Bahwa anotasi Pasal 11 UndangUndang Nomor 1/2004 diatas,sebagai pengguna anggaran Pemohon baru sejak bulan Juni 2013(semester Il tahun berjalan), dan perhitungan tutup anggaran pada 31Desember 2013, akan tetapi tindakan Penyidikan inkonstitusional danmenyesatkan oleh Termohon dimulai bulan November 2013 tanpa prosedurdan tanpa memiliki laporan hasil investigatif performa dari BPK;3.

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangHalaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Ffkmerasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat menuntut pelaksanaantanah tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadapemegang sertipikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupunyang tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaantanah atau penerbitan sertipikat tersebut;Dalam Anotasi

Disini telahterjadi keadaan yang disebut perselisihan prayudisial (prejudicial geschill);Menimbang, bahwa dari anotasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwajika diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat pentingdan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda), danjika terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, maka Majelis Hakim dapatmenunda pemeriksaan atas perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umumtersebut dengan menunggu putusan Majelis Hakim yang lain

TENTANG FAKTAFAKTA HUKUMPenggugat sebelum mengajukan kesimpulan (Konklusi) terlebih dahulumemberikan anotasi atas alat bukti surat dan keterangan saksi yangdiajukan Penggugat serta selanjutnya membuat tanggapan atas alat buktisurat yang diajukan Tergugat, dalam hal sebagai berikut:A. Tentang Alat Bukti Surat PenggugatPutusan Nomor 284/PDT/2016/PT MDN Halaman 36 dari 72 halaman1.

UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlahempat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS tesHalaman 67 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN SmlAKABRI TNI dan membantu Bapak DEV supaya tidak masuktahanan; 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 07 April 2019 yang dibuat oleh DEV DE VEGA HUWAE; 1 (Satu) buah buku tulis berisi catatan pemberian uang kepadasaudara DEV DE VEGA CERYJOY HUWAE;Maka dikembalikan kepada saksi korban ELIEZER UDIATA KASPARFENANLAMPIR;Menimbang, bahwa dari anotasi

ahliwarisnya serta sekalian orang yangmendapat hak daripadanya, tentang apa yang disebut didalamnyaHalaman 50 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagaipemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyaihubungan langsung dengan pokok soal tersebut terhadap akta otentiktersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuna danmengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihaklawanMenimbang bahwa dalam anotasi

No. 336 K/TUN/2013 tanggal 23September 2013, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ,selanjutnya diberi tanda Bukti T31 ;Foto copy Anotasi Putusan : Penerapan AsasAsas Umum PemerintaHan Yang BaikDalam Penerbitan Keputusan Tata UsaHa Negara yang dimuat dalam MajalahHukum Varia Peradilan Tahun XXIX No. 343 Juni 2014 Halaman 107 s.d. 112,bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup , selanjutnya diberitanda Bukti T32;Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jambi

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutsertamelakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, artinya bahwa unsur hukum iniadalah suatu bentuk penyertaan, dimana dalam satu tindak pidana dilakukan oleh dua orang ataulebih yang masingmasing mempunyai peran dalam mewujutkan terjadinya tindak pidanatersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka telahterpenuhi unsur hukum dimaksud ;Menimbang , bahwa dari anotasi

bertujuanmelindungi negara dan masyarakat umum secara keseluruhan,sehingga kepentingan yang bersifat melindungi pihakpihak tertentuseperti di antaranya hakhak kepemilikan warganegara tidak bolehbersinggungan dengan kejahatan dan atau pelanggaran;Menimbang, bahwa setiap putusan pengadilan dapat diartikanyurisprudensi, atau pengertian lain dari yurisprudensi adalahkumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkatperadilan pertama sampai tingkat peradilan kasasi, dan yang padaumumnya diberi anotasi

adalah kegiatankegiatan yangmemerlukan layanan masyarakat tetapi tidak bisa dilayani kementrian lembaga, pelayanan rakyat dengankarakter khusus uangnya di simpan di lembaga itu dan disebut perusahaan negara (BUMN) tujuannya melayanimasyarakat yang tidak bisa di layani kementrian;Bahwa Ahli berpendapat uang yang di salurkan dari PTPELINDO ke PT SHS merupakan kekayaan yang dipisahkan tidak termasuk'= sistem APBN carapenyelesaiannya dan ketentuan bisa berbedabeda;Bahwa Ahli berpendapat dasar pemberian anotasi

perorangan;Bahwa Ahli berpendapatada konsep pembayaran di lakukanpara pihakpihak yang memang sudah memiliki hak danwewenangnya;Bahwa Ahli berpendapat joincon bagus sebenarnya agarmenguji seseorang untuk tidak melakukan semaumaunyatanpa sepengetahuan orang lain;Bahwa Ahli berpendapat jika persyaratan belum lengkapdana yang ada pada joincon tidak dapat di gunakan sampaisyaratnya lengkap;Bahwa Ahli berpendapat konsep yang berkaitan dengan totalloss :Pengeluaran rencanaAnggaran mempunyai masa priodeJumlah anotasi

Santer Sitorusdalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan* yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia Centerfor Study of Governance and Administrative Reform (UICSGAR), tahun 2017,Bab 5 Keputusan Pemerintah, Sub Bab 5.7 Tanggapan, Hal 233, yang menyatakanbahwa cakupan permohonan yang dimaksud dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnyabaru dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada;Menimbang,

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, artinya bahwa unsur hukumini adalah suatu bentuk penyertaan, dimana dalam satu tindak pidana dilakukan oleh duaorang atau lebih yang masingmasing mempunyai peran dalam mewujutkan terjadinyatindak pidana tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsurhukum ini, maka telah terpenuhi unsur hukum dimaksud ; Menimbang , bahwa dari anotasi

Pertanggungjawabn Hukum Dalam PerkaraJurnalistik, tanggal 04 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti T30;Potocopy Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B1179/EPJ/07/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pola Penanganan PerkaraTindak Pidana Informasi dan Pedoman Pemberitaan elektronik, selanjutnyadiberi tanda Bukti T31;Potocopy Peraturan tentang Pers Nomor 1/PeraturanDP/IIV2012 tentangPedoman Pemberitaan Media Siber, selanjutnya diberi tanda Bukti T32;Potocopy Hasil Penelitian tentang Himpunan Anotasi

Di sini telah terjadikeadaan yang disebut perselisihan yudisial (prejudicial geschill).Menimbang, bahwa dari anotasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jikadiperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat pentingdan menentukan dalam hal memutus perkara yang discorsing (ditunda), danjika terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, maka Majelis Hakimdapat menunda pemeriksaan atas perkara yang didakwakan olehPenuntut Umum tersebut dengan menunggu putusan Majelis Hakim yanglain yang

Putusan No. 1726/Pdt.G/2020/PA.Nph101112131430 September 2019 telah diberi materai cukup dan dicap pos , lalu olehKetua Majelis diberi tanda P4;Print Screen Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial Rl telah diberimaterai cukup dan dicap pos , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;Print Screen Anotasi UndangUndang Berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi : UU RI nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah diberimaterai cukup dan dicap pos , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;Fotocopy Permohonan Ijin

Ketiga, putusan hakim yang telah diberi anotasi olehakademisi. Keempat, pengetahuan tentang hukum secara keseluruhan. Dandalam tataran teori, menurutnya para ahli hukum lebih cenderungmengkualifikasikan putusan yang termasuk yurisprudensi adalah putusan yangtelah diberi anotasi oleh akademisi tersebut.

mengganti kerugian tersebut"2 Tempat Gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta PusatPusat3 Objek Gugatan Tanah dan Bangunan Menteng Tanah dan Bangunan Menteng 37374 Penggugat Hendrew Sastra Husnandar lkatan Wanita Kristen IndonesiaAnotasi Hukum SRS Lawyers : Anotasi Hukum SRS Lawyers ;IWKI dalam Putusan In Kracht Hendrew Sastra Husnandar dalammerupakan Turut Tergugat Il Gugatan merupakan Turutsekaligus Penggugat Tergugat Rekonpensi yang telahmengajukan gugatanrekopensi atas objek

mewajibkan melanggar hukum danorang yang menimbulkan membawa kerugian kepadakerugian itu karena kesalahannya orang lain, mewajibkan oranguntuk mengganti kerugian yang menimbulkan kerugiantersebut" itu. karena kesalahannyauntuk mengganti kerugiantersebut.2 Tempat Gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Negeri JakartaPusat3 Objek Gugatan Tanah dan Bangunan Menteng 37 Tanah dan BangunanMenteng 374 Penggugat Hendrew Sastra Husnandar Ikatan Wanita KristenAnotasi Hukum SRS Lawyers : Indonesia Anotasi

Nomor 1751 K/Padt/201749.50.51.52.Bahwa Ahli Hukum Nono Anwar Makarim dalam Legal Anotasi HasilEksaminasi Publik: Kasus Soeharto Vs Majalah Time Lampiran padahalaman 76, berpendapat antara lain bahwa:...Gugatan penghinaan (belediging) yang menyangkut tuntutan ganti rugiimaterial hanya bisa diajukan berdasarkan Pasal 1372 dan seterusnyaKUHPerdata. (Arrest Hooge Raad 11 maret 1909, Tijdschrift van RechtT.93 halaman 50).

Ltd.nn Anotasi :wn Menurut Peraturan Menteri Pertanian dan AgrariaNomor:2 tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi DanPendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah, Pasal4 ayat (1) menegaskan bahwa Didalam hal perbuatanhukum yang disebutkan didalam Pasal 19 Peraturanpemerintah no. 10 tahun 1961, yaitu pemindahan hak atastanah, pemberian hak baru atas tanah, maka permohonanpenegasan konversi dan pendaftaran tersebut di pasal 1diajukan dengan perantara pejabat pembuat akta tanahyang bersangkutan, yang

adalah kegiatankegiatan yangmemerlukan layanan masyarakat tetapi tidak bisa dilayani kementrian lembaga, pelayanan rakyat dengankarakter knusus uangnya di simpan di lembaga itu dan disebut perusahaan negara (BUMN) tujuannya melayanimasyarakat yang tidak bisa di layani kementrian;Bahwa Ahli berpendapat uang yang di salurkan dari PTPELINDO ke PT SHS merupakan kekayaan yang dipisahkan tidak termasuk' = sistem APBN carapenyelesaiannya dan ketentuan bisa berbedabeda;Bahwa Ahli berpendapat dasar pemberian anotasi

perorangan;Bahwa Ahli berpendapatada konsep pembayaran di lakukanpara pihakpihak yang memang sudah memiliki hak danwewenangnya;Bahwa Ahli berpendapat joincon bagus sebenarnya agarmenguji seseorang untuk tidak melakukan semaumaunyatanpa sepengetahuan orang lain;Bahwa Ahli berpendapat jika persyaratan belum lengkapdana yang ada pada joincon tidak dapat di gunakan sampaisyaratnya lengkap;Bahwa Ahli berpendapat konsep yang berkaitan dengan totalloss :Pengeluaran rencanaAnggaran mempunyai masa priodeJumlah anotasi