Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Sesuatu yangdiberikan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah harus adahubungannya dengan telah berbuat atau tidak berbuatnya si pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang disogok oleh si pembuat.

Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/penyuap harussecara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang dikehendakinya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeriatau penyelenggara negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/penyuapharus mengetahui di perundangan atau di ketentuan mana itu tertulis, yangpenting ia mengetahui secara umum dari sifatsifat pekerjaan pegawai tersebut.Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut

Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, PenerbitAlumni AHMPTHM, Jakarta, hal. 75).Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri ataupenyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harusdilaksanakan baik berobuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya.Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakantugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaansebagai berikut :a. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah

b, pelaku tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara, karena pegawai negeri atau penyelenggaranegara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, = atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau. menerimapembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.Dari rumusan pasal tersebut di atas, maka unsurunsurnyameliputi sebagai berikut :1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3.

negara dalam pasal iniadalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1999 menyatakan :*"Penyelenggara Negara meliputi :Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri,Gubernur,Hakim,TCP BPN PF bPPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku,6.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, Bahwa berdasarkan penegertian yangdikemukakan di atas, bila dinubungkan dengan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan ini, baik dari keterangan saksi serta TerdakwaDrs.

Dengan demikian unsurpegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan dapatdibuktikan.Menimbang,bahwa Dengan demikian, berdasarkan uraianfakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka unsur pegawai neger!atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Ad.2.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ke6 UndangUndang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersihdan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Setiap Penyelenggara Negaraberkewajiban untuk: melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untukkepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidakmengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Suhartini, MM untuk ikut memberikan danauntuk keperluan/kebutuhan Walikota tersebut, padahal dalam Pasal 5 ke6UndangUndang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Setiap PenyelenggaraNegara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasatanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baikuntuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidakmengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Unsur yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;3. Unsur secara melawan hukum = atau dengan menyalahgunakankekuasaannya ;4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri ;5.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Hal. 15 dari 27 hal. Put.

No. 128 K/Pid.Sus/2011Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Riau bahwa Terdakwa benar sebagai Pegawai NegeriSipil atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud undangundang,namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan secara berlanjut baru dapat dikatakan terbuktiapabila keselurunhan unsurunsur Pasal 12 huruf e UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah

negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa SUGITO, SH Bin HASAN BASRI (Alm) adalah pegawainegeri / POLRI yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No.

;e Setiap Orang; e Pegawai negeri atau penyelenggara negara ; Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) huruf a.e yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan ;Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsurunsurtersebut diatas sebagai berikut :Ad. 1 Setiap Orang;2002 2022202202 neennen nen nnn neeMenimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah menunjukkepada orang pribadai maupaun Badan hukum sebagai subjek hukum, yang dianggapmampu

Negara ; Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurutUndangundang No. 31 Tahun 1999 adalah Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal ayat (2) adalah sebagai berikut :Pegawai Negeri adalah meliputi : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangkepegawaian ; Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana ; Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ; Orang yang menerima gaji atau

upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.Dan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut Undangundang No. 28Tahun 1999 adalah Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bab 1,Ketentuan Umum Pasal ayat (1) adalah sebagai berikut : Penyelenggara

seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalammelaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapatkeadaan dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah berbuatsesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut adalah tidak merupakan kewajiban yangmelekat padanya, atau sebaliknya jika ia tidak berbuat sesuatu, padahal seharusnya iaberbuat sesuatu dalam kewajibannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa TerdakwaSUGITO, SH selaku kapolres

tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batasbatas bidang atau bidangbidang tanah yang telah didaftar dan suratukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;Serta melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik (Pasal 3 angka 1, angka5 dan angka 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999) yakni sebagai berikut:Pasal 3: Angka 1 Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara ; Angka 5 Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara ; Angka 6 Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ; ono.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pendapat Penggugat yang menyatakanbahwa Tergugat melanggar asasasas umum Pemerintah yang baik (Pasal 3 angka1, angka 5 dan angka 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 yakni sebagaiberikut: Angka asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; Angka 5 asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan ke seimbangan antara hak dan kewajiban

Penyelenggara Negara ; Angka 6 asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ;TAIL ADM POIRUOIK PIER AURA, spencer cee erence1.Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalildalil dalamgugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2013 ;Menanggapi gugatan Penggugat dalam duduk perkara, maka Tergugat kembalimenegaskan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00960/KelurahanTumampua Tanggal 21

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; .2.

Asas Proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; .4.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; Maka oleh sebab itu Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atautidak Sah ; 22222

telah mengakibatkan hak Penggugat untuk dilantik sebagai kepalaPemerintah Negeri Mosso menjadi tidak menentu dan telah menimbulkanketidak pastian Hukum didalam masyarakat serta menimbulkan keresahandi dalam Negeri Mosso ;Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat keputusan Nomor : 141415 Tahun2011 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Mosso KecamatanTehoru sangat bertentangan dengan Peraturan Undangundang dan asasasas umum penyelenggara

Negara yang baik, maka surat keputusan a quotersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ( Vide pasal 53 ayat ( 2 ) hurufb Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata UsahaN@Q ara ) ; nnn nnn n nn nn nn nn nnn nn ene nnn renner nnn ne nnn n nn nnennnn17.Bahwa akibat Keputusan Tergugat yang tidak sah tersebut, makaPenggugat sangat menderita kerugian baik materil maupun moral :a.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkanKecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpaPekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempatyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangketenagakerjaan.2.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkanKecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Pekerjakepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.2.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan akibatKecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJSKetenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.4.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkanKecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Pekerjakepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.(2).

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan akibatKecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJSKetenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang ketenagakerjaan.(4).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;5.

Orang yang menerima gaji atauupah dari Korporasi lain yangmempergunakan modal ataufasilitas dari Negara atauMasyarakat ;sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih danbebas Korupsi , kolusi dan Nepotisme ( pasal 5 ayat 2 UU Nomor 20 tahun2001)Menimbang bahwa pengertian penyelenggara Negara Sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 28 tahun 1999 adalah meliputi

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangundangan yang berlaku ;Menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternative yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dalampembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu sajadari elemen tersebut Pegawai Negeri saja atau Penyelenggara Negara saja.82Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan telah

Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih danbebas Korupsi , kolusi dan Nepotisme ( pasal 5 ayat 2 UU Nomor 20 tahun2001) pengertian penyelenggara Negara Sebagaimana dimaksud dalam pasal2 UU Nomor 28 tahun 1999 adalah meliputi :h.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara Negara sesuaiPerundangundangan yang berlaku ;dengan ketentuan peraturan93Menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternative yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dalampembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu sajadari elemen tersebut Pegawai Negeri saja atau Penyelenggara Negara saja.Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan diperoleh

negara, akan tetapi setelah Undangundang Nomor 31 Tahun1999 diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 istilah penyelenggara Negaradan pegawai negeri disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari suatu tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20Tahun 2001 telah dirumuskan pengertian penyelenggara negara yang berbunyi :Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalah penyelenggaranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme.

Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini ;54Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme makadapat diketahui bahwa Penyelenggara Negara adalah meliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Menteri ;3 Gubernur ;4 Hakim ;5 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ;6

Waskita Karya tersebut telahmemenuhi rumusan pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negarayang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi, dan Nepotisme, maka Majelis

Waskita Karya termasuk pula dalam pengertianpenyelenggara negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi ;A.d.2.

,Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUMLEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA(LBHLPPNRI) yang berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lt. 5 Jl.Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 6 Juni 2016 ; 5 22 222 noo nnn nnn nee cee nee noe1.

Negara.

Angka 2 yang dimaksuddengan " Asas Tertib Penyelenggara Negara " adalah asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangandalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. Angka 3 yangdimaksud dengan " Asas Kepentingan Umum " adalah asas yangmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif, dan selektif.

Tertib Penyelenggara Negara" Asas Kepastian Hukum ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwamaupun saksi Ir.

Andi Djuhardi tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara, karena telah melanggarbeberapa ketentuan perundangundangan, antara lain :a. KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85Tahun 2006, Pasal 11 huruf d, Pasal 35 ayat (7) ;b. SK Kepala Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan Kab.

Andi Djuhardi tidak mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sehingga hakdan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi sesuai peraturan yangtelah ditetapkan baik dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) maupundalam surat pernyataan dari ketiga perusahaan untukmenyelesaikan pekerjaan dimaksud paling lambat tanggal 30 April2008 ;. Asas Profesionalitas , bahwa dalam perkara in casu Terdakwamaupun saksi Ir.

Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar asasasas umum penyelenggaraanNegara yang baik sebagaimana di atur di dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , khususnya Bab IllAsas Umum Penyelenggara Negara Pasal 3 Asasasas umumpenyelenggara Negara meliputi :1. Asas kepastian hukUm) 20222202 2 eon enn enn one2. Asas tertib penyelenggara Negara;3.

terbuktitelah memberi sesuatu berupa uang kepada penyelenggara negara.

Dengandemikian unsurkepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ini telahterpenuhi.ad. 4.

berikut:a. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu padahalberbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat ataumelekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yangbersangkutan;b. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatupadahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai

negeriatau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengankewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeriatau penyelenggara negara yang bersangkutan.

pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebut telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu. dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya.

Putusan Nomor 134 K/TUN/2017Kemumu Kabupaten Kepahiang periode 20152021 khusus atas namaARPANI Nomor urut 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan BupatiKepahiang Nomor 141655 Tahun 2015 tertanggal 04 November2015 adalah Tergugat telah melanggar ketentuan sebagai berikut:a) Ketentuan Pasal 1 ayat 2, 4, 5 dan 6 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang berbunyi;Ketentuan Pasal 1;ayat 2 Penyelenggara negara yang bersih adalah

penyelenggaranegara yang menaati asasasas umum penyelenggaraan negaradan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sertaperbuatan tercela lainnya;Ayat 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawanhukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggaranegara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, danatau negara;Ayat 5.

Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asasyang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan normahukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih danbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;Oleh karena, Tergugat dalam melakukan pengesahan danpengangkatan Kepala Desa Sosokan Taba yang tidak sah dan tidakberdasarkan hukum sehingga cacat hukum karena di dalam prosespemilihan Kades di Desa Sosokan Taba yang terjadi pelanggaranhukum secara nyata diantara: Panitia Pilkades Desa Sosokan

Negara Yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antarahak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan a quo jelasmelanggar asas proporsionalitas karena seharusnya harus dimintapertanggungjawaban hukum selaku penyelenggara yang bebas dariKolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); sedangkan antara calonkades Incumbent dengan Panitia Pilkades sudah cacat hukumsemua adalah keluarga Incumbent, dan tidak diindahkan keberatanPenggugat oleh Camat, Sekda maupun Tergugat sendiri;e.

09Kabupaten Kendal atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkanPasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksadan mengadilinya, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara

Negara yaitu memberikan uang sejumlahRp.5.999.193.000, (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan jutaseratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada HENDY BOEDORO selakuBupati Kendal dan atau WARSA SUSILO selaku Kepala DPKD (DinasPendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal, dengan maksudsupaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,yaitu supaya HENDY BOEDORO selaku Bupati Kendal memerintahkan

Negara.

No. 1403 K/Pid.Sus/2013unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (halaman 8286) danunsur Pegawai Negeri (halaman 8890) dan unsurunsur lainnya hanyaberdasarkan pada pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa yangdiperoleh dari keterangan Terdakwa dan saksi yang meringankan Terdakwasehingga Judex Facti menyatakan unsur tersebut tidak terbukti.

Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 83 alenia ketiga menyatakan,.sudah menjadi fakta yang diketahui umum secara luas (notoir feiten)bahwa KASDA KABUPATEN KENDAL dalam perkara ini bukanlahmerupakan perkara Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negaramelainkan adalah kas yang merupakan penyimpanan dana untuksepenuhnya digunakan demi kemakmuran masyarakat KabupatenKendal yang terdiri dari banyak penduduk yang bukan merupakanPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

KDItentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asasasasumum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :e Kepastian NUKUM j 9+ n noe noe non nnn non non cen ene nn nee nee nnn nee Tertib Penyelenggara Negara;@ Ketter Kalan esas sae rsnices ee eet reese rnieenemeeensemenenee Proposionalitas 20+ 20+ 202 22 22 one nn noe none nn nen nnn Profesion aliSme j 25 222 22222 ono nnn ene nnn eee neeee Akuntabilitas 222 22222 non non noe eon nnn nn nnn eeSebagaimana dimaksud dalam UndangUndang

Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi danINI POT SIT jesse teense siemens enna Ee nNBahwa alasan Tergugat bahwa Wilayah IUP Penggugat tumpang tindihdengan Wilayah Kontrak karya PT.

KDIReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentangPedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga jelas Tergugattelah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara:;Bahwa Tindakan Faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a qoutanpa lebih dahulu meminta klarifikasi atau memberikan sanksi peringatantertulis, terkesan di paksakan dan penuh kepentingan dengan tidakmemperhatikan rasa keadilandan kemanfaatan sehingga menimbulkankerugian kepada Penggugat adalah bentuk tindakan

KDItentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asasasasumum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: e Kepastian NUKUM) 22222 2on non non on nnn nnn nn nee ene nn nee Tertib Penyelenggara Negara; @ KGTRTIDL Ketain fees ee ei riteee Proposionalitas ; +++ 20+ 22222 22 22222 enn nnn on nene Profesionalismej 22+

Negara yaitukepada EKO SUSILO HADI sebagai Penyelenggara Negara selaku Deputi BidangInformasi, Hukum dan Kerjasama BAKAMLA yang merangkap sebagai Pit.Sestama BAKAMLA dan sebagai KPA Satuan Kerja BAKAMLA TA 2016 sebesarSGD100,000 (seratus ribu dolar Singapura), USD88,500 (delapan puluh delapanribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dan 10.000 (sepuluh ribu Euro), BAMBANGUDOYO selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukumdan Kerjasama BAKAMLA yang merangkap sebagai PPK Kegiatan

Unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;4. Unsur Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya ;5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;6.

Putusan Pidana No. 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst.berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku .Menimbang, bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai PenyelenggaraNegara, disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimanayang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:1.

Wiyono menyatakan bahwadalam pasal 5 ayat (1) huruf b, pelaku tindak pidana korupsi memberikan sesuatukepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, karena Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Sengketa yang timbul dalambidang administrasi pemerintahan Antara Warga Masyarakat denganPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagaiakibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;.

Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraanpemerintahan;2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya;3.

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan Antara Warga Masyarakatdengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyasebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;4.

Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atautidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraanpemerintahan;2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya;3.