Ditemukan 2328 data
326 — 1124
Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) UU no. 5 tahun 1960), serta bertalian dengan Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional no. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (560 Hektare) atas tanahseluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh duahektar), jelaslan bahwa Hak guna usaha atas nama Tergugat telahberakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka secara hukum tidak ada lagihak Tergugat atas tanah objek perkara.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 5
85 — 100
menjabat sebaga KepalaBAPEDDA pada tahun 2008 ikut membahas mengenai ususlanharga tanah dengan nilai anggaran sebesar 5 Milyar.Bahwa benar saksi termasuk dalam Panitia Pengadaan tanahbagi pelaksanaaan pembangunan untuk kepentingan PemerintahKota Tanjungpinang bedasarkan Surat Keputusan WalikotaTanjungpinang Nomor 38 tahun 2009, tanggal 7 Januari 2009dimana SK tersebut bersifat permanen.Bahwa lahan yang yang dibebaskan untuk pembangunan UnitSekolah Baru (USB) Terpadu (SD dan SMP) adalah seluas sekira3 hektare
141 — 40
Rp 1.600.000.000,00 tersebut saksi dibebanibungan 2% per bulan, dengan jangka waktu sampai denganpelunasan dengan modal yang Rp 14.875.000.000,00 ,Bahwa dari 1.051 Hektar semuanya ditanami tebu danmenghasilkan tebu yang siap panen;Bahwa alasan saksi mengapa sampai dengan sekarang belumbisa melunasi pokok modal dan keuntungan yang harus disetorkanke PT RBSJ padahal perjanjian sudah lewat dari tahun ke 3,adalah: Rencananya pada tanggal 2 Juni 2010 saksi akanmelakukan penebangan tebu seluas 1.051 Hektare
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
186 — 162
kemudiandikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 TentangPembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut BesertaSarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon.Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 tersebutmaka Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan LautBeserta Sarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diberikanpenugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmeliputi:a. pembebasan lahan seluas 11,3 ha (Sebelas koma tiga hektare
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAFRIL, SH
129 — 99
Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS), BAHMADA (Sekretaris TITUS) dan JUNAIDI (Ninik Mamak) (Pihak Kedua) , tentang pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I yang berada di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);
- Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman
Pembanding/Terdakwa : Drs. AHMAD FAUZI, MBA Diwakili Oleh : JHON P SIMANJUNTAK, SH.MH, Dkk
81 — 50
Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS), BAHMADA (Sekretaris TITUS) dan JUNAIDI (Ninik Mamak) (Pihak Kedua) , tentang pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I yang berada di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);
- Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
130 — 214
kemudiandikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 TentangPembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut BesertaSarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon.Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 tersebutmaka Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan LautBeserta Sarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diberikanpenugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmeliputi:a. pembebasan lahan seluas 11,3 ha (Sebelas koma tiga hektare
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
381 — 296
Dan ada gradasirumus tersebut terhadap masing masing luas, dimana lebih 10hektare ditambah dengan variable Rp.14.000.000, kalaudibawah 10 hektare ditambah dengan variabel Rp.100.000.00dan ada pembanding lainnya, dimana semua hitunghitungan ituada di system BPN dan sudah proporsional.3. Biaya pemeriksaan tanah, luas : 500 x HSBKPA + 350.0004. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi panitia/ timmdibebankan kepada pemohon' berdasarkan kelayakan dilapangan.
Dan ada gradasirumus tersebut terhadap masing masing luas, dimana lebih 10hektare ditambah dengan variable Rp.14.000.000.00 kalaudibawah 10 hektare ditambah dengan variabel Rp.100.000.00dan ada pembanding lainnya, dimana semua hitung hitungan ituada di system BPN dan sudah proporsional.Biaya pemeriksaan tanah, luas : 500 x HSBKPA + 350.000Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi panitia/ timmdibebankan kepada pemohon berdasarkan kelayakan dilapangan.Halaman 363 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK
Bahwa tanah tersebut lokasinya di Desa yang saksi pimpin, sedangkanharga per meter tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi/ hargapasaran antara tahun 2017 s.d 2019 di sekitar tiaptiap lokasi / lokasisejenis tanah tersebut adalah: Jenis Aset Lokasi Harga per meter Halaman 403 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Pgp transaksi yg pernahterjadi di daerahtersebut dan sekitarantara tahun 2017 s.d2019 terhadap assetsejenis Harga per meter Rp.100.000.000.00 /hektare Tanah Jl.
120 — 117
saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah kenalnama Andre dan PT.RAKA/PT.MAL;Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memiliki tanahdi Desa Rantau Bertuah atau di desa manapun setelah Penyidikmemperlihatkan kepada saksi Buku Register Kecamatan Minastahun 2005, dimana didalam buku tersebut terdapat nama saksi,dimana disitu disebutkan tertera saksi pernah memiliki tanah yangHalaman 110 dari 223 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAKterletak di Desa Rantau Bertuah seluas kurang lebih 12 Ha(Hektare
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
898 — 339
Dokumen izin pertambangan yang dilampirkan berupa Izin UsahaPertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi(IUP OP) di Kabupaten Kutai Barat seluas 5.000 hektare, padahaldari IUP seluas 5.000 hektare tersebut sebanyak 23% masih wilayahKawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sedangkan 77% masuk dalamwilayah Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kelengkapan kegiatanPenilaian Saham RITSVL. Bahwa dari 77% masuk wilayah APL ini pun yang dilakukanpembebasan hanya sekitar 100150 ha.
323 — 228
HARDI MULYONO, S.E, M.M. selaku Rektor UniversitasMuslim Nusantara Al Washliyah, memberikan keterangan bahwasaksi menyatakan tanah seluas 32 Hektare (Ha) yang terletak di DesaHelvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tidaktercatat sebagai Aset PB. Al Washliyah dan Pengurus Wilayah AlWashliyah Propinsi Sumatera Utara .
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (âÂÂBANIâÂÂ)
328 — 244
Citra Lampia Mandiri, DiKabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Seluas + 977,10 KA(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dan Sepuluh Perseratus Hektare),tanggal 16 September 2019. Bukti P67;Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/E.017/PTSP/2018Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum/ PelabuhanTerminal Khusus Pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri di Desa HarapanKecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Selawesi Selatan, tanggal 13April 2018.
118 — 113
melalui jual beli tanah di atas tanah tersebut, terlebihdahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikota atauGubernur sesuai dengan kewenangannya, landasanfilosofinyaadalah asas kepastian hukum ;Bahwa tidak semua pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiperlukan panitia pengadaan tanah, berdasarkan Pasal 14 hinggaPasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia nomor 3 tahun 2007, Panitia Pengadaan Tanah wajibdibentuk untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektare
92 — 358
Luas hektare tanaman yang dipanen.c. Mengingatkan kepada masing masing Manager dan jajarannya apabila kinerjanya belumsesuai dengan apa yang diinginkan.
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
148 — 39
yang saksi berikan, untuk kegiatan penggratisanraskin kedua kalinya saksi tidak mengingat kegiatan tersebut dilaksanakannyadi tfahun berapa, namun saksi mengingat jumlah nominal penvcairan kegiatantersebut yaitu Rp 4.056.000,00 (Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah),untuk tahun 2016 saksi tidak mengetahui kegiatan pengadaan beras murahtersebut;Bahwa pendirian PAMDes di Desa Dooro pada tahun 2016, terletak di bagiantimur Desa Dooro, Kantor terletak di Balai Desa Dooro , dengan luas sekitar1,4 hektare
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
241 — 166
Menurutpendapat Ahli bahwa kegiatan ini adalah kegiatan Pengadaan Tanah, dilaksanakan denganmenggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Perpres Nomor 71 Tahun2012 jo Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, yangpada intinya menegaskan bahwa, dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untukkepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima ) Hektare
92 — 59
melalui jual beli tanah di atas tanah tersebut, terlebih 177dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikotaatau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, landasan filosofinyaadalah asas kepastian hukum ;Bahwa tidak semua pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiperlukan panitia pengadaan tanah, berdasarkan Pasal 14 hinggaPasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia nomor 3 tahun 2007, Panitia Pengadaan Tanah wajibdibentuk untuk tanah yang luasnya lebih dari (satu) hektare
140 — 51
bisamendapatkan bantuan masingmasing kelompok tani.Bahwa saksi tahu sdr.DARLIS' dari perusahaan CV.DERRIKONTRUKSI sebagai pelaksana kegitan optimasi tersebut padasaatpenyerahan uang untuk garap sawah.Putusan Nomor 79/Pid.SusT PK/2016/PN.Begl Hal. 110 dari 280 Halaman.Bahwa yang hadir saat penyerahaan uang tersebut adalah sdr.LiLik,dan sdr.INDRA.Bahwa itemitem barang yang diserahkan kepada kelompok tani.Wonosari adalah:e Biaya garap lahan sebelum tanam sebesar Rp.1.100.000, (satujuta seratus ribu rupiah) per hektare
112 — 83
mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, landasan filosofinyaadalah asas kepastian hukum;Halaman 239 dari 367 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2015/PN DpsBahwa tidak semua pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukanpanitia pengadaan tanah, berdasarkan Pasal 14 hingga Pasal 18 PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007,Panitia Pengadaan Tanah wajib dibentuk untuk tanah yang luasnya lebih dari 1(satu) hektare
106 — 55
kegiatantersebut adalah kKatagori dan jenisjenis lahan yang bisamendapatkan bantuan masingmasing kelompok tani.Bahwa saksi tahu sdr.DARLIS dari perusahaan CV.DERRIKONTRUKSI sebagai pelaksana kegitan optimasi tersebut padasaatpenyerahan uang untuk garap sawah.Bahwa yang hadir saat penyerahaan uang tersebut adalah sdr.LiLlk,dan sdr.INDRA.Bahwa itemitem barang yang diserahkan kepada kelompok tani.Wonosari adalah:e Biaya garap lahan sebelum tanam sebesar Rp.1.100.000, (satujuta seratus ribu rupiah) per hektare