Ditemukan 735 data
11 — 1
EROMC ~@ONOSk @MEYFO OOM OF SHO 47Artinya : Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidakcinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikanperkawinan mereka dengan talak satu sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 76 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang dibah
13 — 1
No. 327/Padt.P/2019/PAJUMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulusebelum pemeriksaan pokok perkara
8 — 1
mengirimkan salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon danTermohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Sumedang di tempatperkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
57 — 5
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
35 — 0
Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undangundangnomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, adalah menjadi kompetensi absolutPengadilan Agama Batang ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon ,Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, begitu pula Termohonsmaka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah
16 — 3
ketentuan Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabukkan denganmenjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat sesuai denganketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
12 — 3
untukbersatu sementara keduanya telah berpisah sekian lamanya maka dapat berdampak negatifbaik bagi Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugattelah beralasan sebagaimana Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyagugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
5 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaGugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor ; 28/TUADAAG/X
11 — 2
pendapat ahli hukum islamdalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat MajelisHakim dalam putusan ini yaitu:Ainlh ails) jle due J cols sl 5 3eb J 58d olArtinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahuitempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkanpada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
9 — 0
salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon danTermohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tomo KabupatenSumedang di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
10 — 0
Menimbang, bahwa dengan demikian dalildalil permohonan Pemohon telahmenjadi tetap dan terbukti, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapatdik abulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara im termasuk dalam bidang perkawinan,maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah dibah
7 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
6 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
6 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
7 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
5 — 5
sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malanguntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah
25 — 30
bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidakhadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya,serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sahmenurut hukum, di sisi lain gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan beralasan, maka Tergugat harus' dinyatakan tidakhadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek,sesuai dengan pasal 125 HIR.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor3 Tahun 1989 yang telah dibah
7 — 1
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
6 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Halaman 5 dari 7 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung
12 — 1
cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah