Hal ini juga menjadi salah satu temuanSPI yang disebut di atas, bahwa konten dari materi ProgramPembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru menimbulkanperdebatan dan polemik, dan upaya mewajibkan mahasiswa baruuntuk menandatangani suatu Pakta Integritas dilakukan tanpaproses review dan persetujuan Pimpinan UI, sehingga keduanyaberdampak buruk pada reputasi UI di mata mahasiswa baru danjuga khalayak publik.

Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.JKTBahwa Saksi menyatakan apakah didalam program kerja itu harus adapakta integritas atau tidak karena program kerja tidak mengatur darisubstansi atau teknis penerapan;Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui syarat pembuatan paktaintegritas;Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui peristiwa sampai dilakukannyapembuatan pakta integritas;Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu itu menimbulkan polemik mengenaipakta integritas;Bahwa Saksi menyatakan, sebelum Rektor sekarang Rektor

dan juga untuk mencegah Rektormelakukan penyimpangan;Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan hasil monev oleh SPI harusdiketahui oleh yang diaudit, itu dasar hukumnya apa, Saksi tidak pernahmelihat aturan itu;Bahwa Saksi menyatakan setiap anggaran harus disetujui oleh Rektor,Saksi tahu jika mahasiswa baru wajib tanda tangan pakta integritas, tapi itubukan kewajiban;Bahwa Saksi menyatakan itu termasuk berlaku untuk UI;Bahwa Saksi menyatakan kewajiban itu yang diterapkan oleh Penggugattidak menjadi polemik

kampus yangmembebaskan free sex, pada waktu itu terkait dengan masa oreantasimahasiswa baru tahun 2020, ada pedoman mengenai materi yang harusdicakup dan diorientasikan kepada mahasiswa baru tersebut yang manadalam materi mencegah kekerasan seksual, sebelum Materi itu terlebihdahulu dijelaskan sexual concern dimana pengajar menjelaskan kekerasaanseksual, namun pada bahan itu yang muncul di youtube dan bisa diaksesoleh masyarakat hanya mengenai sexual concern saja, hal itu oleh mediakemudian jadilah polemik

pemberhentian WakilRektor III;Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan Pakta Integritas, isi Pakta Integritasyang merugikan Universitas karena butirbutir dalam Pakta Integritasmemunculkan persepsi dalam masyarakat yang merugikan Universitas;Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu ada Universitas lain yang menggunakanPakta Integritas;Bahwa Saksi menyatakan mengenai konten youtube, intinya mencegahkekerasan seksual tapi pihak yang mengunggah konten tersebut memotongmateri sehingga tidak utuh yang mengakibatkan polemik

No 222/Pdt.G/2020/PA.Utjbercerai dengan Termohon, terlebin pihak keluarga di persidangan telahmenyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon danTermohon, hal itu. mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antaraPemohon dan Termohon sudah sedemikian runcing hingga pihak keluarga punmenyerah dengan keadaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadapTermohon, maka petitum permohonan Pemohon

sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta limaratus ribu rupiah);2 Kerugian Immateriil;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan II telah menyita waktu,tenaga, dan pikiran di pihak Penggugat dalam rangka mengupayakanpengembalian dan pembayaran dengan mendatangi rumah kediamanTergugat I dan II tanpa hasil yang riil dan nyata serta keluarnya perkataandari Tergugat I dan II di depan umum yang mengatakan sampai kautuntut pun ke langit ke7 (ketujuh) kau tidak akan dapat menuntutaku,telah menimbulkan polemik

Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanyaperbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukankarena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah

perihalPenetapan Hari Kerja dan Jam Kerja, sehingga sudah selayaknyadibatalkan dan dinyatakan tidak sah;Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;28.29.30.31.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dariAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalam bentuktertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;Bahwa dengan Rekomendasi DKPP melalui putusannya yangditindaklanjuti olen Tergugat dengan mengeluarkan objek sengketa,menimbulkan polemik

Larangan mantan Terpidana Bandar Narkoba, lKekerasanseksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calonanggota DPR maupun DPD pada Pemilu tahun 2019menimbulkan reaksi dan polemik di tengah masyarakat;Bahwa wacana KPU yang ingin mengatur pelarangan mantanterpidana bandar Narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dankorupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPD pada Pemilutahun 2019 sedari awal telah menimbulkan perdebatan dan sampaiHalaman 2 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 53 P/HUM/2018saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Inti dari polemiktersebut adalah KPU yang tetap memaksakan pelarangan mantanterpidana bandar Narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dankorupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPD pada Pemilutahun 2019 padahal hal tersebut dianggap bertentangan denganberbagai peraturan perundangundangan di atasnya termasukPutusan Mahkamah Konstitusi.

SUBYEK GUGATAN CAMPUR ADUK DAN TIDAK JELAS ;Bahwa Penggugat telah menciptakan polemik tanpa dasar terlalumengadaada serta telah kehilangan arah untuk menentukan subyekGugatan, karena :Bahwa Tergugat II menduga Penggugat mengajukan Gugatan inidilandasi dengan itikad yang tidak baik, karena dugaan Tergugat IIterbukti bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini didasaridengan Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidangbidang tanah berdasarkan :Sertifikat Hak Milik No. 1618 surat ukur No. 12820/1997 luas 490

Gugatan Penggugat kabur :Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsiyang menyatakan gugatan kabur, karena Penggugat yang mengajukan gugatantelah menciptakan polemik tanpa dasar serta kehilangan arah untuk menentukanobyek gugatan, karena 3 (tiga) bidang sertifikat sebagaimana SHM yang telahdidalilkan Penggugat adalah merupakan pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor :1253 tertulis atas nama Nurjanah tanpa menguraikan letak tanah, sehinggasebelum mengajukan gugatan Penggugat seharusnya

akhirnyatergugat tidak bekerja lagi dikarenakan kondisikesehatan tergugat yang belum stabil tetapi tergugattetap berusaha memperhatikan dan memenuhi kebutuhankeluarga dengan cara yang halal walaupun hasilpendapatan tergugat kurang dari cukup, dan itupunditampik oleh penggugat, bahkan untuk sekedar ke kamarmandi saja harus bayar.Bahwa tergugat juga sudah berusaha untuk bersabar danmenahan diri agar tidak emosi, namun ternyata istritergugat tidak terima dengan sikap tergugat yangakhirnya menimbulkan polemik

BjbPenggugat terjadi setelah polemik dalam rumah tangga Penggugat danTergugat memuncak, hal mana ditegaskan pula oleh Penggugat bahwapermasalahan rumah tangganya tidak dipicu oleh perpindahan agamadimaksud karena Penggugat berpindah agama setelah adanya masalahdalam rumah tangga, bukan sebelum adanya permasalahan;Bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikansatu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, makadapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan

Bahwa munculnya polemik atas proyek pembangunan jalan TolDumai Pekanbaru bagi masyarakat sekitar pembangunan jalan toltersebut penting untuk melihat bagaimana proses pembangunan jalantol tersebut Sesuai dengan dokumen dan informasi yang ada di setiaptahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan.2.

Bahwa setelah Tergugat dan istrinya SUPARMI (Almarhum)melakukan setoran angsuran sekitar 50 x (Lima Puluh kali angsuran),dengan ratarata angsuran Rp.1.650.000, (Satu juta enam ratus lima puluhribu rupiah) terjadi polemik lagi dikarenakan Penggugat ingin mengklaimtanah sengketa a quo, sehingga akhirnya pihak Tergugat merasa telahdicurangi oleh Penggugat dan sampai pada akhirnya PenggugatHalaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 252/PDT/2020/PT SMGmenggelapkan 1 (Satu) Jaminan yaitu sertipikat SHM 74

Bahwa pada puncaknya terjadi polemik ketika Penggugat memintatebusan kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus jutarupiah) dari hutang yang awalnya Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah)yang sudah diangsur tanpa merinci berapa sisa hutangnya secara jelas danrinci, apabila Sertipikat obyek sengketa a quo, dikembalikan menjadi atasnama Tergugat sebagaimana tertuang pada Surat Pernyataan Penggugat(SUDJIYO);15.

Dan lagi pula sesuai dengan bukti P2, bahwaakta jual beli tersebut di buat secara sah dan ditanda tangani oleh pembanding dengan terbanding.Sehingga sah secara hukum.Maka dengan demikian apa yang di pertimbangkan olehjudex facti sudah benar dan tepat, sehinggakeberatan dari pembanding harus nyatakan di tolak.Bahwa keterangan saksi saksi dari Pembandingterkait dengan adanya polemik belum terbayar karenaberdasarkan pengakuan dari Pembanding pada saatpertemuan di Kantor Desa Muladimeng, bukan didasarkan

halhal penghapus pertanggung jawaban pidana padadiri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar .Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa merupakan orang pribadi yangdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelisberpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;19Ad. 2 Tentang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau oranglain.Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan seringkalimenjadi perdebatan dan polemik

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh tidak teliti dalam melihatbuktibukti surat, sehingga menimbulkan polemik baru yaitu tentang bukti F1s/d T9, bahwa Peutua Husin dan Pr. Hindon telah menandatangani SuratJual Beli tanah kebun kelapa dan sepetak tebat ikan, sedangkan hartahartatersebut bukan Harta Seharkat antara Peutua Husin dan Pr. Hindon, tetapiSeharkat Petua Husin dengan isteri Pertama Pr.

. /2019/PT BDGBahwa pidana yang dijatuhkan Judex Pacti Pengadilan Negeri Subangcukup menyolok perbedaannya antara pidana yang dijatunkan terhadapTerdakwa Supri als H Boring selama 10 (Ssepuluh) tahun sedangkan pidanayang dijatunkan terdakwa Khaerudin Als Sudiro selama 4 (empat) tahuntentunya menimbulkan Polemik dan timbul praduga negatif dari keduaterdakwa tersebut;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Subangtentang keadaan yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya

ALEH MUHTAR (para Penggugat dan Tergugat serta ParaTurut Tergugat), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana yang tercantum di dalam Buku Il Kompilasi Hukum Islam,melainkan malah memberikan suatu putusan yang pertimbangan hukumnyadapat mengundang suatu polemik baru bagi para akhli warisnya AlmarhumH. ALEH MUHTAR, maka dengan demikian putusan Pengadilan TinggiAgama Bandung jo.

Bahwa dengan adanya putusan tersebut akan menjadi polemik dankontradiktif apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon,untuk itu Termohon Il memohon agar majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo menolak permohonan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan mohon agardapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tertanggal 19 Maret 2018;1210.

Bahwa akhirnya Pemohon berharap kebenaran akan menjadi landasanutama dalam perkara ini, tidak akan menjadi polemik dan kontradiktif,21pembatalan perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama adalahtegaknya undangundang perkawinan, sekaligus memberi kepastian hukumbagi para pencari keadilan;10.

Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan ataumembujukAnak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabulMenimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum,karena memorie vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akanmaksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanyaberpedoman dari adanya perbedaan antara do

dari perjanjian yangdibuat tersendiri yang selama persidangan tidak pernah terungkap;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka antara positadan petitum dalam hal ini menurut hemat Majelis adalah tidak relevan dimana padaHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Btahakikatnya gugatan wanpretasi adalah mengenai akibat hukum dari terjadinyawanprestasi tersebut dan bukan persoalan mengenai sitanya yang dengan demikiangugatan menjadi membingungkan dan kabur dan dapat menimbulkan polemik

MustafaMadjidi tertanggal 25 April 2002 yang menimbulkan polemikpada pokoknya mempertanyakan kepemilikan saham sebanyak24 (dua puluh empat) Jlembar saham milik' Tergugat' Itersebut seperti yang telah diuraikan tersebut diatas,maka pada saat itu untuk menghindari polemik di tubuhPerseroan atas usul Tuan Tatang Bengardi selaku KomisarisUtama dan Pemegang Saham lainnya meminta penyelenggaranRUPSLB terkait polemik tersebut, maka permintaan RUPSLBtersebut direalisasikan pada tanggal 24 Juni 2002 dengandilaksanakan