Ditemukan 697 data
65 — 31
(Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989:1011).Resolusi PBB yangtertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang UN Standard Minimum Rules for theAdministration of Juvenile Justice (beijing rules) menetapkan batasan anak adalah33seseorang yang berusia 7 18 tahun, sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanyamenentukan batas atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusiadibawah 18 tahun, untuk Indonesia sendiri berdasarkan UndangUndang Nomor: 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyebutkan
SAMANIAH
24 — 20
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
H. AMBO TUWO
14 — 9
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
36 — 3
bernama xxx (umur 8 tahun);Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya berjualan BBMeceran, sehingga sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,akibatnya kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugattidak dapat terpenuhi dengan baik, berawal dari permasalahan inimengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat;Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masihdapat rukun kembali demi mempertimbangkan masa tumbuh kembanganak, dengan resolusi
M.ALI
26 — 12
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Habibah
13 — 10
kepastian hukum bagi anakanaknya di masa depanagar setiap hakhak dari anakanak Pemohon tersebut dapat berjalan denganlancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuhkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakimberpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukungoleh setiap elemen negara dan masyarakat;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi
JAHRUDIN, SH
Terdakwa:
MARIFAH HASANAH Alias EMI Alias UMMU IFFAH Binti TAWIN PRAPTO
258 — 143
oleh ABU RARA pada hari Merekas Tanggal 10 Oktober2019 sekitar pukul 14.28 Wib, yang Terdakwa menshare melalui HPmilik Terdakwa LENOVO warna putih dengan tujuan untukmemberitahukan kepada umahat dan ikhwan lainnya yang merupakankelompok Anshor Daulah bahwa ABU RARA telah melakukan aksi jihaddengan melakukan amaliah kepada Thoghut yaitu PAK WIRANTO.Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yangdiperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi
Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yangdiperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBBNo. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 tentang organisasi Teroris.Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014, Daftarterduga teroris dan organisasi teroris domestik No.DTTOT/2723/X1/2014 tanggal 20 November 2014 yang menetapkanISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara
oleh ABU RARA pada hari Merekas Tanggal 10 Oktober 2019sekitar pukul 14.28 Wib, yang Terdakwa menshare melalui HP milikTerdakwa LENOVO warna putin dengan tujuan untuk memberitahukankepada umahat dan ikhwan lainnya yang merupakan kelompok AnshorDaulah bahwa ABU RARA telah melakukan aksi jihad dengan melakukanamaliah kepada Thoghut yaitu PAK WIRANTO.Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi
1.MOHAMAD GHOZALI
2.SUPRAPTI
72 — 27
;Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bin.Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan
1.Muksin Al.Kaf
2.Jamiatul Rofiqoh
61 — 34
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
161 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan ahli yang menyatakan dalam rekaman video CCTV yangdianalisa didapatkan kesimpulan: Ahli tidak dapat mengidentifikasi wajah pengendara motor, karenaukuran pixel/resolusi gambar rendah, sehingga apabila dilakukanzoom, gambar pecah; Ahli melakukan proses convert/pembalikan dan penajaman terhadapwarna baju yang dipakai pengendara motor yang berboncengan,hasil yang didapatkan adalah baju yang dipakai pengendara motoryang di depan adalah baju dengan warna mendekati putih polostanpa motif, sedangkan
53 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanksi pidana yang dapat dijatunkan kepada anak pelaku tindak pidanapada dasamya tetap harus mengacu pada prinsipprinsip yangdikemukakan dalam Standard Minimum Rules for The Administration ofJuvenile Justice dan Convention on The Child of The Right (BeijingRules) yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal29 November 1985, knususnya berkenaan dengan penempatan the bestinterest of the child sebagai landasan berpikir utama dalam menentukansanksi dan penjatuhan pidana penjara merupakan
sesingkat mungkin.Selain dari peraturan tersebut di atas, insturmen international lainnyayang berkenaan dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadapanak hanya sebagai upaya akhir dan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya adalah antara lain adalah United Nations Rules for TheProtection of Juveniles Deprived of Their Liberty yang disahkan melaluiResolusi PBB Np. 45 / 113 tanggal 14 Desember 1990 dan UnitedNations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (RiyadhGuidelines) yang merupakan Resolusi
1175 — 509
KIM IN DUCK, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT O Sung Garment,berkedudukan di Kota Bekasi dan beralamat di Jalan Caringin Km. 6,5 No.61, RT.003/RW.06, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu,Bekasi 17117 Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, denga'n demikian sahbertindak untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diterangkan dalamAkta No. 72 tertanggal 15 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan(Resolusi) Para Pemegang Saham PT Osung Garment, yang dibuatdihadapan Arsin Effendi, SH.
SIHOMBING, dalam jabatannya selaku Direktur UtamaPT Mirae Cipta Indah, berkedudukan di Kota Bekasi dan beralamat di JalanRaya Narogong KM 6 RT 005/RW 003, Kelurahan Bojong Rawalumbu,Kecamatan Rawa Lumbu Propinsi Jawa Barat, dengan demikian sahbertindak untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diterangkan dalamAkta No. 38 tertanggal 21 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan(Resolusi) Para Pemegang Saham PT Mirae Cipta Indah, yang dibuatdihadapan Arsin Effendi, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : JOHANES M.ARITONANG
Terbanding/Penuntut Umum I : MARIA PETRONA
106 — 47
kemudianuangnya itu. akan didistribusikan dengan prosentase pembagiansebagaimana Pasal 31 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga yaitu:a. 50% untuk Unit Kerja;b. 50% untuk perangkat organisasi diatasnya yaitu: 25% Untuk perangkat organisasi tingkat Cabang; 15% Untuk perangkat organisasi tingkat Daerah; 10% Untuk perangkat organisasi tingkat Pusat; Bahwa Hasil Rapat Pimpinan Nasional Serikat Pekerja Kimia, Energi,dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada tanggal 19Desember 2013, telah mengeluarkan resolusi
kemudianuangnya itu) akan didistribusikan dengan prosentase pembagiansebagaimana Pasal 31 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga yaitu:a. 50% untuk Unit Kerja;b. 50% untuk perangkat organisasi diatasnya yaitu: 25% Untuk perangkat organisasi tingkat Cabang; 15% Untuk perangkat organisasi tingkat Daerah; 10% Untuk perangkat organisasi tingkat Pusat; Bahwa Hasil Rapat Pimpinan Nasional Serikat Pekerja Kimia, Energi,dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada tanggal 19Desember 2013, telah mengeluarkan resolusi
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Resolusi tersebutmengatur mengenai pembebasan pungutan atas bahanbakar dan pelumas yang digunakan dalam pesawat darinegara anggota yang melintasi yurisdiksi negara anggotalainnya.Halaman 30 dari 51 halaman.
grossreceipts of operators and taxes levied directly onpassengers or shippers;Kalimat tersebut di huruf d dan e di atas menunjukkanbahwa The Chicago Convention on Internasional CivilAviation of 1944 tidak berusaha untuk mengatur masalahperpajakan di masingmasing negara anggota, namundemikian dalam article 24 (a) merekomendasikanpemberian fasilitas pembebasan biaya dan pemeriksaankepabeanan atas bahan bakar, pelumas dalam pesawatyang melakukan penerbangan melintasi wilayah antarnegara anggota dan Resolusi
Dewan ICAO yang termuatdalam Document 8632 hanya merekomendasikanpengurangan pajak atas penjualan atau penggunaantransportasi udara internasional termasuk pajak ataspendapatan kotor yang diterima maskapai penerbangan(airlines) dan pajak yang langsung dikenakan kepadapenumpang atau pengirim barang (forwarder) hal initerkait dengan jasa transportasi udara internasional,bukan jasa kebandarudaraan dan dapat dilihat secarajelas bahwa Resolusi Dewan ICAO tersebutmenyerahkan kepada masingmasing negara
13 — 1
semestinya dalam rumah tangga saling meneladani antarasuami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogyanyamengetahui peran serta masingmasing agar terhindar konflik rumah tanggayang berkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPenggugat dan Tergugat yang seharusnya mencari resolusi
Indra Ariesta Eko Setiawan
67 — 16
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
12 — 1
antarasuami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogyanyamengetahui peran serta masingmasing agar terhindar konflik rumah tanggayang berkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran.Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 256/Padt.G/2018/PA.L bt.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tangga sudahmemuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialami Penggugat danTergugat yang seharusnya mencari resolusi
16 — 4
Semestinya dalam rumah tangga salingmeneladani antara suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitupula seyogianya mengetahui peran serta masingmasing agar terhindar darikonflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akan mengakibatkanterjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tangga sudahmemuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialami Pemohon danTermohon yang seharusnya mencari resolusi
16 — 1
meneladani antarasuami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogianyasaling terobuka, mengetahui peran serta masingmasing agar terhindar darikonflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akan mengakibatkanterjadinya perselisihan dan pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak, maka hal itu sudah sulit untuk diredam lagi sebagaimanadialami Penggugat dan Tergugat tanpa adanya resolusi
1.Dodi Chaniar
2.Uly Hazyar
44 — 29
Etriyel MYH, Sp.B (K) dengan informasispesimen jenis spesimen: darah perifer, tanggal penerimaan: 8 Juli 2021,tanggal pelaporan: 29 Juli 2021 Cabang Prodia: Prodia Padang, yaitu hasilpemeriksaan 46, XY;Menimbang, berdasarkan Analisis Laboratorium Klinik Prodia yangdilakukan terhadap Pasien Indy Aulia Ayani, diperoleh keterangan yaitu jumlahsel yang dihitung 50 (lima puluh) sel, jumlah sel yang dianalisis 9 (Sembilan) sel,metode pewarnaan GBanding, resolusi band (ISCN) 500 (lima ratus), Kariotipe: