Ditemukan 222051 data
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
CIBITUNG MOTOR MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1433/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CIBITUNG MOTOR MANDIRI, beralamat di JalanTeuku Umar Nomor 78, RT 001 RW 001, Cibuntu,Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakilioleh Tee Wellyanto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RizkiSitungkir.
DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02022/NKEB/WPJ.22/2018, tanggal 19Desember 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf a KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2016,Nomor 00273/107/16/435/18, tanggal 13 Februari 2018, sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00063/NKEB/WPJ.22/KP.13/2018, atas nama PT Cibitung Motor Mandiri
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CIBITUNG MOTOR MANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,Halaman 5 dari 6 halaman.
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 608/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di GedungGraha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna SaidBlok X1 Kav. 03, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000370.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan, banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP04825/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor:00016/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, atas nama :PT PrimaMitrajaya Mandiri
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000370.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2.
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRISMA CIPTA MANDIRI;;
66 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERSADA GRAHA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1485/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PERSADA GRAHA MANDIRI, beralamat di Sinar MasLand Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H.
Pajak Nomor Put009588.12/2018/PP/M.XVIIIA Tahun 2020, tanggal 8 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00487/KEB/WPJ.06/2018tanggal 13 Agustus 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2015 Nomor 00022/203/15/076/17tanggal 21 Juni 2017, atas nama PT Persada Graha Mandiri
kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagianbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00487/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015Nomor 00022/203/15/076/17 tanggal 21 Juni 2017, atas nama PT PersadaGraha Mandiri
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PERSADA GRAHA MANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANGUN NUSA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT BANGUNNUSA MANDIRI untuk seluruhnya;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);
PT BANGUN NUSA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 566/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI, beralamat di JalanSilwangi Nomor 86 Kelurahan Pasar DoloksanggulKecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang HasundutanSumatera Utara, yang diwakili oleh Melinda Sitinjak, jabatanDirektris CV Karya Pembangunan Mandir;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuswara SastraPermana, kewarganegaraan Indonesia
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 566/B/PK/Pjk/2020ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 569/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI, beralamat di JalanSilwangi Nomor 86 Kelurahan Pasar DoloksanggulKecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang HasundutanSumatera Utara, yang diwakili oleh Melinda Sitinjak, jabatanDirektris CV Karya Pembangunan Mandir;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuswara SastraPermana, kewarganegaraan Indonesia
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAYA MANDIRI SUKSES;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2260/PJ/2020, tanggal 20 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT JAYA MANDIRI
Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004230.15/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 31 Januari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00541/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00030/506/11/058/16 tanggal28 Desember 2016, atas nama: PT Jaya Mandiri
Putusan Nomor 451/B/PK/Pjk/20213.2.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00541/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 Maret 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00030/506/1 1/058/16tanggal 28 Desember 2016, atas nama: PT Jaya Mandiri Sukses,NPWP 02.354.536.1058.000, beralamat di Gd. Noble House Lantai11, JI. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanTahun Pajak 2011 Nomor 00030/506/11/058/16 tanggal 28Desember 2016, atas nama: PT Jaya Mandiri Sukses, NPWP02.354.536.1058.000, beralamat di Gd. Noble House Lantai 11, JI.DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PROFESTA GUNA MANDIRI;
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 609/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di GedungGraha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna SaidBlok X1 Kav. 03, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000373.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan, banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP04828/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor:00019/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, atas nama :PT PrimaMitrajaya Mandiri
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000373.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2.
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOSAMBI LAKSANA MANDIRI;
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
MANDIRI TUNAS FINANCE;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1652/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI
Pengadilan Pajak Nomor PUT113897.16/2012/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00391/KEB/WPUJ.19/2017,tanggal 30 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2012, Nomor 00024/207/12/093/16,tanggal 19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri
Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan ImamBonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310, denganperhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1.
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00391/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 30 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2012, Nomor 00024/207/12/093/16, tanggal19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,10310, adalah telah sesuai dengan
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012, Nomor 00024/207/12/093/16, tanggal 19 Januari 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
47 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRISMA CIPTA MANDIRI;;
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI
72 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MITRA MANDIRI INFORMATIKA;
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA;