li>Stewed Pork Sliced berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar

berjumlah 8 tidak memiliki Izin Edar Chili In Oil For Tomyam berjumlah 8 tidak memiliki Izin Edar Stewed Pork Sliced berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar Souce Tiram Cap Panda berjumlah 2 tidak memiliki Izin Edar Suree Food Fish Sauce berjumlah 216 tidak memiliki Izin Edar Kendors Soda Bikarbonat B.P berjumlah 18 tidak memiliki Izin Salted Plum berjumlah 5 tidak memiliki Izin Edar Nestle Nescafe Original berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar Minyak Bijan 6 Kg berjumlah 7 tidak memiliki Izin Edar Bluekey Self

TidakStewed Pork Sliced Malaysia 3Memiliki Izin Edar ; ; Pangan Olahan TidakSouce Tiram Cap Panda Malaysia 2 ooMemiliki Izin Edar ; ; Pangan Olahan TidakSuree Food Fish Sauce Malaysia 216 ooMemiliki Izin Edar Kendors Soda Pangan Olahan TidakMalaysia 18 oo,Bikarbonat B.P Memiliki Izin Edar Pangan Olahan TidakSalted Plum 5 SeesMemiliki Izin Edar . ; Pangan Olahan TidakNestle Nescafe Original Indonesia 3 ooMemiliki Izin Edar Pangan Olahan Tidak Minyak Bijan 6 Kg Malaysia 7 oo,Memiliki Izin EdarBluekey Self

berjumlah 8 tidak memiliki Izin Edar Stewed Pork Sliced berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar Souce Tiram Cap Panda berjumlah 2 tidak memiliki Izin Edar Suree Food Fish Sauce berjumlah 216 tidak memiliki Izin EdarHalaman 23 dari 42 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Btm Kendors Soda Bikarbonat B.P berjumlah 18 tidak memiliki Izin Salted Plum berjumlah 5 tidak memiliki Izin Edar Nestle Nescafe Original berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar Minyak Bijan 6 Kg berjumlah 7 tidak memiliki Izin Edar Bluekey Self

berjumlah 8 tidak memiliki Izin Edar Stewed Pork Sliced berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar Souce Tiram Cap Panda berjumlah 2 tidak memiliki Izin Edar Suree Food Fish Sauce berjumlah 216 tidak memiliki Izin Edar Kendors Soda Bikarbonat B.P berjumlah 18 tidak memiliki IzinEdarHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Btm Salted Plum berjumlah 5 tidak memiliki Izin Edar Nestle Nescafe Original berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar Minyak Bijan 6 Kg berjumlah 7 tidak memiliki Izin Edar Bluekey Self

tidak memiliki Izin Edar Chili In Oil For Tomyam berjumlah 8 tidak memiliki Izin Edar Stewed Pork Sliced berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar Souce Tiram Cap Panda berjumlah 2 tidak memiliki Izin Edar Suree Food Fish Sauce berjumlah 216 tidak memiliki Izin Edar Kendors Soda Bikarbonat B.P berjumlah 18 tidak memiliki Izin Edar Salted Plum berjumlah 5 tidak memiliki Izin Edar Nestle Nescafe Original berjumlah 3 tidak memiliki Izin Edar Minyak Bijan 6 Kg berjumlah 7 tidak memiliki Izin Edar Bluekey Self

ketentuan : untukSKSHHKKO penggunaannya menyertai kayu olahan dari industrykayu olahan ke TPTKO ( tempat penampungan terdaftar KayuOlahan ) ke sesame TPT KO atau langsung kepada Konsumendengan syarat tidak merubah bentuk; ahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasilhutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuaikompetensinya, Nota angkutan diterbitkan secara self

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Notaangkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin dan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasaldari pemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganisPHPL PKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (satu

Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegangha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yangdtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan

Kemudian izin tersebut digunakan sebagai dasar untukmendapatkan hak akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan(SIPUHH) sehingga dapat menerbitkan dokumen angkutan SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHk) secara self assessment; Untuk mendapatkan hak akses SIPUHH dimaksud atau yang disebutUser Id maka pemilik izin harus melakukan pendaftaran online melaluiwebsite SIPUHH. Verifikasi awal dilakukan oleh BPHP, dan prosesHalaman 20 dari 47 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2020/PN Mt.

