Ditemukan 271 data
99 — 31
, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi
98 — 15
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugatberkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut anotasi dari Ny.Retnowulan Sutanto dan Iskandar Peripkartawinata tersebut, DR.
1.DOEI ADI MUSTARI
2.WIDIA SETYOWATI
Tergugat:
WISNU WIJAYA SIREGAR
Turut Tergugat:
AMBO TUO
103 — 36
Tergugatdan Turut Tergugat harus membuktikan dalildalil bantahannya;Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah antaraTergugat yang meminjam sejumlah uang sebesar Rp150.000.000, (seratus limapulih juta Rupiah) kepada Para Penggugat telah wanprestasi (ingkar janji) danapakah Para Penggugat dirugikan terkait pinjam meminjam uang denganTergugat;Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas siapayang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabilakita membaca anotasi
249 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1885 K/Pdt/2015 Anotasi :Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Perkara Register Nomor340/Pdr.G/2012/PN Mdn, tersebut, Pengadilan Negeri Medan Medan telahmenjatuhkan putusannya pada tanggal 12 Desember 2012 dengan amarputusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat dalam perkara Register Nomor340/Pdr.G/2012/PN Mdn, tersebut, utamanya petitum point 5, 8 dan 12, dandihubungkan sedemikian rupa dengan posita, petitum provisionil dan
80 — 51
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidakada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Menimbang, bahwa salah satu metode penemuan hukum yang akandigunakan oleh Majelis Hakim adalah dengan melakukan penafsiran diantaranyaadalah dengan metode penafsiran historis yaitu dengan melihat latar belakangHalaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.JKT.sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarahUndangundang) ;Menimbang, bahwa dalam buku Anotasi
91 — 51
.; Anotasi Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara RegisterNomor : 340/Pdr.G/2012/PN. Mdn. tersebut, Pengadilan Negeri MedanMedan telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 12 Desember2012 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat dalamperkara Register Nomor : 340/Pdr.G/2012/PN.
402 — 57
., Anotasi Putusan MK. Nomor: 45/PUUIX/2011 (MengenaiPengujian Konstitusionalitas Kawasan Hutan Dalam Pasal 1 Angka 3UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan)., Jakarta., PerkumpulanHuMA., Halaman 811).e Judex factie Tingkat Pertama tidak lain hanyalah bentuk lain daripadapraktik kriminalisasi selama ini terhadap hak masyarakat atas tanah,yang dibatasi dengan alasan kawasan hutan menurut izin MenteriKehutanan.
259 — 501
Ketiga, putusan hakimyang telah diberi anotasi oleh akademisi. Keempat, pengetahuantentang hukum secara keseluruhan. Dan dalam tataran teori,menurutnya para ahli hukum lebih cenderung mengkualifikasikanputusan yang termasuk yurisprudensi adalah putusan yang telahdiberi anotasi oleh akademisi tersebut.
116 — 61
dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 19986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuaifotokopi);: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah (fotokopi);Fotokopi KUH Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan KUHAKitap Undang Undang Hukum Acara Perdata (fotokopi);Fotokopi Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (1860)(Reglement op het Notaris ambe in Indonesia) ( Ordonasi 11Januari 1860)S.18603, mb.1 Juli 1860(TXVII25) PERATURANJABATAN NOTARIS DI INDONESIA S.18603.mb.1 Juli1860/Anotasi
3.ARIYANTO NICO PAMUNGKAS, S.H.
4.DANANG SUCAHYO, S.H.
Terdakwa:
1.IZAK LAITERA Alias ICA
2.SIMON UNMEHOPA Alias MON
3.PITER HEMATANG Alias PICE
4.JOHANIS LETLORA Alias JONI
5.YOHAND LETLORA Alias YOYON
6.IGNASIUS UNIWALY Alias IKI
82 — 32
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN SmlMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan danpenahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
MARTHEN RATSINA Alias TENGGO
123 — 31
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) unit Mobil Toyota warna hitam dengan nomor Polisi DE1178 CA dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO. sehingga status barang buktitersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi
Terbanding/Penggugat I : DEDY STEFANUS IBRAHIM MATASINA
Terbanding/Penggugat II : PARULIAN R.A.SIMANUNGKALIT
Terbanding/Turut Tergugat : BANK SUMUT KCP USU
49 — 32
Terlebin seperti yang telahdisebutkan di atas, bahwa denda keterlambatan adalah bukan terkait denganpelaksanaan pekerjaan yang dilanjutkan oleh Tergugat , tetapi adalahsepenuhnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mampudikerjakan secara tepat waktu oleh para Penggugat, sebagaimana bunyinyaLaporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah KotaMedan Tahun Anggaran 2017.Anotasi :Bahwa dalam faktanya Pemerintah Kota Medan cq.
Firman Fitrianto
Tergugat:
1.Billy Susandhy
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.PT Bank Mandiri Persero Tbk area Denpasar
4.Sarosa Martha
5.Chandra Dewi
6.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
7.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME & Micro Collection & recovery Bali dan NUsa Tenggara
79 — 75
Berdasarkan pertimbangan hukum dariMajelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor58/Pdt.Plw/2012/PN.Kpj tanggal 8 Nopember 2012, yangmenyatakan:Menimbang dari anotasi Retnowulan Sutantio SH., dan IskandarOerip Kertawinata SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata DalamTeori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju Bandung 1995 padahalaman 178 dan dari praktek peradilan telah terdapat adanya kaidahhukum bahwa pada umumnya yang dimohon oleh pelawan dalamperlawanannya adalah 1) agar dinyatakan bahwa perlawanantersebut
43 — 30
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan suatu tindak pidana ; Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, artinya bahwa unsur hukum iniadalah suatu bentuk penyertaan, dimana dalam satu tindak pidana dilakukan oleh dua orang ataulebih yang masingmasing mempunyai peran dalam mewujutkan terjadinya tindak pidanatersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka telahterpenuhi unsur hukum dimaksud ;Menimbang, bahwa dari anotasi
97 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
GTl.2 dalamkeadaan layak pakai setelah Flame Tubetersebut dipakai selama kurang lebih 2tahun 6 bulan sejak dioperasikan.Photocopy sesualdengan asli PK03 Legal Anotasi Perkara Nomor97/Pid.sus.K/2013/PNMdn tanggal 15Januari 2015 yang disusun oleh Tim DivisiKajian PKBHFH UGM Yogyakarta yangpada pokoknya berisi Kesimpulan bahwakekurangan tindakan administrasi seperti:HPS dibuat pada proses lelang bukansebelum lelang; HPS dibuat sendiri tanpamelibatkan anggota panitia lelang yang lain(panitia lain dilibatkan
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
ALFONS RATSINA Alias ALFONS
114 — 37
penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia, sehingga status barang buktitersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi
32 — 24
Dalam perkara ini Majelis hakimTingkat Pertama menggunakan alat bukti foto copy dikaitkan dengan pengakuan dalamjawaban Termohon Kasasi/Tergugat III (lihat : yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tahun2010) , Bahwa Anotasi Putusan Mahkamah Agung nomor : 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23seJanuari 2006 berpendapat bahwa Dalam mempertimbangkan foto copy yang tidak dapatdiperlihatkan aslinya tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan alat bukti lain yang relevan ;e Bahwa menurut Doktrin Hukum Pembuktian, bukti
49 — 36
karenapada saat diperiksa di tingkat penyidikan ada paksaan, tidak beralasanhukum dan harus dikesampingkan, dengan dasar bahwa saksi verbalismyang diajukan oleh Penuntut Umum yang memeriksa saksi Aswar AliasAswari dan saksi Sulianto Bin Aswar (terdakwa dalam perkara terpisah) danyang memeriksa para terdakwa didepan persidangan dibawah sumpah telahmemberikan keterangan bahwa dalam pemeriksaan hakhak para terdakwatelah diberikan sesuai dengan prosedur dan tidak ada paksaan ;Menimbang, bahwa dari anotasi
181 — 76
oleh anak, penjatunan pidana peniara justtu semakinmenyisahkan luka dihati anak karena masih tingginya angka krimilitas yang berakhir denganpemenjaraan, dengan demikian maka menunjukan bahwa pidana tipe in tidak efektif danbelum mencapai tujuan yang diinginkan.Penjatunan pidana peniara yang dimaksudkan agarsi anak menjadi jera dan tidak mau mengulangi lagi kejahatannya lagi, justtu tidak jarangmenurunkan harga din anak dan menimbulkan dendam yang mendalam;Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan anotasi
165 — 93
berdasarkan hatinuraninya.Menimbang, bahwa dalam tanggapan Penuntut Umum = ataspembelaaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknyaPenuntut Umum tetap pada tuntutannya, yang menyatakan Terdawa terbuktibersalah melakukan tindak pidana, bahwa talah diuraikan secara lengkapterhadap semua unsur yang didakwa kepada Terdakwa tersebut diatas tidakterbukti, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tanggapan Penuntut Umumatas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa patutlah ditolak;Menimbang, bahwa dari anotasi