Ditemukan 2328 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2015 — PEMERINTAH RI Cq. PT. PN-II LAWAN PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, DKK
3261124
  • Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) UU no. 5 tahun 1960), serta bertalian dengan Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional no. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (560 Hektare) atas tanahseluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh duahektar), jelaslan bahwa Hak guna usaha atas nama Tergugat telahberakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka secara hukum tidak ada lagihak Tergugat atas tanah objek perkara.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 5
Putus : 06-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 6 Januari 2015 — Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM (Terdakwa) - MARUHUM ,SH (JPU)
85100
  • menjabat sebaga KepalaBAPEDDA pada tahun 2008 ikut membahas mengenai ususlanharga tanah dengan nilai anggaran sebesar 5 Milyar.Bahwa benar saksi termasuk dalam Panitia Pengadaan tanahbagi pelaksanaaan pembangunan untuk kepentingan PemerintahKota Tanjungpinang bedasarkan Surat Keputusan WalikotaTanjungpinang Nomor 38 tahun 2009, tanggal 7 Januari 2009dimana SK tersebut bersifat permanen.Bahwa lahan yang yang dibebaskan untuk pembangunan UnitSekolah Baru (USB) Terpadu (SD dan SMP) adalah seluas sekira3 hektare
Putus : 13-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 13 Maret 2014 — H SISWADI, SH, MKn
14140
  • Rp 1.600.000.000,00 tersebut saksi dibebanibungan 2% per bulan, dengan jangka waktu sampai denganpelunasan dengan modal yang Rp 14.875.000.000,00 ,Bahwa dari 1.051 Hektar semuanya ditanami tebu danmenghasilkan tebu yang siap panen;Bahwa alasan saksi mengapa sampai dengan sekarang belumbisa melunasi pokok modal dan keuntungan yang harus disetorkanke PT RBSJ padahal perjanjian sudah lewat dari tahun ke 3,adalah: Rencananya pada tanggal 2 Juni 2010 saksi akanmelakukan penebangan tebu seluas 1.051 Hektare
Register : 27-07-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
186162
  • kemudiandikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 TentangPembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut BesertaSarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon.Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 tersebutmaka Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan LautBeserta Sarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diberikanpenugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmeliputi:a. pembebasan lahan seluas 11,3 ha (Sebelas koma tiga hektare
Register : 02-03-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 5/Tipikor/2015/PT PBR
Tanggal 30 Maret 2015 — Pembanding/Terdakwa : ESRON NAPITUPULU Diwakili Oleh : JIMMY SIMANJUNTAK, SH., MH. & Rekan
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAFRIL, SH
12999
  • Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS), BAHMADA (Sekretaris TITUS) dan JUNAIDI (Ninik Mamak) (Pihak Kedua) , tentang pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I yang berada di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);
  • Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman
Register : 21-05-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2015/PT PBR
Tanggal 29 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SYAFRIL, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. AHMAD FAUZI, MBA Diwakili Oleh : JHON P SIMANJUNTAK, SH.MH, Dkk
8150
  • Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS), BAHMADA (Sekretaris TITUS) dan JUNAIDI (Ninik Mamak) (Pihak Kedua) , tentang pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I yang berada di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);
  • Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
130214
  • kemudiandikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 TentangPembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut BesertaSarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon.Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 tersebutmaka Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan LautBeserta Sarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diberikanpenugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmeliputi:a. pembebasan lahan seluas 11,3 ha (Sebelas koma tiga hektare
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
381296
  • Dan ada gradasirumus tersebut terhadap masing masing luas, dimana lebih 10hektare ditambah dengan variable Rp.14.000.000, kalaudibawah 10 hektare ditambah dengan variabel Rp.100.000.00dan ada pembanding lainnya, dimana semua hitunghitungan ituada di system BPN dan sudah proporsional.3. Biaya pemeriksaan tanah, luas : 500 x HSBKPA + 350.0004. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi panitia/ timmdibebankan kepada pemohon' berdasarkan kelayakan dilapangan.
    Dan ada gradasirumus tersebut terhadap masing masing luas, dimana lebih 10hektare ditambah dengan variable Rp.14.000.000.00 kalaudibawah 10 hektare ditambah dengan variabel Rp.100.000.00dan ada pembanding lainnya, dimana semua hitung hitungan ituada di system BPN dan sudah proporsional.Biaya pemeriksaan tanah, luas : 500 x HSBKPA + 350.000Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi panitia/ timmdibebankan kepada pemohon berdasarkan kelayakan dilapangan.Halaman 363 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK
    Bahwa tanah tersebut lokasinya di Desa yang saksi pimpin, sedangkanharga per meter tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi/ hargapasaran antara tahun 2017 s.d 2019 di sekitar tiaptiap lokasi / lokasisejenis tanah tersebut adalah: Jenis Aset Lokasi Harga per meter Halaman 403 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Pgp transaksi yg pernahterjadi di daerahtersebut dan sekitarantara tahun 2017 s.d2019 terhadap assetsejenis Harga per meter Rp.100.000.000.00 /hektare Tanah Jl.
Register : 16-07-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Siak
Tanggal 28 Mei 2015 — PIDANA: ANDRE Als HERI
120117
  • saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah kenalnama Andre dan PT.RAKA/PT.MAL;Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memiliki tanahdi Desa Rantau Bertuah atau di desa manapun setelah Penyidikmemperlihatkan kepada saksi Buku Register Kecamatan Minastahun 2005, dimana didalam buku tersebut terdapat nama saksi,dimana disitu disebutkan tertera saksi pernah memiliki tanah yangHalaman 110 dari 223 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAKterletak di Desa Rantau Bertuah seluas kurang lebih 12 Ha(Hektare
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
898339
  • Dokumen izin pertambangan yang dilampirkan berupa Izin UsahaPertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi(IUP OP) di Kabupaten Kutai Barat seluas 5.000 hektare, padahaldari IUP seluas 5.000 hektare tersebut sebanyak 23% masih wilayahKawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sedangkan 77% masuk dalamwilayah Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kelengkapan kegiatanPenilaian Saham RITSVL. Bahwa dari 77% masuk wilayah APL ini pun yang dilakukanpembebasan hanya sekitar 100150 ha.
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
323228
  • HARDI MULYONO, S.E, M.M. selaku Rektor UniversitasMuslim Nusantara Al Washliyah, memberikan keterangan bahwasaksi menyatakan tanah seluas 32 Hektare (Ha) yang terletak di DesaHelvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tidaktercatat sebagai Aset PB. Al Washliyah dan Pengurus Wilayah AlWashliyah Propinsi Sumatera Utara .
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
328244
  • Citra Lampia Mandiri, DiKabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Seluas + 977,10 KA(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dan Sepuluh Perseratus Hektare),tanggal 16 September 2019. Bukti P67;Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/E.017/PTSP/2018Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum/ PelabuhanTerminal Khusus Pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri di Desa HarapanKecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Selawesi Selatan, tanggal 13April 2018.
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
118113
  • melalui jual beli tanah di atas tanah tersebut, terlebihdahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikota atauGubernur sesuai dengan kewenangannya, landasanfilosofinyaadalah asas kepastian hukum ;Bahwa tidak semua pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiperlukan panitia pengadaan tanah, berdasarkan Pasal 14 hinggaPasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia nomor 3 tahun 2007, Panitia Pengadaan Tanah wajibdibentuk untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektare
Register : 10-07-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2013 — - Ir. MS PETRUS MANIK, MM Als MANIK
92358
  • Luas hektare tanaman yang dipanen.c. Mengingatkan kepada masing masing Manager dan jajarannya apabila kinerjanya belumsesuai dengan apa yang diinginkan.
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
14839
  • yang saksi berikan, untuk kegiatan penggratisanraskin kedua kalinya saksi tidak mengingat kegiatan tersebut dilaksanakannyadi tfahun berapa, namun saksi mengingat jumlah nominal penvcairan kegiatantersebut yaitu Rp 4.056.000,00 (Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah),untuk tahun 2016 saksi tidak mengetahui kegiatan pengadaan beras murahtersebut;Bahwa pendirian PAMDes di Desa Dooro pada tahun 2016, terletak di bagiantimur Desa Dooro, Kantor terletak di Balai Desa Dooro , dengan luas sekitar1,4 hektare
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
241166
  • Menurutpendapat Ahli bahwa kegiatan ini adalah kegiatan Pengadaan Tanah, dilaksanakan denganmenggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Perpres Nomor 71 Tahun2012 jo Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, yangpada intinya menegaskan bahwa, dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untukkepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima ) Hektare
Register : 31-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid. Sus/TPK/2015/Pn.Dps.
Tanggal 20 Agustus 2015 — I GUSTI NGURAH GEDE, SH, DK.
9259
  • melalui jual beli tanah di atas tanah tersebut, terlebih 177dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikotaatau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, landasan filosofinyaadalah asas kepastian hukum ;Bahwa tidak semua pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiperlukan panitia pengadaan tanah, berdasarkan Pasal 14 hinggaPasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia nomor 3 tahun 2007, Panitia Pengadaan Tanah wajibdibentuk untuk tanah yang luasnya lebih dari (satu) hektare
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 79/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — EDI NAVIAN BIN MA` ADJIS
14051
  • bisamendapatkan bantuan masingmasing kelompok tani.Bahwa saksi tahu sdr.DARLIS' dari perusahaan CV.DERRIKONTRUKSI sebagai pelaksana kegitan optimasi tersebut padasaatpenyerahan uang untuk garap sawah.Putusan Nomor 79/Pid.SusT PK/2016/PN.Begl Hal. 110 dari 280 Halaman.Bahwa yang hadir saat penyerahaan uang tersebut adalah sdr.LiLik,dan sdr.INDRA.Bahwa itemitem barang yang diserahkan kepada kelompok tani.Wonosari adalah:e Biaya garap lahan sebelum tanam sebesar Rp.1.100.000, (satujuta seratus ribu rupiah) per hektare
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
11283
  • mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, landasan filosofinyaadalah asas kepastian hukum;Halaman 239 dari 367 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2015/PN DpsBahwa tidak semua pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukanpanitia pengadaan tanah, berdasarkan Pasal 14 hingga Pasal 18 PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007,Panitia Pengadaan Tanah wajib dibentuk untuk tanah yang luasnya lebih dari 1(satu) hektare
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — DARLIS BIN DAUD TAIH
10655
  • kegiatantersebut adalah kKatagori dan jenisjenis lahan yang bisamendapatkan bantuan masingmasing kelompok tani.Bahwa saksi tahu sdr.DARLIS dari perusahaan CV.DERRIKONTRUKSI sebagai pelaksana kegitan optimasi tersebut padasaatpenyerahan uang untuk garap sawah.Bahwa yang hadir saat penyerahaan uang tersebut adalah sdr.LiLlk,dan sdr.INDRA.Bahwa itemitem barang yang diserahkan kepada kelompok tani.Wonosari adalah:e Biaya garap lahan sebelum tanam sebesar Rp.1.100.000, (satujuta seratus ribu rupiah) per hektare