penggugat sebagai calon anggota DPRDKabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan Ill dengan nomor urut 1yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, dengan demikianproses pencalonan atas nama Penggugat telah final, dan Penggugatberhak ditetapkan sebagai calon tetap anggota
DPRD KabupatenKaranganyar yang dicalonkan oleh Partai Pelopor KabupatenKaranganyar dari daerah Pemilikan II dengan nomor urut 1 dan untuk ituPara Tergugat berkewajiban menetapkan Penggugat sebagai sebagaicalon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dicalonkanoleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan Illdengan nomor urut 1 dan dimasukan dalam dartar calon tetap (DCT) dariDaerah Pemilihan Ill nomor urut 1 yang dicalonkan oleh Partai PeloporKabupaten Karanganyar ;.
Bahwa untuk mempertegas surat jawaban dan atau tanggapan bernomor007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, perihal HasilKlarifikasiTanggapan Masyarakat yang dikirim oleh Pimpinan Partai PeloporKabupaten Karanganyar sebagaimana terurai dalam posita 7 suratgugatan, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Partai Pelopor melaluiTim Advokasinya telah berkirim surat kepada Para Tergugat yangmenegaskan bahwa Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten KaranganyarHal. 3 dari 21 hal. Put.
60 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISMAIL ISHAK VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI.P) YANG DIWAKILI OLEH : 1. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI, 2. TJAHYO KUMOLO DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. MESUJI;
Sedangkan Ayat (5) berbunyi: Dalam proses penetapan namabakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik wayjibmemperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
Iskandar Maliki, M.M., M.H., dan Agus Setio, S.H., diusung olehGabungan Partai: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Nadhatul Ulama Indonesia (PNUI), Partai Bintang Reformasi(PBR);2. Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M., dan Sariaman, diusung oleh GabunganPartai Politik: Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Pelopor, Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), Partai Gerindra, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);3. H. Suprapto, S.Psi, M.H., dan H.
Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atauPimpinan Partai Politik yang bergabung.
Sariamandengan calon yang berasal dari internal Partai (struktural Partai, atau DPRDKabupaten atau pihak lain yang menurut DPC dan DPD Partai menjadirepresentasi internal Partai.e Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai,hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai. Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Sdr. H. Ismail Ishak,yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memlliki persoalanhukum, maka Sdr. H.
adalah dibuktikan dengan suratpencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para PimpinanPartai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau ParaKetua dan Para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung, denganmenggunakan formulir Model B KWK.KPU Partai Politik (Vide Bukti T5) hal inisesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 15.1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal pasangancalon
105 — 53
ZUBIR DAHLAN Bin DAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Larangan Pelaksanaan Kampanye, Menghina Partai Politik ;--------------------------------------------------------------------------------------2.
,sekira pukul 17.30Bahwa ketika itu Ketua DPC Partai Gerindra namaH.
ZUBIRlangsung membuang baju yang ada lambang se partai Gerindratersebut;e Bahwa H. ZUBIR DAHLAN melakukan orasi, cuaca mendung dan siang hari namun iabisa melihat jelas H. ZUBIR yang melakukan orasi dan berkata menyuruh membuangbaju Gerindra tersebut; e Bahwa partai Gerindra adalah partai Politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu diIndonesia, dan baju tersebut adalah baju resmi yang di pakai dan di gunakan pengurusatau anggota partai Politik Partai Gerindra; Bahwa H.
ZUBIR DAHLAN membukajaket merah yang dikenakannya, kemudian iamengambil dan memakai Baju Partai Gerindra,selanjutnya melakukan orasi, saat melakukan orasidengan mengenakan baju Partai Gerindra tersebut,H.
MARDIN (Calon Wakil Bupati), dengan nomor 1, dari jalur perseorangan, NamaADI ROZAL (Calon Bupati) dan ZAINAL ABIDIN (Calon Wakil Bupati), dengannomor 2, dengan partai pengusung Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai MatahariBangsa, Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Kebangkitan Bangsa, Nama H.MURASMAN, S.Pd, MM (Calon Bupati) dan H. ZUBIR DAHLAN (Calon WakilBupati), dengan nomor 3, dengan partai pengusung Partai Amanat Nasional, PDIPerjuangan, Partai Republikan dan Partai Hanura, Nama H.
SUKMAN, SH, MH(Calon Bupati) dan SARTONI, S.Pd (Calon Wakil Bupati), dengan nomor 4, denganpartai pengusung Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, PPPI danPartai Persatuan Daerah, Nama RAHMAN (Calon Bupati) dan NOVANTRI (CalonWakil Bupati), dengan nomor 5, dengan partai pengusung Partai Golkar, PartaiKeadilan Sejahtera, PKNU, Partai Barisan Nasional dan PKP, dan Nama IRMANTO,S.Pd (Calon Bupati) dan H.
- Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
politik.Pasal 8(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelahmemenuhi persyaratan:a. berstatus badan hukum sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Politik;b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlahprovinsi;c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlahkabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;d. menyertakan sekurangkurangnya 30% (tiga puluhperseratus) keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat;e. memiliki...e. memiliki anggota sekurangkurangnya
1.000 (seribu)orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlahPenduduk pada setiap kepengurusan partai politiksebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf cyang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tandaanggota;f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusansebagaimana pada huruf b dan huruf c; dang. mengajukan nama dan tanda gambar partai politikkepada KPU.(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnyadapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.Pasal 9(1) KPU melaksanakan penelitian
Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tandaterdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badanhukum;b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurustingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;c. surat...12c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentangkantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurustingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentangpenyertaan keterwakilan perempuan
partai politik.
politik.Huruf jCukup jelasHuruf kCukup jelas.Pasal 51Cukup jelas.Pasal 52Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan Pengurus Pusat Partai Politik adalahKetua Dewan Pimpinan Pusat partai politik atau nama lainnya.Ayat (3)Yang ....15Yang dimaksud dengan Pengurus Partai Politik tingkat provinsiadalah Ketua Dewan Pimpinan daerah partai politik tingkatprovinsi atau nama lainnya.Ayat (4)Yang dimaksud dengan Pengurus Partai Politik tingkatkabupaten/kota adalah Ketua Dewan Pimpinan daerah partaipolitik
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Politik : 1.Partai Republikan Nusantara. 2.
Partai Pelopor. 4. Partai Peduli Rakyat Nasional. 5. Partai PerjuanganIndonesia Baru. 6. Partai Kedaulatan. 7. Partai Bulan Bintang. 8. Partai NasionalIndonesia Marhaenis. 9. Partai Pemuda Indonesia. 10. Partai Serikat Indonesia. 11.Partai Matahari. 12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama. 13. Partai KasihDemokrasi Indonesia. 14. Partai Bintang Reformasi. 15. Partai Persatuan NahdatulUmmah. 16. Partai Karya Peduli Bangsa.
Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dalam Daftar Partai PengusungPasangan Alfridel Jinu, SH.
Syarat Pencalonan dan Kelengkapannya :1 Model BKWKKPU Partai Politik (Formulir Surat Pencalonan), ada danKode MS (Memenuhi Syarat),2 Model B1IKWKKPU Partai Politik (Formulir Surat Pernyataan)Kesepakatan antar Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bergabunguntuk mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah, ada dan Kode MS (Memenuhi Syarat),3 Model B2KWKKPU Partai Politik (Formulir surat pernyataan PartaiPolitik dan/atau gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonanatas
Didapat hasil bahwa partai pengusung di atas tidak memenuhisyarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon,Bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas secara sah dan meyakinkan melawan hukumkarena menghilangkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dalam daftar pengusunganhanya sesuai nota DPP PIS, tanggal 14 Juni 2013. Logika hukum administrasi,bagaimana bisa surat keputusan (SK) Partai, digugurkan atau dibatalkan hanyamenggunakan nota DPP PIS.
106 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Politik;Pasal 32 berbunyi:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Hal. 13 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/201414142 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh
perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;3Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
, karena banyak kader partai ParaTermohon Kasasi yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso telahpindah partai dan menjadi Calon Legislatif dari partai lain, dengan demikian adalahbenar apabila DPC PKNU Kabupaten Bondowoso melakukan Proses PAW terhadapPara Termohon Kasasi.
UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c yang berbunyi: Anggota Partai Politikdiberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila mengundurkan diri secaratertulis, dan menjadi anggota partai politik lain, Anggaran Rumah Tangga (ART)PKNU Pasal 9 tentang disiplin partai dimana anggota partai dilarang merangkapsebagai anggota partai lain jo.
229 — 129
Adapun alasannyasebagai berikut: Bahwa Penggugatselaku Anggota, Kader, Pengurus dan Anggota DPRRl Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) bersamasamabeberapa anggota, kader dan pengurus Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di Hotel Ambaratelah melakukan rapat yang tidak berdasarkan mekanisme yang berlakudi internal Partai Hanura untuk mengganti/memberhentikan KetuaUmum Dr. Oesman Sapta, MM dan Sekjen DPP Partai Hanura H.
;(fotokopisesuai dengan asli) ;Nota Organisasi Mahkamah Partai Hati Nurani Rakyat KepadaKetua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 03A/NOTAMP/IV/2018 Tanggal 24 April 2018 Perihal SuratKeputusan Mahkamah Partai ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat Nomor : SKEP/1124/DPPHANURA/VII/2018 Tanggal30 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Ir. NurdinTampubolon Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) ;.
dan telah 2 periode sebagaianggota DPR RI; Penggugat diberhentikan dari Partai, namun Penggugat tidak pernah lakukantindakan indisipliner di partai; Bahwabukti P36 diakui, karena ada tanda tangan saksi;Ahli Penggugat :Dr.
: 267/G/2018/PTUNJKT Bahwa Penggugat dulu sebagai Wakil Ketua Partai Hanura; Bahwa Mahkamah Partai pernah melakukan sidang terkait adanya laporan, DPPmemerintahkan untuk menyidangkan 10 orang, termasuk Penggugat.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA padatanggal 23 April 2018 telah memutuskan memberhentikan Penggugat darikeanggotaan Partai HANURA dan memerintahkan kepada DPC Partai HanuraKota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencabutan KartuTanda Anggota (KTA) atas nama Penggugat (vide bukti T2);Bahwa Mahkamah Partai DPP HANURA melalui Surat Nota Organisasi Nomor: OSA/NOTAMP/IV/2018, tanggal 24 April 2018, Perihal : Surat KeputusanMahkamah Partai, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP
Terbanding/Terdakwa : DARWAN, SE Bin H. HUSIN ENANI
101 — 42
BUSTOMI (terdakwa dalamberkas terpisah) Selaku Sekretaris Partai PKP! DPC Kab.
USMAN Bin USMANmenerangkan bahwa dalam kepengurusan Partai PKPI Lampung Utaraadalah Sebagai Sekretaris Partai PKPI dalam keteranganya bahwa Saksitidak pernah menerima uang / honor dari uang bantuan untuk Partai PKPIyang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 s/d 2015, bahwa saksiABDULLAH S.
berkaitan dengan Anggaran Bantuan Partai Politik.Bahwa selanjutnya Saksi ABDULLAH S.
Tahun 2012 sebesar Rp.28.000.000 dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;b. Tahun 2013 sebesar Rp.25.000.000, dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;c. Tahun 2014 sebesar Rp.21.800.000 dari Rp. 29.500.000 yangditerima partai;d.
145 — 64
politik adalah urusan internal partai yangpenyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik.
Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa " PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART .Selanjutnya ayat (2) menegaskanbahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatuHalaman 18 dari59 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUNBNA.mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukeleh Partai Politik;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniharuslah dan wajib mengikuti
Berdasarkan Pasal 14 yang berbunyi Untukkeperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten kota, pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannyamenunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang pengurus partai untukmengurus partai politik yang bertugas sebagai petugas penghubungantara partai politik dengan KPU, KPU provinsi dan KPUKabupaten/Kota.
MR dari Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan AcehTengah 2 Tertanggal 20 Agustus 2014 sah dan berharga; 4.
Pasal 32 ayat(1) menegaskan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa Penyelesaian perselisihaninternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik; 2.
211 — 45
Bahwa prosedur penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana bunyi Pasal32 ayat 1, 2 dan ayat 3 UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalahsebagai berikut : 1. Perselisihan Partai Politik diseiesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadiianatau di luar pengadiian.3.
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai No. 0534/DPP02/1II/A.1/1/2002 Tentang TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTARWAKTU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA serta melanggar Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945; 2).
PKB;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwaPemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukanmelalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secaraorganisatoris dan tidak bertentangan dengan AD, ART, putusan forumforum persmusyawaratan partai dan Peraturan Partai;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor : 0534/DPP O2/ll I/A.
PARTAI POLITIK YANG RELEVAN DENGAN GUGATANPERKARA INI :3.
SEMA Nomor :11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politikdisebutkan, bahwa pada prinsipnya untuk perkaraperkara yang sepertiitu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikanterlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya kelembaga/badan peradilan.
David Prima, SH
Terdakwa:
Ferry Sutrisno
91 — 3
Nasdem Kabupaten Batu Bara yanglama dimana sekjennya adalah Amran,SH, bendaharanya terdakwa FerrySutrisno, kemudian karena ada sesuatu hal maka dirombak strukturorganisasi melalui rapat pleno dimana saat itu terdakwa Ferry Sutrisnoterpilin sebagai Sekjen yang baru, kemudian untuk mengesahkan strukturorganisasi kepengurusan Partai Nasdem tersebut harus ada keputusan dariDPD Partai Nasdem Pusat dan saat itu terdakwa Ferry Sutrisnomengatakan kepada korban Muhammad Rozali Ada kawan dekatku orangSurya
Dan setelan perubahan sitruktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makaHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kisdengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.
Batu Bara danmenjadi sekjen Partai Nasdem Kab.
Dan setelah perubahan struktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makadengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.
Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga
85 — 53
Demokrat suara partai Demokrat di wilayahKecamatan Tanjung Kab.
Brebes yang dihadiri oleh perwakilan partai politik yang khususperolehan partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak adapenggelembungan suara untuk partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimanayang di inginkan terdakwa ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai melanggarpasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Demokrat suara partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung Kab.
Brebes yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yaitu khususperolehan partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak adapenggelembungan suara partai Demokrat menjadi 2124 suara ; Pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Abu Nasir selaku Ketua PPKTanjung dan Yudi Prastianto.S.Sos. selaku anggota PPK Tanjung tidak menyebabkankerugian keuangan Negara, karena tidak mengakibatkan Pemilu legislative 2009 diKecamatan Tanjung menjadi diulang ; Berdasarkan uraian tersebut diatas Tim
Setelah jumlah suara untuk Partai Demokrat dibacakan di KPUD ternyatajumlah suara Partai Demokrat tidak ada perobahan ; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta diatas pemberianuang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Abu Nasir selaku Ketua PPK Tanjungdan Yudi Prastianto,S.Sos. selaku anggota PPK Tanjung tidak ada pengaruhnyaterhadap jumlah suara dari partai Demokrat, karena jumlah suaraberdasarkanHal.13 dari 16 hal put.no.09/pid/2010/pt.smgketerangan diatas adalah sinkron / pas, dalam
47 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 133 K/Pdt.SUS/201113.dengan anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai ataudengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggotapartai atau melanggar disiplin partai dan/atau mencemarkankehormatan dan nama baik partai" ;Ayat (2) "Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberiperingatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan PengurusPartai dimana ia terdaftar sebagai anggota.
yang menyangkut permasalahan internal Partai Politik ;.
No. 133 K/Pdt.SUS/2011merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebihdahulu. dalam forum internal partai sebelum mengajukannya kelembaga/badan peradilan.
Politik,berkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalamtubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekainyaadalah urusan internal partai yang bersangkutan.
SALAH DALAM MENARIK PIHAK :1.Bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, yang ditarik sebagai pihakdalam perkara a quo adalah pribadi /person pengurus partai baik pribadipengurus DPC PKB Kabupaten Bojonegoro, DPW PKB Jawa Timurmaupun DPP PKB, padahal para pengurus dimaksud bertindak dalamkapasitasnya sebagai pengurus partai yakni PKB, bertindak untuk danatas nama serta mewakili partai/PKB yakni institusi PKB, bukan atasHal. 11 dari 21 hal. Put.
93 — 45
Penggugat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik terhitungmulai tanggal 15 April 2013;2.
Bahwa larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan /ataupengurus partai politik diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 37 tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai NegeriSipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan PegawaiNegeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politiktanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil,diberhentikan tidak dengan hormat Bahwa Penggugat menjadi anggota Partai Golkar terhitung sejakmulai tanggal 15 April sebagaimana tercantum
SR02/WPJ.09/KP.10/2015,tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat gunameminta fotokopi kartu anggota partai politik dan keterangan yangmenjelaskan sejak kapan Penggugat menjadi anggota partai politiktersebut, dan pada kesempatan yang sama Penggugat telahmenyampaikan fotokopi kartu anggota partai politik dimaksud;Halaman 26 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUNJKT12)13)14)Bahwa selanjutnya berdasarkan tanda terima penyerahandokumen tanggal 17 Februari 2015, Sdr.
Mesakh Supriadi in casu Penggugat tidak pernahmemberitahukan baik secara lisan maupun tertulis sebagaianggota partai politik, tidak pernah menyerahkan dokumenkeikutsertaan sebagai anggota partai politik, tidak pernahmemberitahukan tentang rencana/keinginan untuk menjadianggota lesgislatif, dan tidak pernah pula mengajukanpermohonan pengunduran diri sebagai PNS;Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Penggugat telahterbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sejaktanggal 15 April 2013
;Halaman 42 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUNJKT4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan PegawaiNegeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Bukti T.6b) kKhususnya :a. Pasal 1angka (4) : Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri Sipil yangterdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.b. Pasal2ayat (1) :ayat (2)c. Pasal9ayat (1)ayat (2)d.
Terbanding/Terdakwa : YAKOBUS SEM
108 — 37
pengusung,yakni Partai Nasdem.
Partai Demokrat dan Partai Hanura pada wilayah KabupatenJayapura sesuai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihnan Umum (KPU) KabupatenJayapura dan dipasang pada tempat milik perseorangan, salah satunya didepanrumah saksi YOHANIS HAMONG yang adalah kordinator Lapangan TimPemenangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) di Kampung Hanggaiy HamongDistrik Namblong Kabupaten Jayapura, berupa 1 (satu) lembar Balihno bergambarpasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) MATHIUSAWOITAUW dan GIRI
WIJAYANTO berukuran 3 x 3 meter yang dipasang denganposisi terbentang pada 2 (dua) kayu balok berukuran 5 X 10 Cm yang ditanamdalam tanah serta 6 (enam) bendera Partai Nasden, 3 (tiga) bendera PartaiDemokrat dan 2 (dua) bendera Partai Hanura yang diikat pada kayu panjang danditancapkan/ditanam dalam tanah secara berderet dekat Baliho pasangan calonnomor urut 2 (dua) dimaksud ;" Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa YAKOBUSSEM yang dalam keadaan mabuk karena meminum minuman
Menyatakan barang bukti berupa :4.1. 1 (Satu) lembar balino pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2(MATHIUS AWOITAUW dan GIRI WIJAYANTO) dengan ukuran 3 X 3 meteryang sudah dalam keadaan rusak/robek.4.2. 2 (dua) lembar bendera Partai Hanura.4.3. 3 (tiga) lembar bendera Partai Demokrat.4.4. 6 (enam) lembar bendera Partai Nasdem.Dikembalikan kepada pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua)MATIUS AWOITAUW dan GIRI WIJAYANTO atau pendukungnya;5.
Menyatakan barang bukti berupa :Hal. 4 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PT JAP1 (satu) Iembar Baliho Calon Bupati Kab Jayapura No urut 2 MATHIUSAWOITAUW dan GIRI WIJAYANTORO dengan ukuran 3 X 3 meter yang sudahdalam keadaan rusak;2 (dua) lembar bendera Partai Hanura;3 (tiga) lembar bendera Partai Demokrat; 6 (enam) lembar bendera Partai Nasdem;Dikembalikan kepada saksi YOHANES HAMONG;5.
57 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010,tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penjelasan Pasal103 ayat (1) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "Pimpinan PartaiPolitik" adalah Pimpinan Partai Polifik di Provinsi untuk DPRD Provinsidan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota, sesuai denganrekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yangbersangkutan;5.
Politik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang melainkan yang berwenang adalah Mahkamah Partai berdasarkanPasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yaitu :Pasal 32:(1).
Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2). Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3). Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4).
Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5). Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan denganHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/201 4kepengurusan.Jo.
IN casu sesungguhnya substansi penentu tersebut sebagai masalah internalPartai Politik yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik hal tersebut menjadikewenangan Mahkamah Partai dan kalau tidak berhasil diselesaikan makaselanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 33 ayat 1).3.
215 — 123
pertemuan tersebut turut hadir pula 5 (lima ) calek dari partai PKS, danjuga Pembina partai politik PKS Sdr.TEOFILUS YAAM yang merupakanpegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pjs Kepala Bappeda merangkap sebagaisekertari Bappeda Kabupaten Maybrat, bahwa dalam pertemuan tersebut halhal yang disampaikan oleh Sdr.TEOFILUS YAAM yaitu ( MASYARAKATJANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANGPKS ADA KEPALA BAPPEDA ( TEOFILUS YAAM ) YANG AKANMENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DIMAYBRAT SUDAH DIBAGISECARA
FARLI SAMPE TODING REGO sedang dalam perjalanan keKampung susumuk untuk mengawasi permasalahan antara partai HANURAdan partai PKS terkait perintah dari ketua bawaslu kabupaten maybrat,padaHal 10 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Sonsaat saksi sampai di kampung susumuk saksi langsung melihat ada kegiatandari partai PKS maka saksi di perintahkan oleh Sdr.FARLI SAMPE TODINGREGO untuk mengawasi kegiatan di maksud karna saksi mengetahui kalaukegiatan di maksud tidak ada persetujuan dari bawaslu kabupaten
menyampaikan di depan khalayak ramai bahwa janganragu untuk memilih partai PKS karna di belakang partai PKS ada kepalaHal 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Sonbapeda ( yang di maksud kepala bapeda adalah dirinya sendiri Sdr.THEOFILUS YAAM)Terdakwa menyampaikan bahwa partai politik di maybrat secara khususdaerah aifat raya di mana ada 2 kursi dan aifat selatan 2 kursi serta aifattimur 2 kursiTerdakwa menyampaikan bahwa politik identik dengan kekuasaan dankewenangan dan hal tersebut di miliki oleh
partai PKSTerdakwa menyampaikan bahwa dalam datarn system sudah di atur dandomain tingkat atas tekah di mainkan dan sekarang hanya sebuah prosesTerdakwa menyampaikan di depan masyarakat susumuk bahwa pegawainegeri yang hanya punya partai adalah saya (dalam hal ini Sdr.
tersebut kepada saksi Topan Baho selaku Ketua Bawaslu ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Terdakwatelah mengajak dan mengarahkan masyarakat agar memilih partai KeadilanSejahtera yang mana ajakan atau seruan Terdakwa pada saat Acara Deklarasi TimPemenangan Sahabat Seby dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS tersebutdapat mempengaruhi masyarakat dan menurut Majelis telah menunjukan adanyakeberpihakan Terdakwa terhadap partai PKS ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2
90 — 25
yang akan duduk sebagai anggota dewantersebut saudara SARJONO ternyata bermasalah sehingga diberhentikan darianggota dan kepengurusan partai dan tidak bisa duduk sebagai anggota dewandari perwakilan partai PKPI.Bahwa saudara SARJONO yang memperoleh suara urutan pertama terbanyakdan saudara B.
Penggugat tanpa bukti yaitu memfitnah Penggugat pada awal Mel2014 kepada Ketua Partai PKPI DPD tingkat provinsi dan menurut fitnahTergugat tersebut, Penggugat ada menjual suara ke partai lain, sehinggaPenggugat oleh pengurus DPD Partai PKPI tingkat provinsi melaporkan ketingkat pusat di Jakarta dan kemudian oleh pimpinan partai tingkat pusatPenggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan partaldan juga dari keanggotaan partai.Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G
dari perwakilan partai PKPI daerah pemilinan Landak IIkarena Penggugat sesuai dengan aturan partai dan KPU yang manaPenggugat memperoleh suara dengan urutan ketiga yang terbanyaksedangkan urutan yang pertama, kedua bermasalan dan seharusnyaPenggugat lah untuk jatah yang satu orang yang berhak untuk duduk sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat perwakilan Partai PKPI dari daerahpemilinan Landak Il Kab.
oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa Penggugat diFitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Tergugat memfitnah Penggugat menjual suara kepada partai lainsaksi diberi tahu oleh penggugat; Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat danTergugat: Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya dan kerugian yang dialamiPenggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan; Bahwa saksi tidak
menjadi anggota Dewan disebabkan Penggugat diFitnah oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa penggugat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Penggugat difitnan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa saksi sebagai pengawas pemilu Desa maka saksi tahu Penggugatsebagai Caleg dari partai PKPI; Bahwa saksi juga sebagai pengurus Adat saat Penggugat melaporkan
147 — 68
Penggugat terpilih dari daerahPemilihan Takalar 2 meliputi Kecamatan Mangarabombang,Mappakasunggu dan Sanrobone dengan jumlah suaraterbanyakpertama (1) pada partai PKPI yakni 1.923 suara, dan Penggugat IIterpilih dari daerah pemilihan Takalar 3 meliputi Kecamatan GalesongSelatan, Galesong dan Galesong Utara dengan jumlah suara terbanyak(1) pada Partai PKPI yakni 1.668 suara; 2 Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten Takalar,Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sulsel serta Dewan PimpinanNasional
(DPN) PKPI dengan itikad tidak baik melakukan Pemecatanterhadap Penggugat dan Penggugat II sebagai Anggota Partai PKPIsecara sepihak tanpa berusaha memberi kesempatan ruang dan waktukepada Penggugat dan Penggugat II guna mengajukan pembelaan dirisebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PKPIpasal 5 ayat 5, pasal 7 ayat 2 dan juga melanggar mekanismepemberhentian anggota partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUNo. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai
KeadilanDan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Hj.Mawar Dg.Sangnging ;: Foto copy sari foto copy Surat Keputusan Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPIndonesia) Nomor: 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas namaH.
dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Hj.
Politik Peserta Pemilu; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan surat permohonan dariDewan Pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia KabupatenTakalar perihal penggantian calon Legislatif terpilih dan SK Dewan Pimpinan Kabupaten(DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Takalar No.002/SK/DPKPKPI/TKLR/VIII/2014 tentang pemecatan / pergantian Caleg terpilih dan Caleg tidakterpilih dewan pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaKabupaten