Ditemukan 945524 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peningkatan pengangkatan penanganan pinangkaan
Penelusuran terkait : Penangkapan ikan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-01-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Maret 2022 — Pemohon:
DR. BARON HARUM RAYMOND S
Termohon:
Dittipidum Bareskrim POLRI
23 — 11
Pengadilan PN PRAYA Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Pya
Tanggal 6 September 2018 — Pemohon:
1.HERIAWAN ANGGARA
2.MUNAWIR
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah NTB
2.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah
3.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Sektor Pringgarata
47 — 19
  • Sahn atau tidaknya penangkapan,penahanan,penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan.b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Pasal 79 KUHAP:Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapandigunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanyakepada ketuapengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.2. Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 19 Juli 2018 sekitar + pukul 17:00Wita dibadan Jin.
    Bahwa permohonan/gugatan Praperadilan yang diajukan Pemohonadalah kabur, karena Permohonan Para Pemohon,mempermasalahkan tidak sahnya Penahanan, pada pasal 97KUHAP berbunyi Permintaan pemeriksaan tentang sah atautidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan olehtersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeridengan menyebutkan alasannya sehingga untuk menguji sah dantidaknya Penahanan hanya dimintakan oleh Tersangka, namunternyata Pemohon 2 merupakan saksi (Korban) tidak pidana
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Pyab. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Pasal 82ayat 1 : acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksuddalam pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :Oe ee ceeeee een aesd.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 10-09-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbs
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pemohon:
Weldi Pranico
Termohon:
Kapolres Pasaman
58 — 81
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus
Register : 14-12-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tjb
Tanggal 17 Januari 2024 — Pemohon:
SYAMSIR BIN MUHAMMAD ZEIN SYAWAL ALM
Termohon:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA
3.KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA A PABEAN C
23 — 16
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 26 Agustus 2021 — Pemohon:
EDISON SIANIPAR
Termohon:
KAPOLSEK MEDAN BARU
33 — 9
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus
Register : 07-12-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN TANJUNG Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tjg
Tanggal 14 Desember 2023 — Pemohon:
1.EKA FRANSISCA Alias EKA Binti SUBARJO
2.PUTRI NAMIRA Alias PUTRI Binti JALADRI
Termohon:
Kepala Kepolisian RI, Cq.Kapolda Kalimantan Selatan, Cq. Kapolres Tabalong, Cq.Kapolsek Murung Pudak
28 — 12
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-02-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2020 — Pemohon:
AMI ARSI ANDAYANI
Termohon:
1.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU
2.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI,Cq. KAPOLDASU, Cq. KAPOLRES BELAWAN
3.PEMERINTAH NKRI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU.,Cq. KAPOLRES BELAWAN, Cq. KAPOLSEK KOTA BELAWAN
40 — 11
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Pra/2017/PN Mdn
Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon:
1.JATRA BAKTI TINDAON
2.AGUSTINUS MANALU
Termohon:
1.Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
2.Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
3.Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Utara
4.Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
90 — 22
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 11-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 4 Maret 2019 — Pemohon:
ANTONIUS SITOHANG,SH
Termohon:
UNIT RESKRIMUM KEPOLISIAN SUMATERA UTARA
3 — 3
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN Parigi Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN PRG
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon:
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
69 — 19
  • Bahwa Penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyatatelah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dantidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau sertatembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikankepada Keluarga Pemohon' hinga saat ini, karena itutindakan Termohon tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat(1) dan ayat (3) KUHAP sebagai berikut:Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN PrgPasal 18 ayat (1) KUHAP:...Pelaksanaan tugas penangkapan
    penangkapan sertabatasanbatasan kewenangan tersebut...Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugaswajib:menerapkan prosedurprosedur yang harus dipatuhi untuk tindakanpersiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan...Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Prg4.
    Sah atu tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
    memberikan tembusan Surat Penangkapan kepada keluarga Pemohon,pemohon disiksa dengan memukul, dan menendang pemohon;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban Termohon mendalilkanbahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai denganprosedur hukum karena penangkapan terhadap termohon adalah kategoritertangkap tangan;Menimbang, bahwa untuk itu.
    Penangkapan, kemudian Termohonmenerbitkan Berita Acara Penangkapan (Bukti T18) dengan tembusandiberikan kepada saksi ZUBAIDI A.
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 17-06-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 11-08-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mak
Tanggal 29 Juli 2019 — Pemohon:
1.MARTINUS RUFPANG alias PAPA MELIN
2.LINO
3.SIONG PANGGESO alias PAPA LIA
Termohon:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
64 — 37
  • Bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang, harusdilakukan dengan memenuhi syarat materiel dan syarat formil. DalamPasal 17 KUHAP yang menyatakan Perintah penangkapan dilakukanterhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidanaberdasarkan bukti permulaan yang cukup.5.
    Fakta Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadapPemohonb.1 Fakta Penangkapan terhadap Pemohon (Sdr. MartinusRufpang)1) Penangkapan terhadap Sdr. Martinus Rufpangdilaksanakan dengan menerbitkan Surat PerintahPenangkapan Nomor: SP. Kap.09/BPPHLHK.3/SWI/PPNS/5/2019.2) Terhadap penangkapan tersebut sudah dibuatkan BeritaAcara Penangkapan tanggal 31 Mei 2019.3) Surat Perintah Penangkapan tersebut telahdisampaikan kepada keluarga tersangka.b.2.
    Fakta Penangkapan terhadap Pemohon (Sadr.Lino)1) Penangkapan Sdr. Lino berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP. Kap.08/BPPHLHK.3/SWI/PPNS/5/2019.2) Terhadap penangkapan tersebut sudah dibuatkan BeritaAcara Penangkapan tanggal 31 Mei 20193) Surat Perintah Penangkapan tersebut telahdisampaikan kepada keluarga tersangka;c.
    Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap.09/BPPHLHK.3 /SWI/PPNS/5/2019 tanggal 31 Mei 2019, diberitanda bukti T.1I10;11. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Mei 2019, atasnama Martinus Rufpang, diberi tanda bukti T.IIl11;12.
    berdasarkan SuratPerintah Penangkapan No.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Bks
Tanggal 19 Maret 2019 — Pemohon:
REYHAND NAYANDRA FARIZKY Als IKI Bin AGUS PUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BEKASI UTARA
53 — 0
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Krs
Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon:
SUHAIRI alias PAK SON
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Probolinggo
171 — 90
  • PENANGKAPAN PEMOHON OLEH TERMOHON CACAT HUKUM8.5.1.8.5.2,8.5.3,Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohonsebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap /107 / IX /2019 / Satreskrim, tertanggal 3 September 2019 cacathukum, sebab penetapan Pemohon sebagai tersangka yangmenjadi dasar penangkapan tersebut tidak memenuhi minimal2 (dua) alat bukti dan tidak pula disertai pemeriksaan calontersangkanya.Bahwa menurut Pasal 18 KUHAP Pelaksanaan tugaspenangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negaraRepublik
    pembantu berwenangmelakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukantindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
    Pelaksanaan tugaspenangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesiadengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka suratperintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka danmenyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
    Pemohon yang identitasnya termuat dalam surat perintah tersebut.Surat perintah penangkapan Nomor : Sp.
    2019 adalahtidak berasalan karena di dalam bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon, suratperintah penangkapan Nomor : Sp.
Pengadilan PN SIGLI Pidana Khusus
Register : 20-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sgi
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
1.A. HAFIDH BIN M. HUSEN
2.MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS
3.SURYADI BIN ABDUL HAMID
4.TEUKU MUHAMMAD AZMISYAH BIN T. NURDIN AB
5.RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH Cq. KEPOLISIAN RESORT PIDIE
104 — 32
  • Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/170/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (Kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONII;1.3. Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/172/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONIII;1.4. Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/171/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (Kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONIV;1.5. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap//X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019 a.n/ PEMOHONV;SURAT PERINTAH PENAHANAN1.1.
    Bahwa suratsurat yang diterbitkan Termohon tersebut, merupakan dasarpenetapan status Tersangka yang diikuti dilakukan tindakan penangkapan danpenahanan terhadap Para Pemohon oleh Termohon, maka dari itu baikpenetapan status Tersangka, tindakan penangkapan dan penahanan yangdilakukan Termohon merupakan satu kesatuan hukum yang saling berkaitanantara satu dan lainnya, dan oleh karenanya Para Pemohon berniat untukmenguji apakah penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yangdilakukan Termohon telah
    Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap//X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019 a.n/ PEMOHONI;3.2. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap//X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019 a.n/ PEMOHON Ur3.3. Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/170/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (kosong) Oktober 2019a.n PEMOHONIII;3.4. Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/172/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (kosong) Oktober 2019a.n PEMOHONIV;3.5.
    NurdinSurat Perintah Penangkapan, Nomor :Sp.Kap/172/X/Res.1.24/2019, tanggal 30 Oktober 2019, atas namaSuryadi Bin Abdul HamidSurat Perintah Penangkapan, NomorSp.Kap/173/X/Res.1.24/2019, tanggal 30 Oktober 2019, atas namaRazali A. Wahab Bin WahabSurat Perintah Penangkapan, Nomor :Sp.Kap/174/X/Res.1.24/2019, tanggal 30 Oktober 2019, atas namaA. Hafidh Bin HusenSurat Perintah Penahanan, Nomor :Sp.Han/131/X/Res.124/2019,tanggal 31 Oktober 2019, atas nama A.
    (T . 98)99.Foto copy Foto / Dokumentasi Penyerahan Surat Perintah Penangkapan kepadaPerangkat Desa Tersangka Teuku Muhammad Azmisyah Bin T.
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Khusus
Register : 27-12-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN MJY
Tanggal 14 Januari 2019 — Pemohon:
DASIYANTO Bin DIRIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PILANGKENCENG
27 — 3
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 17-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bks
Tanggal 12 Juli 2022 — Pemohon:
SATRYO OSCAR YOSNANTO LEIMANA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI KOTA C.Q UNIT PPA POLRES METRO BEKASI KOTA
7 — 5
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Plg
Tanggal 3 Mei 2021 — Pemohon:
Ibrahim Alias Ib Bin Rohana
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir,
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
52 — 12
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk
Tanggal 16 Oktober 2020 — Pemohon:
ALFONSIUS AGUNG WUTOI alias APOLOS
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT cq DITRESNARKOBA POLDA PAPUA BARAT
92 — 58
  • Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikanatau Penghentian Penuntutan;b. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkaraPidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.2.
    Pahlawan Kel.Sanggeng Kab.Manokwari selanjutnya setelah Pemohon tiba depan Hotel Holiday sekitarjam 02.30 WIT Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohondan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus .............dst (vide BAP Tersangka halaman 3 angka 16); Bahwa kemudian setelah penangkapan Termohon mengenakanPrimair Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian melakukan penahanan yangtidak sah dengan berlindung di kedua
    Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan MenimbulkanKerugian1. Bahwa halhal yang sudah di kemukakan di atas patut dianggapsebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurutjudul sematamata hanya untuk memudahkan pengertian belaka;2.
    Surat Perintah Penangkapan NomorSp.Kap/31/VIVRES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2020 atas namaAlfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti T.4);5. Berita Acara Penangkapan atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolospada tanggal 26 Juli 2020 (diberi tanda Bukti T.5);6. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SpSita/32/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkobapada tanggal 26 Juli 2020 (diberi tanda Bukti T.6);7.
    Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon dalam melakukan TindakanKepolisian berupa Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahananadalah sah;3.
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Khusus
Register : 06-03-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sgm
Tanggal 3 April 2018 — Pemohon:
Ilham Batara
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq Kepala Kepolisian Sektor Barombong
32 — 9
  • Bahwa dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP, tidak adaketentuan yang mengatur bahwa seorang tersangka ditangkap dan ditahanterlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penangkapan danSurat Perintah Penahanan.Hal ini membuktikan bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Surat PerintahPenahanan harus terlebin dahulu dibuat, baik dilakukan penangkapan danpenahanan, bukan sebaliknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21Ayat (3) KUHAP juncto Pasal 18 Ayat (3) KUHAP.M.
    Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut:Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dengan memperihatkan surat tugas serta memberikan kepadatersangka surat perintah penangkapan dan Penahanan mencantumkan identitastersangka dan menyebutkan alasan penangkapan dan penahanan serta uraiansingkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa.7.
    Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut:Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian NegaraHalaman 6 dari 17 Putusan No 2/Pid.Pra/2018/PN SgmRepublik Indonesia dengan memperihatkan surat tugas serta memberikan kepadatersangka surat perintah penangkapan dan Penahanan mencantumkan identitastersangka dan menyebutkan alasan penangkapan dan penahanan serta uraiansingkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa.7.
    , penyelidik atasperintahn penyidik berwenang melakukan penangkapan, Pasal (2) Untukkepentingan penyidikan penyidik dan penyidik pembantu berwenangmelakukan penangkapan, dan Pasal 17 KUHAP Perintah Penangkapandilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidanaberdasakan bukti permulaan yang cukup.b.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 09-11-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Bjm
Tanggal 11 Desember 2023 — Pemohon:
H. HASBIANSARI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALIMANTAN SELATAN
30 — 38