Ditemukan 4487 data
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara kepailitan dalam permohonan peninjauan kembalitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT. BANK NEGARA INDONESIA (Perseroan) Tbk,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada PoltakSilaban, SH. dan kawankawan, para Advokat,berkantor di Jalan K.H.
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
ATIKAH ELISABETH HUTAPEA
Termohon:
1.Tn. ARIS SIANTURI
2.Tn. SALA IBNU SUPARTO
259 — 62
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
653 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 53 PK/Pdt.SusPailit/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur padapemeriksaan peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1. Ny. OE! IE LING, bertempat tinggal di Jalan ManyarKertoarjo 7/12, RT 005, RW 011, Kelurahan Mojo,Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;2.
Bahwa Termohon melaksanakan tugasnya sebagai kurator dalamPerkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Sby., sesuai/tidakbertentangan dengan peraturan sebagaimana tercantum pada UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang;2. Bahwa Kreditur Lucia/Pemohon merupakan kreditur tambahan dalamperkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Sby., dan tidaktertuang dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga Sby;3.
173 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu pengadilan tersebut telah menunjuk Penggugatsebagai Kurator dalam kepailitan saudara Soeharsono tersebut ;bahwa sesuai kewenangan Penggugat selaku Kurator dari Debitur PailitSoeharsono, maka untuk kepentingan Harta Pailit hendak mengajukanpembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan DebiturPailit dinadapan Tergugat IV selaku Notaris PPAT pada tanggal 16 Januari2006 dengan akte No. 08/CPU/2006 yang mana obyek dari barang yang dijualbelikan tersebut adalah sebidang
Ratna Indriaty (1/8 bagian) ; Berkaitan dengan permasalahan kepailitan Soeharsono dimana si Pailitpernah memiliki harta tanah dengan Hak Milik No. 1664 Kelurahan Cepu,namun terhadap tanah dimaksud (obyek sengketa) kepemilikan si Pailit(Soeharsono) tidak penuh karena hanya memiliki 6/8 bagian, sedangkanyang 2/8 bagian adalah milik pihak lain (Tergugat II dan Tergugat III).
Kembali/Penggugat telahmengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yangnyata atau setidaknya terdapat suatu kekhilafan Hakim sebagaimana ditentukandan dimungkinkan dalam Pasal 67 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 junctoUndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung juncto UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 295 ayat2 huruf b UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
M.Hum tersebut", MajelisHakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang maupunMajelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikanketentuan undangundang yang berlaku terutama UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanMembayar Hutang terutama pasal 41 ayat (2) jo pasal 42 huruf b dan c,dimana : Pasal 41 ayat (2) disebutkan sebagai berikut :Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapatdilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat
ini diputusberdasarkan Hukum Perdata umum (KUHPerdata) maupun HukumAgraria; Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsipprinsipHal.20 dari 25 hal.Put.No.018PK/Pdt.Sus/2007hukum kepailitan sebagaimana digariskan dalam UndangUndangNo. 37 Tahun 2004; sehingga majelis hakim tidak ada ketertibandalam beracara.
278 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 024 K/ N / 2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara kepailitan dari PT. TUGU REASURANSL INDONESIA, diwakilioleh FRANS Y. SAHUSILAWANE selaku PresidenDirektur, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor50, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada ABRAHAM PAKEL, S.H., dan HENDRIKI. LEWERISSA, SH.
Bahwa Termohon mempunyai sekurangkurangnya 2 (dua) Kreditur dantidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih sehingga memenuhi ketentuan Pasal ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;b.
Bahwa karena Pemohon dalam mengajukan permohonan ini didukung olehbuktibukti valid yang kuat dan sah secara hukum, dan telah memenuhipersyaratan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) jo Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jo UndangUndangNomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maka secara hukumpermohonan Pemohon untuk menyatakan Termohon pailit patut dikabulkan ;12. Bahwa...../2.
Bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, telah terbukti secarasempurna bahwa Termohon memenuhi syarat untuk di Pailitkan sesuaidengan ketentuan Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998tentang Kepailitan sehingga Pemohon mohon agar Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusandan pemberesan harta pailit Termohon serta menetapkan dan mengangkatSdr.
ReasuransiInternasional Indonesia bahkan sampai saat ini masih merupakan Kreditur dariTermohon Kasasi sehingga unsur adanya dua atau lebih Kreditursebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 4Tahun 1998 tentang Kepailitan dapat dipenuhi. Dengan mengesampingkanbukti PT9, maka Judex Facti telah mengambil keputusan tanpa dilandasi olehsuatu pertimbangan hukum yang memadai (onvoldoende gemotiveerd) ;Selain kepada Pemohon Kasasi dan PT.
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
405 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 118 PK/Pdt.SusPailit/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur padapemeriksaan peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalamperkara antara:PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, berkedudukan diJakarta, diwakili oleh H.M., Sattar Taba, selaku Direktur Utama,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
Menetapkan ongkos perkara akan ditentukan setelah kepailitan berakhir:Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.
kepadaTermohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2017, kemudianTermohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2018;Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali aguo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295,296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
116 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 11
1081 — 729 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 212 K/Pdt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (actio pauliana) pada tingkatkasasitelah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H, M.H., M.Kn., KuratorDebitor Pailit Dayu Handoko, berkantor di Gedung ILP Lt.3 (tnt309) Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 39 A, Pancoran,Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfikri Sofyan,S.H., dan kawankawan, Para Advokat dan Konsultan
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : 011 K/N/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemerksa dan meimnutuskan perkara niaga pada tingkat kasasi dalamperkara kepailitan antara :1 Ir. SARWOKO.2 NUNIK SRIATUN alias NY. SARWOKO, keduanyaadalah suami isteri, bertempat tinggal di Perum LimasARAN Agung Blok CD. II/1., Rt. 04/09, Kel. Bancarkembar,bi, N etKecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,; Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Nurcahyo W.
Bank Intemasional Indonesia Cabang Purwokerto (vide buktiP.74);bahwa Tarmohon selaku isteri yang sah dari Termohon ikutdijadikan pihak dalam pengajuan permohonan kepailitan ini, karena menuruthukum positif di Indonesia, pasangan suami isteri merupakan satu kesatuankeluarga secara bulat dan utuh, tidak dapat dipisahkan, demikian meliputiseluruh harta kekayazn, sehingga Termohon agar dapat tunduk dan patuhpada putusan/penetapian kepailitan dan Pengadilan;bahwa untuk mempernnudah pelaksanaan proses
kepailitan seramenghindari para Te*mohon akan mengalihkan atau memindah tangankanharta benda milik pare Termohon, sehingga akan menghambat danmenimbulkan.....art menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemohon, dapat dilaksanakan sitajaminan (conservatoir beslaq) terhadap seluruh harta kekayaan paraTermohon antara lain :a.sertifikat Hak Milik No. 28 GS No. 2143/1994 tanggal 27101994, Ds.Kedungwuluh Kalimanah, Purbalingga atas nama Ir.
Bahwa Pemohon tidak konsekwen dan spekulatif karena jika Permohonkonsekwen dan menghendaki agar Pengadilan Niaga mengabulkan permohonannya makia mestinya Pemohon sanggup dan bersedia membayarbiaya perkara akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam permohonan kepailitan yang menentukan bahwa jika permohonan Pemohondikabulkan maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon, namuntidak demikian halnya dengan permohonan Pemohon a quo pada petitumangka 11 yang menyatakan membebankan biaya perkara
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
468 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya penutupan kepailitan termasuk pengumuman koran, dl.sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);4. Menetapkan besarnya biaya penutupan kepailitan sebesarRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);5. Mengalihnkan biayabiaya yang dibatalkan tersebut dengan jumlahHalaman 2 dari 9 hal. Put.
Menetapkan biaya penutupan kepailitan sebesar Rp100.000.000,00(seratus juga rupiah);4.
Biaya penutupan kepailitan termasuk Pengumuman Koran, dll.sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);4.
dan PenundaanPembayaran Utang, yang termasuk dalam biaya kepailitan adalah biayasurat menyurat, biaya iklan surat kabar, biaya jasa penilai dan biaya lelang,Halaman 7 dari 9 hal.
Nomor 232 kK/Pdt.SusPailit/2021dengan demikian biaya staff tidak termasuk dalam biaya kepailitan.
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara kepailitan antara:SOEHARSONO, beralamat di Jalan Diponegoro No. 10 Cepu,dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURMASUYATININGRUM,SH. dk., Advokat beralamat di Jalan Ligu UtaraNo. 467 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18Juni 2006, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon ;melawan:NY. DEW!
Tantri Sri Wulandari, beralamat di Jalan Raya Cepu No. 25 Cepu :dengan demikian Termohon telah ternyata mempunyai kewajiban kepada lebihdari 2 (dua) Kreditur, serta tidak membayar sedikitnya satu utang yang telahjatuh tempo, sehingga telah memenuhi unsur kepailitan sebagaimanaditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang ;Bahwa untuk mencegah Termohon melakukan tindakantindakan atasharta kekayaanya yang merugikan Pemohon, maka Pemohon minta agarditunjuk
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap