Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY CLARK INDONESIA
344 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 462/B/PK/Pjk/2020menetapkan kembali Lebin bayar PPh Badan PT Kimberly Clark Indonesiauntuk Tahun 2012 sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian JumlahPeredaran Usaha 324.258.968.997Harga Pokok Penjualan 278.546.456.927 Laba Bruto 45.712.512.070Biaya Usaha Lainnya 82.968.682.322Laba Operasi (837.256.170.252)Penghasilan dari Luar Usaha 229.808.656Biaya dari Luar Usaha 59.390.240.985Laba Komersial (96.416.602.581)Penyesuaian Fiskal Positif 15.873.769.052Penyesuaian Fiskal Negatif
    6.617.508.407 Penghasilan Neto Fiskal(87.160.341.936) Penghasilan Kena Pajak(87.160.341.936) PPh Badan Terutang Kredit Pajak(3.382.323.862) PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar(3.382.323.862) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT103883.15/2012/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding
    Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00101/KEB/WPJ.07/2016tanggal 01 Maret 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00111/406/12/052/14 tanggal 08 Desember 2014 atas nama PT KimberlyClark Indonesia, NPWP 01.071.300.6052.000, beralamat di Wisma 77Tower 2 Lantai 16 Suite 1602, Jalan Letjend S.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00101/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 01 Maret 2016tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00111/406/12/052/14 tanggal 08 Desember 2014 atas nama PT Kimberly ClarkIndonesia, NPWP 01.071.300.6052.000, beralamat di Wisma 77Tower 2 Lantai 16 Suite 1602, Jalan Letjend S.
    menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00101/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 01Maret 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-07-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2403/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CONCORD INDUSTRY
334 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 05 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009072.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26September 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26September 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak2016 Nomor 00002/206/16/433/18 tanggal 26 April 2018,Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan WajibPajak, atas nama: PT Concord Industry, NPWP 03.093.675.1433.000, beralamat di Jalan Raya Kosambi Curug Km 3.8, DusunKebon Kacang RT. 001 RW. 005, Cimahi, Klari, KabupatenKarawang
    serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26 September 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPh Badan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26 September 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00002/206/16/433/18tanggal 26 April 2018, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2191/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
328 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PemohonBanding Tahun Pajak 2014 adalah sebagai berikut: Deskripsi Wajib PajakPeredaran Usaha 141.021.375.210Harga Pokok Penjualan 135.655.677.915Laba Bruto 5.365.697.295Biaya Usaha Lainnya 743.322.264Laba Operasi 4.622.375.031Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha (4.880.469.578)Penyesuaian Fiskal Positif 1.363.907.812Penyesuaian Fiskal Negatif 10.188.623.036Penghasilan Neto Fiskal (9.082.809.771)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak (9.082.809.770)PPh Badan
    Terutang 0Kredit Pajak 1.954.231.045PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar (1.954.231.0045)Jumlah Sanksi Administrasi 0PPh Badan yang (Lebih) Dibayar (1.954.231.045) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116494.15/2014/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaTanah Abang Dua menerbitkan SKPKB PPh Badan NomorHalaman 1 dari 145 halaman.
    Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2015PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayarsebesar Rp13.199.459.300,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesarRp6.335.740.464,00 sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Badan yangmasin harus dibayar menurut SKPKB PPh~ Badan sebesarRp193.535.199.764,00 dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.
    Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmenegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yangmelaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajakyang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;Dalam penjelasan dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Badan Peradilan sebagaimanaHalaman 29 dari 145 halaman.
    Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2015 Kembali (semula Pemohon Banding)sampaikan bahwa:Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mempunyai kerugianyang masih dikompensasikan untuk TahunPajak 2002 sebesar Rp10.689.238.769,00;Bagaimana dengan dasar SKP PPh Badan aquo yang diterbitkan apakah terkait denganSKP a quo untuk PPh Badan ?
    Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaankehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencarikeadilan terhadap sengketa pajak;c.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 337/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Dr. Drs. MADE SUMITRA CHANDRA JAYA, M. Hum
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN DWIJENDRA. Diwakili oleh DR. I KETUT WIRAWAN,SH.,M.Hum
191 — 79
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 351/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Februari 2017 — Pembanding/Tergugat : Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINIDTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : Drs. WARIDJAN
60 — 14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2730/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA
215 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT089211.15/2006/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Perhitungan PPh Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 101/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat II : Drs. Cipto Sulistio
Terbanding/Penggugat : PT. TJITAJAM. Diwakili oleh ROTENDI
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
360 — 172
  • Itty 3) nsenen cnn eene cence tc ne eee nnn nenenn een nnennennnnennnnennnnnnnensMenimbang, bahwa pihak Pembanding II/Tergugat dalam Jawabannyapada angka 2 dan angka 3 secara jelas dan tegas (expressis verbis) menyatakanbahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Terbanding/Penggugat tidakditemukan dalam data base badan hukum perseroan (SABH) walaupun sudahdiupayakan dicari, dan Tergugat tetap tidak mengakui Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0007671.AH. 01
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
169 — 82
  • Bukti P 9Akte Pendirian Yayasan Tunas Harum Harapan Kita nomor: 02 tanggal 16 April 2014 yang dibuat Notaris ArgoHertanto, SH, (fotokopi sesuai turunan);: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia nomor : AHU00468.5010.2014 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan TunasHarum Harapan Kita tertanggal 23 April 2014, (fotokopidari fotokopi);Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia nomor : AHU00468.5010.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan
    Tindakan Badan atau PejabatPemerintahan;Menimbang, bahwa permohonan yang dimaksud adalah Permohonan untukmemperoleh putusan atasS penerimaan permohonan guna mendapatkanKeputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalahpermintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam halpermohonan dianggap dikabulkan secarahukum yang disebabkan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukanTindakan (vide Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa terkait keputusan dan/atau tindakan apa saja yangdapat dimohonkan kepada Badan atau pejabat pemerintahan yang apabila tidakditanggapi masuk dalam kriteria fiktif positif itu tidak diatur secara tegas, MajelisHakim melalui judicial activism akan membentuk hukum denganmempertimbangkan terlebin dahulu permohonan apa saja yang dapat dimohonkankepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang
    Badan dan/atau Pejabat Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakanfungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsipemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif.4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsipemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan5.
    Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakanfungsi pemerintahan yang disebutkan Undangundang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undangundang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka keputusandan/atau tindakan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UndangundangAdministrasi Pemerintahan adalah Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atauPejabat Pemerintahan lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasapabila dihubungkan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 05-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2018
Tanggal 5 September 2018 — JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO VS BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA), DKK
165 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO VS BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUANPENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONALINDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA), DKK
    Budhi Halim,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris UmumDewan Pengurus Pusat (DPP) INSA;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor AHU.0044492.AH.01.07.Tahun2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran NiagaNasional Indonesia tertanggal 12 April 2016 danHalaman 1 dari 9 halaman.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:.Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA; danI.
    Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0000256.AH.01.08.Tahun 2017,tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan INSA;Dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang telahberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah:.
    Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA; danI. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0000256.AH.01.08.Tahun 2017,tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan INSA;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2018Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA; danI. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0000256.AH.01.08. Tahun 2017,tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan INSA;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA CEMERLANG LESTARI
289 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011 yangmasih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: menurut Pemohon Uraian Banding(Rp)a Penghasilan Netto 6.855.930.773,005 Kompensasi Kerugianc Penghasilan Kena Pajak 6.855.930.773,00q Pajak Penghasilan (PPh) terutang 1.713.982.500,00 Kredit Pajak 1.713.982.500,00f PPh Kurang/ (lebih) Bayar 0,009 sanksi Administrasi 0,00h Jumlah PPh yang masih harus/ Lebih Bayar 0.00 Menimbang, bahwa atas banding
    tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116458.15/2011/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun
    Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:Dengan mengadili sendiri :3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011Nomor 00009/206/11/331/16 tanggal 8 Juni 2016 sebagaimanatelah dibetulkan dengan
    Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00009/206/
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksiatas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011sebesar Rp6.010.790.694,00 berupa Koreksi Biaya Luar Usaha yangterdiri dari koreksi beban bunga sebesar Rp2.192.809.194,00 dankerugian selisin kurs sebesar Rp3.817.981.500,00; atas Biaya dari LuarUsaha yang telah dipertinbangkan berdasarkan fakta dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Bandingsekarang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MHE-DEMAG INDONESIA
112 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 12-02-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 154/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : Abu Sofyan Toppo
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. ASINDO INTERNASIONAL PERDANA
71 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Maret 2016 — YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
209 — 119
  • 2013 Tentangdasar) Pengesahan Yayasan,(Pengesahan Badan HukumYayasan)01.532.057.5122.000 02.625.915.0122.000;NPWP (subjek hukum pajak) (subjek hukum pajak) BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKANTERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK.9.
    Bahwa dalil Penggugat halaman 4 alinea 12 menyebutkan Bahwakedudukannya Penggugat sebagai sebuah Badan Hukum YayasanUniversitas Islam Sumatera Utara telah jelas dan tegas, serta telahmemperoleh pengakuan Pemerintah R.I.cq Departemen Hukumdan HAMcq.
    tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat atautidak mempunyai /ega/l standing, karena kedua yayasan tersebutmerupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda.
    Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan kedudukannya sebagaisebuah Badan Hukum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telahjelas dan tegas, serta telah memperoleh pengakuan Pemerintah R.I. cqDepartemen Hukum dan HAM cq.
    suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkankeberadaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU7642.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 26 November 2013tentang Pengesahan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 237/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : PT. LUMBUNG MAS SEJAHTERA Diwakili Oleh : Eko Sapta Putra, S.H.
Pembanding/Penggugat II : PT. INDO PRAKARSA GEMILANG Diwakili Oleh : Eko Sapta Putra, S.H.
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT OCEANIA DEVELOPMENT
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT WISMA AMAN SENTOSA
104 — 19
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 08-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/TUN/2018
Tanggal 8 Nopember 2018 — PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) diwakili Oleh H. DJAN FARIDZ VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) diwakili Oleh Ir. H. MUHAMMAD ROMAHURMUZIY, MT;
184 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 15-02-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 39/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 April 2022 — Pembanding/Penggugat I : Ajrin Duwila Diwakili Oleh : TAMRIN. SH
Pembanding/Penggugat III : Hasyim Husein Diwakili Oleh : TAMRIN. SH
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)
Turut Terbanding/Penggugat II : Yosef Benediktus Badeoda
187 — 36
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 44/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbanding/Penggugat : PT Wiraswasta Gemilang Indonesia
Terbanding/ Intervensi I : Direktur Jenderal penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
39 — 23
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 31-10-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Nopember 2017 — Penggugat:
BAHRUDDIN
Tergugat:
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
154 — 55
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — PT TAKARI SUMBER MULIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
210 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandingmenyampaikan permohonan banding atas Keputusan Terbanding tersebut denganalasan sebagai berikut:Jumlah Peredaran Usaha sesuai dengan SuratPemberitanuan Pajak Penghasilan Badan yangdilaporkan Pemohon pada tanggal 30 April 2010 ..............0..0..
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalamSurat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 melaporkanjumlah peredaran usaha sebesar Rp106.745.825.660,00, sedangkan menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesarRp143.109.535.161,00 sehingga dilakukan koreksi positip sebesarRp36.363.709.501,00 yang kemudian di dalam proses keberatan sampai SuratUraian Banding dan Surat Bantahan pokok sengketa yang ada adalah sebesarRp36.145.000.000,00;5.
    Takari Sumber Mulia Nomor14 tanggal 20 Desember 2012:P10: Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Nomor 0380100005628 tanggal 30 April 2010;P11: Surat Setoran Pajak tanggal 30 April 2010 sebesar nihil:P12: Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009beserta lampirannya;Halaman 19 dari 25 halaman.
    Sikap Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung PPh Badan TahunPajak 2008 dan 2010 telah benar sesuai ketentuan yang berlaku;3.
    Telah terbukti bahwa langsung atau tidak langsung Termohon PeninjauanKembali telah mengakui dan membenarkan bahwa koreksi yang telahdilakukan terhadap peredaran usaha dalam menghitung PPh Badan TahunPajak 2009 adalah tidak benar dan bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku;Sebagai bukti pendukung bersama ini Pemohon Peninjauan Kembalisampaikan persandingan data dan perlakuan Termohon Peninjauan Kembaliterhadap Utang Pemegang Saham dalam penghitungan PPh Badan TahunHalaman 22 dari 25 halaman