seluruh hakhak Penggugat, danPernyataan Penggugat sendiri yang mengatakan segala hal dalam bentukapapun sudah dianggap selesai, secara hukum nyata tidak ada perselisihanhukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan PenggugatError in Persona untuk itu beralasan hukum pula gugatan Penggugatdikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat dapat diterima ;Gugugatan Penggugat Daluarsa1.Bahwa berdasarkan dalildalil dan petitum gugatan Penggugat padapokoknya menyangkut pula pengakhiran hubungan kerja (PHK

No. 627 K/Pdt.Sus/2008dasar (jenis perselisihan hubungan industrial) yang dijadikan dasarmengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara a quo apakah :jenis perselisihan hak yang berkaitan dengan penyerahanpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourching); atau apakah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)akibat perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugatyang telah berakhir tahun 2005 ;Bahwa kerancuan dasar gugatan Penggugat tercermin dari dalildalil

No. 619 K/Pdt.Sus/2008Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007 Tergugat mengeluarkan suratpemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat (Bukti9) ;Bahwa Penggugat yang menerima surat pemutusan hubungan kerja(PHK) secara sepihak tersebut langsung menjawab surat PHK tersebutdengan melayangkan surat jawaban kepada Tergugat yang isinya adalah :1. Menolak PHK ;2.

hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah premature/belum saatnya terjadi.Bahwa Penggugat adalah benar pekerja tetap di Hotel SoechiInternational sampai sekarang yang dapat dibuktikan melalui kartu Jamsostek(Bukti P12) ;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Tergugat mengeluarkan suratpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat (Bukti P13) ;Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat tarhadap Penggugat tersebut adalah melakukan pelanggaran beratsesuail peraturan

"Pengusahayang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/oburuh melakukan kesalahanberat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusanhakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmjgrasi No. SE.13/MEN/SJHK/I/2005 angka 2: ...

Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraini, memutuskan menyatakan tidak dapat menerima Pemutusan HubunganKerja terhadap Penggugat dengan menyatakan PHK yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat adalah premature atau PHK terhadap Penggugatbelum waktunya dapat dilakukan sebelum Penggugat diputuskan terbuktibersalah telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang telahdinyatakan oleh Tergugat dalam surat PHK terhadap Penggugat sebagaimanadiatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE 13/MEN/SJHK/I/2005 ;Tindakan PHK tidak sesuai dengan fakta dan/atau menyembunyikan fakta.Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, makaPenggugat akan mengajukan dalildalil untuk membuktikan bahwa alasanalasan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat adalah tidak benar, tidaksesual fakta/menyembunyikan fakta dan murni rekayasa secara kasar ;Berikut adalah kronologis dari Penggugat :Bahwa Penggugat, Herdin Siregar adalah

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 yang perinciannya sebagai berikut :a. Pesangon (5 x Rp.1.875.000) x 2) = Rp. 18.750.000.-b.

;13.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHKtersebut, sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan;14.Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI) ;15.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan

hasil pertemuan tersebut tidak mencapaikesepakatan, karena Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk3 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN Gtomenyelesaikan PHKtersebut. sehingga penggugat meneruskanperselisihan ini melalui Lembaga Perselisihnan Hubungan Industrial ;18.Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadipukulan bagi keluarga Penggugat ;19.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari LembagaPenyelesaian

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;11 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN GtoMenimbang bahwa dalam masalah ini yang harus dibuktikan adalahmengenai sah atau. tidaknya PHK yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat, dengan beban pembuktian diberikan secara seimbang

terhadap dirinya, dan Tergugatharus membuktikan bahwa PHK tidak pernah dilakukan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P1 s/d P3 dan 2(dua) orang saksi, sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalilbantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T5 dan tidak mengajukan saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK, Penggugat mendalilkanbahwa PHK yang dilakukan Tergugat karena dengan tanpa alasan

terhadap Penggugat telah terbukti ;Menimbang bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidaksesuail prosedur dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugat tidak dapatmembuktikan PHK yang dilakukan kepada Penggugat secarah sah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidaksah, maka fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk13 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN Gtomengabulkan gugatan

FAHMI IDRUS) dengan memberikan surat pemberhentian (PHK) tanpaada alasan yang jelas (menuduh yang tidaktidak kepada pekerja) yangdisampaikan dan oleh Pimpinan PT. Emden Energi Mandiri Lk.

EmdenEnergi Mandiri kepada para Penggugat ;Bahwa para Penggugat di PHK pada tanggal 1 Oktober 2016 ;Bahwa para Penggugat di PHK oleh Perusahaan secara tertulis bersamabeberapa orang karyawan lainnya termasuk saksi ;Bahwa para Penggugat mendapatkan PHK karena dituduh mengambil uangperusahaan ;Bahwa para Penggugat ini bekerja sebagai Operator SPBU ;Bahwa saksi dan para Penggugat tidak menggelapkan uang perusahaan,setahu saksi dan para Penggugat bahwa sdr.

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

terhadap para Penggugat telah terbukti;Menimbang, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap paraPenggugat tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan UndangUndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugattidak dapat membuktikan PHK yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugatadalah sah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidaksah, maka fakta hukum tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untukmengabulkan gugatan Penggugat, namun dalam perselisihan

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat telah menyalahi ketentuan Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 berupa :- Uang Pesangon 2 X 4 Bulan X 1.875.000 = 15.000.000- Uang Penghargaan masa kerja 2 X 1.875.000 = 3.750.000- Uang Penggantian Hak15 % dari uang pesangon dan penghargaan sebesar 2.812.5005.

, Tergugat dan 2 tidak pernahmengajak Penggugat untuk merundingkan maksud PHK tersebut sehinggaPHK Tersebut telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;Bahwa begitu juga sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang undangNomor 13 tahun 2003, PHK yang Sah adalah PHK yang dilakukan setelahmendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (LPPHI) hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan 2;Bahwa karena PHK

yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang nomor 13 Tahun 2003,selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial4 dari 29 halaman Perk.

tersebut, sehinggaPenggugat meneruskan perselisihnan ini melalui Lembaga PerselisihanHubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat , makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4)Undang undang Nomor 13 tahun 2003 berupa

Bank MuamalatCabang Gorontalo sebagai karyawan kontrak;Bahwa Setahu Saksi, sejak kapan Penggugat di PHK (PemutusanHubungan Kerja) oleh PT. Bank Muamalat Cabang Gorontalo yaitusejak tahun 2016;Bahwa Setahu Saksi, apakah saat ini Penggugat sudah tidak bekerjalagi di PT.

Perdata PHI No.28/Pdt.SusPHI/2016/PN GtoBahwa Setahu Saksi, Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)oleh PT. Bank Muamalat Cabang Gorontalo pada tahun 2015;Bahwa Setahu Saksi, saat ini Penggugat tidak lagi bekerja di PT.Bank Muamalat Cabang Gorontalo karena telah diberhentikan;Bahwa Setahu Saksi, Penggugat diberhentikan bekerja oleh PT.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini ;4.

Suzuki Finance IndonesiaCabang Gorontalo dengan alasan tidak mencapai target ;Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara Penggugat dimintaoleh Kepala Cabang PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Gorontalo Lk.

Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat untuk merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHKTersebut telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang undang Nomor 13tahun 2003, PHK yang Sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal

dan 16 Januari2016 akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan,karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan PHK tersebut,sehingga Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga PerselisihanHubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulan bagikeluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya padahalaman 1 poin 3 yang berbunyi bahwa Penggugat di PHK oleh PimpinanPT Suzuki Finance Indonesia Cabang Gorontalo dengan alasan tidakmencapai target.

Suzuki Finance Indonesia CabangGorontalo sebanyak 7 (tujuh) orang, dan Penggugat adalah yang ke 8(delapan ;Bahwa setahu saksi dari informasi temanteman dan kemudianPenggugat yang memberitahukan pada saya tentang Penggugat di PHK ;Bahwa setahu saksi, saksi dan Penggugat pernah sebagai karyawan di PT.Suzuki Finance Indonesia Cabang Gorontalo sejak tahun 2010 sampaidengan 2015 kemudian saksi turut serta di PHK;Bahwa setahu saksi ketika melamar kerja di Perusahaan tersebut saksimembuat surat lamaran

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK, Penggugat mendalilkan bahwaPHK yang dilakukan Tergugat karena telah habis kontrak dan PHK tersebut ataskemauan Tergugat serta bertentangan dengan Undangundang, sedangkan Tergugatmembantah dalam dalil jawabanya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHKkepada Penggugat karena secara organisatoris keputusan untuk melakukan PHK padasetiap pekerja di PT. PG.

PG GORONTALO UnitTOLANGOHULA ditangani lansung oleh bagian HRD sehingga dalil Penggugatyang menyatakan telah di PHK oleh sdr.

HabibullohSiregar terhadap Penggugat, hal tersebut tidaklah dipertentangkan oleh kedua belahpihak dan terjadinya PHK juga didukung oleh keterangan saksi Masrino Zees danSartono Nusi, dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugat telahterbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya bahwa PHK dilakukan oleh sdr.

Habibulloh Siregar adalah sebagaiManager Rayon 2 atau sebagai Pimpinan langsung Penggugat yang telah Mem PHKPenggugat sejak tanggal 9 Juli 2015, yang apabila PHK ini bukan kewenangan darisdr.

Ia pilih di PHK saja, karenatidak dapat lagi melanjutkan hubungan kerja maka disampaikan Tergugat akanmemberikan surat PHK (sesuai keinginan Tergugat) dan hakhak Penggugatberupa upah yang belum dibayar akan segera dibayar.

Apakah mau mengundurkan diri ataudi PHK saja? Dijawab Penggugat di PHK saja. Jadi di PHK atas permintaansendiri, ( karena menyadari tidak / belum dapat mengembalikan uangTergugat. Jadi PHK setelah ada musyawarah / setelah ada perundingan);Bahwa dalil Penggugat pada butir (5) yang menyatakan bahwa penggelapanuang perusahan tidak pernah dilakukan oleh Penggugat; adalah tidak benar.

Hal ini karenapemahaman yang salah dari Penggugat sebab:a Maksud PHK telah dirundingkan dengan Penggugat sebagaimana dimaksudPasal 151 ayat (2).

surat PHK diberikan pada Penggugat lebih dahulu sudah diadakanperundingan dan Tergugat sendiri yang menyampaikan agar di PHK saja.b Bahwa sebelum menetapkan / menentukan jumlah yang menjadi hakPenggugat seharusnya ditentukan dahulu penyebab PHK apakah:e di PHK karena kesalahan berate di PHK karena kesalahan ringane di PHK karena tanpa kesalahan ataue di PHK karena Undangundang mengharuskanPHK karena kesalahan berat =>tanpa pesangonPHK karena kesalahan ringan =>1x pesangon (Pasal 156 UU No.13 Tahun2003

ada pertemuan dan padapertemuan tersebut ditanyakan kepada Penggugat apakah mau mundursendiri atau di PHK dan Penggugat memilih untuk di PHK ;Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak ada kemauan untuk kerja lagi;Bahwa setahu saksi Penggugat mau di PHK karena tidak sanggupkembalikan uang perusahaan ;Bahwa setahu saksi pada saat pertemuan terakhir antara Penggugat danPihak Perusahaan belum ada PHK terhadap Penggugat ;Bahwa Setahu saksi tidak ada pemaksaan PHK ;Bahwa setahu saksi terhadap karyawan

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

Sedangkan mengenaimasa kerja, meskipun disengketakan dan nantinya juga akan dipertimbangkan, namunMajelis Hakim menganggap bahwa masalah tersebut merupakan bagian dari sengketamengenai hakhak yang timbul akibat PHK ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK, Penggugat mendalilkan bahwaPHK yang dilakukan Tergugat karena telah habis kontrak dan PHK tersebut ataskemauan Tergugat serta bertentangan dengan Undangundang, sedangkan Tergugatmembantah dalam dalil jawabanya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan

PHKkepada Penggugat karena secara organisatoris keputusan untuk melakukan PHK padasetiap pekerja di PT.

PG GORONTALO UnitTOLANGOHULA ditangani langsung oleh bagian HRD sehingga dalil Penggugatyang menyatakan telah di PHK oleh sdr.

HabibullohSiregar terhadap Penggugat, hal tersebut tidaklah dipertentangkan oleh kedua belahpihak dan hal ini juga didukung oleh keterangan saksi Zulkifli Hasan dan SartonoNusi, dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugat telah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya bahwa PHK dilakukan oleh sdr.

Tata Lestari Rimba Buana dengan DewanPimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) KabupatenMagelang dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi gunamenyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antarapihak Penggugat dan Tergugat;15.Bahwa serangkaian proses mediasi telah dilakukan oleh Pegawai Mediatorpada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Magelangsepanjang bulan Desember 2012;16.Bahwa sehubungan dengan proses mediasi tersebut, Pegawai MediatorHubungan Industrial

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugugat pada saat putusan ini dibacakan4.

tahun 1994 sampai tahun 2012 apa lagimemberi gaji pada Penggugat dan Il yang tidak sesuai denganUMK Semarang serta memberi gaji terakhir mulai tahun 2011 padaPenggunggat sebesar Rp. 525.000; (lima ratus dua puluh lima riburupiah), Penggugat Il menerima gaji terakhir perminggu sebesarRp. 460.000; (empat ratus enam puluh ribu rupiah), pada saatnyananti akan Tergugat Buktikan.Dan adanya suatu obyek sengketa yang menurut Penggugat adalahHak Normatif Penggugat dan Il karena Pemutusan HubunganKerja (PHK

Suprayitnodan Agung Subono) sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepadaKuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Turut Tergugat (ic. PT. SUN KUSUMAHATI).a. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2013, ParaPenggugat prinsipal (ic. H. Suprayitno dan Agung Subono) hanyamemberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PT. SUBENDWIPA JAYA(ic. Tergugat) dan PT. KUSUMAHATI, dan bukannya terhadap PT.

SUBENDWIPA JAYA di mobildan truk juga ada tulisan SUN di gerbang perusahaan;Bahwa Saksi mengetahui yang bekerja dibagian absensi adalah bapakParjono;28Sri Supartinah, memberikan keterangan tanoa disumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat meminta pesangon karena telahdi PHK oleh perusahaan dan tidak diberi pesangon;Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat terutama bapak Agung bekerjadi PT.

LBHJT.13.10/139/PDT.G.PHItertanggal 31 Oktober 2013 yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut tertulis"guna mengajukan gugatan PHK kepada PT. SUN KUSUMAHATI yang beralamat: Jl. Raya Semarang Demak KM.9/No.24 dan PT. SUBENDWIPA JAYA JI.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bagaimanakah antara ParaPenggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan apa alasan serta dasarhukumnya?;3. Hakhak apa yang harus diberikan Tergugat dan Turut Tergugat kepada ParaPenggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut?