Ditemukan 11601 data
12 — 5
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Perjaka;Halaman 1 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.SdnHalaman 1 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn3: Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon. tinggalbersama di rumah milik orang tua Pemohon di xxxxxxx, hingga akhirnyaberpisah;4.
19 — 1
JanuariHalaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Rks1994 di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
37 — 9
Sedangkan sebelum saya masuk kerumah BapakKepala Desa, saya berada dibawah penekanan karena terlebih dahulu sayadiarahkan oleh Sdr.KUSNUL HIDAYAT (istrinya) untuk tidak berbicaraapapun kecuali hanya iya.Keempat, masalah jual beli rumah yang tertera pada surat pernyataantersebut yang sebenarnya itu hanya sebagai jaminan bukan menjual, dansaya akan membayar hutang setelah saya pensiun.
25 — 6
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
39 — 25
Menurut PengadilanTinggi Agama Surabaya, berdasarkan atas pertimbangan Pengadilan AgamaMagetan yang demikian itu, dengan memahami makna pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa hartabenda yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta besama, tanpamembedakan apakah harta tersebut dibeli oleh suami atau isteri dan apakah atasnama suami atau isteri, dengan penekanan pada anak kalimat yang diperolehdalam masa perkawinan, maka dipandang Penggugat
63 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shockHalaman 9 dari 13 halaman.
17 — 5
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik orang tua Penggugat yang beralamat Margosari RT/RW.01/02,Kelurahan Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu hingga akhirnyaberpisah;A.
69 — 14
No. 70/Padt.P/2016/PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun
11 — 12
antaraanak Pemohon dengan Seorang lakilaki tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
1.Abdullah Bin M. Syaref
2.Nurmasanti Binti Abdullah
79 — 19
perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yangditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinanyang bersangkutan adanya halangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
13 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, Salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13 Putusan No. 1014/Pdt.G/2020/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
14 — 5
karena nasab, semendadan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islamserta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
14 — 9
dilakukan pada tanggal 17 April 1982, diDesa Sido Dadi, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Klanomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
17 — 9
berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
17 — 4
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
23 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
11 — 6
karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam sertaanak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jikadidasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
29 — 4
halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayatHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 368/Padt.P/2019/MS.Sgi(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
28 — 3
rburupiah) Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti langsungdiamankan dan diawab ke Polreta Palembang gunapemeriksaan lebih lanjut ;Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, terdakwa pernah di periksa di polisi sehubungandengan perkara terdaka ini ;e Bahwa, pada saat terdakwa di periksa di kantor polisi tidakada paksaan ataupun penekanan
20 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan