alasan aspek mental kepribadian disebutkan setelah menerlmalaporan/pengaduan tentang kesalahan siswa, Korsis provost Lemdiklatmelakukan pemeriksaan non pro yustisia yang dituangkan dalam berita acara,kemudian bila terbukti siswa bersalah maka cliberi sanks/ secara bertingkatberupa teguran/peringatan sampai dimasukkan kedalam sel, dan apabilapelanggaran masih dilakukan lagi secara berulangulang dan dinilai dapatmerusak citra lembaga Polri nantinya maka barulah dilakukan sidangdewan pendidikan dan apablla

Bahwa akta tersebut selama tidak ada pihak yang keberatan, makadapat dipergunakan dan melekat terhadap orang yang tersebut dalamakta dimaksud, sehingga apablla Para Penggugat tidak nyaman dan tidakaman dengan adanya akta tersebut haruslah membatalkan akta tersebutterlebih dahulu, dan itupun harus dilakukan di Pengadilan Negeri Wates,Hal. 20 dari 45 hal Putusan No 57/P dt.G/2018/PTA.Yk.karena produk tersebut dalam bentuk Perrmohonan dan merupakanproduk hukum Pengadilan Negeri Wates tahun 1972.8.

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yangberlaku;Apablla Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,HImn. 6 dari 48 Him. Ptsn. No. 3410/Pdt.G/2018/PA.

Dan juga tergugat tidak setuju anak anakseusia 4 dan 6 tahun sudah dl beri hand phone dan Ipad untukmenonton acara diajarkan memakai pakaian yang tidakmenutup aurat, apablla penggugat sudah mendidik dengan baiktidak mungkin anak kedua sering menyayikan lagu haleluya, danjingerbell dan anak pertama sudah menyayikan lagulagudewasa, dan penggugat sering tidak peduli anak pertamamenonton acara remaja seperti kelas internaslonal sehcol danthetransmart yang didalamnyn untuk remaja, sampai saat inianak

poin 8.3 yang pada intinya menyatakan jual bell objeksengketa tanpa sepengetahuan Para Palawan;Bahwa ketlka Terlawan III melakukan survey anallsa kelayakan pemberlankredlt kelokasi objek sengketa sebagai calon jaminan kredit, surveyor (petugasyang melakukan survey) sedikitpun tidak dihalangi, tidak ditanyakan bahkanPalawan Surya Mutiara Gani cenderung mempersilahkan Surveyor melakukantugas mendokumentasikan tampak dalam objek sengketa agar kredit jual bellrumah tersebut dapat berjalan lancar.Bahwa apablla

perjajian kredit sebagaitanda bahwa Debitur telan mempelajari dan menyetujui isiperjaniian kredit.Bahwa setelah membaca dan mempelalarr isi perjanjian kreditDebitur bebas untuk menentukan apakah menerima atau tidakrnenerima isi dar perjanjian kredit.Dalam hal Calon debitur tidak menerima isi dan ketentuanperjanjian kredit tetap terbuka kesempatan untuk mengajukanbanding atas perjanjian kredit yang kemudian akan diprosesanalisa dan diambil kebijakan apakah keberatan tersebut dapatdipenuhi atau tidak dan apablla

AMPPlantation kepada Unit Pengolahan (Kelapa Sawit) PT, AMP Plantation,dan atas penyerahan ini dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;Pasal 9 Ayat (5) clari UU PPN, secara lengkap menyatakan :"Apablla dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selaMmelakukan penyerahan yang terutang pajak luga melakukan penyerahanyang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang

gugatannyasecara fundamentum petendi mengisyaratkan telah terjadi sengketa tatausaha negara sebagai akibat dilakukannya pendaftaran peralihan hak yangdilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagaiterhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Tualang pada pada tanggal 02Juni 2016 yang didasarkan pada lelang sebagaimana yang tertuang padaRisalah Lelang Nomor 417/2016 tanggal 09052016 yang diperbuat olehEdy P Sebayang, SE, Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara Medan;Bahwa apablla

SOS (Shield on Service)alamat Tanah Abang 2, Jakarta Pusat;Bahwa keberadaan 3 (tiga) lembar ljazah pelatinan satpam untuk sdrRIZKY FATURAHMAN, sdr ADE SULAEMANSYAH dan seorang lakilakiyang saksi lupa namanya tersebut kKemungkinan berada di tangan sdrRIZKY FATURAHMAN, sdr ADE SULAEMANSYAH dan seorang lakilakiyang saksi lupa namanya karena apablla melamar ke di PT.

Bahwa perlu Tergugat Ill jelaskan bahwa pelaksanaan lelang terhadapobjek perkara a quo dilakukan berdasarkan Undangundang HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 pasal 6 menyatakan " Apablla debiturcidera janji, pemegang hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut", dalam hal ini Tergugat II telah wanprestasi sehinggaTergugat sebagai pemegang hak tanggungan peringkat

KMA/002/SK/1/1994 tanggal 29 April 1994,yangdikemukakan Penggugat diputus jauh sebelum diundangkannya UUHT No. 4Tahun 1996, sehlingga tidak relevan dikemukakan dalam perkara aquo;Bahwa sesuai dengan latar belakang dibentuknya UndangUndang HakTanggungan, kehadirannya secara filosofls memberi kemudahan kepada KredltorHalaman 56PUTUSAN Nomor 199/Pdt.G/2016/PNRap21.22.23.24.25.26.yaitu biasanya plhak Bank dalam mengatasi kredit macet.UndangUndang HakTanggungan telah mengatur apablla Debitur wanprestasi

berdasarkanlitel Eksekutorial.Bahwa UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah menjamin Hak Kredltur danitikad buruk Debitur untuk memenuhl prestasinya dengan membayar(utangdan bunganya), dengan memberi hak Kredltur untuk mengeksekusimenjual lelang benda jaminan tanpa melalui Pengadilan, hal ini sebagaiterobosan penghematan waktu dan biaya apablla harus melalui Pengadilan.Bahwa tindakan Tergugat II memohon pelaksanaan lelang/ penjualan

Tindak pidana yangdilakukan bersamasama oleh mereka yangtermasuk yustisibel peradilan militer danyustisiabel peradilan umum, diperiksa dandiadili oleh pengadilan dalam IIngkunganperdilan umum kecual apablla menurutkeputusan menteri dengan persetujuan MenteriKehakiman perkara itu harus' dlperiksa dandiadili oleh pegadilan dalam lingkunganperadilan militer "Kemudian dipertegas Pasal 16 UU No 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tindakpidana yang dilakukan bersamasama oleh merekayang termasuk lingkungan

Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro bahwayang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalamPasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya,direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum.Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemarannama baik apablla menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama,penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untukmembela diri.

debitur/Tergugat Ill tetap tidak melunasikewajibannya maka dilanjutkan dengan lelang atas barang tersebut diatas.Hal 68 dari 91 hal PutNomor 264/Pdt/2017/PT SMGBahwa pada kenyataannya Tergugat Ill telah melakukan wanprestasidengan tidak mengindahkan suratsurat peringatan tersebut di atas.Oleh karena itu, KSP Primadana (in casu Tergugat IV) memiliki hakuntuk menjual objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yangmengatur sebagai berikut: Apablla

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No.598K/Sip/1971 :Apablla besarnya kerugian yang diderita oleh Pelawan tidakdibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yangtelah diajukan oleh Pelawan harus ditolak oleh Pengadilan "c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No.146/1970/Perd/PTB:"Tuntutan ganti rugi yang tidak disedai perincian keruglan harusditolak.

Dan juga tergugat tidak setuju anak anakseusia 4 dan 6 tahun sudah dl beri hand phone dan Ipad untukmenonton acara diajarkan memakai pakaian yang tidakmenutup aurat, apablla penggugat sudah mendidik dengan baiktidak mungkin anak kedua sering menyayikan lagu haleluya, danjingerbell dan anak pertama sudah menyayikan lagulagudewasa, dan penggugat' sering tidak peduli anak pertamamenonton acara remaja seperti kelas internaslonal sehcol danthetransmart yang didalamnyn untuk remaja, sampai saat inianak

Terhadap Pemohon Keberatanyang tidak hadir dan memberikan dokumendokumen terkaitPerjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara,merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karenaPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan menunjukPengadilan Negeri Padangsidimpuan apablla terjadi sengketasebagaiman tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit.Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setujumenyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase,oleh karena Pemohon Keberatan

Judul gugatan tersebut bersesuaian dengan posita butir 13 yang berbunyi :Bahwa oleh karena itu sudah jelas dan pasti apablla perbuatan Tergugat 1 dan 2dalam memberikan hibah atas adalah perbuatan melawan hukum (On recht matigedaad) dari pewarii yang sangat merugikan para Penggugat sebagii ahli waris, yangoleh karena itu harus dibatalkan".Selanjutnya petitum butir 4 berbunyi, Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat ,,, 2yang memberi hihah Irepada Tergugat 3,4,5, yang mengrima hibah atas,,,,,,..dstadalah

./2001 diatur bahwa apablla daiam jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasidikirimkan melaiui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidakditerima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barangdan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajaktersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakanklarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukanyang dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkanpada persidangan dan keterangan

2 alat bukti karena untuk penetapan tersangka jikamengacu pada maksud dalam ketentuan pasal 1 butir 14 KUHAP bukanlahsubyektif penyidik akan tetapi harus di dasarkan pada 2 alat bukti;Bahwa kecermatan dalam penelitian keabsahan 2 alat bukti adalah halyang perlu dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena 2 alat bukti yangakan diajukan nantinya haruslah alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalamPasal 183 KUHAP telah menggariskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkanpidana kepada seorang kecuali apablla

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Des.1971 No. 598K/Sip/ 1971 :Apablla besarnya kerugian yang didenta oleh Pelawan tidak dibuktikansecara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukanpleh Pelawan harus ditolak oleh Pengadilan.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 Nomor :146/1970/Perd/PTB :"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak 9.