mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Talak antara :Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Ill, pekerjaanKaryawan Swasta (Pelaut), bertempat tinggal di KotaSemarang, Propinsi Jawa Tengah, sekarang bertempattinggal di Perumahan Ayodya, Kabupaten Grobogan,Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepadaKuasa Pemohon dan Konsultan Hukum yang berkantorpada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH

) MKGR Jawa Tengah, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomorxxx/Suku/BPKH/JT/XII/2018, tertanggal 5 Desember 2018(terlampir), yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Semarang Nomor xx/Kuasa/12/18/PA.Smg. tanggal19 Desember 2018, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PegawalNegeri Sipil (Guru SMA VIII), bertempat tinggal di KotaSemarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menguasaitanah milik Penggugat dan sesuai Papan Pengumuman milik Tergugatyang dipasang di lokasi tanah milik Penggugat, Tergugat mengaku telahmemiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00508 di atas tanah milikPenggugat tersebut yang diterbikan oleh KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR/ Turut Tergugat, yang setelahPenggugat mengirim surat kepada Turut Tergugat tertanggal 662012Nomor : LM01/P/VI/DPP BPKH/2012 selanjutnya Turut Tergugatmenjawab

Sumur Pandanwangi kepada Kepala BPKH Wilayah V Banjarbaru Nomor : 051.IX.2010/Dir/SP.Spt tanggal 27 September 2010 perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan Budidaya perkebunan kelapa sawit;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja PT. Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT.

/ menduduki kawasanhutan dengan cara membersihkan Lahan, Membuat Bloking areal,bloking Infra struktur, pembibitan,dan penanaman pohon sawitseluas + 4.265 ha, serta membangun fasilitas fasilitas dalampengelolaan perkebunan, berupa perumahan karyawan seluas + 96ha, untuk implacement (kantor) seluas + 13 ha, untuk infrastruktur(jalan) seluas + 145 ha dan areal konservasi, pembibitan seluas + 4ha ;Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh WAHYUDIN (ahli) dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (BPKH

Hanau Kab.Seruyan, dan berdasarkan pengukuran yang dilakukan AhliWahyudin dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V(BPKH Wil V) pada Ijin Lokasi seluas 950 Ha, bahwa areal tersebuttelah ditanami/dikerjakan seluas + 299 Ha, yang tersebar pada 3(tiga) tempat seluas + 142 Ha, + 12 Ha, dan seluas + 145 Ha.Sedangkan Ijin Usaha Perkebunan baru diterbitkan tanggal 28Maret 2013 dengan surat Izin Bupati Seruyan Nomor : 500/280/Ek/IH/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan(IUP) yang memberikan

Seruyan sesuai surat permohonanDirektur PT Sumur Pandanwangi Nomor 003/DIR/SPW/JKT/IH2013 tanggal 18 Maret 2013.Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh WAHYUDIN (ahli) dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (BPKH Wil V)terhadap areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SumurPandanwangi, ternyata luas perkebunan kelapa sawit PT.

Sumur Pandanwangi kepadaKepala BPKH Wilayah V Banjarbaru Nomor : 051.1X.2010/Dit/SP.Spt tanggal 27 September 2010 perihal Analisa Fungsi KawasanHutan Budidaya perkebunan kelapa sawit ;2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Dirut PT.SumurPandanwangi kepada Menhut Nomor : 045.VII.2011/Dir/SP/Spttanggal 2 Juli 2011 perihal permohonan pelepasan kawasan hutanseluas + 5.620 ha;2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Dirut PT.SumurPandanwangi kepada Menhut Nomor : 035.X.2012/Dir/SP/Spttanggal 4 September

., M.H. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOSCokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanFAUZIZAH, bertempat tinggal di RT 004, RW 004, Bulusari,Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H. dan kawankawan, ParaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga

MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa pada tingkat pertama dan terakhir atas penerimaan permohonanuntuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telahmenjatuhkan putusan dalam Permohonan yang diajukan oleh : Nama : Aenur Rohman ;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Wiraswasta ;Tempat tinggal : Dempet RI.008 RW.004, Desa Dempet, Kecamatan Dempet,Kabupaten Demak ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 052/Suku/BPKH

/JT/VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018memberi Kuasa kepada : Muharsuko Wirono, S.H., M.H., Sarkono, S.H., Ahmad Muthohar, S.H., Ahmad RudiFirdaus, S.H., Suharyoso, S.H. dan Istiyani Mardhaningrum, S.H., semuanyaKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor padaKantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)MKGR Jawa Tengah,Jalan HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang; Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; M e a WwW a nNama Jabatan : Kepala Desa Dempet ;Tempat

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ATAU ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan Putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telahdiperiksa dan dicocokan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti P1sampai dengan Bukti p 16 sebagai berikut 1 P 1 : Surat dari Kuasa Hukum Aenur Rohman dan Lutfiyatul Nomor :115/Sekr/BPKH

P 2 : Tanda Terima Surat Permohonan Nomor : 115/Sekr/BPKH/JT/V1/2018,tertanggal 21 Juni 2018 Perihal : Permohonan untuk diterbitkan SuratKeputusan Pengangkatan dan Pelantikan kepada Aenur Rohman danLutfiyatul Hidayah sebagai Jogoboyo HII dan Jogoboyo VI DesaDempet; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 3. P 3 : Surat Tanda Terima Berkas Lamaran Calon Perangkat Desa Dempet,atas nama Aenur Rohman, Lowongan yang dilamar : Jogoboyo III,Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor : 10/P/FP/2018/PTUN.SMG4.

Bahwa setelah kesepakatan bersama tentang pembatalan hasil seleksi danadanya ketetapan sikap dari Kepala Desa Dempet untuk tidak akan melantik calonperangkat desa hasil seleksi dari PK Fisip UI, dan setelah Panitia mengajukanpermohonan kerjasama dengan Fisip Universitas Diponegoro Semarang, ternyatadikemudian hari yaitu pada tanggal 21 Juni 2018, Pemohon melalui KuasaHukumnya mengajukan permohonan kepada Kepala Desa (Termohon) melaluiSurat Nomor : 115/Sekr/BPKH/JT/V1I/2018, untuk menerbitkan Surat

., M.H.dan kawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH) MKGR, Jawa Tengah, beralamat di HOSCokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019:Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanNUR KHOLIPAH, bertempat tinggal di Boko Payung, RT006, RW 002, Desa Tugu, Kecamatan Sayung, KabupatenDemak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit DjokoPrijono, S.H. dan kawankawan, Para Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor

,dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH)MKGR JawaTengah, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4September 2019:Pemohon Kasasi;LawanSAMINAH, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, DesaMrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dankawankawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum (LBH) Wongsonegoro, beralamat di Jalan LetkolSuparno

Bandar NegeriSuoh Kabupaten Lampung Barat.e Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksi Ahli Pengukurdan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksi ALWIYANTOBin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi SUTARYO AlsSUTA Als AGAY Bin MASRIP masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukitbarisan Selatan (TNBBS) sesuai dengan Surat keputusan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor : SK. 4703/MenlhkPKTL/KUH/2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan

Bandar NegeriSuoh Kabupaten Lampung Barat. 222202 e Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksi Ahli Pengukurdan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksi ALWIYANTOBin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi SUTARYO AlsSUTA Als AGAY Bin MASRIP masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukitbarisan Selatan (TNBBS) sesuai dengan Surat keputusan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor : SK. 4703/MenlhkPKTL/KUH/2015 tentang Penetapan Sebagian

ALWIYANTO Bin ASBOLOH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksadi pengadilan dan akan memberikan kerangan sesuai dengan Keahliannya; Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikankepada pihak Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat; Bahwa pekerjaan saksi seharihari adalah selaku Pegawai di BPKH BandarLampung, Jabatan saya sebagai Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan diBPKH Bandar Lampung sejak

Adapun dari 2 (dua) pohon/kayu yang telahsaksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP gesek, telah menghasilkan jeniskayu Medang Lada ukuran 6cm x 6 cm x 400cm sebanyak 12 (dua Belas) batangdan untuk kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm sebanyak 12(dua belas) batang;Menimbang, Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksiAhli Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksiALWIYANTO Bin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh saksiSUTARYO

., M.H. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jateng, beralamat di Jalan HOSCokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi;LawanMARIYA ULFA, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, DesaBotorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum

NUR AFRIANTO bin SUTARJO anggota polisi dariPolres Lampung Barat karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.e Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksi Ahli Pengukurdan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksi ALWIYANTObin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa masukHalaman 4 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/201 7.

NUR AFRIANTO bin SUTARJO anggota polisi dariPolres Lampung Barat karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.e Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksi Ahli Pengukurdan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksi ALWIYANTObin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa masukdalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit barisan Selatan (TNBBS) sesuaidengan Surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan denganHalaman 6

ALWIYANTO Bin ASBOLOH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksadi pengadilan dan akan memberikan kerangan sesuai dengan Keahliannya; Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikankepada pihak Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat; Bahwa pekerjaan saksi seharihari adalah selaku Pegawai di BPKH BandarLampung, Jabatan saya sebagai Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan diBPKH Bandar Lampung sejak

Adapun dari 2 (dua) pohon/kayu yang telahsaksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP gesek, telah menghasilkan jeniskayu Medang Lada ukuran 6cm x 6 cm x 400cm sebanyak 12 (dua Belas) batangdan untuk kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm sebanyak 12(dua belas) batang;Menimbang, Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksiAhli Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksiALWIYANTO Bin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh saksiSUTARYO

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, berkantor di Jalan HOSCokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi:;LawanSURATMI, bertempat tinggal di Belah RT 002, RW 004, DesaGemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam halini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dankawankawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Wongsonegoro, berkantor di Jalan Letkol SuparnoBeringin

., M.H.dan kawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH) MKGR, Jawa Tengah, beralamat di HOSCokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanSUMIYATI, bertempat tinggal di Jalan Saribaru, RT 006, RW001, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, KabupatenDemak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit DjokoPriiono, S.H. dan kawankawan, Para Advokat danKonsultan Hukum pada

Banyuasin, yang telah dijadikan kebun dan didirikan pondok daritiang kayu gelam ,dinding kulit kayu,atap nipah dan lantai papan dengan ukuran 4meter x 3 meter sejak tahun 2013,yang mana lahan tersebut terdakwa dapatkan sebagaipembagian dari jabatan terdakwa sebagai Sekretaris Dewan Petani Sumatera Selatan(DPSS) dan atas jabatannya tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesarRp.1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal sebelumnya petugasdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Banyuasin, yangtelah dijadikan kebun dan didirikan pondok dari tiang kayu gelam ,dinding kulitkayu,atap nipah dan lantai papan dengan ukuran 4 meter x 3 meter sejak tahun2013,yang mana lahan tersebut terdakwa dapatkan sebagai pembagian dari jabatanterdakwa sebagai Sekretaris Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan atas jabatannyatersebut, terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.250.000,(satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ,padahal sebelumnya petugas dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

MARULI SIHOMBING, SH pernahdiminta oleh Penyidik Polri Polres Tanah Karo yaitu sehubungandengan permintaan tertulis Kapolres Tanah Karo kepada Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan denganSurat Nomor : B/49/I/2018/Reskrim tanggal 27 Januari 2018, perihalMenghadirkan Ahli di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat, untukmemberikan keterangan sebagai Ahli di Satreskrim Polres TanahKaro sesuai dengan keahlian saksi Ahli an.

MARULI SIHOMBING, SH memilikikualifikasi sebagai Pengukur dan pemeta Kawasan Hutan padaKantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medandan sertifikat yang saksi miliki adalah sertifikat Pemetaan Digital,yaitu ilmu yang mempelajari bagian pemetaan secara digital.> Bahwa benar uraian tugas Ahli adalah mengkaji data, menelaahdan menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi fungsi danpenggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan, identifikasidan penilaian perubahan status dan fungsi kawasanhutan

Karo pada hari Rabutanggal 31 Januari 2018, sekira pukul 11.30 Wib.> Bahwa benar saksi Ahli melaksanakan tugas Pengambilan titikkoordinat tersebut berdasarkan surat Kapolres Tanah Karo kepadaKepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medandengan Surat Nomor : B/49/I/2018/Reskrim tanggal 27 Januari2018, perihal Mohon Menghadirkan Ahli di Bidang Pemetaan danTitik Koordinat dan saksi Ahli an.

MARULI SIHOMBING, SHpengambilan titik koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas dariKepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah MedanNo. ST. 24/BPKH I/PKH/2018, tanggal 30 Januari 2018.> Bahwa benar Sewaktu melakukan tugas pengukuran tersebutsaksi Ahli an. telah didampingi oleh 6 (enam) Personil SatreskrimPolres Tanah Karo, 1 (Satu) personil dari Staf KPH Wilayah XVKabanjahe / Polhut an.

LP148/III/BPKH I2/2018, tanggal 27 Pebruari 2018) dan juga petahasil pengambilan titik koordinat 1 : 10.000 di Desa Kuta GugungKec. Namanteran Kab. Karo Provinsi Sumut (lokasi areal Jalan LauKawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab.

AHMAD DIMJATI yang keterangannya,sebagaimana telah diberikan di depan penyidik kepolisan dari Kepolisian DaerahKalimantan Timur, Resort Kutai Kartanegara dengan mengucapkan sumpah pada hari Rabutanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Balai Pemantapan Kawasan HutanWilayah IV Samarinda dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;Bahwa Saksi sebagai staf pemolaan kawasan hutan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV

Itci HutaniManunggal melalui ijin dari pejabat yang berwenang;23Bahwa Ahli pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara karena sebagai petugas BPKH Wilayah IV Samarindaberdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BPKH Wilayah IV Nomor:PT.159/BPKH/IV2/2015 tanggal 28 Desember 2015;Bahwa hasul yang ditemukan dari pemeriksaan di lokasi kejadian pada hari Selasatanggal 29 Desember 2015 adalah:a.Secara umum kondisi lokasi TKP adalah: Sebelah Utara adalah kawasanhutan

(dari hasil pengukuran dilapangan),Setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Tim yang terdiri dariPolres Kukar dan BPKH Wilayah IV Samarinda pada lokasi yang dilakukanpembakaran dan pembukaan lahan dengan hasil pengambilan koordinatseperti pada tabel berikut: No.

., M.H. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jateng, beralamat di Jalan HOSCokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi;LawanMASROAH, bertempat tinggal di Ngepreh, RT. 003 RW.006, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,dalam hal ini memberi kuasa Sigit Djoko Prijono, S.H. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH

Tapanuli Tengah, diukurpanjang dan diameter kayunya Pengkuran dengan menggunakanMeteran yang berukuran 25 (dua puluh lima meter dan 5 (lima)meter;Bahwa kayu hasil hutan yang dapat diperoleh oleh masyarakatadalah kayu diluar kawasan hutan;Bahwa kayu yang diluar kawasan hutan itu tidak bertentanganUndangUndangBahwa yang melakukan pengawasan kayu tersebut sebanyak 2(dua) orang;Bahwa saksi melakukan tugas Pengawasan tersebut adalahberdasarkan Surat Perintah Tugas No.PT.43/VII/BPKH I1/2012tertanggal 2

IRFAN LUBIS, yang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan ;Bahwa jabatan saksi pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah Medan adalah sebagai Staf Seksi ukur peta;Bahwa kwalifikasi yang saksi miliki dalam jabatan tersebut adalah :a. Sertifikat Kartografi, yaitu Ilmu yang mempelajari bagianpemetaan b.

Bahwa, saksi mengetahui batasbatas kawasan TNBBS setalah mengikuti kegiatan rekonstruksitata batas pada tahun 2008 yang dilaksanakan oleh BPKH wilayah II palembang. Bahwa, hasil pengukuran yang telah dilakukan yang tidak disetujui oleh masyarakat dan tidaksesuai dengan tata batas yang telah dikukuhkan oleh menteri kehutanan.

Soekirno, dimana keterangan Piator Silaban dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, ahli bertugas berdasarkan Surat Penugasan oleh Kepala BPKH wilayah II dengan suratperintah tugas no: PT.147/BPKH II.2/2011 tanggal 01 oktober 2011. Bahwa, menurut ahli setelah dilakukan pengukuran diketahui bahwa tunggul kayu meluangbatu di TKP terdakwa Irvan bin Karim didusun sugi waras pekon tirom kec. Pematang sawahkab.

Bahwa titik koordinat pada lokasi tunggul penebangan kayu di areal Lau Gambirberada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) denganfungsi Konservasi.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MERRY CAROLINA,S.Hut menjelaskanbahwa :a) Pada lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat tersebut tidak adaditerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan.b) Sesuai dengan peta yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

titik koordinat pada lokasi tunggul penebangan kayu di areal Lau Gambirooo oo 9berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) denganfungsi Konservasi.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MERRY CAROLINA,S.Hut menjelaskanbahwa :a) Pada lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat tersebut tidak adaditerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan.b) Sesuai dengan peta yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

Bahwa titik koordinat pada lokasi tunggul penebangan kayu di areal Lau Gambirberada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) denganfungsi Konservasi.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MERRY CAROLINA, S.Hut menjelaskanbahwa :a) Pada lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat tersebut tidak adaditerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan.b) Sesuai dengan peta yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH