pemegang saham terbagi dua, ada yang langsung dan tidaklangsung, sedangkan penerima dividen tak langsung tersebut adalahpemegang saham tidak langsung dengan kepemilikan 100% pada WilmarInternational Limited, British Virgin Island (pemegang saham langsungPemohon Banding);bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PemohonBanding kepada Wilmar International Limited merupakan pembayaran atas pemanfaatan JasaTechnical Assistance/Management sesuai dengan nilai kontrak/perjanjian Technical

disepakati bersama;bahwa Pemohon Banding menyatakan dapat membuktikan adanya biayabiaya tersebut denganmenunjukan dokumen pendukung berupa kontrak perjanjian antara kedua belah pihak, Invoiceyang diterbitkan oelh Wilmar International Limited,dan bukti pembayarannya;bahwa Pemohon Banding menyatakan secara faktual tidak ada pembayaran dividen yangdilakukan Pemohon Banding kepada Pemegang Saham, karena Wilmar International Limitedbukanlah merupakan pemegang saham dari Wajib Pajak, sehingga koreksi Technical

bahwa Management Fee diberikan kepada Wilmar International Limited (Singapore);bahwa 86% transaksi penjualan dilakukan kepada pihak yang memilki hubungan istimewa yaituWilmar Trading Pte Ltd Singapura (100% saham dimiliki oleh Wilmar International Limited),dengan demikian jasa manajemen oleh Wilmar International Limited kepada Pemohon Bandingtidak diperlukan;bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti valid yang menunjukan eksistensi daripemberian jasa manajemen sebagaimana dimaksud dalam Technical

Pajak Nomor :PRINO65/ PJ.0401/2009 Tanggal 5 November 2009, bersamaan dengan ituterdapat Surat Tugas Nomor ST223/PJ.04/2011 Tanggal 7 Juni 2011;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor S342/PJ.04.00/2011 Tanggal 10Agustus 2011, diketahui ada beberapa koreksi pajak yaitu; PPN Jasa LuarNegeri Rp. 6.525.706.895, STP PPN Rp. 329.184.410, PPh Pasal 26 Rp.6.525.706.895, dan PPh Pasal 21 Rp. 101.242.076;Bahwa terkait dengan pemeriksaan atas PPN JLN dan PPh Pasal 26, koreksibiaya atas Akun Overhead HO dan Technical

PPN yang masih harus di bayar sebesar Rp. 86.210.789.00;bahwa dengan hasil keputusan keberatan tersebut, Pemohon Bandingmelakukan upaya hukum melalui surat permohonan ini, untuk melakukanbanding ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga Yudikatif untuk menjalankanfungsi kehakiman;Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 92 /B/PK/PJK/2016Pokok PermasalahanBahwa dari permasalahan dalam posita tersebut diatas, maka jelas yangmenjadi pokok sengketa adalah bahwa : Perlakuan Perpajakan atas Biaya Overhead dan Technical

Perlakuan Perpajakan atas Biaya Overhead dan Technical ServiceBahwa Pemohon Banding pada dasarnya setuju untuk melaksanakan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku,namun demikian tidak serta merta Pemohon Banding menyetujui hasilpemeriksaan dan penelitian keberatan yang dilakukan oleh Terbanding. Melihatpada surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwaTerbanding melakukan koreksi tidak berdasarkan bukti yang Pemohon Bandingberikan.

S604/MK.017/1998 Tanggal 24 November 1998, menerangkan bahwa TerhadapBiaya Overhead, Technical Services dan biayabiaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharingditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh DirektoratJenderal Lembaga Keuangan;Bahwa terhadap biayabiaya yang menjadi sengketa, Perlakuan perpajakanyang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah benar, yaitu tidak melakukanHalaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 92 /B/PK/PJK/2016pemungutan

Pengadilan Pajakatas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quohalaman 63 sampai dengan halaman 64, yang antara lain berbunyisebagai berikut:Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasanpara pihak dalam persidangan, penjelasan tertulis, dokumen danbuktibukti yang diserahkan dalam persidangan serta Hasil UjiKebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut:Bahwa biaya overhead kantor pusat yang dialokasikan kepadaPemohon Banding merupakan biayabiaya General Administration,Technical

Putusan Nomor 1156/B/PK/PJK/2017. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) menyatakan technical advisories yang diberikanoleh pihak GCSP kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah terkait dengan formulapakan temak sehingga dimungkinkan dapat dilakukanmelalui korespondensi email;. bahwa berdasar penjelasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), maka diketahui bahwa di dalamtahun 2008, tidak semua jenis jasa sebagaimana tercantumdalam Perjanjian

Antara dengandengan melakukan peminjaman data/dokumen berupaberupa data Audit Report; G/L terkait; Perjanjian TechnicalServices; Technical Agreement, SSP dan Invoice atas jasayang diberikan; Bukti dan Analisa bahwa jasa tersebutsangat dibutuhkan oleh Perusahaan; Bukti jasa telahdiberikan misalnya Risalah Kehadiran, Notularapat,Passport dan dokumen lain yang mendukung alas ankeberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding).

Putusan Nomor 1156/B/PK/PJK/2017Hakim yang tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Biaya Usahaberupa Service and Royalty Fees senilai Rp12.047.516.242,;. bahwa di dalam Technical Assistance Agreement,disebutkan antara lain:Butir 4 angka (1)Gold Coin Singapore (GCSP), selama perjanjian ini akan:(i) Memberikan kepada Pemohon Banding layanan formulasilengkap melalui teleks, faks dan/atau telpon (diikutidengan penegasan tertulis melalui surat).

Oleh karenanya bukti email tersebut tidak dapatdijadikan bukti pelaksanaan pemberian technical assistanceoleh Gold Coin Singapore Pte.Ltd;bahwa selain halhal di atas, sesuai dengan TechnicalServices Agreement, Novation Agreement, danSupplemental Agreement to The Technical ServicesAgreement, diketahui bahwa Gold Coin Singapore/GCSPsepakat memberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) (PT GCSI) pengetahuan praktisterkait dengan hewan, nutrisi, formulasi pakan, kendali mutudan

Putusan Nomor 1156/B/PK/PJK/2017(semula Pemohon Banding), yaitu industry pakan ternak.Oleh karena itu maka kegiatan technical assistance, yangmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dilakukan oleh mereka, bukan merupakan kegiatanutama perusahaan.

Sehingga hal tersebut telah memenuhikriteria sebagai penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan PPhsebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d UU PPh;Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK017/1998 tanggal 24 Nopember 1998 perihal Masalah PajakAtas Technical Services dan Biaya Overhead Kontrak ProductionSharing, Penelaah berpendapat sbb:71.

Berdasarkan isi surat tersebut ditegaskan bahwa terhadapoverhead, technical services dan biaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak productionsharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintahyang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal LembagaKeuangan;2.

Bahwa butir ke1 Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 menyatakan bahwa terhadapoverhead, technical services dan biaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor productionsharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan isi surat tersebut ditegaskan bahwaterhadap overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontrak production sharing dikenakan pajaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku. Pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintah yangHalaman 33 dari 46 halaman.

Pajak Terutang (PPh Pasal 26 dan PPN) atastransaksi Technical services dan Biaya Overhead dari KantorPusat KKKS Migas diambil kesimpulan untuk diusulkan agarS604 tersebut dicabut dan akan ditindaklanjuti denganmekanisme perpajakan atas transaksi ini.Berdasarkan ketentuan, fakta serta datadata diatas,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menyatakan pendapatnya sebagai berikut:a.

denganTerbanding dalam obyek PPh Pasal 26 atas Pos Overhead from Abroad yangbelum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 56.701.136.000;ALASAN BANDINGObyek PPh Pasal 26 atas Pos Overhead from Abroad yang belum dilaporkanoleh Pemohon Banding sebesar Rp 56.701.136.000Menurut TerbandingBahwa koreksi obyek pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 56.701.136.000 diataskarena berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama Pertaminanomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 perihal Masalah PajakAtas Technical

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharingdikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.2.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa padadasarnya alasan koreksi adalah adanya transaksi dengan pihakluar negeri yaitu terkait jasa / biaya overhead, namun TermohonPeninjauan Kembali tidak mengenakan Pajak Penghasilan Pasal26 atas transaksi tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan, bahwaMajelis telah sependapat bahwa atas Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) terutang PPh Pasal 26sehubungan dengan overhead, technical services dan biayayang timbul dari Kantor

Terhadap overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhikewajiban kontrak production sharing dikenakan pajaksesuai denganketentuan perundangundangan yangberlaku.2.

Putusan Nomor 1705/B/PK/PJK/2017a) Terhadap overhead, technical services dan biayayang timbul dari kantor pusat dalam rangkamemenuhi kewajiban kontrak production sharingdikenakan pajak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku.b) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atasditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh Direktorat Jenderal LembagaKeuangan.Bahwa hal tersebut masih memerlukan pengaturan lebihlanjut mengenai mekanisme pelaksanaan danpertanggungjawaban

sampai dengan Maret 2009;bahwa berdasarkan pembahasan sengketa atas biaya royalti pada Pajak Penghasilan BadanTahun Buku 2008 sebesar USD 2,855,667.00 Majelis berpendapat:bahwa Pemohon Banding hanya dapat membuktikan kepemilikan dua dari empat tipe harta tidak berwujud dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan nilai dari masingmasing hartatidak berwujud sehingga untuk meyakini eksistensi dari harta tidak berwujud Majelis masihmemerlukan bukti yang menunjukkan kepemilikan harta tidak berwujud technical

know howdan technical support dan bukti yang menunjukkan keberadaan harta tidak berwujud sertanilainya dalam Laporan Keuangan Sharp Corporation Jepang;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan peristiwa pengalihan hak penggunaan harta tidakberwujud namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan manfaat ekonomis yang diterimaPemohon Banding;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan transaksi antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa mempunyai nilai persentase yang wajar dibandingkan dengan transaksiyang

Putusan Nomor 1276/B/PK/Pjk/2019telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa koreksi atas BOC Technical Aid Fee subsidiary sebesar Rp8.963.672.276 seharusnya dibatalkan;Bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan Pajak Penghasilan LebihBayar yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2012 adalah sebagaiberikut: UraianJumlah (Rp) Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanPengurang Penghasilan BrutoBiaya UsahaPenghasilan Neto

Koreksi atas BOC Technical Aid Fee sebesar Rp8.963.672.276,00;yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo

berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu substansial yang berkaitan biayaBOC Technical Aid FeeSubsidiary atas pemanfaatan /ntellectualProperty (IP) dengan hubungan istimewa atas transaksi yang lazim dankewajaran nilai dengan Rentang Harga Wajar atau laba wajarberdasarkan kriteria arms lenght principle yang didukung

PUTRA UTAMASINAGA berhasil mengambil 1 (Satu) unit HP merk Vivo type Y81 dari dalamkantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Gilberth RioAndika Panjaitan dan Christian Tambunan berhasil mengambil 1 (Satu) buahdompet yang berisi KTP, kartu bank danamon, kartu BPJS Kesehatan, Kartutrans Jakarta, ID card PT Celindo Technical Gemilang Indonesia dan uangtunai sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kantongcelana bagian belakang yang dikenakan Gilberth Rio Andika Panjaitan

PUTRA UTAMASINAGA berhasil mengambil 1 (Satu) unit HP merk Vivo type Y81 dari dalamkantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Gilberth RioAndika Panjaitan dan Christian Tambunan berhasil mengambil 1 (Satu) buahdompet yang berisi KTP, kartu bank danamon, kartu BPJS Kesehatan, kartutrans Jakarta, ID card PT Celindo Technical Gemilang Indonesia dan uangtunai sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kantongcelana bagian belakang yang dikenakan Gilberth Rio Andika Panjaitan

PUTRAUTAMA SINAGA berhasil mengambil 1 (Satu) unit HP merk Vivo type Y81dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakansaksi dan Christian Tambunan berhasil mengambil 1 (Satu) buah dompetyang berisi KTP, kartu bank danamon, kartu BPJS Kesehatan, kartutrans Jakarta, ID card PT Celindo Technical Gemilang Indonesia danuang tunai sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalamkantong celana bagian belakang yang dikenakan saksi korban.

PUTRA UTAMASINAGA berhasil mengambil 1 (Satu) unit HP merk Vivo type Y81 daridalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakansaksi dan Christian Tambunan berhasil mengambil 1 (Satu) buah dompetyang berisi KTP, kartu bank danamon, kartu BPJS Kesehatan, kartutrans Jakarta, ID card PT Celindo Technical Gemilang Indonesia danuang tunai sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalamkantong celana bagian belakang yang dikenakan saksi korban.

Sambil memiting leher Gilberth Rio Andika Panjaitan, terdakwa I.Hal 10 Putusan No.613/Pid.B/2019/PN.Jkt.TimPUTRA UTAMA SINAGA berhasil mengambil 1 (Satu) unit HP merk Vivo typeY81 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakanGilberth Rio Andika Panjaitan dan Christian Tambunan berhasil mengambil 1(satu) buan dompet yang berisi KTP, kartu bank danamon, kartu BPJSKesehatan, kartu trans Jakarta, ID card PT Celindo Technical GemilangIndonesia dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,

Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement (comprehensive items) coverperiod 1 July 2003 31 Desember 2008 untuk produk selain Polyester dan Varnish Persentase untuk produk yang pertama kali dijual/dipakai sendiri1 0,3% sebelum 31 Desember 19922 1.5% 1 Januari 1993 31 Desember 19973 2.0% 1 Januari 1998 31 Desember 2008B.

Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement (UPE License) Memorandumcover period 31 March 2007 31 March 2012 untuk produk Polyester Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 520 B/PK/PJK/2015 Persentase untuk produk yang pertama kali dijual/dipakai sendiri 1 1.2% 1 Januari 1998 31 March 2003 2 1.7% 1 April 2003 31 March 2007 C.

Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement (comprehensiveitems) cover period 1 July 2003 31 Desember 2008 untuk produkselain Polyester dan Varnish Persentase untuk produk yang pertama kali dijual/dipakai sendiri Lampiran5, hal. 8 Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 520 B/PK/PJK/2015 1. 0,3% sebelum 31 Desember 1992 2. 1.5% 1 Januari 1993 31 Desember 19973. 2.0% 1 Januari 1998 31 Desember 2008B.

Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement (UPE License)Memorandum cover period 31March 2007 31 March 2012 untuk rampiranproduk Polyester 6, hal. 8Persentase untuk produk yang pertama kali dijual/dipakai sendiri danLampiran1. 1.2% 1 Januari 1998 31 March 2003 7, hal. 22. 1.7% 1 April 2003 31 March 2007C.

Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement Amendment(Eight) Lampirancover period 1 September 2004 31 Agustus 2014 untuk produk Varnish 8, hal. 31. 3% 10 tahun sejak produk pertama kali dijual/dipakai dan 6sendiri Salinan perjanjian kami sampaikan pada lampiran 5 sampai denganlampiran 8.5.

atas suatuproduk tertentu dengan ketebalan dari 0,013 mm sampai dengan 3,2 mm, yangmana di dalam produk tertentu ini perusahaan memiliki teknologi khususataupun hak paten secara khusus, sehingga dengan demikian pendapat yangdikemukakan bahwa Terbanding meragukan keberadaan dan kenyataan daritransaksi ini tidaklah beralasan;Bahwa dalam perkiraan Royalti tersebut hanyalah merupakan pembayaran atasteknologi Knowhow dan patent sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan,sedangkan atas pembayaran jasa Technical

Fee dicatat Pemohon Bandingpada perkiraan yang lain, maka menurut Pemohon Banding dasar koreksi yangdipertahankan oleh pihak Terbanding dengan menghubungkan denganTechnical Fee tidaklah berhubungan (dimana Royalty dan Technical Feemerupakan dua hal yang berbeda walaupun diatur dalam satu perjanjian).

;Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa penyediaan hotel kepada pihakpenyedia jasa Technical Fee (yang merupakan karyawan dari pihak SumitomoElectric Wintec, Inc.) bukanlah merupakan natura, karena yang bersangkutanbukanlah karyawan dari pihak perusahaan.

Hal ini juga jelas disebutkan padaperjanjian (Technical assistance Agreement) dimana akomodasi berupa hotelmerupakan beban dari pihak yang menggunakan jasa, sehingga hal ini harusdipandang sebagai satu kesatuan biaya Technical Fee yang bersifatreimbursement dan berhubungan langsung dengan kegiatan operasiperusahaan;Bahwa dengan demikian seharusnya pihak Terbanding tidak mempertahankankoreksi tersebut, sehingga tidak ada koreksi yang perlu dilakukan sehubunganbiaya sewa hotel ini;Halaman 8 dari 56

assistance tersebutdengan alasan: Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmemberikan data bahwa Sumitomo Electric Wintec, Inc., Japanadalah pemilik hak paten sedangkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran kepadaSumitomo Electric Wintec, Inc., Japan atas Technical Fee yang olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dibebankan dalam Biaya Royalty; Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidakmemberikan TP Documentation

Alasan Banding Banding Atas Dasar Pengenaan Pajak Koreksi Yang Dipertahankan sebesarRp.2.854.831.995,00Alasan TerbandingBahwa Terbanding telah mempertahankan DPP koreksi sebesarRp.2.864.831.995,00 terhadap transaksi yang berhubungan dengan alokasibiaya kantor pusat (Parent Company Overhead / PCO);Bahwa menurut pendapat Terbanding, biaya tersebut di atas merupakanbiaya yang merupakan objek PPh Pasal 26;Bahwa Terbanding juga mengemukakan pembayaran / pembebanan biayaatas jasa dalam biaya overhead, technical

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dariKantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak productionsharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2.Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung olehPemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat JenderalLembaga Keuangan."

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dariKantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak productionsharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung olehPemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat JenderalLembaga Keuangan."

Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.2.864.831.995,000merupakan biaya Overhead From Abroad yang merupakan biayaOverhead yang dibebankan oleh kantor pusat kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mencakupbiaya Science and Technical Services serta biaya administrasi;7.3.

Surat bantahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) Nomor GBCOJFVENL00444 tanggal 25 Januari 2012menyatakan Dengan demikian seharusya Terbanding tidakmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan menunjukannya kepadaPemohon Banding karena sudah jelas bahwa apabila ada pajak yangtimbul sehubungan dengan biaya overhead, biaya technical servicesdan biaya timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing merupakan tanggung jawab Pemerintahyang pelaksanaanya

Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/2015Alasan Pengajuan Banding;bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:royalti;bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa koreksi yang dilakukan olehTerbanding atas royalti sebesar USD408,581.00 adalah merupakan biaya royaltisebesar USD380,364.00 dan biaya Technical fee sebesar USD28,217.00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan olehTerbanding atas royalti sebesar USD408,581.00, karena berdasarkan Pasal 6ayat (1) huruf

Japan;bahwa sehubungan dengan pembayaran royalti dan technical fee, dalam hal iniPemohon Banding memperoleh dan menggunakan teknologi dari Nippon PistonRing Co., Ltd. Japan dan Teikoku Piston Ring Co., Ltd.

Japan dalam prosesproduksi Pemohon Banding, halhal tersebut tertulis dengan jelas dalamperjanjian royalti dan technical fee;bahwa Pemohon Banding sudah berusaha menyakinkan Terbanding denganmemberikan Audit Report dari KAP EY, perjanjian royalti dan technical fee, danperincian perhitungan royalti, sedangkan perhitungan technical fee bukanHalaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/2015berdasarkan persentase tetapi atas biaya yang ditagih oleh Nippon Piston RingCo., Ltd.

Japan, untuk lebihmeyakinkan Terbanding, Pemohon Banding lampirkan invoice dan voucherpembayaran sehubungan dengan royalti dan technical fee;bahwa menurut Pemohon Banding ada beberapa data yang diminta olehTerbanding (sesuai dengan alasan dalam Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan) yang dapat meyakinkan Terbanding atas royalti tersebut,sangatlah sulit untuk Pemohon Banding peroleh dalam jangka waktu yangsangat singkat, mengingat datadata tersebut (Laporan Audit dan Laporan PajakNippon Piston Ring

Bahwa berdasarkan dokumen technical assistanceagreement diketahui bahwa pembebanan biaya RoyaltyHalaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/201514.3.berdasarkan prosentase dari net sales, yaitu sebesar 1%dari net sales;14.2.2. Bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD TransferPricing Guideline dinyatakan bahwa: "Patents are basicallyconcerned with the production of goods.

56,785,400 16,224,400 7,339,605 80,349,40525 SUPARMANTO 100716 Refinery 18.51 7,696,600 53,876,200 15,393,200 6,230,585 75,499,98526 DWI SAYOGO 100719 Technical Service 17.97 7,428,800 44,572,800 14,857,600 9,905,056 69,335,45627 NANANG FAUZI 100726 Technical Service 16.91 7,432,250 44,593,500 14,864,500 6,193,548 65,651,54828 AKHMAD ZAQI MUBAROQ 100727 Technical Service 16.91 7,268,950 43,613,700 14,537,900 6,749,730 64,901,33029 BASIRUL ACHMAD 100728 Technical Service 16.91 7,490,900 44,945,400

Technical Service 18.81 7,626,600 53,386,200 15,253,200 3,450,125 72,089,525276 HASTUTI HAMZAH 101814 Technical Service 18.81 6,837,000 47,859,000 13,674,000 6,511,420 68,044,420277 ABD.

RASID 101815 Technical Service 18.77 8,014,950 56,104,650 16,029,900 9,159,936 81,294,486278 JOSOEF USMAN TAMBING 101817 Technical Service 18.77 7,730,100 54,110,700 15,460,200 7,362,000 76,932,900279 SYARIFUDDIN 101818 Technical Service 18.62 9,679,800 67,758,600 19,359,600 7,605,560 94,723,760280 PEPEN YULIANTO 101819 Technical Service 18.62 8,237,000 57,659,000 16,474,000 9,021,474 83,154,474281 HERU SETYAWAN 101820 Technical Service 18.62 7,626,600 53,386,200 15,253,200 9,805,617 78,445,017

282 RADYAN PRADISTYA 101822 Technical Service 17.85 7,428,800 44,572,800 14,857,600 9,374,428 68,804,828283 MUKHAMAD IBNU SHOBIR 101823 Technical Service 16.47 9,209,400 55,256,400 18,418,800 7,893,774 81,568,974284 KUSNAN HADI 101825 Technical Service 14.85 7,108,400 35,542,000 12,439,700 5,754,415 53,736,115285 MOHAMMAD CHOIRUL AKBAR 101826 Technical Service 12.51 7,078,400 35,392,000 12,387,200 5,393,072 53,172,272286 SUHENDI 101827 Technical Service 11.98 7,268,950 29,075,800 12,720,663

20,086,800 10,043,400 4,941,989 35,072,189292 EKA YOSEP SUWANDI 101834 Technical Service 7.69 6,078,000 18,234,000 9,117,000 4,052,006 31,403,006293 DENNI ARI RIYONO 101835 Technical Service 4.91 5,456,000 10,912,000 6,820,000 5,715,820 23,447,820294 HARI BAHARI 101836 Technical Service 3.78 5,703,000 11,406,000 7,128,750 3,123,067 21,657,817295 ADE PUTRA PRADANA 101837 Technical Service 3.78 5,703,000 11,406,000 7,128,750 3,801,994 22,336,744296 GILANG YOGA PERBAYA 101838 Technical Service

pekerja di Perusahaan Penggugat dengan masakerja 4 tahun 8 bulan,jabatan terakhir sebagai General Affair Officer dan menerimaupaha Rp.10.250.000, per bulan,upah terakhir dibayarkan pada bulan Agustus2009 ;Bahwa Tergugat telah di Putuskan Hubungan Kerjanya dengan dikualifikasikanmengundurkan diri setelah tidak pernah hadir di tempat kerja lebih dari 5 (lima) haridan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patutBahwa Tergugat terhitung tanggal 6 April 2009 ditugaskan mengambil alih tugasdan wewenang selaku Technical

Advisor di Pusat Produksi Cihanjuang KotaCimahi dengan Surat Keputusan No.143/CH/HRGA/IV/2009.Tanggungjawabutama :e Merencanakan,merumuskan,sosialisasi dan implementasi serta mengukurkeberhasilan semua Bussiness Process yang terjadi di PusprodBandung ; Mengindentifikasi proses link dengan departemen terkait ;e Membuat laporan (progress repot mingguan) kepada Direksi Lokasikerja:Pusprod (CihanjuangBandung) ;Bahwa Tergugat sebagai Technical Advisor,dan Penannggung Jawab PusatProduksi Cihanjuang Kota

DALAM EKSEPSI :LsTentang Identitas Tergugat :Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyebutkan Tergugat menjabat sebagaiGENERAL AFFAIR OFFICER dan sudah dibayarkan upah /gaji terakhir yangdibayarkan kepada Tergugat adalah pada bulan Agustus 2009, yakni sebesarRp.10.250.000, uraian tersebut adalah keliru (kalau tidak sudi disebut Tergugattelah linglung), sebab jabatan Tergugat yang diberikan oleh Penggugat sendiriadalah sebagai TECHNICAL ADVISOR (DIVISI HEAD) dengan upah / gajisebesar Rp.15.570.000/bulan

Advisor (Division Head)diturunkan serta ditempatkan menjadi Technical Advisor (Officer) sertamencabut runjangan dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi ;Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 (hanya berselang 3 minggu ) TergugatRekonpensi / Penggugat Konpensi kembali menerbitkan Surat Keputusan No.O5ySK/CiyDireksy V/2009 tentang : MUTASI mengalih tugaskan PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi dari Technical Advisor (Officer) menjadiGeneral Affair Officer.oeCatatan

Advisor dialih tugaskan ke Puspord CihanjuangBandung denganjabatan sebagai Technical Advisor Pispord, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakanmitasi tersebut, hal ini diperkuat denganketerangan saksi Sdri.

Alasannya adalah bahwa DeletionCompensation merupakan pembayaran kompensasi kepada Hyudai MotorCompany (HMC) sebagai konsekuensi berkurangnya pendapatan HMC akibatdigunakannya komponen lokal oleh Pemohon Banding dalam perakitan unitkendaraan dalam bentuk CKD yang dibeli dari pihak HMC;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Technical Assist and DeletionAgreement (TADA) dapat diketahui bahwa pembayaran deletion compensationtidak terkait dengan aktifitas pemberian jasa yang dilakukan oleh HMC

Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/2013dilakukan oleh Pemohon Banding berupa biaya Deletion Compensationsenilai Rp16.225.408.097,00 dengan memberlakukan pengeluarantersebut sebagai Obyek PPN JLN;halaman 32 paragraf keempat, disebutkan bahwa: "bahva pengeluarantersebut didasarkan pada Technical Assistance Agreement denganHyundai Motor Cooperation (HMC) yang ditandatangani tanggal15 Januari 2007;halaman 32 paragraf kelima, disebutkan bahwa: "bahva Agreement a quomevajibkan Pemohon Banding untuk membayar biaya

Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/2013menyampaikan surat kepada Direktorat Peraturan Perpajakan Il DirektoratJenderal Pajak tanggal 25 Mei 2009 perihal Aspek Perpajakan dalamPerjanjian "Technical Assistance and Deletion Agreemenf sebagaimanaternyata dalam Surat Direktorat Peraturan Perpajakan Il DirektoratJenderal Pajak No.

DalamPasal 5 Technical Assistance and Deletion Agreement dengan sangatjelas dapat diambil pengertian dari Deletion Compensation dan secarajelas membedakan Compensation Deletion (Kompensasi) denganRunning Royalty (Royalti). Compensation Deletion sendiri adalahmerupakan kompensasi berupa biaya ganti rugi yang dibayarkan olehPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) atasHalaman 10 dari 18 halaman.

Bahwa Technical Assistance and Deletion Agreement, telah dibuat danditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali /dahulu PemohonBanding) dengan HMC pada tanggal 15 Januari 2007 dan sampai denganproses pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding bahkan sampaidengan saat ini belum pernah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.Sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerTechnical Assistance and Deletion Agreement adalah berlaku sebagaiundangundang bagi Pemohon Peninjauan

Terbanding jugamengemukakan bahwa Pembayaran/pembebanan biaya atas jasa dalambiaya overhead, technical assistance dan biaya lain yang dibebankan kekantor pusat tetap dikenakan PPh Pasal 26, mekanisme pajak ditanggungpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan NomorS604/MK.017/1998 tidak melalui mekanisme penerapan ketentuanperpajakan, melainkan melalui mekanisme lain yang akan dilaksanakanoleh DJLK/DJA;Penjelasan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dariKantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak productionsharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;2.

Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung olehPemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh DirektoratJenderal Lembaga Keuangan,"Bahwa isi Surat ini secara tegas menyatakan bahwa Pemohon Bandingtidak bertanggung jawab atas pajakpajak yang dikenakan atas biayaoverhead, biaya technical services dan biaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing.Pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintah;.

Bahwa Nota Dinas Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.1495/LK/2000 tertanggal 3 April 2000 (terlampir sebagai BuktiPemohon 6), yang sebagian isinya Pemohon Banding kutip sebagaiberikut:"2.Dalam rangka~pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintahsebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tersebutdiatas, Pertamina melalui suratnya No. 301/L0/1100/99S4 dan101//L01100/99S4 memohon kepada Ditjen Lembaga Keuanganagar PPN dan PPh atas technical services dan overhead untukKPS: Maxus, Conoco, Total Indonesia

(domisili di Nedherland) dan PT Panasonic Gobel Indonesia (domisilidi Indonesia) dengan kepemilikan masingmasing sebesar 95% dan 5%;> Dalam menjalankan kegiatan produksinya, Pemohon Bandingmendapatkan bantuan penggunaan technical knowhow dan trademarkdari Matsushita Battery Industrial Company Limited (MBI). Ataspenggunaan technical knowhow dan trademark tersebut, PemohonBanding membayar Royalti sebesar masing masing 1% dan 4% dari netselling price kepada MBI;.

ALASAN BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPN Masukan atasroyalti sebesar Rp730.009.470.00 dengan alasan alasan sebagai berikut:a) Technical Assistance Fee.Bahwa biaya technical assistance fee dikeluarkan untuk mendapatkanknowhow sehubungan dengan produksi dan informasi teknis lainnyayang berkaitan dengan produk Pemohon Banding, hal ini didasarkan atassuatu perjanjian yang telah disepakati bersama antara MBI (pemilikIntellectual Property) dan Pemohon Banding (pengguna IntellectualProperty

Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015Bahwa royalti tersebut Pemohon Banding bayarkan kepada MBI sebagaikompensasi atas penggunaan technical knowhow dan trademark yangdipergunakan untuk melakukan produksi atas produk Pemohon Banding;Bahwa bantuan teknis yang diberikan Matsushita Battery IndustrialCompany Limited (MBI) termasuk: Spesifikasi produk; Proses produksi produk baterai dan senter; Tes, inspeksi, dan spesifikasi kualitas; Perlengkapan yang dibutuhkan dalam produksi; Informasi untuk meningkatkan

dan memelihara penghasilan (contohnyapengeluaran sehubungan dengan bisnis), termasuk didalamnya adalahroyalti;Bahwa berdasarkan UndangUndang PPh Pasal 4 ayat 1, yang dimaksudsebagai royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutangdengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkalamaupun tidak, sebagai beberapa imbalan yang salah satunya adalahatas penggunaan atau hak atas harta tak berwujud, seperti hak paten,merek dagang, formula atau rahasia perusahaan;Bahwa pembayaran technical

assistance fee dikeluarkan untuk mendapatkan knowhow sehubungan dengan produksi dan informasi teknis lainnya yangberkaitan dengan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berdasarkan perjanjian "Technical AssistanceAgreement";Bahwa bantuan teknis yang diberikan Matsushita Battery Industrial Co.

Perjanjian antara Pemohon Banding dengan MMC aatas OffshoreOperation and Technical Assistance Agreement,2. Invoice dari Latham yang ditujukan kepada MMC, No.W51100572tanggal 31 Juli 2005 beserta Timesheet,3. Invoice dari MMC ke Pemohon Banding No.05/021, tanggal 9September 2005,Payment Slip kepada MMC tanggal 28 September 2005,SSP Terkait dengan pembayaran PPN JLN tanggal 14 Oktober 2005sebesar Rp.223.962.947,00,6.

DaerahPabean sebesar Rp 14.890.584,00 tetap dipertahankan.bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Bandingmenyatakan halhal sebagai berikut :bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Pajak Masukanterkait Legal Fee sebesar Rp. 14.890.584,00.bahwa atas ketidak setujuan tersebut dapat dijelaskan dan dibuktikan denganbuktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagaiberikut:e bahwa berdasarkan perjanjian antara Pemohon dengan MMC atasOffshore Operation and Technical

MMC sebagai pihak yang telah memberikan jasa technical supportservice yaitu terkait legal matters advice dimana MMC menggunakan jasaLatham & Watkins .

Majelis menyatakan halhalsebagai berikut :bahwa sesuai perjanjian antara Pemohon Banding dengan MMC atas OffshoreOperation and Tehnical Assistance Agreement tanggal 11 Desember 1996antara lain dinyatakan bahwa MMC memberikan dukungan pemberian jasabantuan operasional dan teknik khususnya dengan jasabantuanhukum(legal) kepada Pemohon Banding.bahwa dalam pelaksanaannya, MMC menunjuk konsultan hukum yaitu Latham& Watkins (WK) dari Jepang, untuk memberikan bantuan sesuai denganOffshore Operation and Technical

adalah LW.Dengan demikian nama pihak pemberi jasa dalam SSP seharusnya atas namaLW bukan atas nama MMC, sehingga Surat Setoran Pajak tersebut tidakdapat dikreditkan.bahwa menurut Majelis pemberian jasa MMC kepada Pemohon Bandingmelalui LW adalah hal yang lazim dalam bisnis, dan berdasarkan bukti danketerangan yang disampaikan dalam persidangan, dengan demikianMajelis berpendapat cukup bukti mendukung permohonan bandingPemohon Banding oleh karena itu koreksi Terbanding terhadap PajakMasukan atas Technical

PPN atas Pemanfaatan JLP dari Luar Daerah Pabean atas BiayaOverhead from Abroad yang belum dilaporkan oleh Pemohon Bandingberdasarkan rekonsiliasi antara SPT Masa PPN dengan Laporan SPT MasaPPh Pasal 26 Tahun 2005 sebesar Rp 57.278.251.188;Menurut TerbandingBahwa koreksi obyek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabeansebesar Rp 57.278.251.188 diatas berdasarkan Surat Menteri Keuangankepada Direktur Utama Pertamina nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 perihal Masalah Pajak Atas Technical

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharingdikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.2.

Services dan BiayaOverhead Contract Production Sharing, menyatakan bahwaterhadap Overhead Technical Services dan biaya yang timbuldari kantor pusat dalam rangka memenuhi kewajiban ContractProduction Sharing dikenakan pajak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwapajak sebagaimana dijelaskan pada butir 1 Surat MenteriKeuangan kepada Direktur Utama Pertamina Nomor S604/MK.017/1998 tersebut ditanggung oleh pemerintah dandilaksanakan oleh

Bahwa S604 tidak terdapat dalam hierarki peraturanperundangundangan sesuai dengan peraturan yang berlakudan Surat Menteri Keuangan tersebut bukan dalam rangkapelaksanaan peraturan perpajakan.Bahwa S604 mengemukakan dua hal terpisah yangberurutan, yaitu:(i) Pemenuhan kewajiban perpajakanTerhadap pembebanan overhead, technical services danbiaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangkamemenuhi kewajiban kontrak production sharingHalaman 16 dari 23 halaman.Putusan Nomor1706/B/PK/PJK/2017dikenakan pajak

Bahwa S604 sejalan dengan UndangUndang Perpajakanyang mengamanatkan Pemohon Peninjauan Kembali ataspembebanan overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing dikenakan pajak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku.. Bahwa S604 membahas tata cara penvelesaian pajak yangseharusnya terutang dan wajib dipungut oleh TermohonPeninjauan Kembali, bukan mengenai.apakah suatu objekterutang atau tidak terutang..

2010 tanggal 24 Maret 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahuibahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23dikarenakan adanya pembayaran jasa konsultasi kepada Inco TechnicalServices Limited (ITSL) sebuah perusahaan di Kanada sebesar Rp.12.849.840.340,00 serta menetapkan ITSL sebagai BUT di Indonesia;bahwa dasar koreksi DPP PPh Pasal 23 yang digunakan Terbanding adalahberdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Pemohon Bandingmemerlukan jasa konsultasi (engineering)/Technical

& Research Supportyang dilakukan oleh Inco Technical Services Limited (ITSL) yangberkedudukan di Kanada dan mempunyai hubungan istimewa denganPemohon Banding.bahwa atas jasa yang dilakukan di Indonesia ITSL diwakili oleh expatriatesyang berdasarkan invoice dari ITSL disebutkan dengan 4002 Owner's CostOn Site PTI" and "4003 Owners Cost on Site PTI IT Support Identify Costrelated to Services Rendered in Indonesia by a Non Resident of Indonesiaserta menyebut ITSL Contact name antara lain: P.

Pasal 23.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibuktipendukung sebagai berikut:e Rekap Intercompany Receivable & Payable Detail as Januari Desember 2008,e Invoice,e Rekap ITSL CAD Dollar Transaction.bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasilpemeriksaan terhadap buktibukti dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, dapatdiketahui bahwa Pemohon Banding telah menggunakan jasa konsultasi(engineering)/Technical