Ditemukan 204 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-06-2011 — Putus : 29-07-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 24/PID/K/PM.III-15/AD/VI/2011 Tanggal 29 Juli 2011 — SERTU I KETUT AGUS WIBAWA DKK 12 ORANG
65 — 105
65 — 105
HeriantoMali.Tetap dilekatkan dalam berkas perkarad) Membebankan biaya perkara kepada paraTerdakwa masinga. Terdakwa b. Terdalkwa IIc. Terdakwa IIIdand. Terdakwa IVmasing masing11sebesar Rp10.000, (sepuluh riburupiah).. Terdakwa VTerdakwa VI. Terdakwa VII. Terdakwa VIIITerdakwa IXTerdakwa X. Terdakwa XITerdakwa XIIdanm. Terdakwa XIIImasing masingsebesar Rp5.000, (limaribu) rupiah).ATT Teo2.
Register : 01-02-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 9 Mei 2017 — SELOT S.Kep., Ns., M.E Bin WATEL, DK
100 — 19
100 — 19
Anggota TOTOK SUWONDO Selaku Pengawas Pembangunan danSLAMET KRISTIWAN Selaku verifikator.Bahwa besaran anggaran yang diperlukan untuk pembangunan masinga oO F&Fmasing gedung STIKES Kuala Kurun sesuai dengan proposal pengajuanadalah sebagai berikut : Biaya pembangunan gedung perkuliahan adalah sebesar Rp.1.082.900.000, (satu milyar delapan puluh dua juta Sembilan ratusridu rupiah).
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg. Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
121 — 34
121 — 34
. : 1955/Kolant/X/ 0513 tanggal 10 Juni 2013perihal Biaya Penanganan Kiriman KPS, pertanggungjawabannyaberdasar biaya riil yang keluar untuk operasional penyerahan KPS,dibuktikan dengan kwitansi dan buktibukti pembiayaan lain yang sah.Terhadap buktibukti tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh accuntingrepresentative (AR) di Kantor Pos masinga masing. Area Operasi tidakpunya kewenangan melakukan fungsi verifikasi.
Putus : 20-07-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 20 Juli 2010 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA.
125 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Si, selaku PemegangKas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Riau pada tanggal 24 April 2006 mengajukan 2(dua) Surat Permintaan Pembayaran kepada Gubernur Riau(Biro Keuangan) masing masinga. Nomor : 911/2006 04/17 sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian danPenelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentangTrafficking ;b.