Ditemukan 359449 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Lembaga pembiayaan ekspor
Lembaga pembiayaan ekspor indonesia
Lembaga pendidikan tanpa ijin
Pelanggaran hak ekonomi
Lembaga penyiaran
Pembajakan
Perizinan usaha
Berbasis resiko
Lembaga oss
Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan;
Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan praperadilan
Lembaga swadaya masyarakat
Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Register : 01-03-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 27 April 2022 — DEDY MULYADI
1176 — 312
1176 — 312
Register : 03-12-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 06-09-2023
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 202/Pid.B/2014/PN Pbl Tanggal 13 Januari 2015 — Jaksa Penuntut:
KOESHARTANTO, SH.
Terdakwa:
SUKAR BIN SUPAR
52 — 30
KOESHARTANTO, SH.
Terdakwa:
SUKAR BIN SUPAR
52 — 30
Register : 30-03-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Sgr. Tanggal 21 Maret 2017 — - Jaksa Penuntut Umum : I PUTU SUGIAWAN, S.H.
- Terdakwa : NI MADE TRISNA DHARMAYANTI
219 — 0
219 — 0
Putus : 15-06-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 15 Juni 2021 — DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU
HARTANTO
884 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
884 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO. bin WAHYUHARTANTO terbukti bersalan melakukan tindak pidana Hak Cipta yaituSecara bersamasama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukanpelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakansendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukanpenggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (2) junctoPasal 25 Ayat (2) huruf d UndangUndang RI Nomor
Terdakwa Devan Yahya AdiWicaksono bin Wahyu Hartanto.Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg tanggal 17 November 2020 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYUHARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama, dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga
Kata Kunci : perizinan usaha, berbasis resiko, lembaga OSS
TUN/1/SEMA 1 2022 822 — 0
- Denganberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM,tetapi harus sesuai peraturan dasar ... [Selengkapnya]
Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4708 B/PK/PJK/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;
103 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4707 B/PK/PJK/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;
November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007085.15/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00495/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 30Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00001/206/14/093/17, tanggal 23 Mei 2017, atas nama Lembaga
Kata Kunci : gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
AGAMA/2.B/SEMA 3 2018 845 — 0
- Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objektersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariahharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikanpihak ketiga
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objektersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariahharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikanpihak ketiga
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG VS YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) BANDA ACEH;
156 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG VS YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) BANDA ACEH;
., jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahanpada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiAceh, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 11/Sku11.MP.02/IV/2020, tanggal 22 April 2020;Pemohon Kasasi;LawanYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIALEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHILBH) BANDAACEH, tempat kedudukan di Jalan Sakti Lr. LBH BandaAceh, Nomor 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng,Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Syahrul, S.H., M.H.
., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Lembaga BantuanHukum Banda Aceh, beralamat di Kota Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.
Register : 11-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
233 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
Register : 15-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/KI/2024 Tanggal 5 Februari 2024 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH (YLBHI-LBH BANDA ACEH) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH;;
106 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH (YLBHI-LBH BANDA ACEH) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH;;
Register : 13-09-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), DKK VS PRESIDEN RI;
206 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), DKK VS PRESIDEN RI;
Register : 03-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 05-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2022 Tanggal 24 Februari 2022 — CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
Register : 11-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/KI/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;
213 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA BANTUANHUKUM BANDA ACEH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. dan Is Sudaryono, S.H.
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DARWIN MASRUL HARAHAP VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL;
169 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
DARWIN MASRUL HARAHAP VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL;
., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN) Blok H4 Nomor 65,Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSANASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Pemuda PersilNomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizky Angger Perkasa,S.H., jabatan Staf Bagian Hukum, Biro Sumber DayaManusia, Organisasi dan Hukum, dan kawan, berdasarkanSurat
Kuasa Khusus Nomor 45/HK.02.02/2/2019, tanggal2/ Februari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:le2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupaSurat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan SuratPenunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S.1.M/III/86. ;4.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan SuratPenunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S. 1. M/III/86;3.
Register : 13-11-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2023 Tanggal 21 Desember 2023 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YUSUF VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA;;
152 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YUSUF VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 02-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/TUN/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 — ANDI BACHTIAR, MTP VS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI;
231 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI BACHTIAR, MTP VS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI;
ANDI BACHTIAR ARIEF, MTP, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kutacane Selatan Nomor50, Perumahan Bukit BarugaAntang, Makassar, pekerjaandahulu Fungsional Widyaiswara Madya LembagaAdministrasi Negara R.I. yang dipekerjakan pada PusatKajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A II)Lembaga Administrasi Negara Makassar;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 10Jakarta Pusat;Dalam hal ini diwakili oleh
Putusan Nomor 105 PK/TUN/2020Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negaraatas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MTP:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaLembaga Administrasi Negara Nomor 356/K.1/JFT.05.1/2017, tanggal 30Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari JabatanFungsional Widyaiswara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negaraatas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MTP:4.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikankedudukan hukum Penggugat dalam jabatan sebelumnya yaitu sebagaiWidyaiswara Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara yangdipekerjakan pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatinan Aparatur(PKP2A) Il Lembaga Administrasi Negara Makassar, berdasarkanperaturan perundangundangan dan azasazas umum pemerintahanyang baik;5.
Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yaitu KeputusanKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 356/K.1/JFT.05.1/2017,tanggal 30 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pegawai NegeriHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2020Sipil dari Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan LembagaAdministrasi Negara atas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MT.;3.
Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk merehabilitasi, mengembalikankedudukan hukum Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam Jabatan sebelumnya yaitusebagai Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Madya LembagaAdministrasi Negara RI yang dipekerjakan pada Pusat Kajian danPendidikan dan Pelatinan Aparatur (PKP2A) Il Lembaga Administras!
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2019 Tanggal 18 Juli 2019 — LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI VS Dr. Ir. H. ANDI BACHTIAR ARIEF, MTP;
193 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI VS Dr. Ir. H. ANDI BACHTIAR ARIEF, MTP;
Putusan Nomor 324 K/TUN/20192017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari JabatanFungsional Widyaiswara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negaraatas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MTP:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaLembaga Administrasi Negara Nomor 356/K.1/JFT.05.1/2017 tanggal 30Oktober 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari JabatanFungsional Widyaiswara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negaraatas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MTP:4.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikankedudukan hukum Penggugat dalam jabatan sebelumnya yaitu sebagaiWidyaiswara Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara yangdipekerjakan pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihnan Aparatur(PKP2A) Il Lembaga Administrasi Negara Makassar, berdasarkanperaturan perundangundangan dan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik;5.
Menyatakan sah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 356/K.1/JFT.05.1/2017 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dari Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan LembagaAdministrasi Negara tertanggal 30 Oktober 2017; dan3.
Register : 03-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — DUTA PALMA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
79 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTA PALMA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
Register : 13-06-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — ERFAN EFFENDI VS KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU;;
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERFAN EFFENDI VS KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU;;