Ditemukan 4487 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-10-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09PK/N/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 — PT Bank Negara Indonesia (Perseroaan) Tbk.; PT Kurnia Musi Plywood Industrial; Soenaryo Priosoetanto
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara kepailitan dalam permohonan peninjauan kembalitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT. BANK NEGARA INDONESIA (Perseroan) Tbk,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada PoltakSilaban, SH. dan kawankawan, para Advokat,berkantor di Jalan K.H.
Putus : 28-06-2006 — Upload : 16-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 013/K/N/2006 Tanggal 28 Juni 2006 — PT Kaya Matex; PT SK Keris
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 214/Pdt.P/2020/PN Pbr Tanggal 22 Desember 2020 — Pemohon:
ATIKAH ELISABETH HUTAPEA
Termohon:
1.Tn. ARIS SIANTURI
2.Tn. SALA IBNU SUPARTO
259 — 62
ATIKAH ELISABETH HUTAPEA
Termohon:
1.Tn. ARIS SIANTURI
2.Tn. SALA IBNU SUPARTO
259 — 62
Putus : 13-10-2003 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 025K/N/2003 Tanggal 13 Oktober 2003 — PT Hanif Dinamilka; PT Dongsung Jakarta; PT Ilsam Global indonesia; PT Baiksan indonesia.
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-11-2020 — Upload : 23-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 — 1. Ny. OEI IE LING, DKK VS SURURI, S.H., M.H
653 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
653 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 53 PK/Pdt.SusPailit/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur padapemeriksaan peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1. Ny. OE! IE LING, bertempat tinggal di Jalan ManyarKertoarjo 7/12, RT 005, RW 011, Kelurahan Mojo,Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;2.
Bahwa Termohon melaksanakan tugasnya sebagai kurator dalamPerkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Sby., sesuai/tidakbertentangan dengan peraturan sebagaimana tercantum pada UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang;2. Bahwa Kreditur Lucia/Pemohon merupakan kreditur tambahan dalamperkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Sby., dan tidaktertuang dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga Sby;3.
Putus : 05-05-2008 — Upload : 09-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 018PK/PDTSUS/2007 Tanggal 5 Mei 2008 — BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG ; WIJIATI ; EKA NOVIANA LIMANTORO ; RATNA INDRIATI ; LlEMBANG PRIYADI DALYONO, SH. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA
173 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu pengadilan tersebut telah menunjuk Penggugatsebagai Kurator dalam kepailitan saudara Soeharsono tersebut ;bahwa sesuai kewenangan Penggugat selaku Kurator dari Debitur PailitSoeharsono, maka untuk kepentingan Harta Pailit hendak mengajukanpembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan DebiturPailit dinadapan Tergugat IV selaku Notaris PPAT pada tanggal 16 Januari2006 dengan akte No. 08/CPU/2006 yang mana obyek dari barang yang dijualbelikan tersebut adalah sebidang
Ratna Indriaty (1/8 bagian) ; Berkaitan dengan permasalahan kepailitan Soeharsono dimana si Pailitpernah memiliki harta tanah dengan Hak Milik No. 1664 Kelurahan Cepu,namun terhadap tanah dimaksud (obyek sengketa) kepemilikan si Pailit(Soeharsono) tidak penuh karena hanya memiliki 6/8 bagian, sedangkanyang 2/8 bagian adalah milik pihak lain (Tergugat II dan Tergugat III).
Kembali/Penggugat telahmengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yangnyata atau setidaknya terdapat suatu kekhilafan Hakim sebagaimana ditentukandan dimungkinkan dalam Pasal 67 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 junctoUndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung juncto UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 295 ayat2 huruf b UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
M.Hum tersebut", MajelisHakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang maupunMajelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikanketentuan undangundang yang berlaku terutama UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanMembayar Hutang terutama pasal 41 ayat (2) jo pasal 42 huruf b dan c,dimana : Pasal 41 ayat (2) disebutkan sebagai berikut :Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapatdilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat
ini diputusberdasarkan Hukum Perdata umum (KUHPerdata) maupun HukumAgraria; Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsipprinsipHal.20 dari 25 hal.Put.No.018PK/Pdt.Sus/2007hukum kepailitan sebagaimana digariskan dalam UndangUndangNo. 37 Tahun 2004; sehingga majelis hakim tidak ada ketertibandalam beracara.
Putus : 03-09-2002 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 024K/N/2002 Tanggal 3 September 2002 — PT Tugu Reasuransi Indonesia ; PT Asuransi Jiwa Nabasa Life
278 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 024 K/ N / 2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara kepailitan dari PT. TUGU REASURANSL INDONESIA, diwakilioleh FRANS Y. SAHUSILAWANE selaku PresidenDirektur, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor50, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada ABRAHAM PAKEL, S.H., dan HENDRIKI. LEWERISSA, SH.
Bahwa Termohon mempunyai sekurangkurangnya 2 (dua) Kreditur dantidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih sehingga memenuhi ketentuan Pasal ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;b.
Bahwa karena Pemohon dalam mengajukan permohonan ini didukung olehbuktibukti valid yang kuat dan sah secara hukum, dan telah memenuhipersyaratan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) jo Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jo UndangUndangNomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maka secara hukumpermohonan Pemohon untuk menyatakan Termohon pailit patut dikabulkan ;12. Bahwa...../2.
Bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, telah terbukti secarasempurna bahwa Termohon memenuhi syarat untuk di Pailitkan sesuaidengan ketentuan Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998tentang Kepailitan sehingga Pemohon mohon agar Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusandan pemberesan harta pailit Termohon serta menetapkan dan mengangkatSdr.
ReasuransiInternasional Indonesia bahkan sampai saat ini masih merupakan Kreditur dariTermohon Kasasi sehingga unsur adanya dua atau lebih Kreditursebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 4Tahun 1998 tentang Kepailitan dapat dipenuhi. Dengan mengesampingkanbukti PT9, maka Judex Facti telah mengambil keputusan tanpa dilandasi olehsuatu pertimbangan hukum yang memadai (onvoldoende gemotiveerd) ;Selain kepada Pemohon Kasasi dan PT.
Putus : 31-05-2006 — Upload : 31-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08K/N/2006 Tanggal 31 Mei 2006 — PT Bank Negara Indonesia (Perseroan) Tbk.; PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd.; Soenaryo Priosoetanto
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-07-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 Tanggal 19 Juli 2018 — PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA Terhadap KURATOR PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL DAN PENGURUS
405 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
405 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 118 PK/Pdt.SusPailit/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur padapemeriksaan peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalamperkara antara:PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, berkedudukan diJakarta, diwakili oleh H.M., Sattar Taba, selaku Direktur Utama,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
Menetapkan ongkos perkara akan ditentukan setelah kepailitan berakhir:Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.
kepadaTermohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2017, kemudianTermohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2018;Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali aguo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295,296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Putus : 02-01-2008 — Upload : 01-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118K/PDT.SUS/2007 Tanggal 2 Januari 2008 — Babbington Developments Limited; PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk
116 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-05-2005 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 012K/N/2005 Tanggal 18 Mei 2005 — PT Istana Karang Laut; PT Sanggar Kaltim Jaya; Total E & P Indonesie
42 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-12-2003 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13PK/N/2003 Tanggal 22 Desember 2003 — Susanto Soetrisno; R. Astuti Sitanggang, SH
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 06-06-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN WONOSARI Nomor 25/PDT.P/2014/PN.WNS Tanggal 23 Juni 2014 — JUMIRAH
68 — 11
68 — 11
Putus : 12-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 Tanggal 12 Maret 2019 — SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H, M.H., M.Kn. VS 1. ROSALYA SRI WULANDARI 2. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BHAKTI DAYA EKONOMI, dan 1. SUWASTI YUDANI, S.H., M.Kn., 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
1081 — 729 — Berkekuatan Hukum Tetap
1081 — 729 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 212 K/Pdt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (actio pauliana) pada tingkatkasasitelah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H, M.H., M.Kn., KuratorDebitor Pailit Dayu Handoko, berkantor di Gedung ILP Lt.3 (tnt309) Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 39 A, Pancoran,Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfikri Sofyan,S.H., dan kawankawan, Para Advokat dan Konsultan
Putus : 15-03-2005 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03K/N/2005 Tanggal 15 Maret 2005 — PT Putra Mandiri Finance; Ny. Mira Nathania Halim
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-07-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 011K/N/2004 Tanggal 29 Juli 2004 — Ir. Sarwoko ; Nunik Sriatun ; FX. Awintantra ; Rodolfo P. Pantoja
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : 011 K/N/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemerksa dan meimnutuskan perkara niaga pada tingkat kasasi dalamperkara kepailitan antara :1 Ir. SARWOKO.2 NUNIK SRIATUN alias NY. SARWOKO, keduanyaadalah suami isteri, bertempat tinggal di Perum LimasARAN Agung Blok CD. II/1., Rt. 04/09, Kel. Bancarkembar,bi, N etKecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,; Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Nurcahyo W.
Bank Intemasional Indonesia Cabang Purwokerto (vide buktiP.74);bahwa Tarmohon selaku isteri yang sah dari Termohon ikutdijadikan pihak dalam pengajuan permohonan kepailitan ini, karena menuruthukum positif di Indonesia, pasangan suami isteri merupakan satu kesatuankeluarga secara bulat dan utuh, tidak dapat dipisahkan, demikian meliputiseluruh harta kekayazn, sehingga Termohon agar dapat tunduk dan patuhpada putusan/penetapian kepailitan dan Pengadilan;bahwa untuk mempernnudah pelaksanaan proses
kepailitan seramenghindari para Te*mohon akan mengalihkan atau memindah tangankanharta benda milik pare Termohon, sehingga akan menghambat danmenimbulkan.....art menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemohon, dapat dilaksanakan sitajaminan (conservatoir beslaq) terhadap seluruh harta kekayaan paraTermohon antara lain :a.sertifikat Hak Milik No. 28 GS No. 2143/1994 tanggal 27101994, Ds.Kedungwuluh Kalimanah, Purbalingga atas nama Ir.
Bahwa Pemohon tidak konsekwen dan spekulatif karena jika Permohonkonsekwen dan menghendaki agar Pengadilan Niaga mengabulkan permohonannya makia mestinya Pemohon sanggup dan bersedia membayarbiaya perkara akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam permohonan kepailitan yang menentukan bahwa jika permohonan Pemohondikabulkan maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon, namuntidak demikian halnya dengan permohonan Pemohon a quo pada petitumangka 11 yang menyatakan membebankan biaya perkara
Putus : 09-06-2003 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 011K/N/2003 Tanggal 9 Juni 2003 — Setiano Nataliputra; PT Intelligence Multimedia Solutions
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Tanggal 4 Maret 2021 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. lawan Sdr. ENDANG SUHARTA, S.H., M.H. Selaku Kurator Sdr. WOERJANTO WIDJAJA (Dalam Pailit)
468 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
468 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya penutupan kepailitan termasuk pengumuman koran, dl.sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);4. Menetapkan besarnya biaya penutupan kepailitan sebesarRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);5. Mengalihnkan biayabiaya yang dibatalkan tersebut dengan jumlahHalaman 2 dari 9 hal. Put.
Menetapkan biaya penutupan kepailitan sebesar Rp100.000.000,00(seratus juga rupiah);4.
Biaya penutupan kepailitan termasuk Pengumuman Koran, dll.sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);4.
dan PenundaanPembayaran Utang, yang termasuk dalam biaya kepailitan adalah biayasurat menyurat, biaya iklan surat kabar, biaya jasa penilai dan biaya lelang,Halaman 7 dari 9 hal.
Nomor 232 kK/Pdt.SusPailit/2021dengan demikian biaya staff tidak termasuk dalam biaya kepailitan.
Putus : 04-09-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 020K/N/2006 Tanggal 4 September 2006 — Soeharsono; Ny. Dewi Eka Kencanawati
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara kepailitan antara:SOEHARSONO, beralamat di Jalan Diponegoro No. 10 Cepu,dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURMASUYATININGRUM,SH. dk., Advokat beralamat di Jalan Ligu UtaraNo. 467 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18Juni 2006, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon ;melawan:NY. DEW!
Tantri Sri Wulandari, beralamat di Jalan Raya Cepu No. 25 Cepu :dengan demikian Termohon telah ternyata mempunyai kewajiban kepada lebihdari 2 (dua) Kreditur, serta tidak membayar sedikitnya satu utang yang telahjatuh tempo, sehingga telah memenuhi unsur kepailitan sebagaimanaditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang ;Bahwa untuk mencegah Termohon melakukan tindakantindakan atasharta kekayaanya yang merugikan Pemohon, maka Pemohon minta agarditunjuk
Putus : 21-07-2003 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08PK/N/2003 Tanggal 21 Juli 2003 — PT Bank Kosagrha Semesta; H. Mochamad Mudjiono; PT Bumi Sidoarjo Permai
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap