Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 558/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
246
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 634/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
235
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 16-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2642 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Maret 2015 — M. LUKANTO S VS RAMLI SINAMBELA, DK
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun upayaupaya negosiasi dan penekanan untuk megembalikan danayang terpakai oleh CV Dinamika Multi Karya dilakukan oleh Bapak Rami S.sesudah dia menutup kantor secara illegal dan usaha CV Dinamika MultiKarya mati total sehingga amat sulit bagi CV Dinamika Multi Karya untukmelakukan pembayaran ;5.
Register : 18-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 20-04-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 201/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
206
  • Isbat No. 201/Pdt.P/2018/MSSgiNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampaiterjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadipenetapan
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 260/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 5 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
183
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 658/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
196
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 13-04-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0476/Pdt.G/2018/PA.Tgm
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukumyang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012, di rumah orangtua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sesuatu dengankutipan Akta Nikah Nomor: 467/09/XI/2012, tanggal 6 November 2012, yangtercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo;Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus janda,dan Tergugat
Register : 01-02-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Tgm
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
138
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun 04 Sri Rejo, Pekon Srikaton KecamatanSemaka Kabupaten Tanggamus hingga akhirnya bepisah4.
Register : 09-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0583/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
314
  • Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.3.
Register : 01-09-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 21-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 241/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 29 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
187
  • Nomor 1 Tahun1974, dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il yang dilakukanpada tahun 1967 artinya perkawinan mereka dilangsungkan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 23-09-2016 — Putus : 14-10-2016 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 14 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
348
  • wanita bernama Hasna binti Sarifuddin tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) humf (c) UndangundangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
Putus : 24-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/PID/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — MATIAS BALA LANGOBELEN Alias BALA ;
7331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 515 K/Pid/2011kematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal340 KUHP Jo.
    I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 338 KUHP Jo.
    I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 353 ayat (3) KUHP Jo.
    I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal351 ayat (3) KUHP Jo.
Register : 03-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN
9542
  • Ditha Aulia Susanto NRTKD.30.01.0006.Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:s Tandatanda Kematian :1) Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merahkeunguan, tidak hilang dengan penekanan;Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs2)3)Tidak dijumpai adanya kaku mayat;Dijumpai tandatanda pembusukan :Y Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah; Dijumpai rambutrambut mayat mudah dicabut;v Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapatcairan berwarna kecoklatan di area mata.Pemeriksaan
    Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merah keunguan,tidak hilang dengan penekanan;2. Tidak dijumpai adanya kaku mayat;3. Dijumpai tandatanda pembusukan:a. Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah;Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjsb. Dijumpai rambutrambut mayat mudah dicabut;C. Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapatcairan berwarna kecoklatan di area mata. Pemeriksaan Fisik Umum:1. Permukaan kulit tubuh:a.
    Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merah keunguan,tidak hilang dengan penekanan;2. Tidak dijumpai adanya kaku mayat;3. Dijumpai tandatanda pembusukan:a. Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah;b. Dijumpai rambutrambut mayat mudah dicabut;C. Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapatcairan berwarna kecoklatan di area mata. Pemeriksaan Fisik Umum:1. Permukaan kulit tubuh:a.
Register : 26-06-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 53/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 1 September 2015 — SUKARYATI MELAWAN ADI NUGROHO, DKK
7162
  • Bahwa sebelum terjadi pelelangan oleh Turut Tergugat didahuluidengan perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar citacitaperbankan, yaitu Turut Tergugat telah melakukan penekanan mentalkepada Tergugat dengan cara mendesak Tergugat untuk segeramengosongkan obyek sengketa dengan menggunakan orangorangtertentu yang tidak jelas serta mengerahkan aparat kepolisian denganmembawa senjata laras panjang.Bahwa bahkan lebih tidak terpuji lagi yaitu Tergugat setiap akanmembayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangi
    masalah sehinggaangsuran tersendat.Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan itikad baik setiapakan membayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangiTurut Tergugat asal dengan alasan rekening telah mati atauhangus, yang akhirnya diketahui bahwa agar status pinjamanPenggugat dalam Rekonpensi menjadi macet dan menjadi peluanguntuk dilelang dengan sangat rendah.Bahwa saat dilakukan lelang obyek sengketa, pinjaman Penggugatdalam Rekonpensi belum jatuh tempo.Bahwa Turut Tergugat asal telah melakukan penekanan
Register : 02-12-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN SANGGAU Nomor 197/Pid.B/2014/PN Sag
Tanggal 13 Januari 2015 — URAI JAMIAN Als CU Bin NAFIS (Alm)
433
  • dasar untuk melakukan penuntutan perkara kePengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutanpidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.b Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan buktibuktikebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.c Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan
    sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagisetiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat pentinglagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat imperatif dimanadari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dan segi negatif) makakerangka pembuktian
Upload : 03-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 162/Pdt/2019 /PT DPS
I Made Budiartawan, melawan PT. BPR Pande Artha Dewata,
9026
  • Meski demikian TERGUGATtidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan.
    ;22.Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / positadiatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawahBI dimana hukumnya wajid untuk memberikan suatu penyelamat kreditterhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dandengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimanatindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimanasetiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yangtanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan
Register : 01-12-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Nomor : 117 - K / PM. III - 18 / AU / XII / 2015
Tanggal 17 Maret 2016 — Adhy Saputra Serda NRP 540489
15761
  • Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.
    SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan
Putus : 28-08-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 967/PID.B/2012/PN.RAP
Tanggal 28 Agustus 2012 — ABDUL KARIM PASARIBU Alias KARIM
284
  • Hasibuan Brigadir NRP 78020896.Perhiasaan, alas, penutup dan benda disamping mayat : Tidak ada.Pakaian mayat : Mayat memakai celana LEE warna biru, merk LEVIS berukuranpanjang 70 cm, lebar 30 Cm.Tandatanda kematian :e Dijumpai lebam mayat warna ungu pada leher bagian belakang,puncak bahu, punggung, bokong serta kaki bagian belakang yang tidakhilang pada penekanan.
    Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpaikelainan.IV.8.Kandung kemih : Dijumpai kandung kemih berwarna putih keabuabuan.RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan. Dijumpai tandatanda proses awal pembusukan. Dijumpai memar pada pipi, hidung, kelopak mata telinga, bibir,leher, dan dagu. Dijumpai luka lecet ada dahi, pipi, bibir, dagu, leher, dada,punggung, tangan dan kaki. Dijumpai luka robek pada kepala. Dijumpai patah tulang iga.
    Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpaikelainan.17IV.8.Kandung kemih : Dijumpai kandung kemih berwarna putih keabuabuan.RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan. Dijumpai tandatanda proses awal pembusukan. Dijumpai memar pada pipi, hidung, kelopak mata telinga, bibir,leher, dan dagu. Dijumpai luka lecet ada dahi, pipi, bibir, dagu, leher, dada,punggung, tangan dan kaki. Dijumpai luka robek pada kepala. Dijumpai patah tulang iga.
Register : 17-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 123-K/PM I-04/AD/VI/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PRADA NURIL ANWAR
10338
  • Bahwa setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa ini terjadiDanyonif sangat menekankan kembali masalah disiplin dengan cara, lebih seringmemberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkotika, untukpelaksanaan jin Bermalam semakin di perketat, kegiatankegiatan di Kesatuansemakian diperbanyak dan padat, disetiap Kesatriaan di masingmasing satuandalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan dan himbauanberupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentang BahayanyaPenyalahgunaan
    Bahwa benar setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa initerjadi Danyonif sangat menekankan kembali masalah kedisiplinan dengan cara,lebih sering memberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkotika,untuk pelaksanaan jin Bermalam semakin di perketat, kegiatankegiatan diKesatuan semakin diperbanyak dan padat, disetiap Kesatriaan di masingmasingsatuan dalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan danhimbauan berupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentangBahayanya
    Bahwa benar setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa initerjadi Danyonif sangat menekankan kembali masalah kedisiplinan dengan cara,lebih sering memberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkotika,untuk pelaksanaan jin Bermalam semakin di perketat, kegiatankegiatan diKesatuan semakian diperbanyak dan padat, disetiap Kesatriaan di masingmasingsatuan dalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan danhimbauan berupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentangBahayanya
    yang sangat dilarangpenggunaannya untuk kepentingan apapun kecuali hanya untuk ilmupengetahuan dan teknologi, karena penyalahgunaan narkotika akanmenimbulkan akibat yang sangat merugikan penggunanya maupun masyarakatdilingkungannya.3 Bahwa selaku prajurit TNI sejak mulai masuk pendidikan dasar militerTerdakwa telah mengetahui bila setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalamtindak pidana narkotika, selain itu pada setiap waktu di Kesatuan Yonif Raider200/BN Terdakwa selalu menerima pengarahan dan penekanan
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 554/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
227
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan