Ditemukan 2289 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — DEWI AAN NURHAYATI Binti ALIFUDIN
5212
  • NANASUPRIATNA, yang jabatannya pada saat itu adalah sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat dan Perundangundangan Sekretariat DPRD Kota Cimahiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.113KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan diangkat sebagaiPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untukselanjutnya disebut PPTK,
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Ir. ZAENAL MOHAMAD SALEH bin MOHAMAD SALEH
8819
  • dan Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menyiapakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pekerjaan Umumyang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian
    Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta NomorHal 150 dari 257 Put.No.09/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
9822
  • Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK.
    Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menysaksipakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis PekerjaanUmum yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 193 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 13 April 2016 — Hj. SUMIYATI, A.Md Binti H.M. ROHILI (Alm)
12649
  • Melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan pada subbagian bina perangkat kota sub bagian bina perangkat kelurahan dan subbagian bina pemerintahan.3. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan perangkat kota.4. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perangkat kecamatandan kelurahan.5. Menyelenggarakan penilaian terhadap kecamatan dan kelurahan.6. Menyusun dan melaporkan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP).7.
Register : 28-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juli 2019 — SORAYA ALDJUFRIE, dkk. ; MENTERI KEUANGAN RI ; MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
341234
  • ., Kepala Subbagian Advokasi Ill Bpada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan ;Andri Dwinanto, Kepala Seksi Bantuan Hukum Ill pada DirektoratHukum Dan Hubungan Masyarakat, Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) ;Adimas Aryo NKP, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Nely Hidayati, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan;Daryono, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — UUS RUSLAN, SE. M.Si
5543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telekomunikasi;c Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangansekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariatdaerah serta sandi dan telekomunikasi, dand Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkuptata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerahserta sandi dan telekomunikasi;1 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usahamembawahkan: Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,Sub Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 407/Pid.Sus/20110/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — M.GANDI FASYA S. STP bin MUHAMMAD FAUZI
16027
  • M GandiFasya.S.STP yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengeluaran Kas Daerah Biro Keuangan SekretariatDaerah Provinsi Lampung telah menghubungi' Terdakwa MIIDesyanti, SE yang saat itu sebagai staf Biro KeuanganSekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk memfoto copyproposal permohonan bantuan sosial dari masyarakat yangtidak disetujui Gubernur yang saat itu disimpan digudang; Bahwa foto copy permohonan proposal tersebut akandipergunakan oleh Terdakwa I sebagai contoh untuk membuatproposal
Register : 25-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN MALILI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mll
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
16064
  • di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Bahwa Riwayat jabatan Saksi:>Mei 2002 Mei 2004 sebagai Kordinator Pelaksana Keberatan danBanding PPN dan PTLL III Kanwil VI DUP Jakarta Raya III;Mei 2004 Agustus 2004 sebagai Kordinator Pelaksana PPh Badan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua;Agustus 2004 Agustus 2006 sebagai Account Representative diKPP Madya Jakarta Pusat ;Agustus 2006 Oktober 2007 sebagai Account Representative diKPP Penanaman Modal Asing Lima;Oktober 2007 Juni 2011 sebagai Kepala Subbagian
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
323146
  • PARA PENGGUGAT Ako Lani, John Ndollu dan Ose Lani dituduh bahwa:Antara tanggal 21 April 2010 dan 26 April 2012, di Indonesia dan di wilayahAshmore dan Pulau Cartier (Australia) dan beberapa lautan diantaranya,mereka memfasilitasi pengangkutan ke Australia untuk 5 (lima) orang ataulebih yang dinyatakan dalam subbagian 42(1) Undangundang Migrasi (1958),yaitu sekelompok dari 41 invidu dari Afgahanistan dan Iran, dan dengan tidakmemperdulikan akan bahaya apakah mereka memiliki izin secara hukumberhak
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 19/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 5 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. CAHAYA NIAGA NUSANTARA Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk, Kantor Cabang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak
17791
  • Pembiayaan Bank, subbagian ili, yaitu :11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor denganmekanisme pembayaran sebagai berikut :A. Pembiyaan Banki. Distributor akan mengikuti ketentuan dan syaratPembiayaan Bank yang telah disepakati oleh Prinsipaldan Bank yang dipilin Prinsipal, sebagaimana diaturdalam Lampiran 4 Perjanjian ini.il. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimumsesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan diBank.
Register : 23-01-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg.
Tanggal 6 Agustus 2009 — -BERRY NAHDIAN FORQAN DKK -KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PATI
12386
  • Jadi tidak bisa dibuat secara subbagian atau secara parsial tapi secarakeseluruhan. Karena mungkin pada tahapEksplorasi belum mempunyai dampak tapi bisajadi pada tahap Eksploitasi menimbulkanBahwa yang Saksi katakan adalah jika hanya310 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.Ekpslorasi saja tidak ada kegiatan lainyaseperti. Eksploitasi memang tidak perlu Amdal,kalau hanya untuk Eksplorasi Sajamenurut ????..
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
TINUS, SE. anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm.
11735
  • IBERAHIM Bin ABDURAHMAN :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat dantetap pada keterangannya;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sarana Ekonomi pada tahun 2009 s/d 2016;Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Keuangan dan AsetKampung pada Setda Pemkab Kutai Barat, sejak tahun 2018 s/d sekarang;Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Witeltram, berdasarkan :e
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
574659
  • ., Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;8. Ridhani Hanulari, S.H., M.H.,Penyusun Abstraksi Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal ;9. Detica Pakasih, S.H., M.H., AnalisBantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;10.
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT
Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
151170
  • ;Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus uang pesangon ini apakah ada SPP yangdilampiri nota dinas ;Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa sejak tahun 1999 saksi bertugas di bagian keuangan sebagai staf subbagian anggaran yang bertugas menerima, meregister SPP (surat permintaanpencairan dana) yang masuk di subbag anggaran untuk dicocokkan dengankendali, setelah SPP sesuai dan cocok dengan kendali saya serahkan keKepala Subbag Anggaran lalu dibawa ke Subbag Perbendaharaan untukdibuatkan
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - NENGAH SUMARDANA
90269
  • hasil analisadiberikan kepada Front Liner agar diperiksa;Bahwa job diskription saksi berhubungan dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lemburdan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya;ae11.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Register : 20-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YUDI WIDYANSA, S.K.M., M.M. bin ALFACHRI
10364
  • Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
  • Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — ERNI YUSMAWATI
9868
  • Tugas371)Membantu kepala Bagian Operasional dengan sebaikbaiknyadalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.2)Mengusulkan kepada Kepala bagian Operasional tentang rencanakerja dan anggaran serta Laporan Tahunan3)Menyelenggarakan ,koordinasi dan mengawasi dalam pelaksanaantugastugas pegawai yang berada dibawahnya serta melaksanakanpengendalian terhadap seluruh tugas secara efektif dan efesiendengan memperhatikan prinsip kehatihatian .4)Meneliti mengelola dokumen, administrasi
    BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran tersebut ;Menimbang, bahwa sebagai Kepala Bagian marketing dan Kredit terdakwamempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, antara lain: Membantu kepala Bagian Operasionaldengan sebaikbaiknya dalam melaksanakantanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.e Mengusulkan kepada Kepala bagianOperasional tentang rencana kerja dananggaran serta Laporan Tahunan.e Menyelenggarakan, koordinasi danmengawasi dalam pelaksanaan tugastugaspegawai yang berada dibawahnya
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 1 September 2016 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
382292 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Pemohon Keberatan atas target penyelesaianpekerjaan pengelasan KSO NindyaMultiEnerkon didasarkan padaperhitungan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidakmelanggar peraturan pengadaan barang/jasa di LingkunganPemohon Keberatan ataupun prinsip persaingan usaha yang sehat;6.1 Bahwa dalam subbagian ini Pemohon Keberatan kembalimengemukakan alasan dan latar belakang evaluasiperhitungan teknis yang dilaksanakan oleh PemohonKeberatan terhadap KSO Nindya MultiEnerkon sebagaimanatelah
Register : 12-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — -RIFA’I Bin ROFI’I -KAERUL HUDA Alias ELUNG Bin SOLIKIN -H. HASANUDIN Alias JABRIG Bin AHMAD
6817
  • MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 17 Januari 2013 — Ir. Nelwan Yus Bin (Alm) Muhammad Yunus Hasan
6322
  • . 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);e Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;e Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keberatan karenasetahu terdakwa SPK dibuat di subbagian