Menyatakan Terdakwa Arnil Daberao Canopin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, dan melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI); dan

- Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki Surat

) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03 04.477 LU 123 39.507 BT atau setidak tidaknya pada tempat tempat tertentu yangtermasuk dalam wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, Setiap Orangyangmemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI, yang tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut : n Bahwa awalnya kapal M/BCA Marian yang dinakhodai oleh terdakwaARNIL DABERAO

Kemudianterdakwa dan kedua saksi memasang umpan di kail dan diberi pemberat berupabatu kKemudian dengan kedalaman tertentu ketika umpan dimakan ikan ditarikdan disimpam didalam Palka kapal yang berisi es.Bahwa pada hari rabu tanggal29 januari 2020 Berdasarkan laporan dari nelayan lokal ada kapal pumboat asalFilipina berada di perairan ZEEI laut Sulawesi. sehingga kapal KP HIU 015melakukan opersi disekitar perairan ZEEI laut Sulawesi sekitar pukul 11:36 witapada posisi 03 03.694 LU 123 29.383 BT Kapal

Kemudianterdakwa dan kedua saksi memasang umpan di kail dan diberi pemberat berupabatu kKemudian dengan kedalaman tertentu ketika umpan dimakan ikan ditarikdan disimpam didalam Palka kapal yang berisi es.Bahwa pada hari rabu tanggal29 januari 2020 Berdasarkan laporan dari nelayan lokal ada kapal pumboat asalHal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT MNDFilipina berada di perairan ZEEI laut Sulawesi. sehingga kapal KP HIU 015melakukan opersi disekitar perairan ZEEI laut Sulawesi sekitar pukul

Menyatakan Terdakwa Arnil Daberao Canopin telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengoperasikankapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI).. Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikanTidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)*2.

Menyatakan Terdakwa Arnil Daberao Canopin telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, danmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia(ZEEI); dan Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan diwilayah perikanan Republik Indonesia dengan tidak memilikiSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP);2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Junmar Pandamon Sumaila telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa <

JEBO7 (4 GT) pada hari Rabu tanggal 08November 2017 sekitar jam 10.20 wita atau setidak tidak nya pada waktu laindalam bulan November 2017 Bertempat di Wilayah Perairan ZEEI LautSulawesi pada posisi 0341.538 LU 12232.824 BT atau setidak tidak nyapada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan Perikanan Bitung pada PengadilanNegeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan

JEBO7 (4 GT) pada hari Rabu tanggal 08November 2017 sekitar jam 10.20 wita atau setidak tidak nya pada waktu laindalam bulan November 2017 Bertempat di Wilayah Perairan ZEEI LautSulawesi pada posisi 0341.538 LU 12232.824 BT atau setidak tidak nyapada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan Perikanan Bitung pada PengadilanNegeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Telah Memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap

ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat lin Penangkapan Ikan(SIPI), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul23.00 terdakwa JUNMAR PANDAMON SUMALIA (warganegara Philipina)bersama 1 (satu) orang ABK berkewarganegaraan Philipina yaitu) saksiLUCIANO SEGURA dengan menggunakan kapal FB/Ca.

JEBO07,oleh KP.Orca03 pada koordinat : 03 41.650 LU122 34.800 BT adalah di Laut ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) estimasi dari garis perbatasan denganPhilipina sejauh 4 mill memasuki perairan ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaanperikanan republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makadengan demikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaAsing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI), telah terpenuhi secara

Menyatakan Terdakwa Junmar Pandamon Sumaila telahterbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi EkslusifHalaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.BitIndonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) :2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Junmar PandamonSumaila sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus JutaRupiah);3.

tanggal 17 April2017 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April tahun2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia perairanZEEI (Laut Natuna) pada posisi 06 45591 LU 106 45618 BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengansengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI

melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan),perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut: Bahwa Senin tanggal 17 April 2017 jam 11.40 WIB setelah terdakwa selesaimelakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat 06 45591 LU 10645618 BT di perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alattangkap 6 (enam) unit pancing

yang tidak memilikiSIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan terdakwa dilakukan dengansebagai berikut:Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 311/PID.SUS/2017/PT.PBRBahwa Senin tanggal 17 April 2017 jam 11.40 WIB setelah terdakwa selesaimelakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat 06 45591 LU 10645618 BT di perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alattangkap 6 (enam) unit pancing cumi dan 1 (satu unit jaring lingkar yakni alattangkap

Menyatakan Terdakwa NGUYEN HUU TIEN bersalah melakukan tindakpidana, Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana yangdidakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal27 ayat (2) Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 5 ayat(1) huruf b Jo.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN HUU TIEN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ tindak pidana perikanan,Mengoperasikan kapal penangkap' ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN HUU TIEN denganpidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;3.

Menyatakan terdakwa LE CUO'NG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LE CUO'NG dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);3.

Menyatakan terdakwa LE CUO'NG selaku Nahkoda KM.BV 92977 TSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan perbuatan pidana perikanan, "memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI yang diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI No.45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102

BV92976 TS pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul 07.10 WIBsampai dengan pukul 08.15 Wib atau setidaktidaknya dalam bulan Mei 2016bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 0536'035LU 109 15 596 BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yangberwenang memeriksa dan mengadilinya yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal

penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut : nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LeCuong bersamasama dengan saksi Nguyen Van Binh (penuntutandilakukan terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan Putusan Nomor: 14/Pid.SusPrk/2016/PNRan Hal. 3menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl

Hiu 11, KP Hiu 14 dan KP Orca 03yang sedang samasama melakukan operasi pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut ChinaSelatan, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawaskemudian terdakwa langsung memutuskan tali jaring dan berusaha untukmelarikan diri, Kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran danmenghentikan kapal KM. BV 92977 TS pada titik koordinat 0536/035 LU 109 15 596 BT dan selanjutnya Mualim II KP.

HIU 14,dan KP.Orca 03 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan terkoordinasi di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut CinaSelatan, sekira jam 07.00 WIB, KP.

Orca 03 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan terkoordinasi di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut CinaSelatan, sekira jam 07.00 WIB, KP.

BV 4515 TS adalah termasuk kapalASING, == += + === 2 2 on nnn nnn ae no nnn nnn nn eeBahwa, batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan UndangUndang.

Unur Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); 5. Unsur Hukum Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); Putusan Nomor : 11/Pid.S usPrk/2016/PN Ran Hal. 20Ad.1.

ZEEI, dan == 222 225 nnn nnn nnn nnn nnn nn3.

Lebih lanjut dalam Huruf A angka3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Dalam perkara IlegalFishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidanadenda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Konvensi InternasionalUNCLOS Tahun 1982 Jo.

Hiu15 berada di perairan ZEEI Laut Sulawesi tepatnya pada posisi kordinat03 57. 344 LU 123 34. 156 BT, pada alat navigasi Radar dari arahlambung kiri KP. Hiu 15 haluan sekitar 350 sampai 00 +/ jarak 10 milterpantau adanya dua objek selanjutnya dengan teropong untukmemastikan objek tersebut adalah kapal ikan, dan benar bahwa kapaltersebut adalah kapal ikan jenis pumboat sedang melakukan aktifitaspenangkapan ikan.

JOHN REC sedang melakukankegiatan usaha perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan jenispumpboat di wilayah ZEEI Laut Sulawesi dengan hasil pemeriksaan didapatiadanya alat tangkap hand line, beberapa hasil tangkapan jenis cumi dan ikancakalang, awak kapal asing berkebangsaan Filiphina dan tanpa dilengkapidengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia; Bahwa awalnya para awak kapal tidak mengakui perbuatannya yang sudahmenangkap itkan di wilayah ZEEI; Bahwa pada saat dilakukan penghentian

ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia); danc.

ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpadijatuhi kurungan pengganti denda;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti dendayang dituntut oleh Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS 1982 danPasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia pada pokoknya mengatur bahwa di ZEEI

Menyatakan Terdakwa Souwinh Yommalath tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;2.

.: PDM01/TRP/04/2016, atas nama TerdakwaSOUWINH YOMMALATH, tanggal 1 April 2016, yang pada pokoknya PenuntutUmum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskansebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Souwinh Yommalath bersalah melakukan tindakpidana "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI), sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM02/TRP/04/2016,tanggal 1 April 2016, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwamelakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa,Terdakwa SOUWINH YOMMALATH selaku Nahkoda KM.JHF.8429 T berbendera asing pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekirajam 06.15 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan November 2015, bertempatdi Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

Pasal 102 Undangundang No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 45Tahun 2009 ;ATAU:KEDUA:Bahwa,Terdakwa SOUWINH YOMMALATH selaku Nahkoda KM.JHF.8429 T berbendera asing pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekirajam 06.15 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan November 2015, bertempatdi Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04 28' 00"LU 105 22' 75" BT atau setidaktidaknya di Perairan Yurisdiksi NasionalIndonesia, atau setidaktidaknya masih

dalam daerah hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, memiliki dan / atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI).Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa, pada tanggal 13 Nonember 2015 sekira pukul 06.15 WIB ketikaKRI Silas Papare386 sedang melakukan patroli di

Pasal 102 Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan ;ATAU:KETIGA:Bahwa,Terdakwa SOUWINH YOMMALATH selaku Nahkoda KM.JHF.8429 T berbendera asing pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekirajam 06.15 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan November 2015, bertempatdi Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04 28' 00"LU 105 22' 75" BT atau setidaktidaknya di Perairan Yurisdiksi NasionalIndonesia, atau setidaktidaknya masih dalam daerah hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan

BD 9445 TS,pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI LautNatuna pada posisi 0647'359 LU 10644222 BT, atau setidaktidaknya disuatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TanjungHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBRPinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja di WilayahPengelolaan

BD 9445 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat daripelabuhan Ba RiaVung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapanikan.Pada hari Senintanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB bertempatdi Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 0647'359 LU 10644222 BT,PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM.

BD 9445 TS,pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI LautNatuna pada posisi 0647359 LU 10644222 BT, atau setidaktidaknya disuatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TanjungPinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajaHalaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBRmemilikidan

/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perouatanterdakwa dilakukan dengan cara antara lain :Bahwa sekira bulan April tahun 2017 PHAM HONG THU selaku NahkodaKM.

BD 9445 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat daripelabuhan Ba RiaVung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapanikan.Pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB bertempatdi Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 0647359 LU 10644222 BT,PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM.

di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaranikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1), yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: : Berawal ketika KRI Ahmad Yani366 sedang berlayar di Perairan KarangUnarang, dari radar navigasi Kelvin Hughes terlihat ada kapal motor yangsedang mengapung pada posisi titik kordinat seperti tersebut di atas yangmerupakan ZEEI

Nunukan pada posisi titik koordinat04 07 00 U dan 118 04 75 T Merupakan Zona Ekonomi Esklusif Indonesia(ZEEI) yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timuryang termasuk dalam Wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Nunukan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal

27 ayat (2), yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut: ; Berawal ketika KRI Ahmad Yani366 sedang berlayar di Perairan KarangUnarang, dari radar navigasi Kelvin Hughes terlihat ada kapal motor yangsedang mengapung pada posisi titik kordinat seperti tersebut di atas yangmerupakan ZEEI ; Bahwa selanjutnya KRI Ahmad Yani366 mendekati kapal motor tersebut danmelakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut kemudian diketahui kapaltersebut merupakan kapal penangkap ikan, bemama MV tw 1339/Fberbendera

UU RINo. 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 402 UU No. 31 Tahun 2004 joUU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan,sebagaimana dalam dakwaanKesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanBerbendera....Dipindai dengan CamScanner 5berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIP!

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan padatanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini,memutuskan:1 Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN THANH selaku NakhodaKM BV 4894 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum, bersalah melakukan perbuatan pidana Secara bersamasama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di ZEEI

Hiu Macan Tutul 002 sedangmelaksanakan operasi rutin di sekitar wilayah perairan ZEEI laut natuna, padapukul 19.34 WIB mendeteksi beberapa kapal mencurigakan yang diketahui padakoordinat 04 20' 30" LU 107 24' 00" BT.

Unsur melakukan penangkapan ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penangkapan ikan adalahkegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakandengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas:1 Perairan Indonesia.2 ZEEI, dan3

Unsur Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIPT)Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, KM.BV 4894 TStidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan wilayah pengelolaanperikanan Indonesia. Menurut keterangan AhliMenimbang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;Hal 17 dari 22 HalPutusan No.: 05/PID.Prkn/2014/PN.Rni18Ad.5.

strong> N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHIEM VAN NGHIEP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :PERTAMAwonnnannnnnn Bahwa ia terdakwa CHIEM VAN NGHIEP selaku Nakhoda KapalIkan Asing BV 8118 TS bersama LE VAN TAU (dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku nahkoda kapal Ikan asing BV 98888 TS, pada hari Sabtutanggal 13 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaktidaknya dalamwaktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Zona Ekonomi EklusifIndonesia (ZEEI

Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.ATAUwonnnnn nnn Bahwa ia terdakwa CHIEM VAN NGHIEP selaku Nakhoda KapalIkan Asing BV 8118 TS bersama LE VAN TAU (dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku nahkoda kapal Ikan asing BV 98888 TS, pada hari Sabtutanggal 13 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaktidaknya dalamwaktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Zona Ekonomi EklusifIndonesia (ZEEI

pada tempat lain yang termasuk dalamwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI711) atauHalaman 5 Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2019/PN Ransetidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahHukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI

dapatberupa pidana denda;Menimbang, bahwa peradilan tindak pidana perikanan harus sesuaidengan United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS), makaHalaman 42 Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2019/PN Ranpidana perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup pengurungan atau "setiapbentuk hukuman badan lainnya vide Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan/atauketentuan tentang pidana penjara tidak berlaku di ZEEI kecuali telah adaperjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negarayang bersangkutan

Menyatakan Terdakwa CHIEM VAN NGHIEP tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;2.