tentangpengangkutan Hasil hutan kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hakpasal 4 ayat 4, menyebutkan bahwa pengangkutan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentangPenatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara yaituharus memiliki hak akses SIPUHH untuk menerbitkan SKSHHK denganmelakukan pendaftaran online; Selanjutnya proses penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan olehpemegang hak akses SIPUHH secara self

dari Hutan alam;Bahwa Tata cara atau Prosedur Pemanfaatan hasil hutan adalah : Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanAlam (IUPHHKHA)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutanProduksi (IUPHHKHP) / Izin Pemanfaan Kayu (IPK) atau izin sah lainnya.Kemudian izin tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan hakakses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sehinggadapat menerbitkan dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil HutanKayu (SKSHHk) secara self

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota yang Berasal dari Hutan Negara yaitu harus memiliki hak akses SIPUHHuntuk menerbitkan SKSHHK dengan melakukan pendaftaran online;Selanjutnya proses penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan olehpemegang hak akses SIPUHH secara self assessment setelah mengikutiprosesproses yang ditentukan dalam SIPUHH antara lain denganpenginputan Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan pelunasan PenerimaanNegara Bukan Pajak berupa PSDH/DR.

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota Produksi (IUPHHKHP) / Izin Pemanfaan Kayu (IPK) atau izin sah lainnya.Kemudian izin tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan hakakses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sehinggadapat menerbitkan dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil HutanKayu (SKSHHkK) secara self assessment;Untuk mendapatkan hak akses SIPUHH dimaksud atau yang disebut User Idmaka pemilik izin harus melakukan pendaftaran online melalui websiteSIPUHH.

Karenakecacatan formil ini; maka SKPKB yang berdasarkan pada proseskoreksi tersebut tidak memenuhi ketentuan dari suatu KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) yang sah, sehingga SKPKB tersebutadalah batal demi hukum.Dasar hukum dan batasan dalam melakukan koreksiBahwa sebagaimana diketahui, sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang sekarang berlaku, khususnya Pasal12ayat (1) UU KUP, dalam menentukan pajak terutang Indonesiamenganut "asas self asssesment" yang memberikan kepercayaanHalaman

Dalam UU KUP disebutkan sebagaiberikut:e Didalam Penjelasan umum UU KUP, Pasal 12 ayat (1) jo ayat (2)dan Pasal 28 ayat (7) UU KUP, dinyatakan bahwa sistem pajakIndonesia rnenganut sistem self assesment atas actual income(penghasilan sebenarnya berdasar pembukuan untuk semuaWajib Pajak Badan);e Pengecualian diberikan kepada sebagian Wajib Pajak tertentu,untuk dapat mernilin bahwa pajaknya dihitung berdasarkanmetode perkiraan.bahwa batasan mengenai penghitungan pajak berdasarkanperkiraan atau asumsi

Lombok Barat Nusa TenggaraBarat dibagi menjadi:e Fasilitas Kredit Investasi pokok (fasilitas KI Pokok) terbagi atas:Kredit Bank maksimal 70%Self Financing Debitur minimal 30%e Fasilitas Kredit Investasi Interest During Xonstruction (fasiliras KI IDC)terbagi atas:Kredit bank maksimal 70%Self financing debitur minimal 30%Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 872/Pdt.G/2021/PN Dps Untuk PLTM KOKO BABAKBahwa berdasarkan keputusan Bank kepada Debitur telah disetujui untukmemberikan fasilitas kredit

Fasilitas Kredit Investasi pokok (fasilitas KI Pokok) terbagi atas: Kredit Bank maksimal 70% Self Financing Debitur minimal 30%2.

Fasilitas Kredit Investasi Interest During Construction (fasilitas KI IDC)terbagi atas: Kredit bank maksimal 70% Self financing debitur minimal 30%17.Bahwa Ibu Sanny Megiawati Ningsih selaku untuk dan atas nama pribadiatau atas nama Direktur Utama dari PT.Sumber Daya Investasi telahmelaporkan Bapak FX Soesilo Adiwinata Darmawan ke Polda Jatim denganLaporan Polisi Nomor K/1069 /V/Res.1.11/2021/Ditreskrimum.

dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkanizin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untukmenjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu sertaketersediaan data dan informasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutanmeliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yangdimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dandilaksanakan secara self

HasilHutan Kayu dari Hutan Alam yang dapat dilihat pada poin 1 dan poin 4 dalamformat dan gambar eSKSHHK Bulat dan eSKSHHK Olahan;Keterangan fitur eSKSHHK Bulat yaitu :1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2) Logo VLegal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK;3) IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.;4) IDBarcode Data eSKSHHkK;5) Alamat url eSKSHHK pada aplikasi;Untuk penerbitan eSKSHHK Bulat adalah sebagai berikut :a. eSKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

huruf a meliputi kesesuaian eSKSHHKdan kayu bulat yang diangkut dengan dengan data pada aplikasi;eSKSHHK menjadi arsip penerima kayu;Keterangan fitur eSKSHHK Olahan yaitu :1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2) Logo VLegal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK;3) IDBarcode Nomor seri eSKSHHK;4) IDBarcode Data eSKSHHK;5) Alamat url eSKSHHK pada aplikasi;Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut :a.eSKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

peraturanperundangundangan; Bahwa perorangan dapat memungut hasil hutan dibuktikan dengan keterangandari Kepala Desa; Bahwa PerMen Lingkungan hidup dan Kehutanan No.P.43/MenlhkSetjen/2015 setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutankayu wajib dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu; Bahwa cara penerbitan eSKSHHK olahan adalah:Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2020/PN Mpwa. eSKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKHHK secara self

Grandmax BM 8618 FB jenis kalunya ialah Kalu Gergajian Jenis MerantiCampuran berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan volumesebesar 2,3026 M3 (dua koma tiga nol dua enam meter kubik) dan dokumen yang harusdimiliki dan dilengkapi oleh terdakwa dalam mengangkut dan menguasaihasilhutanberupa kayu Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK padaIndustri Hasil Hutan yang memiliki perizinan yang sah (Self

Grandmax BM 8618 FB jenis kayunya ialah Kayu Gergajian Jenis MerantiCampuran berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan volumesebesar 2,3026 M3 (dua koma tiga nol dua enam meter kubik) dan dokumenyang harusdimiliki dan dilengkapi oleh terdakwa dalam mengangkut dan menguasai hasil hutanberupa kayu Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada IndustriHasil Hutan yang memlllki perizinan yang sah (Self

Gergajian MerantiCampuran tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri Hasil Hutanyang memiliki perizinan yang sah (Self assessment) .Adapun penerbit SKSHHKadalah petugas perusahaan Ipemegangizinyang memiliki kwalifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegangizin .Kemudian penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akandiangkut pada aplikasi SIPITHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil HutanKayu

tanggOktober 1990 dan Terbanding koreksi biaya promosi dengan asumsi bahwa biaya prondan biaya sumbangan tidak dapat dipisahkan dalam pembukuan Pemohon Banding;bahwa atas alasan Terbanding yang menyatakan bahwa pembukuan Pemohon Banctidak dapat memisahkan biaya promosi dengan sumbangan, Pemohon Banding menyatahal ini tidak benar, karena biaya promosi dan biaya sumbangan dapat dipisahkan secjelas dalam pembukuan Pemohon Banding;bahwa bahwa dalam laporan keuangan telah dilakukan koreksi sendiri (self

terdiselisih sebesar Rp. 1.162.040.019,00 yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;bahwa dalam persidangan telah dilakukan uji kebenaran materiil atas data ydisampaikan Pemohon Banding, namun dari hasil pengujian, Terbanding mmemerlukan kelengkapan seluruh bukti dari Pemohon Banding, namun dari kesmp:yang diberikan, Pemohon Banding tidak melengkapi bukti dimaksud;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan baPemohon Banding dapat membuktikan bahwa telah dilakukan self

ZONA PROPERTY INDONESIA dengan Nomor : 10253 ;Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 857/Pid/2021/PT MDNFotoCopy Surat Tanda Terima Laporan NomorSLTLP/2398/XII/2020/SUMUT/SPKT I atas nama Afrizal tanggal 17Desember 2020 ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2014 atas nama Afrizal;Fotocopy Self Billing tanggal 19 Maret 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt

tanggal 21 Februari 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2015 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Jun 2016 Pub Earnings tanggal 31 Juni 2016 atas nama Afrizal;Fotocopy Self Billing tanggal 19 Mei 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 September 2016 atas namaAfrizal

;Fotocopy Sep 2016 Pub Earnings tanggal 31 September 2016 atas namaAfrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2017 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Agustus 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Self Billing tanggal 19 Juni 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Agustus 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Self Billing tanggal 19 April 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Jun 2018 Pub Earnings tanggal 31 Juni 2018 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB);Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) adalah dokumen yang dipergunakanpengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yangberasal dari izin yang sah;FAKB diterbitkan oleh Penerbit FAKB secara self assesment, yaitu petugasperusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;Penggunaan FAKB:e Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atau TPKHutan ke semua tujuan, dilengkapi

FAKO) adalah dokumen angkutan yangdipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan;Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah diIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan KayuTerpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserutsatu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer,serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).FAKO diterbitkan oleh Penerbit FAKO secara self

Nota Angkutan;Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutanarang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami padaAPL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiangjermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang sertapengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuandokumen asal;Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya

kubikasiadalah 2,8368 m (dua koma delapan tiga enam delapan meter kubik).Bahwa berdasarkan Pasal 11, Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam, untuk prosedur penerbitan dokumen pangangkutan kayuyang berasal dari hutan alam adalah sebagai berikut :1) SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya,diterbitkan secara Self

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariindustri primer.2) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang jjin. Dokumen Nota Angkutan digunakanuntuk menyertal :a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;Halaman 12 dari 24, Putusan No. 23/Pid.Sus./2018/PN.Mrh.b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasipengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhanbongkar ke tujuan akhir;Pengangkutan KO dari TPTKO;d.

ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersamasamaNota Perusahaan.Bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam, yang berwenang memberikan atau mengeluarkan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan adalah untuk SKSHHK diterbitkanoleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya, diterbitkan secara Self

.- 1 (satu) buah meteran (alat ukur) warna hitam merk O-Ni Self Lock.- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam imei : 354730.05.242982.0 ;- 1 (satu) buah Simcard telkomsel nomor 6210081142233667.- 1 (satu) brankas ukuran 50 x 50 cm warna putih abu-abu merk Sentry nomor : S6535.- 2 (dua) buah linggis besi berukuran sedang dan besar.- 2 (dua) buah palu besi gagang kayu sedang dan kecil.- 2 (dua) buah Tang.- 2 (dua) buah Obeng.- 1 (satu) alat kikir besi.

Mesin : JFF1E1191007 berikut STNK dankunci kontaknya.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu) saksi WENTIMARSELA.e1 (satu) buah meteran (alat ukur) warna hitam merk ONi Self Lock.e1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam imei354730.05.242982.0 ;e1 (satu) buah Simcard telkomsel nomor 6210081142233667.e1 (satu) brankas ukuran 50 x 50 cm warna putih abuabu merk Sentrynomor : S6535.e2 (dua) buah linggis besi berukuran sedang dan besar.e2 (dua) buah palu besi gagang kayu sedang dan kecil.e2 (

mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah)sekitar pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 21.30 Wib;Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita berupa 2 (dua) buahlempengan emas, 1 (satu) buah gelang emas, Uang sebanyak 8 (delapan)lembar US $100 (seratus dollar amerika), 1 (Satu) Unit sepeda motor merkHonda Vario tahun pembuatan 2013 No.Pol B 34387 TXA No MesinJFF1E1191007 berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah meteran(alat ukur) warna hitam merk ONi Self

Mesin : JFF1E1191007 berikut STNK dan kuncikontaknya.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WENTI MARSELA.e 1 (satu) buah meteran (alat ukur) warna hitam merk ONi Self Lock.e 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam imei354730.05.242982.0 ;e 1 (satu) buah Simcard telkomsel nomor 6210081 142233667.e 1 (satu) brankas ukuran 50 x 50 cm warna putih abuabu merk Sentrynomor : S6535.2 (dua) buah linggis besi berukuran sedang dan besar.2 (dua) buah palu besi gagang kayu sedang dan kecil.2

Sangat disayangkan bahwa Terbanding kurang melakukanfungsinya untuk melakukan pembinaan dan pelayanan kepada WajibPajaknya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 12UU KUP (self assessment system) ;c.

Bahwa atas dasar uraian pada butir 17.1. dan 17.2 tersebut di atas,apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian secara tepatdan benar, maka tidak ada putusan yang lain selain Majelis Hakimmengabulkan Permohonan Banding Pemohon;18.Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan prinsipprinsip yang adadalam ketentuan perpajakan, khususnya dalam sistem self assessment,dimana kedudukan Pemohon selaku Wajib Pajak hanyalah melakukanmenghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajakyang seharusnya

Penetapan Nomor 39/Pat.P/2021/PA.PnjA negatively described aspect of the individual's private world adepreciative selfsort, a high discrepancy between self and ideal, or aperception of one's behavior as immature.

Rogers dalam buku Psychotherapy and PersonalityChange; CoOrdinated Research Studies In The ClientCentered Approach,Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini,sebagai berikut:A negatively described aspect of the individual's private world adepreciative selfsort, a high discrepancy between self and ideal, or aperception of one's behavior as immature.

PENETAPANNomor 0407/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Hasyimi Ibrahim bin Ibrahim, umur 48 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Cot AraKecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon I;2.

dengan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwadan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WB di PuskesmassCilacap Tengah di Jalan Kalimantan Kelurahan Gunung Simping Kabupaten Cilacap,Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung DUOS GT E1272Flip, warma casing puth dengan nomor MEI 1 : 356805072983358, Nomor MEI 2356806072983356, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO FI Self

Unsur mengambil barang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terjadi dipersidangan dalam kasusaqou bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WB di dalamPuskesmas Cilacap Tengah di Jalan Kalimantan Kelurahan Gunung Simping KabupatenCilacap;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk SamsungDUOS GT E1272 Flip, wama casing putih dengan nomor MEI 1 : 356805072983358, NomorMEI 2 356806072983356, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO FI Self

(hereby referred as MIE), having registeredaddress in Singapore as: 25 Leng Kee Road and PT TC Subaru (herebyreferred as PTTCS), a PMA company, having registered address inJakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda no: 24, Jaksel, are two businessentities registered with the same ownership.PELAWAN DAN PELAWAN II BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKANDOKTRIN SELF DEALING16.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutsebagai SELF DEALING.

Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telahmenyatakan bahwa Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya;1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan.2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaanmana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu.4.

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 TentangKepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 menganut konsep self assessment. Melaluikonsep tersebut maka importir menghitung, membayar, danmemberitahukan sendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keteranganmengenai barang yang diimpornya.b. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya meialuiPemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengan dokumenpelengkap seperti invoice dan bill of lading.C.

Tanpa Bill of Lading,seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barangbarang yang disebutkannya di dalam B/L dari perusahaan pelayaran.e Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan danpenyerahan barangbarang antara pihak pengangkut dan pengiriman.Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessment Terlawan Il telah memberitahukan importasi barangnya dalamdokumen kepabeanan, sebagai berikut:No. Nama Barang Nomor No. Bill Of No.

Bahwa objek sengketa berupa 11 (sebelas) mobil Merk Subaruyang disita Pembanding (dahulu Terlawan 1) adalah milik PT.TCSubaru (Terlawan Il), oleh karena pada saat melakukanimportasi,secara self assessment PT.TC Subaru (Terlawan Il)telah memberitahukan importasi barangnya dalam dokumenkepabeanan;8. Bahwa dokumen berupa Bill of lading dimana di dalamnya secarategas tertera bahwa yang menjadi consignee (penerima) adalahPT.TC.Subaru;9.

PENETAPANNomor 0841/Pdt.P/2017/MS.BirPENCE ;SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. M. Ali Abdullah bin Abdullah Husen, umur 35 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggaldi Gp. Uteun Reutoh Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen,sebagai Pemohon ;2.

sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atasPenetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, bukanlahpihak (Wajib Bayar) yang dapat mengajukan upaya administratif keberatanatas penetapan PNBP yang terutang;Bahwa prosedur keberatan yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 34/2010 sebagaimana dipahami oleh Judex Facti dan Majelis HakimTingkat Kasasi adalah untuk PNBP yang merupakan hasil perhitungansendiri/self

PENETAPANNomor 0756/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Nurdin Adam bin Adam, umur 44 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DesaBlang Gandai Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.