Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1409/KSP.PA/ SB/V.23/2014, nominal Rp. 200.000.000, jangkawaktu 23052014 s/d 23052015, bunga 14% pertahun.d. Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1535/KSP.PA /SB /X.15/12, nominal Rp. 100.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.e.

Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1409/KSP.PA/ SB/V.23/2014, nominal Rp. 200.000.000, jangkawaktu 23052014 s/d 23052015, bunga 14% pertahun.d. Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1535/KSP.PA /SB /X.15/12, nominal Rp. 100.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.Halaman 26 dari 109 halaman putusan perkara pidana Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT DPSe.

Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1409/KSP.PA/ SB/V.23/2014, nominal Rp. 200.000.000, jangkawaktu 23052014 s/d 23052015, bunga 14% pertahun.. Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1535/KSP.PA /SB /X.15/12, nominal Rp. 100.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun..

Bahwa utang atau fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat ,sebagaimana dimaksud angka 6 diatas mulai bulan pertama sejak fasilitaskredit tersebut diberikan Penggugat sudah tidak melakukan pembayaranbunga dan atau pembayaran kreditnya tidak teratur sebagimana yangdiperjanjikan, sehingga Penggugat mengalami tunggakan atas fasilitas kredittersebut, atas kondisi tersebut Tergugat menerbitkan Surat Peringatan (pertama) sesuai Surat No.041/Adm.Krd/V.23/2014 tanggal 23 Mei 2014,dengan surat

(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor:P.2302/SP.23/2014 tanggal O02 Januari 2014 dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 9 dari 27 halaman.

Tergugat juga telah mengajukan permohonan jadwalpresentasi ekplorasi Tergugat kepada Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, berdasarkanSurat Tergugat No. 022/VASDir/XII/2014 Tanggal 8 Desember2014, Perihal Konfirmasi Jadwal Presentasi Eksplorasi PT VanoAnugrah Sentosa, yang ditujukan kepada Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan (Surat TergugatNo. 022/VASDir/XII/2014).Sehubungan dengan telah diundangkannya UndangundangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU 23

/2014)pada tanggal 2 Oktober 2014, maka segala proses peningkatanIUP Operasi Produksi milik Tergugat, yang semula dilakukan diPemerintahan Kabupaten Bulungan yaitu Dinas Pertambangandan Energi, menjadi beralih atau dilimpahkan kepada PemerintahProvinsi Kalimantan Utara yaitu.

Jkt.Pst.diundangkannya UU 23/2014 tersebut di atas, Terugat telahmengajukan kembali permohonan peningkatan IUP Eksplorasimenjadi IUP Operasi Produksi kepada Pemerintahan DaerahProvinsi Kalimantan Utara, hal tersebut sesuai dan berdasarkanpada Surat Tergugat No. 005/VASDIR/IV/2015 Tanggal 13 April2015 Perihal Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OperasiProduksi PT Vano Anugrah Sentosa, yang ditujukan kepada DinasPertambangan dan Energi Provinsi Kalamantan Utara (SuratTergugat No. 005/VASDIRI/IV/

Namun Tergugat VII menguasai tanah tersebut diluar obyeksengketa;Bahwa Tergugat IX memiliki dan menguasai tanah obyek sengketaberdasarkan Akta Jual Beli No. 23/2014, antara; Ramli Usman sebagaipihak pertama (sebagai penjual) dan Johnni Effendi, sebagai pihakHalaman 14 dari 60 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Ttekedua sebagai Pembeli (Tergugat IX, dihadapan PPAT, Zulkifli, SE,dengan luas 445 M2, dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara

setelahdicocokan sesuai aslinya, Kemudian diberikan tanda Bukti TVII 4.6 ;15.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018, setelahdicocokan sesuai aslinya, Kemudian diberikantanda Bukti TVII 4.7 ;16.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2019, setelahdicocokan sesuai aslinya, Kemudian diberikan tanda Bukti TVII 4.8 ;17.Fotocopy kwitansi pembayaran tanah tanggal 3 Oktober 2011, setelahdicocokan sesuai aslinya, Kemudian diberikantanda Bukti TIX 1;18.Fotocopy Akta Jual Beli Tanah No.23

/2014 , setelah dicocokan sesuai aslinya,kemudian diberikan tanda Bukti TIX 2;19.Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 595, setelah dicocokan sesuai aslinya,kemudian diberikan tanda Bukti TIX 3;20.Fotocopy kwitansi pembayaran tanah tanggal 19 Januari 2010, setelahdicocokan sesuai aslinya, Kemudian diberikantanda Bukti TX 1;21.Fotocopy Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 19 Januari 2010, setelahdicocokan sesuai aslinya, Kemudian diberikantanda Bukti TX 2;22.Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00707 yang

Siak No. 3 Tahun 2015 tentang tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PermberhentianPenghulu;Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya halaman 1 (satu)menyatakan menolak seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014),menyatakan: Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah jugamerupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja

bagi bupati/wali kotadalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerahkabupaten/kota;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU 23/2014,menyatakan: Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimanadimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh InstansiVertikal:Halaman 51 dari 71 halaman Putusan No. 4/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.9, yang telah dicocokkan denganaslinya yakni fotocopy berupa Keputusan Bupati Siak Nomor

Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 23/2014,tertanggal 10 September 2014, selanjutnya diberi tanda BuktiP5 ;6. Foto copy Surat Persetujuan Tukar Menukar Tanah, tertanggal08 September 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P6 ;7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 7 November2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P7 ;8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 787 atas nama RETTYYASMITA, tertanggal 21 Februari 2014, selanjutnya diberitanda Bukti P8 ;9.

Misfarida/ Tergugat Rekonvensi II,Peta Bidang tanah Nomor 23/2014 luas 5.047 m? Surat Ukur Nomor00353/2014 tanggal 28 Januari 2014 tertanggal 28 Januari 2014, terletak diJorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.Selanjutnya objek perkara rekonvensi II dimohonkan sertifikat hak milik terletakdi Lubuk Tupai Jorong Simpang AA atas nama Hj. Misfarida peta bidangHalaman 10 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015tanah Nomor 24/2014 seluas 2.028 m?

(Sumber Rujukan: Soebekti, 1992, 183, dalam"Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia", Posted By MohNajiib, Posted On 10/23/2014, http://mydock,bJog5pot.com/#ixzz3QlIEmdX6P, 30 Januari 2015);Hal. 15 dari 27 hal. Put.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneBahwa adapun pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanatermuat di dalam ayat (1) tersebut di atas dapat Tergugat kutipkan sebagai berikut bunyinya (vide Pasal 193 ayat (2) huruf h): Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: h. diberhentikan sebagai anggotapartal politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali sebagaimana dimuat di dalam Pasal 198 ayat (5) UU 23

/2014 yang menyatakan :Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRDkabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktudari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian danpengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil PemerintahPusat. ; Bahwa berpedoman pada ketentuanketentuan tersebut, maka tindakanTergugat menerbitkan objek sengketa in litis merupakan suatu amanat yangdiberikan

akan tetapi merupakan tindak lanjut atas usulan Partai Politik yang mengusungPenggugat ,yang kemudian disampaikan kepada Ketua DPRDKabupaten/Kota/ lalu ke KPU Kabupaten/kota setelah itu KPU/Kabupaten/kotamenyerahkan kembali ke DPRD Kabupaten/kota untuk diteruskan kepadaBupati/Walikota yang selanjutnya disampaikan kepada Tergugat in litisGubernur untuk segera meresmikan usulan dari Bupati/Walikota dengan suatukeputusan gubernur ( bukti T17,T18,T24,T25,T27,T28 );Menimbang,bahwa Pasal 198 ayat (5) UU 23

/2014 yang menyebutkan : Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggotaDPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon penggantiantarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4),gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentiandan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat. ; Menimbang, bahwa selanjutnyaPasal 104 ayat 8 Peraturan PemerintahNomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRDTentang Tata Tertiob

Yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 23/2014 tertanggal 23 Januari 2014. Selanjutnya disebutsebagai Penggugat.LAWANPT. Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Unit Klaten Kota dengan Alamat Jalan Rajawali No. 51Bareng Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AdriePrimera Nuari Dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

Indaco Coatings Industry (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan PajakNomor P.13/SP.23/2014 tanggal 02 Januari 2014 perihal PengirimanPutusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secaralangsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)pada tanggal 13 Januari 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPSTDirektorat Jenderal

AktaPemberian Hak Tanggungan Peringkat No.23/2014 tanggal 16Januari 2014 sebesar Rp 700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah).Agunan SHM No.555/Desa Watubelah tersebut telah ditarik olehPenggugat sesuai addendum perjanjian kredit tersebut di atas.c. Bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban kreditsebagaimana mestinya (diakui oleh Penggugat) sesuai ketentuan yangHalaman 10 dari 33 halaman, Pts.No.131/PDT/2019/PT.BDG.diperjanjikan dalam perjanjian kredit pada butir a di atas.

bukti P I, P Il 24 ;Foto copy On Mar 21, 20134: 53 PM, diberi tanda bukti P I, P Il 25;Foto copy From xanadu villas Sent Thursday, March 21, 2013 10: 51 PM,diberi tanda bukti P I, P Il 26;Foto copy From xanadu villas Sent Saturday, April 06, 2013 10 : 24 AM,diberi tanda bukti P I, P Il 27 ;Foto copy On 8 April 2014 12 : 10, diberi tanda bukti P I, P Il 28 ;Foto copy From xanadu villas Sent Friday, April 04, 2014 8 : 51 AM, diberitanda bukti P I, P Il 29 ;Foto copy From Ketut Semadi Sent Friday, May 23

, 2014 4 : 57 AM, diberitanda bukti P I, P Il30 ;Foto copy From Ketut Semadi Sent Thursday, May 22, 2014 5 : 08 PM,diberi tanda bukti P I, P Il 32;33.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.Foto copy From Selvi Sent Tuesday, November 12, 2013 2 : 25 PM, diberitanda bukti P I, P Il33 ;Foto copy From Ketut Semadi Sent Wednesday, May 21, 2014 5 : 09 PM,diberi tanda bukti P I, P Il 34;Foto copy From xanadu villas Sent Thursday, March 07, 2013 7 : 23 PM,diberi tanda bukti P I, P Il 35;Foto copy On

16.Foto copy sesuai dengan aslinya: Piagam Penghargaan kepada desa sumurberatas keberasilannya pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun 2012 tanggal 17Juli 2012, diberi tanda P 6;Foto copy sesuai dengan aslinya: Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya No.92.MH/Pen.Tun/2013/PTUN, diberi tanda P 7;Foto copy sesuai dengan aslinya: Putusan akhir PTUN No.92/G/2013/PTUN.Sby tangal 23 Oktober 2013, diberi tanda P 8;Foto copy sesuai dengan foto copy : Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara No.23

/2014/PT.Tun,Sby tanggal 17 Februari 2014, diberi tanda P 9;Foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Teguran dari kuasa hukum Penggugattanggal 19 Februari 2014, diberi tanda P 10;Foto copy sesuai dengan aslinya: Penetapan (pembatasan upaya Hukum Kasasi)Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P11;Foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Penerbitan surat Keputusandari kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Gresik tanggal 4 April 2014,diberi tanda P 12;Foto copy

Pergub No.106/2019 Pasal 53ayat (4), antara lain menyatakan :Pasal 350 UU No.23/2014(1) Kepala Daerah wajid memberikan pelayanan perizinan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satuPintu.Pasal 53 ayat (4) Pergub No.106/2019Setiap Bangunan Pelengkap wajib mempunyai izin tertulis dari kepalaDPMPTSPPENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak dalam gugatan a quo,karena dalam melaksanakan

dalam sebuah penerbitan sering terjadi over lap tidak melihat pada petawilayah, seharusnya wilayah yang memang belum dimanfaatkan oleh pihaklain untuk mendapatkan persyaratan Clear and Clear dalam pertambangan.Kemudian terkait dengan adanya perubahan regulasi dengan adanya UUPEMDA 23 tahun 2014 disini terjadi perubahan keweangan dari pejabat yangmenerbitkan izin sehingga UndangUndang No 4 tahun 2009 yangmemberikan kewenangan terhadap Bupati, Walikota untuk menerbitkan izinkemudian beralih di UU 23

/2014 dinyatakan ditarik kepusat yaitu kepadaProvinsi/Gubernur dan Menteri.

Dalam peralihan penyerahan datadata tersebut memang adaHalaman 77 dari 111 halaman, Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUNJKTketerlambatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten seharusnyadilakukan pada Provinsi, jadi UU 23/2014 tersebut mencabut kewenanganBupati dan menyerahkannya kepada Provinsi kewajiban ini harus selesaidalam jangka waktu 2 tahun peralihan;Bahwa kemudian banyak data yang tidak diserahkan kepada Provinsi,sehingga tentu banyak pemegang IUP yang sah berdasarkan keputusan yangditerbitkan

Akan tetapi jika izinyang ada lebih dahulu ya izin di utamakan;Bahwa untuk menerbitkan izin harus ada persyaratanpersyaratan tertentukemudian ada permohonan dari pihak pemegang izin untuk mendaftarkandidalam suatu data basis dan diklarifikasi persyaratanpersyaratan tertentu.Memang sebelum di UU 23/2014 harus memiliki sertifikat CnC itu klarifikasiawal, sekitar tahun 2010an dimulai karena dengan UU 4/2009 dengan sertifikatCnC diklarifikasi seluruh persyaratan memenuhi atau tidak.

GM AutoworldIndonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak NomorP.235/SP.23/2014 tanggal 21 Maret 2014 dengan cara disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaHalaman 8 dari 40 halaman.

tanah dengan alat sondirdan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Nomor : PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/250/2014 tanggal07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dariPembuktian (Show Case Meeting) tahap Il pekerjaan pembangunanpengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Nomor : PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/23

/2014 tanggal26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantumandalam daftar hitam;aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftarhitam;bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB :00153209;1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %;1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%;1 (satu) bundel

SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal UndanganRapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show CaseMeeting) tahap Il pekerjaan pembangunan pengendaliBanjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.Hal 67 dari 74 hal Put Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PT BGL.36.37.38.39.40.41.42.43.AA,45.46.AT.48.49.50.51.52.53.54.55.56.z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PUSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/23

/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal UsulanPenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.aa.2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSASumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVTPJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentangSanksi Pencantuman dalam daftar hitam.bb.1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional)Nomor SB : 00153209.1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check95,613 %.1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.1 (satu) bundel

Tipikor Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PT.BGL.z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PUSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor :PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal UsulanPenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional

pemeriksaan tanah dengan alat sondir danhand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.I/SNVTPJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian(Show Case Meeting) tahap Il pekerjaan pembangunan pengendali BanjirAir Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.IV/SNVTPJSA/23

/2014 tanggal 26 Februari2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VIl/ 2015 tanggal27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB :001532091 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu1 (satubundel Copy Gambar Pelaksanaan