penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batinterhadap Penggugat, Tergugat selama berangkat kerja selalu menitipkanPenggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat kalau berangkat kerjajarang pulang untuk menengok Penggugat di rumah orang tua Penggugatdan Tergugat kalau pulang di rumah tidak pernah menjemput Penggugat kerumah orang tua Penggugat, melainkan lewat telefon menyuruh Penggugatdatang di rumah Tergugat di SP3

saksi diperiksa satu persatusebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Hakim Tunggalberpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syaratformil sebagai alat bukti.Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I, tersebut di bawahsumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya hubunganPenggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 11Januari 2018 di SP7, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di SP3

Halaman 9 dari 14 halaman,Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/ PA.MwMenimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II, tersebut di bawahSumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya hubunganPenggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 11Januari 2018 di SP7, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di SP3, selama menikah belum punya anak, awalnyakondisi rumah tangganya baik, namun sejak awal bulan Februari 2019 mulaitidak harmonis karena

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat,Tergugat selama berangkat kerja selalu menitipkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat, Tergugat kalau berangkat kerja jarang pulang untuk menengokPenggugat di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kalau pulang di rumahtidak pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, melainkanlewat telefon menyuruh Penggugat datang di rumah Tergugat di SP3, dan sejakakhir bulan

BATUNG PERDANA Pusat Buntok dengan Surat Perjanjian/KontrakNomor : 099/62/6204080/PMPDC/2002 tanggal 17 Nopember 2002, danSurat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : 050/080/CERDADB/ 2002 tanggal 07 Nopember 2002. Nilai kontrak sejumlah Rp.98.000.000, (Sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan pekerjaan :Pembangunan Jembatan dan GorongGorong Desa Patung KecamatanDusun Tengah ;8. CV.

AZHARI Pusat Buntok dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :100/62/ 6204070/PMPDC/2002 tanggal 17 Nopember 2002, dan SuratPerjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : 050/081/CERDADB/2002 tanggal 07 Nopember 2002.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) kedelapanrekanan Proyek CERD Tahun Anggaran 2002 ;e Pasal 4 tentang Kewajiban Pihak Kedua, yaitu :4.1. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian PemberianPekerjaan, pihak Kedua wajid melaksanakan,menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dengan penuhHal. 13 dari 41 hal. Put.

No. 77 PK/Pid/2007Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : 050/074/CERDADB/2002 tanggal 07 Nopember 2002. Nilai Kontrak Sejumlah Rp. 367.650.000,(tiga ratus enam puluh juta tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),dengan pekerjaan : Pembangunan Poros Pasar Pedesaan di Jihi DesaBambulung Kecamatan Pematang Karau ;. CV.

AZHARI Pusat Buntok dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 100/62/6204070/PMPDC/2002 tanggal 17 Nopember 2002, dan Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : 050/081/CERDADB/2002 tanggal 07Nopember 2002.

M E M U T U S K A N :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penghentian Penyidikan (SP3) Laporan Polisi No LP/255/K.3/I/2004/Ops/Tabes tanggal 26 Januari 2004 atas nama Pelapor Adeline Tampubolon, BA berdasarkan surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No S.TAP/233.b/V/2014/Reskrim tanggal 10 Mei 2014
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

pengawasanterhadappenggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD.e Bahwa selain tugas dan fungsi terdakwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiSimalungun Nomor: 188.451760 BPPD tanggal 17 Pebruari 2011, terdakwajuga melakukan pemantauan pelaksanaan PNPN PISEW di wilayah kerjanyasesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh saksiBAREN AMBARITA, ST dalam melaksanakan pekerjaan di 33 LembagaKemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Dolok Pardamean berdasarkanSurat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3

Bl diNasdY Besugsen WALDEMAR sep. 350 m' 40,320,000.00 12,492SID X aAU 2,RU 50K m' ,3999.53 17 miahJu 1,495,550,000.0 99,244,2111.27 30,893 ,30.80 e Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan terdakwa EDIMARULI TUASINAGA bersamasama dengan saksi BAREN AMBARITA telah mencairkandana sebanyak 4 termin/ tahap yaitu := Tahap untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 24 Pebruari 2011 dengan persyaratan yangharus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian PemberianPekerjaan (SP3

) adalah Ketua LKD mengajukan permintaankepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dengan dilampiri Dokumen SP3, SuratRekomendasi Camat, Jadwal Kerja, Berita Acara Pembayaran danKwitansi Pembayaran ;Tahap II untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 25 April 2011 dengan persyaratan yangharus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian PemberianPekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran / PenarikanDana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan

KemajuanPelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencanadan Rencana Penggunaan Dana ;Tahap Ill untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persensudah dicairkan pada tanggal 07 Juni 2011 dengan persyaratanyang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian PemberianPekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran / PenarikanDana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan KemajuanPelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencanadan Rencana Penggunaan Dana ;Tahap IV untuk pembayaran

sebesar 10% (sepuluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 12 Juli 2011 dengan persyaratan yangharusdipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3)adalah Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana, Berita Acara PrestasiPekerjaan,Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi15Pembayaran Angsuran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan LKD kePPK, Gambar Purna Laksana (As Built Drawing), Foto DokumentasiPelaksanaan Pekerjaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau station (STA)yang sama, dan

Bahwa selain Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak mempertimbangakan bukti surat tersebut di atas, jugaketerangan saksi Penggugat yang bernama Subagyo terkait faktafaktahukum penolakan terhadap pemberian Surat Peringatan III yang dilakukanoleh Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan: Terguat telah diberikanSP3, selanjutnya menyatakan: setelah diberikan SP3 tidak menerima danHalaman 5 dari 13 hal. Put.

tegas menyatakanbahwa Termohon Kasasi/Tergugat menolak pemberian Surat Peringatan IIIyang dibuktikan dengan tidak mau menerima dan menolak menandatanganiSurat Peringatan III yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat akibatkesalahan meninggalkan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat (videhalaman 13 putusan);Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (8) poin (8.10) PKB sebagaimanadisebutkan di atas, perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yangmembangkang/menolak dan sekaligus melawan atasan pada saatpemberian SP3

, Tergugat melakukan pelanggaran lagi denganmenolak/tidak mengakui pemberian Surat Peringatan Ill, sehingga Tergugatmelakukan pelanggaranpelanggaran lagi setelan SP3 pada masatenggang waktu berlaku SP3, yaitu menentang/melawan terhadap atasanpada saat diberi pengarahan dan teguran, selain itu Termohon Kasasimelakukan pelanggaranpelanggaran lain yaitu datang terlambat masuk kekantor dan meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa ijin atasan,sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh

menolak menandatangani Surat Peringatan Ill incasu Termohon Kasasi/Tergugat masih melakukan pelanggaran disiplin yaitudatang terlambat masuk ke kantor dan meninggalkan tempat kerja pada jamkerja tanpa ijin atasan (vide halaman 13 putusan);Pelanggaran disiplin yang dilakukan Termohon Kasasi (Tergugat) masaperiode berlaku Pemberian SPIII: Bahwa sebagaimana keterangan saksisaksi Penggugat yang telahdisumpah sesuai agamanya yang bernama Subagyo dan WulahadiWulele yang menyatakan: Setelah diberikan SP3

Nomor 664 K/Pdt.SusPHI/2017Wulele menyatakan: setelah mendapat SP3 Tergugat melakukanpelanggaran disiplin lain yaitu datang terlambat masuk ke kantor danmeninggalkan tempat kerja pada jam kerja, hal ini bersesuaian denganbukti yang telah diajukan dan tambahan (terlampir) bahwa sebanyak 5(lima) kali dalam periode Agustus 2015 yaitu pada tanggal 06, 07, 13, 20,24, 29 secara yuridis maupun de facto terbukti bahwa TermohonKasasi/Tergugat dalam masa pemberian Surat Peringatan Ill in casutelah melakukan

.Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan SP3, Pengadilan Negeri berwenang untukmemeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian Penyidikan,maka Pemohon dengan ini mengajukan Gugatan Praperadilan dengan alasanalasansebagai berikut :FAKTAFAKTA HU KUMi Hubungan Hukum Antara Pemohon sebagai Pelapor dan PerkumpulanStrada sebagai Terlapor.1.

tanggal dilaporkan pada tanggal 7 Januari 2012 hinggaHalaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2018/PN Jkt Pst3:munculnya SP3, Penyidikan Laporan Polisi ini telah berlangsung selama6 (enam) tahun.Bahwa sejak awal, Termohon tidak pernah serius ingin menyelesaikanperkara ini dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari:2d.2.2Bahwa sebelum Surat Ketetapan SP3, Termohon pada tahun padatanggal 12 Februari 2014 berdasarkan Surat Dari Termohon KepadaPemohon Perihal: Pemberitahuan Perkembangan

B/1405/II/2013/Res.JP, Termohon sudah pernah berencana akanmelakukan SP3 terhadap Penyidikan perkara aquo.Bukti P 9Bahwa dengan adanya rencana Termohon untuk melakukan SP3tersebut maka Pemohon telah mengajukan surat keberatanNo.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 13 dan 14halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan:bahwa berdasarkan alasanalasan dan faktafakta hukum yangdiuraikan diatas maka Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan(SP3) oleh Termohon tidak terdapat cukup bukti dan bertentangandengan Pasal 1 ayat 14, pasal 183 dan 184 KUHAP.....;bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/60/S.7/II/2018/Restro JPtanggal 5 Februari 2018 tidak sah dan harus dicabut.....

harusnya adalah akhir dari suatu tindakan Penyidik,seharusnya Penyidik menindaklanjuti dulu apa yanag dimuat dalam SPHP,kalau sudah dilakukan tapi masih terkendala, maka baru dikeluarkanSP3, kalau SP3 dikeluarkan sebelum ditindaklanjuti maka SP3 tersebutprematur;Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2018/PN Jkt Pst Bahwa Ganti rugi wanprestasi, merupakan pembayaran atas suatukewajiban, sedangkan pidana adalah perbuatan, jadi tidak ada kaitanantara pembayaraan ganti rugi wanprestasi

Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 15Januari 2017 di Kampung Kota Bangun (SP3), Kecamatan Muara Wis,Kabupaten Kutai Kartanegara pelaksanaan sebagai berikut : Yang menikahkan penghulu kampung; Yang menjadi wali nikah diwakili Aminuddin karena ayah KandungPemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara lakillakipemohon Il (adik kandung) sedang berada di Pomalaa SulawesiTenggara, namun telah mengetahui dan menyetujui pernikahanpemohon dan pemohon II tersebut; Yang menjadi

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon Il, yangdilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017 di Kampung Kota Bangun (SP3)Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara;3.

dan Pemohon II merupakan orang yangberkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon sebagai suamidan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Pemohon II mempunyai /ega/standing dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II padapokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon danPemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2017 di KampungKota Bangun (SP3

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyaperkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15Januari 2017 di Kampung Kota Bangun (SP3), Kecamatan Muara Wis,Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara, harus dinyatakan sah;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II cukup beralasan danberdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Pemohon Ilpatut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam

Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yangdilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017 di Kampung Kota Bangun (SP3)Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara;3.

Bahwa PEMOHON dalam hal ini adalah sebagai Pihak yang kedudukannyadirugikan akibat diterbitkannya SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIANPENYIDIKAN (SP3) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : B /436 / X / 2018 / RestroJakbar Perihal Pemberitahuan PenghentianPenyidikan tertanggal 05 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh POLRESMETRO JAKARTA BARAT;Bahwa dalam SP3 tersebut disebutkan alasan pertimbangan TERMOHONmenerbitkan SP3 tersebut adalah karena dugaan Tindak Pidana yangdilakukan oleh TERLAPOR Sdr.

Menyatakan SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN(SP3) sebagaimana Nomor : B/436/X/2018/RestroJakbar PerihalPemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 05 Oktober 2018batal demi hukum;3. Memerintahkan TERMOHON untuk membuka dan melanjutkan LaporanPolisi Nomor : LP/790/VII/2016/PMJ/RestroJakbar, tertanggal 25 Juli2016 ke tahap JUDIKASI;4.

Bahwa PEMOHON dalam hal ini adalah sebagai pihak yangkedudukannya dirugikan akibat diterbitkannya SURATPEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN ("SP3") sebagaimanatertuang dalam Surat Nomor : B/436/X/2018/RestroJakbar PerihalPemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 05 Oktober 2018yang diterbitkan oleh POLRES METRO JAKARTA BARAT;2.

Bahwa dalam SP3 tersebut disebutkan alasan pertimbanganTERMOHON menerbitkan SP3 tersebut adalah karena dugaan TindakPidana yang dilakukan oleh TERLAPOR Sdr SUMARWATI SIAsebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi NomorLP/790/VII/2016/PMJ/ RestroJakbar menurut pertimbangan hukumTERMOHON bukan Tindak Pidana;3. Bahwa dasar PEMOHON melaporkan Sdr. SUMARWATI SIA keTERMOHON adalah terkait tidak terpenuhinya Janji Sdr.

SUMARWATI telah menerbitkan BILYET GIROKOSONG kepada PEMOHON;Bahwa TERMOHON selanjutnya setelah melakukan gelar perkara kemudianmenerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat KetetapanPenghentian Penyidikan ("SP3") sebagaimana Nomor : B/436/X/2018/RestroJakbar Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 05 Oktober2018 serta memberitahukan perihal penghentian penyidikan tersebut kepadaPenuntut Umum, Pelapor dan Terlapor.Bahwa selanjutnya atas SP3 yang dikeluarkan oleh Termohon

TommyKarya, maka menurut Pemohon, bahwa alasan dan dasar hukumKepolisian Daerah Riau menerbitkan SP3 dengan terlapor TommyKarya, adalah prematur dan cacat hukum sehingga harus diuji melaluisidang praperadilan;Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum pendapat Pemohonadalah sebagai berikut :2.1. SP3 BERSIFAT PREMATUR;a. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/271/IX/2013/SPK/RIAUPelapor H. Jupri Zubir yang Terlapor Sdr.

SP3 CACAT HUKUM;a. Sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, maka penghentianpenyidikan, yang dituangkan dalam SP3, dilakukan dalam 3kondisi, yaitu : tidak cukup bukti, bukan merupakan tindakpidana dan ditutup demi hukum;b. Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap saksisaksi,terlapor belum melakukan pemeriksaan yang memadai sepertibelum diperiksanya pihak PT. Panghegar, belum diperiksanyapara pihak yang terikat perjanjian seperti H.

Oleh karena SP3 yang dikeluarkan oleh Termohon tersebutbersifat prematur, cacat hukum sebagaimana ditentukan dalamKUHAP maka SP3 tersebut harus dinyatakan tidak sah secarahukum;IV. TUNTUTAN (PETITUM) :Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan NegeriPekanbaru agar segera mengadakan sidang praperadilan terhadapTermohon sesuai dengan hakhak Pemohon berdasarkan Pasal 80 junctoPasal 78 juncto Pasal 77 KUHAP, selanjutnya mohon putusan sebagaiberikut :1.

Menyatakan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan(SP3) Nomor SP.TAP/48/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) NomorSP.Sidik/252.a/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014, terhadapLaporan Polisi dari Pemohon dengan Nomor LP/271/IX/SPKT/RIAU tanggal30 September 2013 atas nama terlapor TOMMY KARYA dan kawankawanadalah prematur dan tidak sah;Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/20163.

Alasan ini dapat dipakai apabilaada alasanalasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hakmenjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangkameninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa;Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) NomorSP.TAP/48/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014 dan SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.Sidik/252.a/IX/201 4/Reskrimum tanggal 15 September 2014, terhadap Laporan Polisi dariPemohon dengan Nomor LP/271/IX

berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.Apabila Karyawan masih melakukan pelanggaran sejenis atau setingkat dalammasa berlakunya sanksi Surat Peringatan yang sebelumnya diterima, makadapat diberikan kembali sanksi Surat Peringatan yang lebih berat/satu tingkatdi atasnya atau sanksi PHK jika sebelumnya sudah mendapatkan saksi SP3.Ketentuan 6 bulan masa berlakunya masingmasing Surat Peringatan (SPI,SPII dan SPlIII) yang telah ditetapkan baik itu di dalam Pasal 161 ayat (2) UUNo. 13 Tahun

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya padahalaman 2 poin 5yang menyatakan Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3) yangdiberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat sangat merugikan Penggugat,merupakan pernyataan yang tidak mendasar, karena pelaksanaan pembinaandan pemberian sanksi oleh Tergugat kepada Penggugat berupa SuratPeringatan Satu (SP1), Surat Peringatan Dua (SP2) dan Surat Peringatan Tiga(SP3) terhadap Penggugat bukan serta merta diberikan tanpa dasar dan alasanyang kuat, mengingat

Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat atas pernyataan Penggugatyang menyatakan masa berlaku Surat Peringatan (SP1,SP2 dan SP3) yangdiberikan Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telahditetapbkan oleh Pasal 161 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo.

Artinya dengan diterbitkannya Surat Peringatan Kedua (SP2) dan SuratPeringatan Ketiga (SP3) bukan berarti membatalkan Surat Peringatan yangsebelumnya diberikan, tetapi lebin kepada peningkatan sanksi yang lebih beratdari sebelumnya, sehingga masa berlaku sanksi Surat Peringatan (SP1, SP2,SP3) tetap 6 bulan yang berlaku sejak masingmasing sanksi Surat Peringatantersebut diterbitkan;Pemberian dan peningkatan sanksi dari Tergugat kepada Penggugat dalammasa berlakunya sanksi Surat Peringatan tanpa harus

Surat Peringatan Tiga (SP3) yang dianggap tidak memenuhiketentuanPasal 161 Ayat (2) UndangUndang No.13 Tahun 2003 (UUKetenagakerjaan) jo Pasal 55 Peraturan Perusahaan Periode 20152017Tergugat, bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, olehkarenanya mohon Majelis Hakim sudi untuk menolak pernyataan Penggugatdan menyatakan pemberian sanksi Surat Peringatan oleh Tergugat terhadapPenggugat Syah secara hukum;.

dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan ataumemberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ataudengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduliapakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinyasuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan carasebagai berikut :nn= Berawal Petugas Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa adaaktivitas permainan perjudian di Area Tambang Batubara SP3

penuntutan secara terpisah), pada waktu dantempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, baiksebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakandengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukanoleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :a= Berawal Petugas Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa adaaktivitas permainan perjudian di Area Tambang Batubara SP3

, baik sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum ataudipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecualijika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatanmana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :on Berawal Petugas Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa adaaktivitas permainan perjudian di Area Tambang Batubara SP3

Saksi KAMARUDDIN Ss Bin MAWARDI,Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari jajaran PolresTabalong;Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul12.00 Wita, bertempat di sebuah pondokan di area tambangbatubara SP3 Wara Desa Maburai Kecamatan Murung PudakKabupaten Tabalong, para terdakwa serta HENDRASETIAWAN dan SPHIANI (disidangkan dalam perkara lain)telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian jajaranPolres Tabalong diantaranya yaitu saksi dan saksi AGUSSETIAWAN, karena para

Terdakwa AKHMADI Als MADI Bin RUSLAN (Alm), sebagai berikut :Hal 16 dari 36 halaman, No. 49/Pid.B/2014/PN.Tjg.Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul12.00 Wita, bertempat di sebuah pondokan yang berada diarea tambang batubara SP3 Wara Desa Maburai KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong, para terdakwa sertaHENDRA SETIAWAN dan SPHIANI (disidangkan dalamperkara lain) telah ditangkap dan diamankan oleh petugaskepolisian jajaran Polres Tabalong diantaranya yaitu saksiAGUS SETIAWAN

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Termohonbelum ada dan belum pernah mengeluarkan SP3 atas perkara yang dilaporkanSdr Yohanes Richard karena faktanya proses penyidikan atas perkara aquo maslhberjalan..

, JPU dan Tersangka atau penasehat hukumnya sebagaimana dimaksudPasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, dan Termohon belum ada dan belum pernahmengeluarkan SP3 atas perkara yang dilaporkan Sdr.

belum ada dan belum pernah mengeluarkan SP3 atas perkara yangdilaporkan Sdr.Yohanes Richard karena faktanya proses penyidikan atas perkara aquo masih berjalan;5.

Sah atau tidaknya penahanan, penghentian penyidikan, ataupenghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;Menimbang, bahwa karena senyatanya Termohon belum pernahmengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan), maka dengantidak adanya SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) tersebut,Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menyatakan secara hukum paraTermohon telah menghentikan penyidikan secara sah terhadap tersangka Cut TariAminah Anasya binti

Joeransyah M dan Luna Maya Sugeng;Menimbang, bahwa karena perkara ini mempersoalkan SP3 (SuratPemberitahuan Penghentian Penyidikan) yang belum pernah ada, maka perkara inibukan merupakan objek Praperadilan, sebab SP3 (Surat PemberitahuanPenghentian Penyidikan) yang harus dipertimbangkan sah atau tidak tersebutternyata belum pernah ada, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang mengadili perkara ini, dan selanjutnya permohonan Pemohon ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang

Bahwa Penggugat merupakan pemilik Sah atas tanah yang terletak diJalan Nusa Indah SP3, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk,Kabupaten Sorong sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 570 atas namaBambang Suprapto yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Sorong;2.Bahwa Para Pihak telah menemukan kata sepakat mengenaipenempatan Tiang Saluran Udara Tenaga Menengah (SUTM) PT PLN(Persero) UP3 Sorong berjumlah 5 (lima) tiang yang terletak di tanahmilik Penggugat pada Jalan Nusa Indah SP3, Kelurahan Makbusun

Bahwa Pihak Penggugat sepakat dan bersedia tanah milik penggugatdi Jalan Nusa Indah SP3, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk,Kabupaten Sorong digunakan untuk penempatan 5 (lima) Tiang SUTMPT PLN (Persero) UP3 Sorong;6. Bahwa Pihak Penggugat tidak akan pernah mengajukan gugatan atauupaya hukum lain atas tanah yang digunakan untuk penempatan tiangSUTM PT PLN (Persero) UP3 Sorong baik di dalam maupun di luarpengadilan selama tanah tersebut masih digunakan atau dimanfaatkanoleh Tergugat 1;7.

Menyatakan Ketetapan Penghentian Penyidikan Perkara ( SP3) nomor S.Tap/121/V/2016 Polres Bandung, tertanggal 2 Mei 2016 tidak sah dan tidak berlaku.3. Memerintahkan kepada termohon untuk membuka dan melanjutkan kembali perkara laporan polisi bernomor LPB/141/II/2015/JABAR tertanggal 17 Februari 2015.4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil.

Bahwa penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3)tersebut tidak sah, karena banyak menimbulkan keraguan dan ketidakpastian serta menimbulkan kejanggalan, salah satu faktor penyebabnyaadalah Penyidik tidak menjalankan UndangUndang secara keseluruhandengan tepat dan benar atau Penyidik dan Penyidik PembantuKepolisian yang menangani dan memeriksa Laporan Polisi (LP)bernomor : LPB/ 141/l/2015/Jabar, tertanggal 17 Februari 2015 bersikaptidak Profesional ;lil.

Bahwa Laporan dan dugaan dari PEMOHON tersebut diatas, singkatnyatelah di SP3kan oleh TERMOHON yaitu dengan telah diterbitkannya SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor: S.Tap/121C/V/ 2016, yang pada intinya menyebutkan atas laporan tersebut tidakcukup bukti ;4.

Menyatakan bahwa tindakan TERMOHON yang telah menerbitkan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor : S.Tap/121C/V/2016, tanggal 2 Mei 2016 adalah Sah menurut Hukum;3.

Menyatakan tidak sah dan berlaku segala Keputusan dan/atau Penetapanyang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan denganSurat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3);4.

Menyatakan Ketetapan Penghentian Penyidikan Perkara ( SP3) nomorS.Tap/121/V/2016 Polres Bandung, tertanggal 2 Mei 2016 tidak sah dantidak berlaku.3. Memerintahkan kepada termohon untuk membuka dan melanjutkan kembaliperkara laporan polisi bernomor LPB/141/I/2015/JABAR tertanggal 17Februari 2015.4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.5.

Bengkalis perihal penyaluran dana sejumlah Rp.889.000.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke 1 (satu) dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor : 001/ PPD/ Desa Kadur/ Kec.

Bengkalis perihal penyaluran dana sejumlah Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke 2 (dua) dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor : 002/ PPD/ Desa Kadur/ Kec.

Bengkalis perihal penyaluran dana sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke 1 (satu) dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor : 004/ PPD/ Desa Kadur/ Kec.

Bengkalis perihal penyaluran dana sejumlah Rp.1.478.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke 6 (enam) dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor: 006/PPD/ Desa Kadur/ Kec.

Bengkalis perihal penyaluran atau pencairan dana sejumlah Rp.889.000.000,- dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor : 010/ PPKMP/ V/ Desa Kadur/ Kec.Rupat Utara/ 2015 tanggal 16 Mei 2015;c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur Kec. Rupat Utara Kab.

Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).

karena pada saat setelah dilaksanakan prosesverifikasi tgerhadap namanama nasabah yang berhak mendapatkanpinjaman tidak langsung dibuatkan SP3, dimana SP3 tersebut dibuatdan ditandatangani keesokan harinya;Bahwa saksi ada menandatangani SP3, dimana saksimenandatangani SP3 tersebut 1 (satu) hari setelah dilaksanakanproses verifikasi (tidak pada saat selesai dilaksanakan verifikasitersebut);Bahwa pada saat melakukan penandatanganan SP3 tersebut saksitidak ada lagi melakukan pengecekan apakah namanama

(Surat PerjanjianPemberian Pinjaman) yang saksi tandatangani selaku pemegangOtoritas tersebut tidak sesuai dengan nasabah/pemanfaat yangditetapkan pada saat Verifikasi akhir tersebut dikarenakan pada saatrapat hasil verifikasi tersebut SP3 tidak langsung dibuat, namunkeesokan harinya baru dibuat dan ditandatangani oleh pihakpihkayang berkompeten;Bahwa pada saat saksi menandatangani SP3 tersebut saksi tidak adamelakukan pengecekan kepmbali terhadap SP3 tersebut, apakahnamanama yang terdaftra didlam

pengelolaUEDSP ALBAROKAH, saksi hanya menandatangani SP3 saja;Bahwaatas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.12.

Surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3).

karena Termohon tidak melaksanakan prosedurprosedur sesuaidengan perundangundangan yang berlaku, maka tindakan Termohonmenunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, hal mana Termohon sebagai aparatKepolisian Negara Republik Indonesia in casu mengacu dalam kualitas sebagaipenyidik seharusnya tidak membiarkan halhal yang tidak Sesuai prosedur iniberlaku dan patut memberikan contoh yang baik sesuai ketentuan yang berlakusebagaimana untuk tidak mengeluarkan atau menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan(SP3

Bahwa ljazah palsu sangat mencederai dunia pendidikan di Indonesiakhususnya daerah Papua, mengingat atas perjuangan anakanak Papua yangberkorban untuk mendapatkan pendidikan (pengakuan oleh ljazah) yang layakdi dunia pendidikan, tapi akhirnya orangorang yang tak bertanggung jawabbisa saja datang ke Papua untuk mengambil Ijazah palsu begitu saja, karenadilindungi oleh pijakan hukum yang tercantum pada Surat PenghentianPenyidikan (SP3) dari Polres Mimika atas kasus ini (Yurisprudensi) ;.

Bahwa dalam perkembangannya praperadilan telan menjadi fungsi kontrolPengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap Penyelidikan khususnyadalam hal ini yang berkaitan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3), sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol olehpengadilan dengan menyatakan bahwa dikeluarkannya Surat Perintah12Penghentian Penyidikan (SP3) adalah Tidak sah secara hukum karenamelanggar Ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;Berdasarkan halhal

Menyatakan Tindakan Termohon terhadap dikeluarkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) terkait laporan Pemohon tidak sah secarahukum karena melanggar ketentuan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPIAANA j 22 on nn nn nnn nnn nn nnn nn nen nn nn enna cence nen enna nen ene nnn ene nnnnneee canes3. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabut Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut ;4.

Menyatakan Tindakan Termohon terhadap dikeluarkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) terkait laporan pemohon tidak sah secarahukum karena melanggar ketentuan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPIdN) 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk segera mencabut Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) dalam Perkara tersebut;4.

53.748.800Uraian lainnya (Jika Ada):> Bahwa setelah berbagai upaya dari pihak PENGGUGAT sebagaitindakan penyelamatan kredit secara kekeluargaan dan upayapenawaran untuk menjual objek jaminan dibawah tangan denganHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Kpnkesepakatan kedua belah pihak kurang ditanggapi secara baik, makapihak PENGGUGAT memberikan SP 1 No: S084/ULMTMPG/SP1/XI/2016 tanggal 18 November2016 ; SP II No: S071/ULMTMPG/SP2/XII/2016 tanggal 15 Desember2016 ; SP Ill No : S001/ULMTMPG/SP3

Copy dari Asli Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro (APPM) dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT, tanggal 09 Juni 2015.Bahwa Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro (APPM ) dari TERGUGATmenunjukan TERGUGAT memiliki inisiasi awal untuk meminjam/mengajukan permohonan kredit kepada PENGGUGAT, dan hal inimembuktikan bahwa TERGUGAT memerlukan sejumlah uang untukkeperluan usahanya ;Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN KpnCopy dari Asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor :028/ULMTMPG/SP3

melayangkan Surat Peringatan Il Nomor : S071/ULMTMPG/SP2/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, disini terbuktiPENGGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan ke2 (Kedua)kalinya kepada TERGUGAT secara lazim dan patut untuk memenuhikewajibanya sesuai yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakatidan ditandatangani oleh PARA PIHAK ;Copy dari Copy Surat Peringatan III beserta Copy dari Asli Tanda TerimaSurat Peringatan III ;Bahwa PENGGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan III Nomor : S001/ULMTMPG/SP3

Copy dari Asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor :028/ULMTMPG/SP3/V1/15 tertanggal 19 Juni 2015 ;3. Copy dari Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor : 028/ULMTMPG/ PKSUP/VI/15, tanggal 19 Juni 2015 ;4. Copy dari Asli Tanda Terima Pencairan Pembiayaan No. Nota : 028/ULMTMPG/TTP/VI/15 tertanggal 19 Juni 2015 ;5. Copy dari Asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)Nomor 201 tanggal 19 Juni 2015 ;6.

. 32.101.702TOTAL : Rp. 53.748.800> Bahwa setelah berbagai upaya dari pihak PENGGUGAT sebagai tindakanpenyelamatan kredit secara kekeluargaan dan upaya penawaran untukmenjual objek jaminan dibawah tangan dengan kesepakatan kedua belahpihak kurang ditanggapi secara baik, maka pihak PENGGUGATmemberikan :SP No : S084/ULMTMPG/SP1/XI/2016 tanggal 18 November2016Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Padt.G.S/2021/PN KpnSP Il No : S071/ULMTMPG/SP2/XII/2016 tanggal 15 Desember2016 SP III No : S001/ULMTMPG/SP3

Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya; Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor 3/1725.b/IV/2017/Reskrim tanggal 10 April 2017 sah menurut hukum; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5,000.00 (lima ribu rupiah);

Termohonll Prapid membuatsurat palsu ini telah dilaporkan Pemohon Prapid ke TermohonlPrapid, sesuai dengan tanda terima laporan No.STPL/1706/SU/ResLBH tanggal 7 Oktober 2016 ( Bukti P.6);9.10.11.Bahwa, Termohonl Prapid melalui suratnya tanggal 10 April 2017No.542/IV/Reskrim kepada Pemohon Prapid menyampaikanperkembangan hasil penyidikan yang pada intinya poin angka No.2menyebutkan pada hari senin tanggal 10 April 2017 gelar perkaramenyimpulkan agar penyidikan perkara tersebut dihentikanpenyidikannya (Sp3

Prapid telah dijadikan tersangka sehingga adanyakeputusan penetapan Termohonll Prapid dihentikan penyidikannyadan lainlain;Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, makamohon Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan menentukan suatuwakiu dan tempat memanggil kedua belah pihak yang berperkara untukdidengar keterangannya dalam persidangan, selanjutnya menjatuhkanputusan sebagai berikut:1.ZsMengabulkan permohonan Pemohon Prapid untuk seluruhnya;Menyatakan penetapan penghentian penyidikan (SP3

Bahwa dari hasil gelar perkara, para peserta gelar menyimpulkanbahwa Laporan dari SAMSINAR SIREGAR (in casu Pemohon) bukanmerupakan peristiwa tindak pidana dan untuk memenuhi rasakeadilan serta kepastian hukum agar perkara dihentikanpenyidikannya (SP3);Bahwa, untuk menindaklanjuti hasil gelar perkara pada Senintanggal 10 April 2017, maka Termohon menerbitkan SURATKETETAPAN Nomor : S.

MARTAON BARUMUN SIREGAR tidakada unsure kesengajaan dalam penulisan visum et repertum danterhadap perkara yang dipersangkakan terhadap terlapor tersebut bukanmerupakan tindak pidana dan perkaranya dapat dihentikan (SP3) (videBukti Tl21);Menimbang, bahwa berdasarkan hasil gelar perkara, Termohonmengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP3/1725.b/IV/2017/Reskrim tanggal 10 April 2017(vide Bukti TI23)dengan alasan penghentian penyidikan bahwa perkara a quo bukanperistiwa tindak

Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya; Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkanKepolisian Resor Labuhanbatu Nomor 3/1725.b/IV/2017/Reskrimtanggal 10 April 2017 sah menurut hukum; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5,000.00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 olehTEUKU ALMADYAN, S.H.

Bahwa sebelum Akad Pembiayaan AlI MurabahahNo. 06 tersebut terealisasi terlebih dahuluHal. 4 dari 17 hal.Put.No.2337 K/PDT/2009pihak Tergugat telah mengeluarkan surat No.01/034/SP3/01.05, tanggal 12 Januari 2005,perihal surat Pemberitahuan PersetujuanPembiayaan an. Kusyadi (UD. Sumber Sari)yang mana pada romawi Il tentang biavabiava yang salah satunya disepakati adalahbiaya asuransi jiwa ;Surat No. 01/034/SP3/01.05, tanggal 12 Januari 2005 iniditanda tangani oleh Kepala Cabang PT.

Tanah berikut bangunan, SHM No. 333/DesaPemecutan Kaja seluas 862 M atas nama NyonyaLinda Asih ;11.Bahwa dengan diterbitkannya surat No.01/034/SP3/01.05 tanggal 12 Januari 2005perihal Surat Pemberitahuan PersetujuanPembiayaan an.

Bahwa sesual dengan surat No.01/034/SP3/01.05 tanggal 12 Januari 2005perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan danAKAD Pembiayaan an.Kusyadi (UD Sumber Sari)tentang biaya biaya yang salah satunyadisepakati adalah biaya asuransi jiwa,yaitu. masih dalam proses, namun faktanyasetelah almarhum Kusyadi meninggal dunia,Penggugat baru tahu kalau asuransi' jiwaatas nama Kusyadi hanya dibayarkan selama 1(satu) tahun oleh pihak Tergugat ;Karena asuransi jiwa atas diri almarhum Kusyadi hanyaHal. 8 dari 17 hal.Put.No

Bahwa sesual dengan surat No.01/034/SP3/01.05 tanggal 12 Januari 2005perihal Surat Pemberitahuan PersetujuanPembiayaan an.Kusyadi (UD Sumber Sari) danAkad Pembiayaan Al Murabahah No. 06tertanggal 19 Januari 2005, asuransi jiwaharus dibayarkan namun faktanya = asuransijiwa tidak dibayarkan secara penuh olehpihak Tergugat ;4.

Perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan antara TERLAWAN Illdengan TERLAWAN I telah dituangkan ke dalam akadakadsebagai berikut:Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.Bth/2020/PN Bir(i) Surat No.12/0523/316/SP3, tanggal 5 Agustus 2010,perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan AnAnwar (selanjutnya disebut sebagai SP3 PembiayaanTahun 2010); juncto(ii) Akad Pembiayaan Hawalah Wal Murabahah No.35, tanggal6 Agustus 2010 yang dibuat dan dihadapan Tri Yuliza, S.H.

Bahwa pada saat PELAWAN masih menjadi istri dari TERLAWANIll, PELAWAN telah menandatangani SP3 Pembiayaan Tahun2010 yang artinya PELAWAN telah setuju dan memberikanpersetujuan kepada TERLAWAN Ill untuk menjaminkan assetmilik PELAWAN yaittu SHM Nomor 71 kepada TERLAWAN I.Dengan demikian, PELAWAN terikat dalam perjanjianperjanjianyang disepakati bersama antara TERLAWAN Ill denganTERLAWAN yaitu SP3 Pembiayaan Tahun 2010 juncto AkadHawalah Wal Murabahah Nomor 35 juncio Akad PembiayaanMurabahah Nomor

Bahwa pada saat TERLAWAN I menyetujui pemberian fasilitaspembiayaan kepada nasabah Anwar (in casu TERLAWAN Ill)Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.Bth/2020/PN Birsebagaimana yang tercantum dalam SP3 Pembiayaan Tahun2010, PELAWAN yang pada saat itu masih menjadi istri dariTERLAWAN Ill telah menandatangani SP3 PembiayaanTahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti denganpenandatanganan akad pembiayaan sebagaimana yangtercantum dalam Akad Hawalah Wal Murabahah No.35 junctoAkad Murabahah

Nomor 36.Bahwa dengan ditandatangani SP3 Pembiayaan Tahun 2010juncto Akad Hawalah Wal Murabahah No.35 juncto AkadMurabahah Nomor 36 maka PELAWAN telah setuju ataspembiayaan yang akan diterima oleh TERLAWAN Ill dariTERLAWAN termasuk mengenai jaminan SHM Nomor 71yang dijaminkan oleh TERLAWAN Ill atas persetujuanPELAWAN kepada TERLAWAN sebagai bentuk komitmenTERLAWAN III untuk menyelesaikan pembayaran kewajibannya.Bahwa PELAWAN menandatangani SP3 Pembiayaan Tahun2010 juncio Akad Hawalah Wal Murabahah

Surat No.12/0523/316/SP3, tanggal 5 Agustus 2010, perihal: SuratPenegasan Persetujuan Pembiayaan An Anwar (selanjutnya disebutsebagai SP3 Pembiayaan Tahun 2010); juncio ;b. Akad Pembiayaan Hawalah Wal Murabahah No.35, tanggal 6 Agustus2010 yang dibuat dan dihadapan Tri Yuliza, S.H., Notaris di Bireuen(selanjutnya disebut sebagai Akad Hawalah Wal Murabahah Nomor35); junctoc.