Ditemukan 138071 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Tanah adat Perkawinan adat
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 15-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Sgr
Tanggal 15 Nopember 2021 — MADE BUDA SUYASA
Tergugat:
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT ANTURAN
39 — 21
  • MADE BUDA SUYASA
    Tergugat:
    LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT ANTURAN
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 27-05-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sgr
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
IR MADE BUDA SUYASA
Tergugat:
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT ANTURAN
36 — 0
  • Penggugat:
    IR MADE BUDA SUYASA
    Tergugat:
    LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT ANTURAN
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 25-06-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN PADANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 4 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SELAMAT INDRA WIJAYA,SH,MH
Terdakwa:
SUARDI Gelar Adat Malin Mangkuto
154 — 22

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Suardi Gelar Adat Malin Mangkuto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair.
    2. Membebaskan Terdakwa Suardi Gelar Adat Malin Mangkuto oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair.
  • Menyatakan Terdakwa Suardi Gelar Adat Malin Mangkuto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Subsidair.
  • Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Suardi Gelar Adat Malin Mangkuto dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
  • Menghukum Terdakwa Suardi Gelar Adat Malin Mangkuto untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 26.059.500.- (dua puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar
    Penuntut Umum:
    SELAMAT INDRA WIJAYA,SH,MH
    Terdakwa:
    SUARDI Gelar Adat Malin Mangkuto
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Jmr
Tanggal 16 Oktober 2019 —
Terdakwa:
ANGGA MULYADI Bin ADAT , Alm
71 — 5

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Angga Mulyadi Bin Adat (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

    Terdakwa:
    ANGGA MULYADI Bin ADAT , Alm
    PUTUSANNomor 513/Pid.Sus/2019/PN JmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:ReNama lengkap : Angga Mulyadi Bin Adat (Alm);Tempat lahir : Jember;Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 2 Februari 1995;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Langsepan Desa Jenggawah KecamatanJenggawah Kabupaten Jember;Agama
    Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 9 Juli2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ketarangan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN JmrSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Angga Mulyadi Bin Adat
    (Alm) secara sah danmeyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika golongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua penuntut umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Mulyadi Bin Adat (Alm)dengan pidana penjara selama 6
    Oleh karena tidak didukung atasfakta yang kuat yang mendukung pembuktian atas surat dakwaan yangdituangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka pemidanaanrehabilitasi; Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum menyatakan tetap padapembelaan sebagaimana telah dibacakan pada sidang tanggal 17September 2019.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu :Bahwa terdakwa Angga Mulyadi Bin Adat (Alm) pada hari Jumat,tanggal 8
    Menyatakan terdakwa Angga Mulyadi Bin Adat (Alm) tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 06-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN SINGARAJA Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgr
Tanggal 21 Maret 2024 — Penggugat:
Nyoman Astawa
Tergugat:
Gede Parinata
Turut Tergugat:
Desa Adat Pakraman Bondalem
11 — 0
  • Penggugat:
    Nyoman Astawa
    Tergugat:
    Gede Parinata
    Turut Tergugat:
    Desa Adat Pakraman Bondalem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1983 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PENGURUS HUTAN ADAT AHLI WARIS EJANT alias KAKAH LENGKER GELAR MANGKU SETIA VS PT. KRUING LESTARI JAYA
253 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGURUS HUTAN ADAT AHLI WARIS EJANT alias KAKAH LENGKER GELAR MANGKU SETIA, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/PDT/ 2014/PT.SMR tanggal 16 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.KUBAR. tanggal 22 Juli2014;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi: - Menerima Eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard
    PENGURUS HUTAN ADAT AHLI WARIS EJANT alias KAKAH LENGKER GELAR MANGKU SETIA VS PT. KRUING LESTARI JAYA
    Bahwa kawasan hutan adat tersebut di atas adalah milik almarhum,dibenarkan oleh saksisaksi adat: Kepala Adat Payang (Toke) Kepala Adat Desa Muara Begai (Keranos) Kepala Adat Besar Kampung Bomboy (Y. Lintar) Kepala Adat Cempedas (Ramat)Yang di ketahui oleh Kepala Desa Muara Begai, Senang. E dan CamatMuara Lawa, Petrus Jamhuri, BA, Penata Muda, NIP.010 084 033;Seperti ternyata dari Surat Keterangan Tanah Warisantertanggal10 Januari 2001 oleh Ketua Pengurus Ahli Waris, Yohanes Ancegq. G.
    Bahwa menurut hukum adat Dayak Benuag (Hukum Adat setempat) dikenal2 (dua) macam penguasaan atas tanah, yaitu:1. Lutar Kampunan (Tanah/Hutan Kampung) identik dengan hak ulayatseperti yang dikenal di tanah Minang Kabau;2. Warih Ewe Tuweilent (Tanah/Hutan Adat Pribadi);4.
    Bahwa tanah/hutan adat warisan Ejant alias Kakah Lengker gelarMangku Setia termasuk dalam golongan tanah/hutan Warih Ewe Tuweilent,karena itu pembuktian hak seharusnya tidak memakai ketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengenai syaratsyarat/tolok ukur ada atau tidak adanya hutan adat masyarakat hukumadat, melainkan memakai hukum adat setempat, yakni kesaksian danpengakuan dari Kepala Adat setempat;Pembuktian mengenai ada atau tidak adanya tanah/hutan Warih EweTuweilent dibuktikan
    oleh Kepala Adat setempat.
    Dalam perkara a quo telahterbukti menurut hukum adat setempat karena adanya kesaksian ataupengakuan dari para Kepala Adat setempat dan dikuatkan pula oleh KepalaAdat Besar Kampung Bomboy yaitu Y.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-09-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 02-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/TUN/2023
Tanggal 7 Desember 2023 — KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) GUNUANG VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG., 2. PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
172 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) GUNUANG VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG., 2. PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SAID alias AMI ADAT bin alm SAHID MUHAMMAD
24 — 10
  • Said Alias Ami Adat Bin Alm Sahid Muhammad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa I. Safrudin als Iyut Bin Alm Muhammad Nasir dan Terdakwa II. Said Alias Ami Adat Bin Alm Sahid Muhammad dari dakwaan Primair Penuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa I. Safrudin als Iyut Bin Alm Muhammad Nasir dan Terdakwa II.
    Said Alias Ami Adat Bin Alm Sahid Muhammad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Safrudin als Iyut Bin Alm Muhammad Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II.
    Said Alias Ami Adat Bin Alm Sahid Muhammad selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;7.
    SAID alias AMI ADAT bin alm SAHID MUHAMMAD
    Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa SAFRUDIN alias YUT dan Terdakwa II SAID alias AMI ADAT sedang duduk di depanrumah Terdakwa kemudian datang sdra. Nasir (DPO) untuk meminta kepadaTerdakwa dan Terdakwa Il mencarikan paket narkotika seharga Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah).
    Bahwa benar saksi bayu dan skasi mabrur melakukan penyelidikan di tempat tersebutdan melihat gerak gerik Terdakwa SAFRUDIN alias YUT dan Terdakwa Il SAIDalias AMI ADAT yang mencurigakan setelah itu saksi bayu dan saksi mabrurmelakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan terdakwa Il yang menggunakansepeda motor yamaho mio soul DA 6017 ZI setelah sampai di jalan Transmigrasi desaKampung baru Kec.
    Bahwa benar saksi bayu dan saksi mabrur melakukan penyelidikan di tempattersebut dan melihat gerak gerik Terdakwa SAFRUDIN alias YYUT dan TerdakwaIl SAID alias AMI ADAT yang mencurigakan setelah itu saksi bayu dan saksimabrur melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan terdakwa Il yangmenggunakan sepeda motor yamaho mio soul DA 6017 ZI setelah sampai di jalanTransmigrasi desa Kampung baru Kec.
    Said Alias Ami Adat Bin Alm Sahid Muhammad, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalamDakwaan Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa . Safrudin als lyut Bin Alm Muhammad Nasir danTerdakwa Il. Said Alias Ami Adat Bin Alm Sahid Muhammad dari dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa . Safrudin als lyut Bin Alm Muhammad Nasir danTerdakwa Il.
    Said Alias Ami Adat Bin Alm Sahid Muhammad, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasaiNarkotika Golongan bukan tanaman;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa . Safrudin als lyut Bin Alm MuhammadNasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)bulan dan Terdakwa Il.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 08-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 129/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI’IF ; MENTERI KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,2.PT. BORNEO INDOBARA
116 — 223
  • MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATIIF ; MENTERI KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,2.PT. BORNEO INDOBARA
    Adat Mangkalapi Hatiif bertigaadalah Anggota masyarakat adat Dayak Mangkalapi Hatiif danbertempat tinggal di Desa Hatiif, Kecamatan Kusan Hulu,Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ProvinsiKalimantan Selatan, diberikan kuasa penuh memilih pengacarauntuk mewakili Masyarakat Adat Dayak MANGKALAPI HAT?
    Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yangmemiliki kewenangan untuk menguji, mengadili dan memutussengketa tata usaha negara antara pejabat tata usaha negaradengan warga masyarakat sebagaimana Gugatan ParaPenggugat/Anggota masyarakat adat Mangkalapi Hatiifdalam perkara a Quo; 9022 noo nnn nnn neC.
    KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATANC.1.C.2.Bahwa Keputusan Tergugat dalam perkara a quo tersebut telahmengakibatkan dapat menghapus hak pemanfaatan atas tanahyang sebelumnya telah dimiliki/dikuasai para Penggugat/Masyarakat Adat MANGKALAPI HATIIF sebagai tanah adatwarisan yang dikuasai secara turun temurun dari nenek moyangmasyarakat adat dayak MANGKALAPI HATIIF KalimantanSelatan sampai dengan penguasaan oleh para Penggugat/Masyarakat adat MANGKALAPI HATI'IF.
    Selain dari pada itupara Penggugat/Masyarakat Adat MANGKALAPI HATI'IF telahdirugikan oleh Keputusan Tergugat karena tanah milik ParaPenggugat/Masyarakat adat MANGKALAPI HATIIF telahdimanfaatkan, dikuasai dan tanaman kelapa sawit diatasnyatelah dirusak oleh PT. Borneo Indobara dengan dalil PT.Borneo Indobara memegang jin Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKHObjek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat;Bahwa kerugian Para Penggugat/Masyarakat AdatMANGKALAPI HATPIF yaitu: sebagai akibat tindakan PT.
    JKTC.3.Indobara dengan menggunakan alat bulldesermerusak/menghancurkan tanam kelapa sawit dan tanamanlainnya yang telah ditanam oleh Para Penggugat/Masyarakatadat MANGKALAPI HATIIF, selain itu juga ada rumahrumahyang rusak/hancur dikebun' kelapa sawit milik ParaPenggugat/Masyarakat Adat MANGKALAPI HATI'IF; Bahwa Para Penggugat/Masyarakat Adat MANGKALAPIHATVIF sangat keberatan dengan adanya Keputusan Tergugatdalam perkara a quo karena tanah milik yang dikuasai ParaPenggugat/Masyarakat Adat MANGKALAPI
Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama Perceraian
Register : 02-02-2015 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.RAP
Tanggal 4 Maret 2015 — Penggugat :
MUHAMMAD SAID MUNTHE Bin ADAT MUNTHE
Tergugat:
SRI NINARNI Binti PONIDI. S.
11 — 1
  • Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD SAID MUNTHE Bin ADAT MUNTHE) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SRI NINARNI Binti PONIDI. S.) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat ;
    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
    5.
    Penggugat :
    MUHAMMAD SAID MUNTHE Bin ADAT MUNTHE
    Tergugat:
    SRI NINARNI Binti PONIDI. S.
    PUTUSANNomor 118/Pdt.G/2015/PA.RAP26 pe >Ne awe syDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiTalak, antara :MUHAMMAD SAID MUNTHE Bin ADAT MUNTHE, Umur 43 tahun,agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaanWiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Lingk.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 26-01-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Plk
Tanggal 13 Juli 2023 — Penggugat:
Berlian wangi
Tergugat:
1.Hunda Mihing
2.Damang Wilayah Adat Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah
Turut Tergugat:
2.Ketua Dewan Adat Kota Palangka Raya
3.Jansen
56 — 17
  • Penggugat:
    Berlian wangi
    Tergugat:
    1.Hunda Mihing
    2.Damang Wilayah Adat Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah
    Turut Tergugat:
    2.Ketua Dewan Adat Kota Palangka Raya
    3.Jansen
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 21-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 26 September 2017 — ALIZON KHAIDIR LAWAN KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI PATAI
164 — 93
  • ALIZON KHAIDIRLAWANKETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI PATAI
    Bahwa dengan demikian Keputusan Ketua Kerapatan Adat NagariSungai Patai Nomor: 01/KANSP/I2017 yang ditandatangani A. A. Dt.Paduko Besar adalah penyalahgunaan wewenang selaku KetuaKerapatan Adat Nagari Sungai Patai yang membatalkan secara sepihakSurat Keputusan Nomor: 17/KAN/SP/2016 tanggal 19 Desember 2016tanpa persetujuan dari seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari SungaiPatai;VI. DASAR SENGKETA;Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagaiberikut:.
    ;Bahwa kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Pataiberpendapat apabila keberatan dengan Keputusan Kerapatan AdatHalaman 19 dari 37 halaman.
    Bukti T10 :Catatan Rapat Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai DanPanitia Penunggak Penghulu, tanggal 16 Desember 2016(fotokopi sesuai dengan asili);Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai PataiNomor: 04/KANSPT/2016, tanggal 13 Februari 2016, PerihalTunggakan Gelar, yang ditujukan kepada Keluarga Dt.
    fotokopi sesuaidengan asili);Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai PataiNomor: 19/KAN/SP2017, tanggal 20 Januari 2017, PerihalUndangan, yang ditujukan kepada Pengurus KAN danAnggota (fotokopi sesuai dengan asili);Surat Panitia Penunggakan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Sungai Patai Nomor: 07/KANSPT/2016, tanggal 13April 2016, Perihal Pemberitahuan (fotokopi sesuai denganasli);Surat Undangan Kerapan Adat Nagari Sungai Patai Nomor03/KAN/SP2017, tanggal 23 Januari 2017, PerihalHalaman 24
    Rajo Malano; Bahwa Saksi menerangkan orang yang berhak atas gelar adat Dt. Rajomalano orang yang berwaris nasab dengan waris Dt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-02-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2915 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — NEGERI SAWAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI qq PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, VS NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI qq PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, DKK
391 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEGERI SAWAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI qqPENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, VS NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI qqPENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, DKK
    Wahai terdiri dari SoaMarawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa Rolatu Roupessy.Adapun Soa Marawalihitu terdiri dari MargaMarga Adat: Marga Adat Latuian; Marga Adat Tepinalan; Marga Adat Maussa; Marga Adat Malueka; Marga Adat Rumatolokiit; Marga Adat lpaloat; Marga Adat lpaputi; Marga Adat Kolohun;Soa Laulama Lamakari terdiri dari MargaMarga Adat: Marga Adat Maba; Marga Adat Loloda; Marga Adat Bartako; Marga Adat Tidore Soakonora; Marga Adat Popilo; Marga Adat Boeng; Marga Adat NgidihoSoa Rolatu
    Roupessy terdiri dari MargaMarga Adat: Marga Adat Makatita; Marga Adat Salatin; Marga Adat Latulumaolat; Marga Adat Laturumasoreng; Marga Adat Manimalu; Marga Adat Muniaha; Marga Adat Maelan; Marga Adat Kelanohon;Halaman 2 dari 41 hal.
    No.2915 K/Pdt/2015Rolatu Roupessy sebagai Persekutuan Masyarakat Adat Negeri Wahaihingga saat ini;18.
    Hukum Adat (Penggugat) dengan NegeriSawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Tergugat) tentangbatas Tanah Petuanan kedua Negeri atau tidak pernah terjadipenyerobotan dan/atau okupasi ilegal atas Tanah Petuanan PenggugatHalaman 10 dari 41 hal.
    );Bahwa selain fakta tersebut, fakta lain yang sangat mendasar untukmenentukan Negeri Wahai bukan Negeri Adat adalah: Negeri Wahai tidak memiliki Rumah Adat sebagai tempat berkumpul/pertemuan para Soasoa; Negeri Wahai tidak memiliki Kapata, Nyanyian Adat/Bahasa Adat yangmenggambarkan asal usul atau benang merah dalam membangunkepemilikan dan kesetaraan budaya; Negeri Wahai tidak memiliki Bahasa sendiri, melainkan bahasa NegeriSawai yang dipakai oleh Aniala Hatileng (anak dari Negeri Sawai); Negeri
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby.
Tanggal 29 Nopember 2016 — LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Desa Adat Kelan terhadap 1. IDA BAGUS SURYA BHUWANA 2. PT BUKIT INN RESORT
1067 — 729
  • LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Desa Adat Kelanterhadap1. IDA BAGUS SURYA BHUWANA2. PT BUKIT INN RESORT
    Bukit InnResort juga sebagai Kepala LPD Desa Adat Kelan.
    Lembaga Keuangan Mikro serta dinyatakan diakuikeberadaannya berdasarkan hukum adat.
    Bahwa halhal tersebut diatas, merupakan manifestasi LPD terhadap adat diBali, maka LPD harus patuh dan tunduk pada awigawig dan asas kekeluargaandan pembinaan sebagai dasar pengelolaannya telah menyatu dalam kehidupanmereka sebagai suatu adat dan budaya yang selalu dilestarikan hingga kini. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat oleh negaratercermin dalam Pasal 18 B ayat (2) dan.
    Dalam termionologi hukum, perkaraperkara yang memerlukanpengaduan dalam penyelesaiannya adalah perkaraperkara yang berupasengketa, sehingga dapat disimpulkan bahwa operadilan adat jugamenyelesaikan perkaraperkara adat yang berupa sengketa.
    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agarPemohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah lembaga adat yangsalah satu kegiatan usahanya adalah bergerak di bidang permodalan sehinggalembaga adat tersebut dalam posisi sebagai penyedia modal, maka lembaga adat tersebut dalam posisi sebagai kreditur;Menimbang, bahwa lembaga adat tersebut berdasarkan Peraturan Daerahprovinsi Bali diakomodir sebagai lembaga adat yang dlizinkan bertindak
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 10-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 68/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
1.ADAT PURBA
2.LIMIN BR TARIGAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO
40 — 22
  • Penggugat:
    1.ADAT PURBA
    2.LIMIN BR TARIGAN
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO
    ADAT PURBA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani,Tempat Tinggal Desa Suka, Kecamatan Tigapanah,Kabupaten Karo ;2. LIMIN Br TARIGAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani,Tempat tinggal Desa Suka, Kecamatan Tigapanah,Kabupaten Karog ;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. RIVALINO BUKIT, SH2.
Pengadilan PN Pulang Pisau Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pps
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
Lusie Bijo
Tergugat:
1.Ono Bijo
2.Damang Kepala Adat Kecamatan Banama Tingang
151 — 89
  • Penggugat:
    Lusie Bijo
    Tergugat:
    1.Ono Bijo
    2.Damang Kepala Adat Kecamatan Banama Tingang
    Bahwa karena Tergugat mengakui tanah objek sengketa adalah miliknya maka Penggugat pada tanggal 21 februari 2021 meminta bantuankepala desa lawang uru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Namun pada tanggal 22 februari 2021 kepala desa lawang uru yangmerupakan mantir adat Desa Lawang Uru melimpahkan perkaratersebut kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Banama Tingang.7. Bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan tanah adat melainkantanah Negara yang dikuasai dan digarap oleh Penggugat.
    SehinggaDamang Kepala Adat Kecamatan Banama Tingang tidak mempunyalkewenangan untuk melaksanakan sidang adat dan membagi objeksengketa.8. Bahwa setelah tanggal 22 Februari 2021 penggugat pernah diundang3 kali oleh Tergugat Il agar mau membagi tanahnya, namun tetapditolak oleh Penggugat. Selain itu. Tergugat II berjanji kepadaPenggugat tidak akan membagi tanah dan meminta uang sebesarRp 17.000.000 ( tujuh belah juta rupiah) guna biaya uang jalan, biayapengukuran dan sidang adat.;9.
    Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini ;Jawaban Tergugat II1.Bahwa Tergugat II atau Lembaga Kedamangan Adat Dayak KecamatanBanama Tingang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenPulang Pisau Nomor 14 Tahun 2012, tanggal 27 Desember 2012, dengantujuan antara lain adalah untuk mendorong upaya pemberdayaanLembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter masyarakatadat dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan danpemberdayaan adat dalam masyarakat demi
    Bahwa adapun tugas dibentuknya Lembaga Kedamangan Adat DayakKecamatan Banama Tinggang antara lain : Menegakkan hukum adat. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdatayang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diminta oleh pejabatyang berwenang.
    Bahwa fungsi Damang Kepala Adat yakni antara lain : Mengurus dan memberdayakan, mengembangkan dan melestarikanhukum adat, adatistiadat, kebiasaan masyarakat yang memiliki nilailuhur dengan kearifan lokal dan eksistensi Lembaga Adat dalamwilayahnya. Meneganggak hukum adat dengan menangani kasus berdasarkanhukum adat.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 29-03-2023 — Putus : 27-04-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 75/PDT/2023/PT DPS
Tanggal 27 April 2023 — Pembanding/Penggugat : LPD DESA ADAT BELANCAN Diwakili Oleh : I Ketut Bakuh, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat : I Ketut Ginastra
59 — 4
  • Pembanding/Penggugat : LPD DESA ADAT BELANCAN Diwakili Oleh : I Ketut Bakuh, S.H.,M.H.
    Terbanding/Tergugat : I Ketut Ginastra
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 696/Pid.Sus/2017/PN Rap
Tanggal 14 September 2017 — RIZQI DARMAWAN, SH
Terdakwa:
1.SOMBANG ADAT MANGUHUM SIREGAR
2.JULPAHMI SIREGAR
53 — 7
  • SOMBANG ADAT MANGUHUM SIREGAR dan Terdakwa 2.
    RIZQI DARMAWAN, SH
    Terdakwa:
    1.SOMBANG ADAT MANGUHUM SIREGAR
    2.JULPAHMI SIREGAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2017
Tanggal 17 April 2017 — HUSIN ASA Alias TOKOH ADAT SUKA RAMAI BAWAH, DKK lawan KEPALA KAMPUNG KARANG REJO, DKK
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUSIN ASA Alias TOKOH ADAT SUKA RAMAI BAWAH, 2. OLGA REJE Bin JEMAAH Alias PENGHULU HUTAN BALESIMPANG TIGE, 3. IRWANSYAH Bin ABD. MAJID Alias PENGHULU UTEN BURNI TELONG, 4. ISHAQ Bin ABU BAKAR Alias TOKOH MASYARAKAT KUTE KERING, 5. MISNO Bin D NASEM ALIAS TOKOH MASYARAKAT PAGUYUBAN tersebut;
    HUSIN ASA Alias TOKOH ADATSUKA RAMAI BAWAH, DKKlawanKEPALA KAMPUNG KARANG REJO, DKK
    Bahwa Penggugat berasal dari Tokoh Adat Masyarakat Kampung SukaRamai dan Tokoh Masyarakat di sekitarnya dari beberapa Kampung yangmenginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejakturuntemurun kepada semua Penggugat;2. Bahwa tanah Pengugat , Il, Ill, IV , dan V mempunyai tanah adat yangberasal dari Reje Djali Seluas 200 Ha? atau sama dengan 2.000.000 m?
    Nomor 289 K/Pdt/2017adat maka Penggugat mesti melengkapi asalusul yang jelas apakahbenarbenar berasal dari tokoh adat, lain halnya bila Penggugatberkedudukan sebagai tokoh adat, hal ini juga mesti dilengkapi denganstruktur masyarakat yang telah diakui oleh masyarakat setempat danpemerintah di tingkat pemukiman, Kecamatan atau Kabupaten,pernyataan kedua juga perlu dibantah dari kalimat dari beberapaKampung yang menginginkan tanah adat yang dimiliki semuaPenggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat
    Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Bahwa Penggugat selaku Tokoh Adat Masyarakat Kampung SukaRamai, Penggugat II selaku Penghulu Hutan Bale Simpang Tige,Penggugat Ill selaku Penghulu Hutan Bumi Telong, Penggugat IVselaku selaku Tokoh Masyarakat Kute Kering dan Penggugat V TokohMasyarakat Paguyuban, yang mendalilkan atas nama masyarakat disekitarnya dari beberapa kampung yang menginginkan kembalinyatanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejak turun temurun kepadasemua Penggugat.
    Bahwa Penggugat selaku Tokoh Adat Masyarakat Kampung Suka RamaiPenggugat II selaku Penghulu Hutan Bale Simpang Tige, Penggugat Illselaku Penghulu Hutan Bumi Telong, Penggugat IV selaku TokohMasyarakat Kute Kering dari Penggugat V Tokoh Masyarakat Paguyuban,yang mendalilkan atas nama masyarakat di sekitarnya dari beberapakampung yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semuaPenggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat.
    Lain halnya bila Penggugatberkedudukan sebagai tokoh adat, hal ini juga mesti dilengkapi denganstruktur masyarakat adat yang telah diakui oleh masyarakat setempatdan pemerintah di tingkat pemukiman, Kecamatan dan Kabupaten.Pernyataan kedua juga perlu dibantah dari kalimat dari beberapakampung yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semuaPenggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.DPS
Tanggal 26 Maret 2019 — PEMOHON: -GUSTI PUTU PUTRAWAN; PARA TERMOHON: 1.KELIAN BANJAR DINAS KUTARAGA; 2.BENDESA ADAT KUTARAGA; 3.PERBEKEL BONGKASA;
255 — 146
  • PEMOHON:-GUSTI PUTU PUTRAWAN;PARA TERMOHON:1.KELIAN BANJAR DINAS KUTARAGA;2.BENDESA ADAT KUTARAGA;3.PERBEKEL BONGKASA;
    BENDESA ADAT KUTARAGA, berkedudukan di Banjar Adat Kutaraga,Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, untukselanjutnya disebut SCDagal.............cccceeccseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERMOHON II;3. PERBEKEL BONGKASA, berkedudukan di Desa Bongkasa, KecamatanAbiansemal, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagaiseeueauenesausesseneusueuseusueeesensesenenssensesesenteseusesseseseseesessnsessereessenedl TERMOHON III;Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya:==1.
    Bahwa Para Termohon merupakan penyelenggara pemerintahan padaruang lingkup Desa Banjar Adat Kutaraga Desa Adat Kutaraga Des.Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab. Badung yang merupakan Badandan/atau Pejabat Pemerintah yang berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Badung No. 4 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa LainnyaJo.
    UndangUndang No. 30 Tahun 2014, tentang AdministrasiPemerintahan, yang memiliki Kewenangan untuk mengambil keputusanPutusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.Halaman 6 dari 51 Halamandan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah, menciptakantertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, dan menciptakankepastian NukUM) 222222 2n nen n en nnn nnn nn nnn en nnn neeBahwa Pemohon adalah salah satu warga Desa Banjar Adat KutaragaDesa Adat Kutaraga Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab.
    Kutaraga No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan NamaKeturunan atau Penambahan Nama Lain Pada Gelar Kebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga tertanggal 14 Mei 2006 :Bahwa Pemohon sebagai.
    Warga Negara Indonesia suku Bali tidaksedang mempersoalkan tentang gelar kebangsawanan sebagaimanaKeputusan/PERAREM Banjar Adat Kutaraga No.1 Tahun 2006 tentangPerubahan Nama Keturunan atau Penambahan Nama Lain Pada GelarKebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga tertanggal 14 Mei 2006, akantetapi Pemohon sedang mengajukan permohonan surat keterangankawin yang wajib ditandatangani oleh Para Termohon untuk selanjutnyamengajukan permohonan pencatatan perkawinan pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan