tersebut dikarenakan ketidaktahuan Pemohon terhadap masalahpencatatan kelahiran tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a UURI 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen Kependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No.25tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipildisebutkan bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada istansi

lakilaki tersebut langsung pergi mengendarai sepeda motornyasehingga satu orang lakilaki temannya ditinggal karena curigaselanjutnya saksi dan Team melakukan penggeledahan badan danHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Smrditemukan 2 (dua) plastic klip berisi serobuk warna putin yang biasadisebut shabushabu disimpan didalam mulut Terdakwa; Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa yang saksi dapatkansaat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa tidak pernahmendapatkan ijin dari pihak berwenang/istansi

lakilaki tersebut pada saat saksi datangi salahseorang lakilaki tersebut langsung pergi mengendarai sepeda motornyasehingga satu orang lakilaki temannya ditinggal karena curigaselanjutnya saksi dan Team melakukan penggeledahan badan danditemukan 2 (dua) plastic klip berisi serobuk warna putin yang biasadisebut shabushabu disimpan didalam mulut Terdakwa;Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa yang saksi dapatkansaat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa tidak pernahmendapatkan ijin dari pihak berwenang/istansi

melainkan Terdakwa menentukan harga sendiri tanpa melibatkantim dan tidak mengacu pada harga pasar yang berlaku di lokasi dan waktuyang berdekatan, disamping itu Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasiatau menyampaikan/penyuluhan tentang Rencana Kegiatan PengadaanTanah tersebut, tanah yang dibeli, luasan dan lokasinya tidak sesuai, tidakberdasarkan kebutuhan calon pengguna sehingga tidak dapat dimanfaatkandan dalam proses kegiatan pengadaan tanah tersebut tidak sesuai denganrencana kebutuhan istansi

Putusan Nomor 1639 K/PID.SUS/2017dimanfaatkan oleh Istansi (SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanahkarena luas dan lokasinya tidak berdasarkan kebutuhan calon pengguna(SMK PP Negeri Bima) serta dalam menentukan harga tanah tidak sesuaidengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan harga pasar, bahkan dalamproses penentuan lokasi tanah yang akan diadakan oleh Pemerintah KotaBima untuk memenuhi permintaan Kepala SMK PP Negeri Bima TerdakwaSyahrullah, S.H., M.H., selaku Plt.

Syahrullah, S.H., M.H., tidak sesuai denganRencana kebutuhan istansi (SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanahsehingga lokasi pengadaan tanah tersebut tidak bisa digunakan dandimanfaatkan oleh Istansi (SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanahkarena luas dan lokasinya tidak berdasarkan kebutuhan calon pengguna(SMK PP Negeri Bima) serta dalam menentukan harga tanah tidak sesuaidengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan harga pasar, bahkan dalamproses penentuan lokasi tanah yang akan diadakan oleh Pemerintah

,M.H., tidak sesuai dengan rencana kebutuhan istansi (SMK PP Negeri Bima)yang memerlukan tanah sehingga lokasi pengadaan tanah tersebut tidakbisa digunakan dan dimanfaatkan oleh Istansi (SMK PP Negeri Bima) yangmemerlukan tanah karena luas dan lokasinya tidak berdasarkan kebutuhanHal. 31 dari 51 hal.

kepentingan Pemohon sendiri, makapermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka kepada Pemohon diberi ijin untuk melakukan perubahan nama AyahPemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Atas nama PemohonNomor 6.502/JT/KLT/2008, tanggal 8 Mei 2008, yang semula tertulis HERRYSRAPOLO HUTABARAT menjadi RAFOLO HERRYS HUTABARAT;Menimbang, bahwa oleh karena diberi ijin, maka Pemohon harusmelaporkan perubahan tersebut kepada istansi

Akata Kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas kelahiran Anakpemohon yang bernama : ANGELINA GADING MULIANA INSANI lahir = diSidoarjo pada tanggal : O1 Mei 2005 belum dilaporkan di Kantor Catatan Sipil,sehingga pencatatan kelahirannya melampaui batas waktu (satu) tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor ;23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditegaskan bahwa Setiap kelahiranwajib dilaporkan oleh penduduk kepada Istansi

mempunyai Akata Kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas kelahiran anak parapemohon yang bernama : BAGA LIONEL PANGARIBUAN yang lahir di Sidoarjo padatanggal 5 April 2010 belum dilaporkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga pencatatankelahirannya melapaui batas waktu (satu) tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor ;23 tahun2006 tentang Administrasi kependudukan ditedaskan bahwa Setiap kelahiran wajibdilaporkan oleh penduduk kepada Istansi

kelahiranMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas kelahiran anakpemohon yang bernama : AHMAD RAMA ALAIKA BITTUQO lahir di Sidoarjo padatanggal : 24 September 2008 , belum dilaporkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga pencatatankelahirannya melampaui batas waktu (satu) tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor ;23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditegaskan bahwa Setiap kelahiranwajib dilaporkan .....wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Istansi

Pemohon tidak mempunyai Akta kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas kelahiranPemohon bernama HARIYA SUROSO , lakilaki lahir di Yogyakarta tanggal : 24 Januari1966 belum dilaporkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga pencatatan kelahirannya melampauibatas waktu 1 (satu) tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor ;23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditegaskan bahwa Setiap kelahiranwajib dilaporkan oleh penduduk kepada Istansi

Setelah ada jawaban maka pencabutan istansi hanya dapatdengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim telah berhasildan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembalidengan Tergugat, sedangkan perdamaian itu adalah cara terbaik untuk mengakhirisengketa sebagaimana firman Allah dalam surat AnNisa ayat 128 yang berbunyi :qi Quail parla p> aball,Artinya : Dan perdamaian itu lebih baik ( bagi mereka ) walaupun manusia itumenurut tabiatnya

Utr(belum tertangkap) menjanjikan akan mengajak saya bersamasamamenggunakan Narkotika jenis shabu tanpa harus saya membeli ; Bahwa saya tidak memiliki ijin dari Departemen KesehatanRepublik Indonesia maupun istansi terkait lainnya ;Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnyadipersidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknyamerasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidakakan mengulangi lagi perbuatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkankesesuaian

Utr Bahwa benar saya tidak memiliki ijin dari Departemen KesehatanRepublik Indonesia maupun istansi terkait lainnya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang buktiberupa :a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya berisikristal putih diduga shabu dengan berat bruto 0,68 gram dengan sisanetto 0,298 gram,b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya berisikristal putih diduga shabu dengan berat bruto 3,44 gram dengan sisanetto 2,6591 gram,c. 1 (satu) bungkus plastik

Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/U/03/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 1 Februari 1994 dari sebelumnya tercatat atas nama Said Ahmad Noval diganti menjadi Said Muhammad Noval;

karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka kepada Pemohon diberi ijin untuk merubah nama Pemohon yang terteradalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor T.14/1974/D, tanggal 19 April 1974, yangsemula tertulis SANDRA NINGSIH KOOSTIANTI menjadi dan dipanggildengan nama SANDRA KOOSTIANTI ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka sesuai Pasal 52 Ayat 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan namatersebut perlu dilaporkan kepada istansi

ditegaskan bahwaHal. 27 dari 54 Hal Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2018/PA.Bmsalah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah memberikanpenetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam;Begitu pula Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana di atur tentang syaratsyarat Pengangkatan Anak terkhususdalam ketentuan Pasal 13 huruf (n), bahwa dalam pengangkatananak calon orang tua angkat disyaratkan harus memperoleh izinMenteri dan/atau Kepala Istansi

Sosial, kemudian pada Pasal 20diatur sebagai berikut : (1) Permohonan pengangkatan anak yangtelah memenuhi pesyaratan diajukan ke Pengadilan untukmendapatkan penetapan pengadilan; (2) Pengadilan menyampaikansalinan penetapan pengadilan anak ke istansi terkait.Bahwa dengan demikian, dari ketentuan hukum tersebut di atas,maka dalam hal pengangkatan anak disyaratkan dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Sosial setempat, selanjutnya diajukanpermohonan Penetapan pengangkatan anak tersebut kepadaPengadilan

Agama setempat, kemudian Pengadilan Agamamengeluarkan Penetapan melalui Putusan Pengadilan Agamaterhadap pengangkatan anak tersebut, olek karena itu sepanjangsuatu pengangkatan anak tanpa memenuhi syarat prosedur tersebutdi atas, maka tidak sah menurut hukum.Dan apalagi faktanya pada saat Almarhum (pewaris) masih hiduptidak pernah memohonkan adopsi atau permohonan pengangkatananak pada istansi Dinas Soasial dan/atau di depan PengadilanAgama, terkhusus lagi terhadap anak yang bernama HALIKA IRZARAMADANI

Peradilan Agama ditegaskan bahwasalah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalahmemberikanpenetapan anak berdasarkan hukum Islam;Kemudian selanjutnya ketentuan masalah Pengangkatan Anak jelaspula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, di mana di atur tentangsyaratsyarat Pengangkatan anak dan terkhusus dalam ketentuanPasal 13 huruf (n), bahwa dalam pengangkatan anak Calon Orangtua angkat disyaratkan harus memperoleh Izin Menteri dan/atauKepala Istansi

Sosial, kemudian pada Pasal 20 diatur sebagaiberikut : (1)Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhipesyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapanpengadilan. (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapanpengadilan anak ke istansi terkait.Bahwa dengan demikian, dari ketentuan hukum tersebut di atas,maka dalam hal pengangkatan anak disyaratkan dengan adanyaSurat Keputusan Kepala Dinas Sosial setempat dan selanjutnyadiajukan permohonan Penetapan pengangkatan anak tersebutkepada

Jaki (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa,kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan di PolsekSukarami Palembang untuk diperoses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia akan mendapatkan upah sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenanguntuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan bukantanama jenis shabu tersebut; Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut berikut dengan barangbuktinya

Jaki (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa,kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan di PolsekSukarami Palembang untuk diperoses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia akan mendapatkan upah sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenanguntuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan bukantanama jenis shabu tersebut;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2019/PN Plg Bahwa saksi masih

Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan pencatatan perubahan namaberdasarkan penetapan pengadilan negeri wajid dilaporkan oleh Pemohonkepada istansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri tersebut;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Sdk.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makacukup beralasan jika nama Pemohon diubah dari semula bernama WahyudiSyahputra Batubara menjadi Wahyudi S Batubara

hukum dan undangundang danselama di persidangan tidak ditemukan halhal yang dapat merugikan orang lainmaka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untukseluruhnya;wanna Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) UndangundangNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat iniuntuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitupencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi

Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2020/PN BtmTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2020Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan;Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentangpencabutan Gugatan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutangugatan mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of derechtsvordering), yang menyebutkan bahwa pada alinea kedua Pasal 271 RVberbunyi setelah ada jawaban maka pencabutan istansi

fam, maka permohonan Pemohon telah beralasanhukum dan untuk itu harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka kepada Pemohon diberi ijin untuk melakukan perubahan nama anak ke 2(dua) Pemohon dalam bukti yang bertanda P.5 berupa Kutipan Akta KelahiranNomor 582/2003, tanggal 10 September 2019, semula bernama IFAN DWISAPUTRA menjadi dan dipanggil dengan IVAN DWI SAPUTRA;Menimbang, bahwa oleh karena diberi ijin, maka Pemohon harusmelaporkan perubahan tersebut kepada istansi

melainkan terdakwamenentukan harga sendiri tanpa melibatkan tim dan tidak mengacu pada hargapasar yang berlaku di lokasi dan waktu yang berdekatan, disamping itu terdakwatidak pernah melakukan sosialisasi atau menyampaikan/penyuluhan tentangRencana kegiatan pengadaan tanah tersebut, tanah yang dibeli, luasan danlokasinya tidak sesuai, tidak berdasarkan kebutuhan calon pengguna sehingga tidakdapat dimanfaatkan dan dalam proses kegiatan pengadaan tanah tersebut tidaksesuai dengan Rencana kebutuhan istansi

(SMK PP Negeri Bima) yang memerlukantanah sehingga lokasi pengadaan tanah tersebut tidak bisa digunakan dandimanfaatkan oleh Istansi (SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanah karenaluas dan lokasinya tidak berdasarkan kebutuhan calon pengguna (SMK PP NegeriBima) serta dalam menentukan harga tanah tidak sesuai dengan NJOP (Nilai JualObjek Pajak) dan harga pasar, bahkan dalam proses penentuan lokasi tanah yangakan diadakan oleh Pemerintah Kota Bima untuk memenuhi permintaan Kepala SMKPP Negeri Bima

MH., tidak sesuai dengan Rencana kebutuhan istansi(SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanah sehingga lokasi pengadaan tanahtersebut tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh Istansi (SMK PP Negeri Bima)yang memerlukan tanah karena luas dan lokasinya tidak berdasarkan kebutuhancalon pengguna (SMK PP Negeri Bima) serta dalam menentukan harga tanah tidaksesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan harga pasar, bahkan dalam prosespenentuan lokasi tanah yang akan diadakan oleh Pemerintah Kota Bima

lakilaki tersebut langsung pergi mengendarai sepeda motornyasehingga satu orang lakilaki temannya ditinggal karena curigaselanjutnya saksi dan Team melakukan penggeledahan badan danHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Smrditemukan 2 (dua) plastic klip berisi serobuk warna putin yang biasadisebut shabushabu disimpan didalam mulut Terdakwa; Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa yang saksi dapatkansaat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa tidak pernahmendapatkan ijin dari pihak berwenang/istansi

lakilaki tersebut pada saat saksi datangi salahseorang lakilaki tersebut langsung pergi mengendarai sepeda motornyasehingga satu orang lakilaki temannya ditinggal karena curigaselanjutnya saksi dan Team melakukan penggeledahan badan danditemukan 2 (dua) plastic klip berisi serobuk warna putin yang biasadisebut shabushabu disimpan didalam mulut Terdakwa;Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa yang saksi dapatkansaat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa tidak pernahmendapatkan ijin dari pihak berwenang/istansi