Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapatdiperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusandengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II: 55 yang berbunyi sebagai berikut :Jill LH ple due hy Msi gl Sebi OLArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi ataughoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, maka

Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang wajibdilakukan oleh Tergugat agar Penggugat bisa memenuhi kewajibannyadengan melakukan pembayaran angsuran sebatas dengan kemampuannyaHalaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mrt tetap Tergugat tetap melakukan tindakan perbuatan melawan hukumdengan melakukan pelelangan melalui Tergugat II;7.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29Mei 1993, dengan kurang memenuhi surat keputusan direksi BankIndonesia, TERGUGAT telah melakukan penyimpangan dari aturantersebut;14. Bahwa berdasarkan uraian hukum posita angka 12 di atasTergugat telah melanggar Pasal 2 dalam perjanjian kredit terkait jangkawaktu yang ditentukan oleh Tergugat dan juga baik Penggugat maupunTergugat telah bersepakat bahwa masa akhir kontrak kredit sebagaimanaperjanjian kredit dimaksud.

Surat Edaran Bank Indonesia(SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 upayaupaya penyelamatankredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling);Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuatjadwal pembayaran dan waktu pembayaran;b.

Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidanganserta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telahmembenarkan dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atausetidaknya tidak membantah dalildalil gugatan Penggugat, namun MajelisHakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian

Hal ini didasarkan padaSurat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/ 150/ KEP/ DIR tanggal 12 Nopember1998 jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/ 22.KEP/DIR tanggal29 Mei 1993 jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak bank antara lainrestrukturisasi. Hal ini dilakukan dengan maksud/ dalam rangka membantu nasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

A Surat Edaran BI No. 18/39/DPSP tanggal 28 Desember 2016perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran BI No. 9/13/DASP tanggal 19Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet GiroKosong (SEBI perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau BilyetGiro Kosong) yang berbunyi:"Bank Tertarik wajid menolak Cek dan/atau Bilyet Giro apabilamemenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai befikut ..1. Dana tidak cukup;2.

Bahwa Penolakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan SKP tanggal23 Februari 2018 sesuai dengan format yang menerangkan waktu, tempat,dil. termasuk atasan penolakan cek sebagaimana diatur dalam Ketentuanbutir IIl.B.6.6 SEBI perihal Dafiar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau BilyetGiro Kosong yang berbunyi:"b.

A Surat Edaran BI No.18/39/DPSP tanggat 28 Desember 2016 perihal Perubahan Kedua atasSurat Edaran BI No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daffar HitamNasional Penarik Cek dan/atau Bityet Giro Kosong (SEBI perihal DaftarHitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong) yang berbunyi:"Bank Tertaak wajib menolak Cek dan/atau Bilyet Giro apabilamemenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut:1. Dana tidak cukup;2.

Bahwa teknis penatausahaan penolakan pembayaran CekKosong dimaksud tersebut diatur lebih ianjut dalam daiam Surat EdaranBank Indonesia yakni Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASPtanggal 08 Juni 2000 Perihai Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong(SEBI) berdasarkan Butir IV huruf B angka 1 SEBI telah mengatur:"Surat Keterangan Penolakan (SKP) yaitu, Surat yang ditujukankepada Pernegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatuCek/Bilyet Giro yang ditunjukan kepada Tertarik pada suatu

Pasal134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan duaorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasadan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diaturdalam Pasal 145 HIR, masingmasing bernama Sucipto bin Sanwir (ayahkandung Penggugat) dan Sebi bin Wagiman (Paman Penggugat) yangketerangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalildalilgugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;Menimbang, para saksi Penggugat

SuratKeputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.Halaman 6 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PN BItSurat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya upayapenyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagaiberikut :a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untukmembuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaranb.

SEBI No.26/4/BPPPtanggal 29 Mei 1993 adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkanhukum dan hanya akalakalan PENGGUGAT semata untukmenghindar dari kewajibannya melunasi' kredit di BankJatim/TERGUGAT.Agar Majelis Hakim tidak terkecoh dalil PENGGUGAT tersebut, perluTERGUGAT sampaikan sebagai berikut:a) Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang beralasanterjadinya force majeure yakni adanya pandemi covid19 sebagaipenyebab PENGGUGAT tidak dapat melunasi kreditnya padaTERGUGAT sehingga kredit PENGGUGAT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor270)bahwa disamping itu) SEBI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12November 1998 Jo. Surat Keputusan Direksi BI No.26/22.KEP/DIRtanggal 29 Mei 1993 Jo. SEBI No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimanaPasal 26 Peraturan BI No.10/18/PBI/2008 yang berbunyi:a.

Hal ini sejalan pula dengansebuah pendapat dalam Kitab Al Anwar II: 55 berbunyi sebagai berikut : Aint a3 5 le due os) 5 Isis) Sebi BArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atauI,ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sertatidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkandalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut,terdapat perselisinan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli HukumIslam dalam Kitab Fighus Sunnah juz halaman 248 yang selanjutnya diambilsebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:a, 4 4 a oat, %aZ of 4a, of wa eh wee : ae a ee eaans Glas VY Le sBYl Olss egy ipel gl casos ake celal CAS lblges G5 Ia)ib ialb Gab KE ce oF Sebi

Sebi ci Bengkulu tanggal 5 Agustus 2008berumur 10 tahun 1 bulan;2. EE lahir di Bengkulu tanggal 13 Mei 2011 berumur 7 tahun 4bulan;Anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;3.

Hal ini sesuai Pasal 41 huruf (6) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam danfirman Allah dalam surat AlBagarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:Cag rally Ci guSy Sebi) Al asl gall le sArtinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengan cara yang matuf;Dan sejalan pula dengan ibarat dalam kitab i a@natut thalibin juz V halaman 99yang diambil alin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartasebagai pendapatnya

MenedpunSaTHRLIT) Ternoraet bow berkeGercan Tdertehon behken toadCoker Keto ga aerotane uhhuk bepegan Terrsother perikesHaran of Ruetiah Sebi Scare tidak terms cai AdurartadPenchon berienicaian untuk mengeacen dare TaenchorSera A Ge Rade em ReeTCes eeu dan keeeMpkapan suredSelene 7/8 dahon sei belaheFreyeyursisd Want rarest Gel rafiSajak bey, Tensoton merinews Gavin he kanior den podeLei 18 bul mechs ie Clr any Sohal TanpatPenipan Arak Merasukkuninya he bebergs sebcdith pangTage Le Baila Sao ertep

SeBi a: Fy Tae Ske jtBp bea =EE &oer ASA F219 nS ee Pre4 Ce ee ee Ty vl gu oiee ey =ae oe aT a ing : = ae ee ee ee ee rer Mipita titan KE TIARA AGS ues et Fasa ee ees re See es bee) ee eee ee!

Putusan No.3424/Pdt.G/20 16/PA.Slwputusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut:Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah pada tanggal 05 Januari

Suratkeputusan Direksi Bank IndonesiaNo. 26/22,KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi hal ini dilakukan dengan maksud/dalam rangka membantuNasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya,Restrukturisasi tersebut dialakukan dengan jalan Penjadwalan kembali(rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan kembali(Restrukturing);7.

Hal ini sejalan pula dengansebuah pendapat dalam Kitab Al Anwar II: 55 berbunyi sebagai berikut : Aint a3 5 le due os) 5 bsi g) Sebi LArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atauI,ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ; hlm 7 dari 13 hlm.

Sedangkandari sisi administratif perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia diatas TergugatXIV telah memasukkan status kolektabilitas Penggugat dalamkategori 5 atau macet dalam Laporan Debitur kepada Bank Indonesiasesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimanatercantum dalam Bultir Il (8) dan Lampiran 1 dibawah judul KemampuanMembayar dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (SEBI No.7/3/DPNP2005

) (BUKTI TXXIV/44) juncto Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBV2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas AktivaBank Umum (PBI No. 7/2/PBV2005) (BUKTI TXXIV/44a) yang kemudiandiubah dengan PBI No. 8/2/PBV/2006 (BUKTI TXXIV/44b) dan PBI No.9/6/PBV2007 (BUKTI TXXIV/44b) yang mengatur sebagai berikut:Butir Il (3) SEBI No. 7/8/DPNP2005 : 3).

Kriteria dari masingmasing komponen sebagaimana dimaksud padahuruf a diuraikan dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.Hal 77 dari Halaman 143 Put.No.270.Pdt.G/2011/PN.Jkt.SelHalaman 4 dari Lampiran dari SEBI No. 7/3/DPNP2005 menentukankriteria MACET antara lain apabila (yang relevan dengan KartuKredit)e Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui180 (seratus delapan puluh) hari.e Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasikeuangan tidak tersedia atau tidak dapat

Bahwa dalam Butir IX (B) (1) (b) (2) (4) (b) dari Surat Edaran BI No.2.20.11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan KegiatanAlat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (SEBI No.11/10/DASP) (BUKTI TXXIV/45) yang merupakan pelaksanaan dariPeraturan Bank Indonesia No.: 11/11/PBV2009 tanggal 13 April 2009tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran DenganMenggunakan Kartu (PBI No. 11/11/PBI/2009) yang baru berlakutanggal 13 April 2009(BUKTI TXXIV/45a), terdapat ketentuan bahwaLaporan

No. 7/9/DPNP) (BUKTI TXXIV /46a) yang kemudiandigantikan dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBV2007tanggal 30 Nopember tentang Sistem Informasi Debitur (PBI No.9/14/PBV2007) berlaku sejak 30 Nopember 2007 (BUKTI TXXIV/46b) = juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/DPNPtertanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur(SEBI No. 10/47/DPNP).

Tergugat yangmenyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis sertatelah retak menjadi fakta hukum yang tetap;Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapal tujuan perkawinanyang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitumembentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah Sle See BLS ISS pee WS met ot Re gM See CUE CS Lette = Ws SeBi

SF ere eeia Grn eea dee suswena enews dae ee oS ie eee edna tees Pected enitnibinn tm.r are * + see Been* "une "gam & od res ras =Oe ee eSDp ockrer es ep tery Pes Bters Bemress ma deed) quer cma sdeemcebiees od eee reer cao 2.Fee deeeegeees sles eaeeeeeiiemesicee eect Ge reedemioees dileseeseerie pe Gems ees pene men 2 i a OTM 7 Mod dh.Sample output to test PDF Combine only ost Pee Sepa ooo Baek Phorcie Soperes 20 UGE Poe heeF ewan Pe Hieheawa Lae Sebi t.

Tanggal 12 November 1998. juncto Suratkeputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22,KEP/DIR 29 Mei 1993juncto Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi hal ini dilakukan dengan maksud/dalam rangka membantunasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya,restrukturisasi tersebut dialakukan dengan jalan penjadwalan kembali(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali