Ditemukan 208 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembaga lembata lambang lambera lambira lambada lambana lambata lambaba lambara lambala lambagu
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
93 — 25
  • Surat Tugas dari Kantor LKPP yang ditandatangani oleh DeputiHukum dan Penyelesaian Sanggah Lambaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Nomor : 2395/D/V/05/2013 tanggal 7 Mei2013. Bahwa yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah : Pasal1 Perpres No.54 Tahun 2010 = yakni :Halaman 102 dari 183 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/214.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 104/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : CASIDY TJUANDA
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : jumanto suratno & Relan
Terbanding/Tergugat : ELIAWATI als. LIE CHENG SWAN
202 — 139
  • pengalihan hak tanpa melibatkan pihakbank sebagai pemegang hak tanggungan, hal itu pun dimungkinkan jika adaditentukan atau dituangkan dalam perjanjian kredit yang mendasari perikatanhak tanggungan, oleh karena itu Kewenangan pemilik untuk melakukan tindakantindakan keperdataan atas tanah yang menjadi agunan jaminan hutang terikathukum dan dibungkus undang undang, dan penguasaan atas hak milik tanahtersebut berada dalam kewenangan bank selaku pemberi kredit atau pemeganghak tanggungan, dan sebagai lambaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 19 Maret 2013 — BEKER SIMON, SE
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AgBiaya menampung aspirasimasyarakat mengenaipemberdayaan pembangunanmasyarakat desa (KelurahanBukit Sua, Gaungbaru, Pagerdan Mungku Baru).Tanggal 31 Agustus 2006ST. 269.01/AII/BDPRD/2006/BKU/2006Rp 16.450.000, 46 AGUSROMANSYAH, SH,DKK Biaya koordinasi dalamrangka menampung aspirasimasyarakat mengenaikeberadaan lambaga swadayamasyarakat (KelurahanPalangka, Menteng dan BukitTunggal).Tanggal 25 Agustus 2006 /BKU/2006 Rp 9.150.000, Hal. 289 dari 445 hal. Put.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
300 — 211
  • tidak menjadi syarat disetujuinya atau tidak disetujuinya sebuah RKAB DinasESDM, sehingga seharusnya terhadap kewenangan Penagihan PNBP PKHkehutanan bukan ruang lingkup kewenangan Dinas ESDM, jadi saran yangdimintakan itu terkait implementasi dari pelaksanaan kegiatan penambangan,kalau terkait tunggakan PNBP PKH Kehutanan itu di luar dari Kewenangan DinasESDM, itu adalah kewenangan dari kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidupjadi tidak boleh melampaui kewenangan lintas kementerian dan lambaga
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
272 — 171
  • tidak menjadi syarat disetujuinya atau tidak disetujuinya sebuah RKAB DinasESDM, sehingga seharusnya terhadap kewenangan Penagihan PNBP PKHkehutanan bukan ruang lingkup kewenangan Dinas ESDM, jadi saran yangdimintakan itu terkait implementasi dari pelaksanaan kegiatan penambangan,kalau terkait tunggakan PNBP PKH Kehutanan itu di luar dari Kewenangan DinasESDM, itu adalah kewenangan dari kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidupjadi tidak boleh melampaui kewenangan lintas kementerian dan lambaga
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1250 — 1619
  • tidak menjadi syarat disetujuinya atau tidak disetujuinya sebuah RKAB DinasESDM, sehingga seharusnya terhadap kewenangan Penagihan PNBP PKHkehutanan bukan ruang lingkup kewenangan Dinas ESDM, jadi saran yangdimintakan itu terkait implementasi dari pelaksanaan kegiatan penambangan,kalau terkait tunggakan PNBP PKH Kehutanan itu di luar dari Kewenangan DinasESDM, itu adalah kKewenangan dari kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidupjadi tidak boleh melampaui kewenangan lintas kementerian dan lambaga
    tetapitidak menjadi syarat disetujuinya atau tidak disetujuinya sebuah RKAB DinasESDM, sehingga seharusnya terhadap kewenangan Penagihan PNBP PKHkehutanan bukan ruang lingkup kewenangan Dinas ESDM, jadi saran yangdimintakan itu terkait implementasi dari pelaksanaan kegiatan penambangan,kalau terkait tunggakan PNBP PKH Kehutanan itu di luar dari Kewenangan DinasESDM, itu adalah kKewenangan dari kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidupjadi tidak boleh melampaui kewenangan lintas kementerian dan lambaga
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
316 — 215
  • tidak menjadi syarat disetujuinya atau tidak disetujuinya sebuah RKAB DinasESDM, sehingga seharusnya terhadap kewenangan Penagihan PNBP PKHkehutanan bukan ruang lingkup kewenangan Dinas ESDM, jadi saran yangdimintakan itu terkait implementasi dari pelaksanaan kegiatan penambangan,kalau terkait tunggakan PNBP PKH Kehutanan itu di luar dari Kewenangan DinasESDM, itu adalah kewenangan dari kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidupjadi tidak boleh melampaui kewenangan lintas kementerian dan lambaga
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
114 — 1646
  • Satu buah kop stempel tanpa gagang dari Lambaga Pengkajian Dan Pengembangan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat ;75. Satu buah kop stempel tanpa gagang dari Kelompok Pemberdayaan Perempuan KARTINI Kab. Lombok Barat ;76. Satu buah kop stempel tanpa gagang dari Pengurus Mushalla DARUL FALAH Dusun Kekeri Desa kekeri Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat ;77.
    Lombok Barat ;Satu buah kop stempel tanpa gagang dari Lambaga Pengkajian DanPengembangan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat ;Satu buah kop stempel tanpa gagang dari Kelompok PemberdayaanPerempuan KARTINI Kab. Lombok Barat ;Satu buah kop stempel tanpa gagang dari Pengurus Mushalla DARULFALAH Dusun Kekeri Desa kekeri Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat ;Satu buah kop stempel tanpa gagang dari Persatuan Sepak Bola PERSEBOBerembeng Timur Kab.