BINA SARANA SUKSES ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA

,Para Advokat pada Kantor EMP Alliance, berkantor danberalamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, JalanMampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan,Hal 1 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017.Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;LawanPENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDOSESIA, kedudukan di JalanJenderal Gatot Sobroto Kav. 51, dengan ini memberikuasa dengan hak substitusi kepada :1.

2004 tentang PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial adalah tidak tepat, sehinggamenimbulkan kesesatan berfikir yang sangat mendasar ataskewenangan Pengawas Ketenagakerjaan dalam menetapkanperbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur denganmekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.eTergugat menjelaskandasar kewenangan Pengawas Ketenagakerjaanuntuk menetapkan perbedaan perhitungan tentang besarnya upahlembur tersebut, bahwa Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian

Oleh karena telah memiliki data dan keterangan yangcukup dari para. pihak, maka Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukanperhitungan atas perbedaan perhitungan tentang besarnyaupah kerja lembur antara Penggugat dengan Para Pekerja, darihasil perhitungan tersebut maka diterbitkan Surat PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan KementerianKetenagakerjaan RI Nomor: KEP 001/PPKNKJ/l/2017 Tanggal26 Januari 2017 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakHak Pekerja/Buruh Berupa

yangbersengketa menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkaraini dan selanjutnya mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana dimaksud diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal29 Mei 2017 yang berisi tentang pokokperkara dan penundaan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohondinyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorKEP.001/PPKNKJ/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 tentangHal 75 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh BerupaUpah Kerja Lembur atas Nama Sdr. Amos Mulyadi dkk (6 orang)Pekerja/Buruh PT Bina Sarana Sukses Alamat Jalan AW SyahranieSamarinda Periode Tahun 2012 s.d. 2015;4.

PT KALLISTA ALAM vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., M.M.dan kawankawan, Direktur Penyelesaian Sengketa LingkunganHidup, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4,Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi

Sesuai UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008mengenai Kementerian Negara (Bukti P2) juncto Pasal 574 PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan FungsiEselon Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugaspokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawahtanggungjawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia (Bukti P3), sehingga dengan demikianKementerian Lingkungan Hidup adalah pihak

Tergugat sebelum 2012 berdasarkan datahotspots satelit MODIS yang dikeluarkan oleh National Aeronatics andSpace Agency atau NASA (Badan Antariksa dan Luar AngkasaAmerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga November 2011(Vide Bukti P11);Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhupermukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikatorterjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepadaterjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikanlandasan bagi Kementerian

Gugatan Penggugatyang menyatakan:8 eee sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalahpihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatanperdata atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 90 UndangUndang Lingkungan Hidup;2.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr ada memberikankesaksian yang berbunyi:Bahwa ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan tentang masalahkebakaran yang terbanyak diminta oleh kementerian lingkungan hidup;Dan kali inipun ahli juga di minta oleh Kementerian Lingkungan Hidupsebagai Penggugat:;Bahwa ahli sudah mengakui bahwa yang terbanyak meminta ahllisebagai saksi adalah kementerian Lingkungan Hidup yang berartiKementerian Lingkungan Hidup dan saksi sudah terdapat hubunganyang harmonis dan oleh karena itu

HARRY SANTOSO ; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK = ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA;Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.67, Kuningan, JakartaSelatan.Memberikan Kuasa kepada;1. Nama : Dr.Freddy Harris,SH.,LL.M., ACCS.Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2. Nama : Daulat Pandapotan Silitonga.Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum,3.

di Notaris Rita, sejak tahun 2004; Sebagai staf yang mengetik akta, mengurus perizinan, SPT, domisili dan SIUP; Terima dokumen Sekitar bulan SeptemberOktober 2015;Dokumen dari Subagyo;Subagyo sebagai Biro Jasa;Berkas yang di terima berkas lima Perusahaan yaitu berupa Akta pendirian danakta perubahan; Subagyo meminta dibuatkan akta perubahan, dan isi berkas tersebut semuanyafotokopi, menurut Subagyo Saksi buatkan saja aktaaktanya nanti Subagyo akanmeneruskan ke atas yaitu Bapak Joni (Kasie IT di Kementerian

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTHukum dan HAM, dalam pertemuan dengan Subagyo memberitahukan bahwa adakesalahan ketik saja, selebihnya tidak ada masalah, setelah itu Saksi lapor kepadaSuami ibu Rita (Notaris), karena Notaris ibu Rita sedang tidak ada di Kantor,kemudian Suami ibu Rita menyuruh mengerjakan pekerjaan tersebut; Setelah akta selesai dan diberi meterai, kemudian Saksi kembali bertemu denganSubagyo di Kementerian Hukum dan HAM, pada hari itu juga Saksi langsungmenanyakan kepada Subagyo

mana orangorang yang dimaksud dalam aktatersebut, lalu oleh Subagyo dijawab biar itu menjadi urusan Joni; Bertemu Joni bulan Februari awal; Tahu Joni meninggal dunia dari Subagyo;Sewaktu draf akta dikembalikan Subagyo , sudah ada tandatangan para pihak; Melihat data diinput , yang inout datanya Subagyo;Untuk kasuskasus lain yang melakukan secara online sendiri;Mendownloadnya sendiri;Sistem pengesahan dan pelaporan akta di Kementerian Hukum dan HAMPengesahan dan pelaporan akta dilakukan melalui internet

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTHasil pertemuan dengan Joni, Saksi dengan Suami lbu Rita mendatangi Subagyomeminta pertanggungjawaban, kemudian Subagyo kaget, lalu Saksi dipertemukandengan Joni;Pada waktu itu Saksi sedang berada di Kementerian Hukum dan HAM ditelpon olehSuami lbu Rita yang mengatakan bahwa ada orang Batam bermasalah, yangintinya orang yang punya perusahaan tidak pernah mengalihkan perusahaankepada orang lain, lalu hari itu juga Saksi meminta ketemu dengan Subagyo untukbertemu dengan

IDA ROSIDA, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor: Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.350/2010, Tanggal 14 Mei 2010;.

Tentang Pemberhentian DariJabatan Fungsional Guru IDA ROSIDA, S.Pd.1;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi JakartaUtara, Nomor 112 tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015.

BuktiT4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Administrasi Jakarta Utara, Nomor Kd.09.05/1/Kp.07.1 /1122/2010,tanggal 31 Desember 2010, tentang Penetapan Angka Kredit JabatanGuru, atas nama IDA ROSIDA, S.Pd.I. ( Fotokopi dari Fotokopi );.

BuktiT8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Administrasi Jakarta Utara, Daftar Usul Mutasi, Nomor Kd.09.5/1/Kp.07.01/982/2014. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli dan Lampiran dariFotokopi );9.

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);12.Bukti T 12: Surat Pernyataan atas nama IDA ROSIDA, tertanggal31 Agustus 2015. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asii );13.BuktiT13: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota administrasi Jakarta Utara Nomor 111 Tahun 2015 tentangPemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, tertanggal 11 Maret 2015.( Fotokopi dari Fotokopi );14.Bukti T 14: Surat Edaran Tahun 2015 Sub Bagian Tata UsahaKantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara.( Fotokopi dari Fotokopi

PT TEKNINDO AGUNGSENTOSA VS KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, DKK

KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIKNEGARA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan MerdekaSelatan Nomor 13, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHambra dan kawankawan, Para Pegawai pada KementrianBUMN, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Maret 2013;2. HARTONO HUDIBYO, bertempat tinggal di Jalan RayaDarmo Baru Barat 6365 Surabaya, dalam hal memberi kuasakepada Ening Suwandari, S.H.

Eksepsi tentang error in persona karena Penggugat keliru menarik selakuTergugat, yaitu keliru hanya menarik Kementerian Negara Badan UsahaMilik Negara (BUMN) saja seharusnya juga menarik Menteri Keuanganselaku TergugatTergugat:1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil yangtermuat pada gugatan kecuali dalildalil yang nantinya terbukti dalampersidangan ini;2.

Mengingat yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah asset eks BPPN sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugatpoint 8 dan point 13, maka sudah seharusnya pihak Kementerian Keuanganditarik masuk dalam perkara ini oleh Penggugat;Selain itu, sesuai dengan gugatan Penggugat point 10, Penggugat padaintinya menyatakan bahwa PT Teknindo Agungsentosa tidak memiliki hutangkepada Pemerintah yang dalam hal ini Tergugat MENEG BUMN/BPPN,mengingat yang berkompeten menyatakan ada atau tidaknya hutang

Bahwa atas faktafakta tersebut di atas, mohon kiranya hakim Agung pada21.Mahakamah Agung R.I berkenan memberikan putusan, membatalkanputusan Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding tersebut;Bahwa tentang keberadaan Kementerian BUMN sebagai pihak Tergugat /Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah sebagaimana landasan hukumyang mengaturnya yaitu. sebagaimana diatur didalam PP Nomor 63 tahun2001, diantaranya berbunyi:Pasal 1 : (1) Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan padaBadan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. NATIONAL SAGO PRIMA

Tergugat sehingga terjadinya kebakaran di lahanusahanya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupadalah perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus membayarganti rugi atas kerusakan ekologi;Bahwa pertimbangan Judex Facti dinilai tepat dan benar sehinggadiambilalin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN, Dkk

Penggugat:
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang merupakaninstansi Pemerintah di Tingkat Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban yangdiberikan Peraturan PerundangUndangan untuk menyelenggarakanpengurusan piutang Negara yang dalam hal ini melaksanakan pelelangan ataspiutang negara sehingga adalah cukup apabila Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang bertindak dihadapan hukum tanpa melibatkan instansilainnya;Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangmerupakan perpanjangan dari Kementerian

Penggugat:
Suradi
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; ------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; --------

RUSLIN, S.Pd (Penggugat)KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT (Tergugat)

,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, tempattinggal Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :1) Yohanis D. Rihi, SH., 2) Lesly Anderson Lay, SH.

,Kewarganegaraan Indonesia, masingmasing Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Alfonsius NisnoniNomor. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, KotaKupangNTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,berkedudukan di Kota Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AliAntonius ,SH., MH., berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor2, TDMKupang NTT

SUGIH INDAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN RI;

Objek SengketaBahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan fiktif negatif,berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindak lanjuti/merespon SuratPenggugat No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (Bukti P1), danditerima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal19 Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi. (Bukti P2).Il.

Sugih Indah Sejati (vide Bukti P1),surat tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Sekretariat JenderalT.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari 2014, oleh saudaraRahmi; (vide Bukti P2)Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan adanya sikap diam Tergugatyang tidak menindak lanjuti/merespon Surat Penggugat No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (vide Bukti P1), dan diterima olehSekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari2014, oleh saudara Rahmi.

Kehutanan Republik Indonesia No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 telah disampaikan dan diterimaoleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi;Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/egalStanding) sebagai Penggugat dalam perkara a quo;Ill.

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam rangkamenerbitkan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk usahaperkebunan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tersebut diatur bahwapemegang izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunyaPeraturan Pemerintah ini wajib mengajukan Permohonan KepadaMenteri Kehutanan;.

Bahwa Dinas kehutanan propinsi Riau, Kantor Gubernur propinsi Riaudan Kementerian Kehutanan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dalam proses pelepasan kawasan hutan berdasarkan PP60 Tahun 2012;e. Bahwa proses permohonan pelepasan yang diajukan terlihat bahwaPenggugat telah melakukan proses pengajuan permohonanpelepasan kawasan hutan di tingkat propinsi sebelum berakhirnyabatas waktu PP 60 Tahun 2012;f.

Pembanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGAMA R. I
Terbanding/Penggugat : R. SOETJAHJONO

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN ; FOREST WATCH INDONESIA (FWI)

PUTUSANNOMOR : 2/G/KV2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada Tingkat Pertama denganAcara Sederhana, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangansebagai berikut, dalam perkara antara :KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHANNASIONAL. Berkedudukan di JI. Sisingamangaraja No. 2 KebayoranBaru Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh M.

Noor Marzuki,selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional selaku Atasan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi, selanjutnya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 25/SK100/VII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 JunctoSurat Kuasa Khusus Nomor 38/SK100/X/2016 tanggal 28 Oktober2016, memberi kuasa kepada :1.Deddy Setiady, S.H (Direktur Penanganan Perkara Ruang danTanah)Ir.

Fildariza, S.Kom (Analis Sistim Informasi Pertanahan).Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional. Berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON KEBERATAN.MELAWANFOREST WATCH INDONESIA (FWI). Berkedudukan di Jl. Sempur Kaler No. 62Bogor, Jawa Barat (16129).

Dalam konteks banding dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, TIDAK BENAR bahwa Komisi Informasi Pusatmelampaui kewenangannya dalam memeriksa Sengketa Informasi antaraFWI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.Namun demikian, BENAR bahwa Putusan Komisi Informasi (vide PutusanNomor: 057/XIVKIPPS/2015) berdampak pada substansi Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang PelayananInformasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan

Salah satu yang bisadikontribusikan oleh OMS adalah mengawasi pelaksanaan Rencana Aksi yangtelah disusun oleh setiap Kementerian. Pada sektor perkebunan, rencana aksiyang menjadi tanggung jawab KemenATR/BPN' adalah menyelesaikanpenguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan (pendaftaran tanah,pelepasan kawasan, atau pengukuhan hutan hak dan hutan adat).

AGUS NURSALIM VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Indra Surya,S.H, LL.M, dan kawankawan, Para Pejabat/Pegawai BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Desember 2015:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

menyerahkan kembali kepada Penggugataset berupa dua bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak GunaHalaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2020Bangunan Nomor 714/Madras Hulu yang terletak di Jalan Teuku CikDitiro Desa Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor715/Madras Hulu yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro Desa MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utarayang pada saat ini dikuasai oleh Kementerian

kembali kepada Penggugataset berupa dua bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 714/Madras Hulu yang terletak di Jalan Teuku CikHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2020Ditiro, Desa Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor715/Madras Hulu yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro, Desa MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi SumateraUtara yang pada saat ini dikuasai oleh Kementerian

.;DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.;

ThamrinKav 53, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 11 Desember 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING ; MELAWAN :DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan GatotSubroto, Jakarta 10270, dalam hal ini memberikankuasa hukumnya kepada Krisna Rya, S.H.,M.H.,Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo, S.H., C.N.,Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto,DS.H.M.T., Abimanyu Pramudya, S.H., M.

., kesemuanya adalahPegawai Kementerian Kehutanan R.I., yang beralamatdi Gedung Manggala Wanabakti Blok Lantai 8 danBlok VII Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor KS.i/VII/SET/2014, tanggal 2 OktoberSelanjutnya disebut sebagai pihaK TERGUGAT /TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :1.

SARITA, DKKLawan :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

YENNY WAHYU CAHYANIvsKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa benar TERGUGAT telah menyetujui Program dari PENGGUGATdengan Mengeluarkan Surat Rekomendasi Kemenpora RI Nomor:05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal: PermohonanRekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudah ditandatanganioleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.8.

Adanya suatu perbuatan.Perbuatan Tergugat yang menerima Proposal Kegiatan dariPenggugat dengan memberikan Surat Rekomendasi Kemenpora RINomor: 05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal:Permohonan Rekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudahditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.2.

DewaBroto,Amar Ahmad,Yuni Kusmiati,Yusup Suparman,Agus Sudjatmoko,SlametRiyanto,Ferdinand Kamariki Tangkudung ,Faza Novrisal, Tuan AferoHarahap,Imam Eko Putranto,Parulian Hasiholan $,Philip Tino MahatmaNafi,Firman Deny Setiawan semuanya Para Pejabat dan Tim Advokasi padaKantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jin.

angka 7 yangpada pokoknya telah dilakukan pembicaraan dengan Pejabat KementerianPemuda dan Olahraga dan terbitnya rekomendasi melalui surat nomor :05004/SET/D.IG5/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015, secara /egal formalbaik tersirat maupun secara tersurat tidak terdapat janji dan/atau bentukbukti perjanjian yang dapat menunjukkan akuntabilitas timbulnya suatukewajiban pembayaran dari TERGUGAT oleh karenanya pertemuan danpembicaraan hanya bersifat personal/semata yang tidak ada kepentinganHukum dengan Kementerian

HERDEMAN, S.PAKMelawanKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bahwa Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian agamaProvinsi atasan kamu berdua di Kementerian Agama Kota Palangka RayaKalimantan Tengah menjawab dengan bersumpah demi Tuhan saya tidakpernah mengusulkan untuk memutasikan kamu berdua. ltu kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.Hal. 7 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.

Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama KotaPalangka Raya menjawab memang benar ini merupakan kebijakan KepalaBidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Tengah Sudjito S. Silai, SH, lalu ditunjukkan bukti memo/nota tulistangan Sudjito S.

Kantor Kementerian agama KotaPalangka Raya. .

Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013. b.

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansivertical (pasal 1 instansi vertical adalah pelaksana tugas dan fungsiKementerian Agama di daerah dan pasal 2 instansi vertical Kementerianagama terdiri dari a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi b.

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

LAODE SUKANTO, SH. cence cnn eee nce cneennenenennMasidymasing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat /cBBRasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur,Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950), berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Oktober 2015 dan tertanggal 5 Maret 2016,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING ; MELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No

IIP HIDAYAT, S.KOM.; 2nnnnn nnn neeMasingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.2, KlurahanSemper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor Kd.09.5/2/Kp.07.6/57512015, tertanggal 03 November 2015, Toronnarancaranarecenscnconae aSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBAN DING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan monconmnnnsccnne neces nae acces

Memerintah kan>kepada Terbanding untuk menunda pelaksanaan dalambentu k SKEiging Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdininistrasi Jakarta Utara, Nomor 118 Tahun 2015 TentangYmberhentian Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiyati, S.Pd.l,tanggal 11 Maret 2015 ; 5Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorKementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 118 TahunHal. 5 dari 9 hal.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mmencabut Surat KeputusanKepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor 118 Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 Tentang Pemberhentandari Jabatan Fungsional Guru Sri Sudiyati, S.Pd.1 ; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugati keJabatan Fungsional sebagai Guru seperti semula vsbelumadanya/diterbitkannya objek sengketa ; .... nan mannan nnn 5.

TRI PRABOWO, S.ST ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT.1/RW.1, Kelurahan Bajomulyo,Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, 59185;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Juwana, Pati,Jawa Tengah, Direktorat Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN' REPUBLIKINDONESIA;Tempat kedudukan : Jalan Medan Merdeka Barat

KANDIK KURNIAWAN, S.H., Jabatan Penyusun Bahan BantuanHukumBagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaDirektur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.006/1/12/DJPL17, tanggal 19 Mei 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Membaca:1.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktmembebaskan Penggugat untuk tidak diwajibkan dikenakan Pasal 8 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Hak Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, salah satunya ialah izin untukbercerai, telah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktjabatan mengandung arti yang harus ditulis adalah nama jabatannya, sepertihalnya dalam gugatan Penggugat disebutkan Nama Jabatan: Direktur JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat(8) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,maka tanggung jawab kewenangan (tanggung gugat) ada pada Pemberi Mandatdalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia.