terdapat beberapa Dakwaan yangdisusun secara berlapis , Lapisan satu merupakan Alternatif dan bersifatmengecualikan pada lapisan lainnya , Bentuk Dakwaan ini digunakan bilabelum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapatdibuktikan , pada hakekatnya hanya satu dakwaan yang didakwakan terhadapperbuatan terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan pidana yang dianggapterbukti berdasarkan penilaian atau fakta hukum yang terungkap dalampersidangan , untuk itu Majelis Hakim lebih menyakini

apada intinya mendalikan : ... pernyataan/keteranganketerangantersebut adalah palsu/tidak benar dikarenakan sebagaimana telahdijelaskan sebelumnya bahwa faktanya tidak adakesepakatan/keputusan/penetapan apapaun dalam Rapat Gabungantanggal 9 April 2019...dst;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugattolak dengan tegas, karena dalil ini hanya bersifat penggulangan sajasebagaimana dalam dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 9dan 10, dan Para Tergugat dengan tegas menyakini

Persyaratan KAP supaya dapat menyakini program Gerakan MenabungPohon yang dicantumkan dalam surat nomer KNT&R0691/12/2014tanggal 1 Desember 2014 ....dapat diyakini dan dibuktikanpohonnyaada, hidup dan tumbuh sesuai dengan jumlah pembayarannya..... yangberarti mensyaratkan Keberhasilan Tanam program Gerakan MenabungPohon bila persentase tumbuhnya 100% adalah bertentangan denganPermenhut No. 20 Tahun 2009 tentang Panduan Penanaman SatuOrang Satu Pohon yang mengatur bahwa Keberhasilan Tanamtermasuk

terdapat beberapa Dakwaan yangdisusun secara berlapis , Lapisan satu merupakan Alternatif dan bersifatmengecualikan pada lapisan lainnya , Bentuk Dakwaan ini digunakan bilabelum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapatdibuktikan , pada hakekatnya hanya satu dakwaan yang didakwakan terhadapperbuatan terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan pidana yang dianggapterbukti berdasarkan penilaian atau fakta hukum yang terungkap dalampersidangan , untuk itu Majelis Hakim lebih menyakini

UndangUndang yangbaik adalah UndangUndang yang jelas Lex Certa dan Lex Scripta;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang menyakini bahwapenerbitan surat ketetapan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbading) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dansejalan dengan kewenangan yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) merupakan keyakinan/pendapat yang bertentangandengan prinsip Ultimum Remedium, Asas Legalitas dan Asas KepastianHukum dalam penyelenggaraan administrasi

Ni Putu dikarenakan pelakuberkonstentrasi menodong saksi setelah dia memukul saksi dan mundurmau keluar baru dia lihat Vera belum terikat dan ia memerintahkan kepadapelaku lain untuk mengingkat Vera sedangkan Ni Putu sembunyi dibahwameja;Bahwa saksi dipukul pada bagian kepala dengan menggunakan gagangsenjata api oleh pelaku;Bahwa saksi sangat menyakini bahwa pelaku yang memukul saksi denganmenggunakan senjata api adalah terdakwa dan terdakwa merupakan salahsatu pelakunya;Bahwa setelah saksi tiarap

Kami menyakini bahwadikarenakan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak dapat memberikan bukti dan jugapertanggungjawaban atas penerbitan SKPKB tersebut maka pihakTermohon Peninjauan Kembali membuat alasan yang dibuatbuatdan tidak sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur. MajelisHakim (Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M. Sc dan Drs.

Halaman 60 alinea keduaAdalah sebuah kekeliru dan kekhilafan yang nyatanyata telah diperbuat olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat karenanya wajar dan patutdibatalkan;Catatan:Izin Lokasi bukan merupakan bukti kepemilikan namun berdasarkanpertimbangan hakim dalam perkara a quo hakim menyakini bahwa Izin Lokasisebagai bukti kepemilikan, sehingga dengan adanya izin lokasi tersebutTermohon Peninjauan Kembali diperboleh mengajukan gugatan kepemilikantanah kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan

Putusan Nomor 1000/B/PK/PJK/2016baik pidana maupun administrastive terhadap suatu perbuatan.UndangUndang yang baik adalah UndangUndang yang jelas LexCerta dan Lex Scripta; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang menyakini bahwapenerbitan surat ketetapan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbading) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlakudan sejalan dengan kewenangan yang dimiliki Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) merupakan keyakinan/pendapat yangbertentangan dengan prinsip

Kami menyakini bahwa dikarenakanpihak Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak dapatmemberikan bukti dan juga pertanggungjawaban atas penerbitan SKPKBtersebut maka pihak Termohon Peninjauan Kembali membuat alasan yangdibuatbuat dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur. MajelisHakim (Drs. Didi Hardiman, Ak. dan Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M.

bersamasama atau turut sertadalam uapaya menegakan syariat islam di Indonesia yang hanya bisaditempuh dengan cara jihad dalam arti mengangkat senjata ataumemerangi secara fisik musuhmusuh kelompok Terdakwa walaupunkadang dalam setiap perbuatannya harus mengakibatkan hilangnya nyawadan harta seseorang yang menurut Terdakwa masuk dalam kategori musuhatau lawan kelompoknya.Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Alias IRON Alias FAISAL Alias ULAMA AliasBAERUNI Alias WAHDIN Alias HABIBI MUHAMMAD Alias IQBAL IDRISAlias WAWAN menyakini

Jasa melakukan pemaparan di barak kerja denganmemperlihatkan dokumendokumen hasil pekerjaan dan perhitunganvolume yang telah dikerjakan.Bahwa dalam pemaparan tersebut Konsultan Supervisi menyatakanbahwa pekerjaan telah selesai 97 % sesuai dengan Addendum KontrakPenutup.Bahwa pada saat itu saksi dan Tim PPHP lainnya menyimak pemaparanoleh Konsultan Supervisi dan membandingkannya dengan fakta yangsaksi lihat di lapangan, sehingga akhirnya Tim PPHP, PPK, dan PengawasLapangan merasa ragu dan tidak menyakini

Jasa melakukan pemaparan di barak kerja denganmemperlihatkan dokumendokumen hasil pekerjaan dan perhitunganvolume yang telah dikerjakan.Bahwa dalam pemaparan tersebut Konsultan Supervisi menyatakanbahwa pekerjaan telah selesai 97 % sesuai dengan Addendum KontrakPenutup.Bahwa pada saat itu saksi dan Tim PPHP lainnya menyimak pemaparanoleh Konsultan Supervisi dan membandingkannya dengan fakta yangsaksi lihat di lapangan, sehingga akhirnya Tim PPHP, PPKom, danPengawas Lapangan merasa ragu dan tidak menyakini

Kapital : Calon debitur mempunyaimodal yang cukup, Kapasiti : Kondisi usaha debitur masih dalam pertumbuhanyang baik, Kolateral : calon debitur mempuyai agunan atau jaminan yang cukupmengcover fasilitas kredit dan menyakini agunan yang diserahkan tidakbermasalah.Bahwa saksi juga sebagai salah satu anggota komite Kredit di Kanwil BRI Jakarta2 Jakarta Selatan.Bahwa list atau bidang usaha jual beli logam mulia dan perhiasan termasuk listatau bidang usaha yang diperbolehkan dibiayai oleh Bank BRI, jenispinjamannya

W80077632H.05.01.TH.2011/STD tertanggal 30 Nopember 2011, dan saksi menyakini bahwajaminan tersebut asli emas atau asli Logam Mulia.Bahwa yang memproses permohonan penurunan kredit yang diajukan oleh saksiRATNA DEWI dari pinjaman sebesar Rp.18.000.000.000, (dua puluh delapanmiliar rupiah) menjadi Rp. 28.000.000.000, dengan jaminan aset tetap berupatanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas (LM) kurang lebih 59 Kgdibulan Juli 2012, adalah sebagai berikut : Pemrakarsa yaitu : AGUSMURDIYANTO

RATNA DEWi kepada BRI Kanwil Jakarta 2 tidak disetujui.Bahwa pada saat jaminan fidusia sebelum menjadi jaminan gadai pihak Bank BRIKanwil Jakarta 2 menyakini bahwa jaminan yang diserahkan oleh RATNADEWI, LM sebanyak 59 Kg adalah asli emas.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.22.Saksi H.

dilakukan hasilnya tidak sama dengan daftar stock LM milikdebitur tanggal 07 Juni 2011, maka agunan LM milik RATNA DEWI tersebuttidak diterima, namun pada tahun 2011 saksi belum bekerja di BRI KanwilJakarta 2.Bahwa jika dari awal diketahui jaminan Logam Mulia milik RATNA DEWIadalah Logam Mulia Palsu, maka pinjaman yang diajukan oleh RATNA DEWIkepada BRI Kanwil Jakarta 2 tetap tidak disetujui/tidak dicairkan.Bahwa pada saat jaminan fidusia sebelum menjadi jaminan gadai pihak BankBRI Kanwil Jakarta 2 menyakini

Selterwujudnya tujuan hukum yang dalam konteks ini adalah mendorong efektifitasupaya pemberantasan korupsi, untuk itu kami menyakini hakim Praperadilan dapatmenilai permohonan ini secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkansemua aspek dalam penegakan hukum dan terutama tentunya keadilan bagimasyarakat.Hakim Praperadilan Yang Terhormat,Penanganan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan olehTermohon terhadap diri Pemohon, merupakan salah satu bagian dari upayapemberantasan korupsi

DinasPertanian Provinsi Bengkulu pada tahun 2016;Hal 117 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN BglSekira ahir bulan Desember 2015 atau awal Januari 2016Pemprov Bengkulu ada menerima DIPA dari Kemnterian Pertanian RI,selanjutnya DIPA tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian ProvinsiBengkulu, selanjutnya DIPA dari Kementerian Pertanian dimaksuddilakukan pengkajian oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi guna untukdisempurnakan, dan apabilah pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulusudah menyakini

dari pagu indikatif, sehingga atas dasar paguDefenitif tersebut Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sudah menerimafinal pekerjaan yang akan dilaksanakan;Pada bulan Januari 2016 Pemprov Bengkulu ada menerima DIPA dariKemnterian Pertanian RI, selanjutnya DIPA tersebut diserahkan keDinas Pertanian Provinsi Bengkulu, kemudian DIPA dari KementerianPertanian dimaksud dilakukan pengkajian oleh pihak Dinas PertanianProvinsi guna untuk disempurnakan, dan apabila pihak Dinas PertanianProvinsi Bengkulu sudah menyakini

Kami menyakini bahwadikarenakan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak dapat memberikan bukti dan juga pertanggungjawaban atasHalaman 103 dari 124 halaman. Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015penerbitan SKPKBT tersebut maka pihak Termohon PeninjauanKembali membuat alasan yang dibuatbuat dan tidak sesuai dengandasar hukum yang telah diatur. Majelis Hakim (Drs. TonggoAritonang, Ak. M. Sc dan Drs.

UndangUndang yangbaik adalah UndangUndang yang jelas Lex Certa dan Lex Scripta; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang menyakini bahwapenerbitan surat ketetapan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dansejalan dengan kewenangan yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) merupakan keyakinan/pendapat yang bertentangandengan prinsip Ultimum Remedium, Asas Legalitas dan Asas KepastianHukum dalam penyelenggaraan administrasi

Apabila Cash Officer dan/atau CashSupervisor bisa menyakini tanda tangan yang tercantum dalam formulirtransaksi sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat di layarcomputer Citibank, maka transaksi tersebut dapat dijalankan;Hal. 91 dari 130 hal. Put.

Kami menyakini bahwa dikarenakan pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan bukti danjuga pertanggungjawaban atas penerbitan SKPKB tersebut maka pihakTermohon Peninjauan Kembali membuat alasan yang dibuatbuat dan tidaksesuai dengan dasar hukum yang telah diatur. Majelis Hakim (Drs. DidiHardiman, Ak. dan Drs.

Kami menyakini bahwa dikarenakan pihak TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak dapat memberikan buktidan juga pertanggungjawaban atas penerbitan SKPKB tersebut makapihak Termohon Peninjauan Kembali membuat alasan yang dibuatbuatdan tidak sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur. Majelis Hakim(Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. dan Drs.