M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

• Menerima EksepsiTergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).

Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Telah Lewat Waktu(Eksepsi Daluwarsa)Menurut hemat dari Pihak Tergugat, Gugatan Sengketa Tata UsahaNegara yang baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini terkait atasditerbitkannya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor: 888/3471/300.04 Memberhentikan Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH,S.Sos., M.Si. NIP. 19660407 198701 1003 Pangkat/Gol.

;Menimbang bahwa terhadap eksepsieksepsi yang diajukan olehpihak Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu mengenai eksepsi tentang Pengajuan gugatan dari pihak Penggugattelah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).;Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengajuan gugatan dari pihakPenggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) Majelis Hakim mencermatifaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempedomaniketentuanketentuan dari peraturan peraturan hukum yang berlaku.

(Eksepsi Daluwarsa)dan Majelis Hakim tidak perlu lagimempertimbang eksepsieksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat.

;Dalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuangugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa)diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkanpokok perkara dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi MajelisHakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakimmemeriksa dan menilai keseluruhan

kepadanyadihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkandalam amar putusan ini;MENGINGAT : PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndangNomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturanperundangundangan lain ;MENGADILI:DALAM EKSEPSI; Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihakPenggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 249.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Januari 2020, dengan upayakeberatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2020, berarti upayakeberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktupengajuan upaya keberatan, dengan demikian meskipun gugatan diajukan masihdalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengajukan upaya keberatan, namunkarena pengajuan upaya keberatan telah lewat waktu, olen karenanya gugatanyang diajukan Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2020 adalah juga telahmelewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa

) sebagaimanaHalaman 57 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, jo Pasal Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang,bahwa oleh karena pengajuan gugatan oleh Penggugat(daluwarsa) dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan PenggugatTelah Lewat Waktu (Da/uwarsa), cukup beralasan sehingga dinyatakan dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sertaperaturan perundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;DALAM EKSEPSI : Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telahlewat waktu (Daluwarsa

./ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 6 Juli 2015 yang dimohon banding; dengan MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :--------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding tentang Gugatan Penggugat/Pembanding daluwarsa;-----------------------------DALAM POKOK SENGKETA :-----------------------------------------------------1.

tepat dan dan benar sehingga terhadapeksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding maupun Tergugat IlIntervensi /Terbanding tentang kompetensi absolut tersebut tidakberalasan hukum yang tepat dan dan benar sehingga terhadapeksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakimtingkat banding harus mempertimbangkan eksepsi yang selainnyadengan terlebin dahulu mempertimbangkan eksepsi tentangpengajuan gugatan Penggugat /Pembanding telah daluwarsa

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 01/G./ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 6 Juli 2015 yang dimohonbanding; denganMENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPS I : 2777 272 2no nnn nnn nnn nnn nnn nae Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi / Terbanding tentangGugatan Penggugat/Pembanding daluwarsa;DALAM POKOK SENGKETA :7 270 222 2n one nnn1. Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapatditerima ; == 22222 222 no noe oon nnne ee2.

Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu PengajuanGugatan/ Daluwarsa/Verjaring;Bahwa tentang gugurnya hak ~menuntut oleh karena lewatwaktu/Daluwarsa/veyaring diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata yanglengkapnya berbunyi sebagai berikut:Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,tidak usahmenunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatusedangkan orang yang menunjuk adanya

Sebab kepastian hukum mengenai waktu itu, yang menjadiukuran keadilan bagi seseorang dinyatakan daluwarsa;Bahwa dalam perkara ini, maka harus dibuktikan terlebin dahulu kapanPara Penggugat mengetahui hak mereka terhadap obyek sengketa?:Halaman 12 dari 41 hal. Put.

di atas telah jelas,bahwa daluwarsa dihitung berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidangHalaman 14 dari 41 hal.

Oleh karena itu, maka seharusnya JudexFacti Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang mengabulkan atau menerima eksepsi Pembanding/semulaTergugat terkait daluwarsa/veraaring atau rechtverwerking;3.

Nomor 800 K/Pdt/2017kemudian dibangun ulang secara terus menerus dan tidak terputusputusdan dengan itikad baik, maka berdasarkan hukum adat dengan lewatnyawaktu (daluwarsa) maka hukum menganggap orang yang semula berhakatas tanah dimaksud dianggap telah melepaskan haknya.

Bahwa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam PutusanPengadilan Negeri Kudus Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Kds, tanggal 5 Juni2012 tidak menyinggung sama sekali unsur daluwarsa;Hal. 8 dari 20 hal. Put.

Nomor 313 PK/Pdt/2015Unsur daluwarsa merupakan pertimbangan yang penting dalammemperoleh hak milik atas benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatupiutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya;Bahwa unsur daluwarsa itu tersirat dalam tanggapan pak Jumadi, sertakesaksian dari para saksi, baik saksi dari Tergugat, maupun saksi dariPenggugat;Secara prinsip sebenarnya unsur daluwarsa terkait dengan perkara yangsedang diperiksa di Pengadilan Negeri Kudus;Bahwa unsur daluwarsa

secara hukum diatur dalam Buku Keempat KUH.Perdata;Bahwa terabaikannya unsur daluwarsa dari pertimbangan Majelis Hakimdapat terbaca pada alinea 3 halaman 34 dan seterusnya sampai denganalinea 3 halaman 35 pada diktat Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor04/Pdt.G/2012/PN.Kds;Bahwa menurut ketentuan Pasal 67, huruf F UU Nomor 14 Tahun 1985yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Kds,tanggal 5 Juni 2012 adalah khilaf

keteranganketeranganPenggugat saja, kurang menaruh perhatian terhadap tanggapan gugatandari pak Jumadi dan kesaksiankesaksian para saksi;Bahwa tanggapan gugatan yang dikemukakan pak Jumadi dan kesaksiandari para saksi, yang mengemukakan antara lain bahwa penguasaan tanahpertanian oleh pak Jumadi, mulai Tahun 1977, 1978 ada yang menyebutTahun 1979 dan dalam masa penguasaan tersebut tanpa ada perselisihan/persengketaan dengan tetangga atau dengan desa;Bahwa halhal tersebut sudah menyangkut unsur daluwarsa

;Unsur daluwarsa lebih tepat dalam menyelesaikan penguasaan/pemilikantanah dari pada unsurunsur yang dikemukakan dalam gugatan Penggugatdalam kaitannya dengan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini;Hal ini menjadi sangat jelas bila sudah membaca, memperhatikan sampaimendalami ketentuan dalam Pasal 1963 UU H Perdata;Bahwa Prof Subekti, SH dalam bukunya PokokPokok Hukum Perdata,cetakan XVII, halaman 186 alinea 2, menyebutkan:Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun malahan bezitter yang jujurtersebut

alasanalasannya yang diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon PeninjauanKembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa, pada waktu diterbitkannya UUPA tahun 1960, Badan PertanahanNasional atau P3MB selaku pihak yang berwenang terhadap obyek perkaratersebut, tidak mengambil tindakan yang tegas maupun membuat peringatankepada Pemohon, agar tercegahnya daluwarsa

sebagaimana diatur dalamketentuan perundangundangan, khususnya Pasal 1979 KUH Perdata, yangberbunyi : "daluwarsa itu tercegah pula oleh suatu peringatan, serta oleh tiapperbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain diberitahukan oleh seorangpegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orangyang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa " ;Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Pertanahan Nasional atau P3MBtetap membiarkan Pemohon untuk menempati,

suatu benda tak bergerak, suatu bunga,atau suatu piutang yang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk,memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatupenguasaan selama dua puluh tahun (20 Tahun)" ;Dengan demikian maka Pemohon telah memperoleh Hak Milik atas obyek perkaratersebut dengan jalan daluwarsa dan mempunyai hak prioritas;2 Bahwa, pada tanggal 6 Desember 1977 Pemohon mengajukan surat permohonanpendaftaran obyek perkara kepada Kepala Agraria Jatim, setelah itu tanggal 3Mei

peringatan dari BPN dan P3MBsebagai Pihak yang berwenang atau yang menguasai obyek sengketa sesuai denganamanat UUPA tahun 1960, sehingga menurut ketentuan Pasal 1963 ayat 2 jo Pasal1967 KUH Perdata, yang berbunyi := Pasal 1963 Ayat 2, Siapa dengan Itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun (30 tahun), memperoleh Hak Milik, dengan tidak dapatdipaksa untuk mempertunjukkan alas Haknya" ;= Pasal 1967, "Segala tuntutan hukum, baik bersifat perdata maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa

dengan lewatnya waktutiga puluh tahun (30 tahun), sedangkan siapa yang dapat menunjukkanakan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak,lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada itikadnya yang buruk" ;Bahwa berdasarkan uraian pada Pasal 1963 jo Pasal 1967 KUH Perdata, dengandemikian Pemohon dinyatakan telah memiliki obyek sengketa tanpa harusmenunjukkan sesuatu alas hak ;Hal. 11 dari 15 hal.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum telah lewat waktu atau daluwarsa;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.

Dalampengertian hukum, daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu.

Dalamhubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudahkadaluarsa oleh undangundang, maka Jaksa Penuntut Umum kehilangan hakuntuk menuntut perkara pidana tersebut;Menimbang, bahwa merujuk hal tersebut, majelis menilai pengaduanyang dilakukan oleh korban dikaitkan dengan waktu peristiwa pidana tersebutsudah lewat waktu 6 (enam) bulan atau daluwarsa, dengan demikianpenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidakberalasan hukum sehingga mengakibatkan penuntutan

penuntut umum tersebutmenjadi gugur karena daluawarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demiterciptanya penegakan hukum dengan tidak melanggar hukum, dan demi asashukum yaitu keadilan, kKemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga tidak terjadilagi dikemudian hari proses hukum yang tidak profesional, Majelis berpendapatbahwa Surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau daluwarsa;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum bataldemi hukum maka persidangan tidak

Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum telah lewat waktu atau daluwarsa;3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM53/BAU/Eoh.1/09/2020, tanggal 09 September 2020 batal demi hukum ;4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaanperkara Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bau atas nama terdakwa tersebut diatas;5. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 132/Pid.B/2020/PNBau kepada Penuntut Umum;6.

M E N G A D I L I

1. DALAM EKSEPSI;

• Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 Dan Tergugat II Intervensi 3 tentang eksepsi Daluwarsa (verjaring) diterima;

1. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Purworejo) bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Desember 1993atau setidaktidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 1993, (yangmana ketentuan daluwarsa penuntutan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1) KUHPtidak dapat diberlakukan karena sesuai ketentuan Pasal 79 ke1 KUHPmengenai pemalsuan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudahbarang yang dipalsu digunakan oleh sipembuat pada tahun 2013, sebagaimanadisebutkan dalam

Pada perkara aquo Jaksa Penuntut Umum telahmendakwa terdakwa Jenny Listyawati Elizabeth Pardede atas perbuatanTerdakwa yang menempatkan atau menyuruh menempatkan keteranganpalsu pada akta authentik, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa telah melanggar Pasal 266 (1) jo pasal 55 (1) dan Pasal 266(2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.sebagaimana ketentuan daluwarsa Penuntutan pidana sesuai Pasal 78(3) yang berbunyi "sesudah lewat 12 tahun, bagi segala kejahatan yangdiancam hukuman penjara sementara yang

penuntutan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1)KUHP tidak dapat dibertakukan karena sesuai ketentuan Pasal 79 ke1KUHP mengenai pemalsuan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada harisesudah barang yang dipalsu digunakan oleh si pembuat pada tahun2013, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua), sehingga sesuaiHalaman 19 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Pwr2020dengan Pasal 79 ke 1 KUHP daluarsa baru dihitung setelah barang yangdipalsu digunakan yaitu pada sekitar bulan Agustus 2014 sehinggaterhadap

Bahwa akte kelahiran atas nama terdakwa Jenny ListyawatiElizabeth Pardede dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Purworejo pada tanggal 01 Desember 1993, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 78 (3) Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) hak untuk menuntut oleh Jaksa Penuntut Umumsudah lewat waktu (daluwarsa), Karena kutipan akte kelahiran atasnama Terdakwa tersebut sudah berumur 22 tahun sejak akte tersebutdibuat;.

Bahwa akte kelahiran atas nama terdakwa Jenny ListyawatiElizabeth Pardede dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Purworejo pada tanggal 01 Desember 1993, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 78 (38) Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) hak untuk menuntut oleh Jaksa Penuntut Umumsudah lewat waktu (daluwarsa), Karena kutipan akte kelahiran atasnama Terdakwa tersebut sudah berumur 22 tahun sejak akte tersebutdibuat ?.

EllyNingsih/Pemohon/Penggugat laporkan dihentikan prosesPENYIDIKANNYA demi hukum karena daluwarsa, Sedangkan disisilain/dihal lain Termohon/Tergugat menyampaikan/memberitahukankepada sdri.

menafsirkan keberlakuan Daluwarsa dalam pidana pemalsuan suratseperti kasus di atas agar tercapai keadilan maka Daluwarsa pemalsuansurat itu tenggang waktunya dihitung sejak diketahui oleh korban ataupihak yang di rugikan atas dipergunakannya surat yang dipalsukan ataupemalsuan surat tersebut.

Bahwa pada saat itu penyidik menyampaikan kepada saksi bahwakasus ini sudah daluwarsa, kemudian saksi tanya balik kepada penyidik,dari mana perhitungan daluwarsa itu kalian hitung? Kemudian penyidikmenjawab sejak tahun 1991 ketika dijadikan bukti dalam gugatan di tahu1991. Kemudian saksi saksi menyatakan bahwa daluwarsa dihitung sejakdiketahui oleh korban.

Bahwa dalam perkara yang sudah daluwarsa tidak perlu dibuktikanperbuatan pidana nya. Bahwa saat terjadi pergantian penyidik tidak ada berita acarahanyadilakukan secara lisan dan disertai Surat tugas oleh pimpinan.

Bahwa terkait kata kata daluwarsa, mengapa daluwarsa baru dikatakanpada bulan januari, padahal penyidik sudah membaca akta nomor 72 dan73 tersebut karena yang menjadi pertimbangan, berdasar semuapemeriksaan saksi dan BAP ahli, maka itu saksi jadikan dasar penetapankadaluwarsa.

Gugatan Penggugat / Pembanding daluwarsa / lewat waktu ;2. Penggugat / Pembanding tidak mempunyai kualitas untuk menggugatkarena gugatan harus diajukan oleh seluruh ahli3. Penggugat / Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa ; B. Eksepsi Tergugat II / Terbanding II :1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;2. Penggugat / Pembanding tidak berkualitas mengajukan gugatan a quo ;C. Eksepsi Tergugat III / Terbanding III : 1.

berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997, tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atau gugatanapabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan dan karenagugatan Penggugat / Pembanding diajukan dalam perkara a quo tanggal 1 Juli2009, dalam waktu 9 (sembilan) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Hak PakaiNo. 9 / Martubung atas obyek sengketa, maka gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan daluwarsa ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding

tidak sependapat denganalasan / pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang menerima eksepsiTergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III tersebut yangmenyatakan gugatan daluwarsa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 27 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, hak milik hapus bila : A.

Tanahnya musnah ; Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atas penerbitansertifikat atau mengajukan gugatan lewat waktu lima tahun adalah berkaitandengan tanah, apabila tanah tersebut diterlantarkan (lihat penjelasan Pasal 32ayat .....ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ;Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan dasar gugatanPenggugat / Pembanding obyek sengketa yang diatasnya berdiri sekolahbernama Kouk

untuk mengajukan keberatan atas telah diterbitkansertifikat atas tanah atau mengajukan gugatan setelah lewat waktu 5 (lima)tahun yang dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, danberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157 K/518/1975 tanggal18 September 1976, hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudahlama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa.

Menerima Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ daluwarsa;