Ditemukan 9077 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilakukan ditujukan
Register : 02-07-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 193/Pid/2018/PT.DKI
Tanggal 12 Juli 2018 — Victorsun Rindanaung
168211
  • Dharma Anugerah Perdana kepadaVictorsun Rindanaung, dibukukan dengan nomor : 26/W/XII/2016tanggal 29 Desember 2016 di Notaris Michael, SH, SH, M.Kn;Asli Surat Jual Beli Saham tertanggal 22 Desember 2016 antaraRidwanto Wibowo kepada Victorsun Rindanaung, dibukukan dengannomor : 27/W/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 di Notaris Michael,SH, SH, M.Kn;Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT. DK!Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang SahamPT.
    Dharma Anugerah Perdana kepadaVictorsun Rindanaung, dibukukan dengan nomor : 26/W/XII/2016tanggal 29 Desember 2016 di Notaris Michael, SH, SH, M.Kn;Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI Asli Surat Jual Beli Saham tertanggal 22 Desember 2016 antaraRidwanto Wibowo kepada Victorsun Rindanaung, dibukukan dengannomor : 27/W/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 di Notaris Michael,SH, SH, M.Kn; Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang SahamPT.
Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2533 K/Pdt/2019
Tanggal 23 Oktober 2019 — DOLMAN SILALAHI VS Hj. ERNI LUBIS, (istri/janda Alm. Ir. H. Nirwan), dkk.
8756 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (seribu sembilanratus sembilan puluh empat meter persegi) terletak dalam ProvinsiSumatera Utara, Kota Medan (d/n Kotamadya Medan), KecamatanMedan Helvetia (d/h Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur, lebihdikenal Jalan Sejahtera, yang dibukukan pada Kantor PertanahanKotamadya Medan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat UkurSementara tanggal 3 Mei 1989 Nomor 1878/1989 terdaftar atas namaKamaruddin Lubis dengan batasbatas: Sebelah Utara dengan tanah negara/SHM Nomor 1309, 14,35 m +32,2 m+ 15,55 m
    Nomor 2533 K/Pdt/2019Vi.VII.Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur, lebin dikenal JalanSejahtera, yang dibukukan pada Kantor Pertanahan KotamadyaMedan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat Ukur Sementaratanggal 3 Mei 1989 Nomor 1879/1989 terdaftar atas namaKamaruddin Lubis dengan batasbatas: Sebelah Utara dengan rencana jalan, 7,05m+15m+64m:;Sebelah Selatan dengan tanah negara,25 m; Sebelah Timur dengan tanah negara, 38,85 m; Sebelah Barat dengan rencana jalan, 41 m;Adalah sah kepunyaan/milik Para
    (seribu sembilanratus sembilan puluh empat meter persegi) terletak dalam ProvinsiSumatera Utara, Kota Medan (d/n Kotamadya Medan), KecamatanMedan Helvetia (d/n Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur, lebihdikenal Jalan Sejahtera, yang dibukukan pada Kantor PertanahanKotamadya Medan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat UkurHalaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019Sementara tanggal 3 Mei 1989 Nomor 1878/1989 terdaftar atas namaKamaruddin Lubis dengan batasbatas:1.
Register : 15-10-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Tjg
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pemohon:
YUFITA SRI REZEKI
377
  • kelahiran anak ke dua menjadi Sabrina Nur Azzahra dengan urutan kelahiran anak ke satu, berjenis kelamin Perempuan yang dilahirkan di Tanah Laut pada tanggal 3 Maret 2013;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dibukukan
Register : 13-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
TAYEB PARONDA, SE
Tergugat:
1.SUPRIANTO. S
2.SULNAR
11823
  • Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  • Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Pebuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
  • Menyatakan Kesepakatan Perjanjian Kerja sama bertanggal 15 Juni 2011 yang telah dibukukan dengan nomor : 4824/G/VII/2011 tanggal 26 Juni 2011 di kantor Notaries Hidayat.
    Bahwa Perjanjian Kesepakatan Kerja sama antara Penggugatdengan Para Tergugat tersebut pula telah dibukukan dengan nomor :4824/G/VII/2011 tanggal 26 Juni 2011 di kantor Notaries Hidayat. SHBahwa isi dari pada Perjanjian Kesepakatan Kerja sama antaraPenggugat dengan Para Tergugat tersebut, pada Intinya adalah sebagaiberikut :4.1.
    dengan tanpa hadirnya Tergugat Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagai berikutbahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah melakukanKesepakatan Perjanjian Kerjasama bertanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh para tergugat (pihak Pertama), penggugat (pihak kedua) danLuther Patiung (pihak ketiga) dan Perjanjian Kesepakatan Kerja sama antaraPenggugat dengan Para Tergugat tersebut pula telah dibukukan
    Menyatakan Kesepakatan Perjanjian Kerja sama bertanggal 15Juni 2011 yang telah dibukukan dengan nomor : 4824/G/VII/2011 tanggal26 Juni 2011 di kantor Notaries Hidayat. SH adalah sah dan mengikat;5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp.636.540.000,(enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnyaZ.
Register : 02-05-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN NUNUKAN Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Nnk
Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon:
Amatang
2013
  • ketentuan Pasal 1888KUH Perdata buktibukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sahdalam permohonan ini;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, dalam persidanganperkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah, sehingga keterangan SaksiSaksi tersebut merupakanalat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata, jika aktaakta yang telah dibukukan
    kekeliruan tersebut menjadi benar danPenetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 7 dari 10agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudianhari, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dantidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab UndangUndangHukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan aktaakta,apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan
Putus : 02-11-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN KOLAKA Nomor 59/Pdt.P/2015/PN Kka
Tanggal 2 Nopember 2015 — MUKHAYAH
10719
  • sebelum nama ayahpada akte kelahiran Pemohon;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Pemohon adalahsebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni untuk memohonpenambahan redaksi Sdr sebelum nama ayah dari Pemohon yang termuatdalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan aktaakta catatansipil diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata pada Buku Bab IlBagian lll yaitu pasal 13 yang menyatakan Jika beberapa akta tiadadidalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukan
    Asari Asan;Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPerdata jika aktaakta yangtelah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan ataukekeliruan lainnya, maka yang demikian itu) dapat dijadikan alasan untukmengadakan............Hal. 4 dari 6 hal Pen No.59/Padt.P/2015/PN Kka mengadakan pembetulan/ perbaikan, oleh karenanya cukup beralasan bagiPengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan untuk mewujudkankehendak Pemohon, maka berdasarkan pasal 16 Kitab Undangundang HukumPerdata tentang
Register : 16-07-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat:
PT. SINARMAJU KONSTRUKSINDO
Tergugat:
PT. Yong Indo Industry
13964
  • Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telahditegaskan dan diakui oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan tanggal 18Maret 2020 yang telah dibukukan dan didaftarkan (Waarmerking) diJhonson Wijaya, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di KotaBatam pada tanggal 18 September 2020 di bawah nomor : 07/W/IX/2020;3.
    Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tanggal 18 Maret2020 yang telah dibukukan dan didaftarkan (Waarmerking) di JhonsonWijaya, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam padatanggal 18 September 2020 di bawah nomor : 07/W/IX/2020;3.
    Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) atas pemenuhan Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2020yang telah dibukukan dan didaftarkan (Waarmerking) di Jhonson Wijaya,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam pada tanggal18 September 2020 di bawah nomor : 07/W/IX/2020;4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang secara tunaldan sekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :a.
    Bahwa Tergugat secara tegas menolak petitum gugatanPenggugat pada angka 2 halaman 4 dalam surat gugatannya, yangmemohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga SuratPernyataan tanggal 18 Maret 2020 yang telah dibukukan dan didaftarkan(Waarmerking) di Jhonson Wijaya,SH.M.Kn., Notaris di Kota Batam padatanggal 18 September 2020 dibawah nomor : 07/W/IX/2020, karena SuratPernyataan tanggal 18 Maret 2020 belum selesai dibuat dan belumditandatangani oleh Para Pemegang Saham PT.
    Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tanganioleh Stefanus Yusuf Jap (versi 2) yang dibukukan dan didaftarkan(waarmerking) Nomor 07/W/IX/2020 pada hari Sabtu, 19 September 2020pada Kantor Notaris Jhonson Wijaya, SH, M.Kn, diberi tanda bukti T5;6. Fotokopi Invoice Ref. : INVBTH/P.ASMK/TTH/I/21 tanggal 19 Januari2021 yang ditanda tangani oleh Toni Teguh, Tagihan PekerjaanPenambahan Luas Workshop Project A, senilai Rp3.345.198.728,00 kepadaPT.
Putus : 17-11-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN KOLAKA Nomor Nomor 20/Pdt.P/2014/PN Kka
Tanggal 17 Nopember 2014 — ACONG, S.Pd
4111
  • Kka Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan aktaakta catatansipil diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata pada Buku Bab IlBagian Ill, yaitu pasal 13 yang menyatakan Jika beberapa akta tiadadidalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telahterjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itudapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalamregisterregister itu.
    karena Pemohon telahlalai memberikan data kepada petugas pencatat ketika membuat akta kelahirananaknya setelah Pemohon selesai kuliah, sehingga Acong yang dimaksuddalam akta tersebut adalah Acong, S.Pd dengan demikian terdapat kekhilafanpenyertaan gelar pada nama Pemohon yang sebenarnya dalam akta kelahirananaknya;Menimbang, bahwa oleh karena penyertaan gelar pada nama Pemohonyang sebenarnya telah dinyatakan Acong, S.Pd dimana identitas Acong, S.Pdsama dar so a . rn aeP1) sehidengan dibukukan
Register : 20-09-2017 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 285/Pdt.P/2016/PN.Krg
Tanggal 4 Januari 2017 — Nama : DIANA MULYANTINI Tempat/tgl lahir : Karanganyar, 10-07-1982 Pekerjaan : Karyawan Swasta Agama : Islam Alamat : SambirotoRt.02 Rw.05, Desa Pandeyan, KecamatanTasikmadu,Kabupaten Karanganyar Selanjutnya disebut Sebagai..................PEMOHON;
312
  • NegeriKaranganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenangmenerima dan memeriksa permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan memberi nama anaknya yangkedua dengan nama ALBYAN SETYA WINATA, akan tetapi karena kurangtelitinya Pemohon sewaktu mengurus Akta Kelahiran, maka nama anak Pemohontersebut di dalam Akta Kelahiran tertuls ABYAN SETYA WINATA:Menimbang, bahwa Kitab UndangUndang Hukum Perdata Pasal 13 mengaturpada pokoknya sebagai berikut: jika aktaakta yang telah dibukukan
    bahwa permohonan pemohon tentang pembetulan nama anakPemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan untukmemperlancar administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari tersebutadalah cukup beralasan dan telah sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata,oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 16 KUH Perdata mengatur bahwa semua keputusantentang pembetulan atau penambahan aktaakta, apabila telah mendapat kekuatanmutlak, harus dibukukan
Register : 21-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Blk
Tanggal 4 April 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD IRFAN
175
  • telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada halhal yang diajukanlagi dan mohon Penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan aktaakta catatan sipildiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata pada Buku Bab II Bagian III,yaitu pasal 13 yang menyatakan Jika beberapa akta tiada didalamnya,atau jika aktaakta yang telah dibukukan
    pendudukmempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuahdokumen;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur Data Kependudukanadalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil darikegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPerdata jika aktaakta yangtelah dibukukan
Putus : 26-09-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 11/PDT.G/2012/PN.LBJ.
Tanggal 26 September 2013 — HUTAMA CHANDRA Melawan HENDRIK CHANDRA, dkk
9534
  • Pede Beach Permai adalah pemilik bidan gtanah yang sahsebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam Buku Tanah nomor, Desa LabuanBajo, yang terletak di Desa / Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten /Kodya Manggarai, Propensi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama PEMERINTAHPROPSNDI DAERAH TINGKAT NUSA TENGGARA TIMUR yang dibukukan di Ruteng,tanggal 2141994 berdasarkan gambar situasi tertanggal 241994, nomor 628/1994, seluas 29,690 m?
    Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak tas tanah yang dimuat dalam Buku Tanahnomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/ Kelurahan Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten / Kodya Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atasnama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur yang dibukukan diRuteng, tanggal 2141994 berdasarkan gambar situasi tertanggal 231994, nomor 628/1994, seluas 29,690 m?, a ne3.
    /Kodya Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas namaPutusan Nomor 11 / PDT.G /2012/ PN.LBJPage 10 of 70Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng,tanggal 2141994 berdasarkan gambar situasi tertanggal 241994, nomor 628/1994,seluas 29.690 m?
    PN.LBJ di Pengadilan Negeri LabuanBaj, dengan objek sengketa adalah Penguasaan Bidan Tanah yang tertera dalam BukuTanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo yang terletas di Desa/Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibukukan diRuteng, tanggal 241994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m?
    Bahwa terhadap objek sengketa telah terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi DaerahTingkat Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994,berdasarkan gambar situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29.690m? adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan NegeriLabuan Bajo tidak berwenang mengadili dan seharusnya perkara a quo diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;3.
Register : 18-06-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 154/PID/2015/PT DKI
Tanggal 4 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : TEMMY WALYO
Terbanding/Terdakwa : NELLYWATIE TANUAR
6329
  • PRAWOTO (kolektor) dan Sdr.AGUS SUSANTO (kolektor) diketahui ada penyerahan uang hasil penagihancustomer yang tidak dibukukan dan tidak disetorkan terdakwa kepada korbanYOLANDA TAN antara lain sebagai berikut : Rincian TanggalNo Tanggal Nama Nomor Pembayaran JumlahPembelian Toko faktur1. 28 Maret Star YA7413 21 September Rp 500.000,2012 Metropo 2012 Rp (Agus)500lis 24 Oktober .000,2012 Rp (Parwoto)11 Januari 201 500.000,(Agus)2. 9 Juli 2012 Maju YA7655 21 Desember Rp 480.000,2012 (Agus)3. 17 Juli
    AGUS SUSANTO(kolektor)ditemukan ketidaksesuaian karena pada pembukuan milik terdakwaNellywatie Tanuar sudah terlebih dahulu tercatat/ dibukukan sebagaipembayaran sebelum uang penagihan dari customer oleh Sdr. PARWOTO danSdr. AGUS SUSANTO disetorkan kepada terdakwa, sehingga uang penagihansejumlah Rp. 28.421.250, (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh saturibu dua ratus lima puluh rupiah)yang diserahkan oleh Sdr. PARWOTO danSdr.
    PRAWOTO (kolektor) dan Sdr.AGUS SUSANTO (kolektor) diketahui ada penyerahan uanghasilpenagihan customer yang tidak dibukukan dan tidak disetorkan terdakwakepada korban YOLANDA TAN antara lain sebagai berikut : Rincian TanggalNo Tanggal Nama Nomor Pembayaran JumlahPembelian Toko faktur1. 28 Maret Star YA 21 September Rp 500.000,2012 Metropolis 7413 2012 Rp (Agus)24 Oktober 500.000,2012 Rp (Parwoto)11 Januari 201 500.000,(Agus)2. 9 Juli 2012 Maju YA 21 Desember Rp 480.000,7655 2012 (Agus)2: 17 Juli
    AGUS SUSANTO (kolektor) ditemukan ketidaksesuaian karena padapembukuan milik terdakwa Nellywatie Tanuar sudah terlebih dahulu tercatat/dibukukan sebagai pembayaran sebelum uang penagihan dari customeroleh Sdr. PARWOTO dan Sdr. AGUS SUSANTO disetorkan kepadaterdakwa, sehingga uang penagihan sejumlah Rp. 28.421.250, (dua puluhdelapan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluhrupiah)yang diserahkan oleh Sdr. PARWOTO dan Sdr.
Putus : 10-02-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2303 K/Pdt/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — TN. TJONG WIBOWO WAHYUDO VS TN. CHOO CHIN TEK DK
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris diTanjung Pinang dengan register Nomor 619/WVI/2011 tertanggal 13Juni 2011;> Mencabut Surat Kuasa Nomor 8 tertanggal 6 Juli 2010 dalam sebuahPerjanjian Pencabutan Surat Kuasa dibukukan dan didaftarkan padaKantor A. Nugroho Hartadji. S.H., Notaris di Tanjung Pinang denganregister Nomor 619/WVI/2011 tertanggal 13 Juni 2011;. Bahwa selanjutnya setelah terjadinya Pembatalan Surat KuasaPertambangan Nomor 8 tertanggal 6 Juli 2010, Penggugat (PT.
    Perjuangan selaku Pemegang ljin UsahaPertambangan dengan Damar Narmada Bakti selaku PengelolaPertambangan tertanggal 6 Juli 2010, dibuat di bawah tangan selanjutnyadidaftarkan dan dibukukan di Kantor Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notarisdi Tanjungpinang, dengan Nomor Register 393/WVII/2010;b. Surat Kuasa Pertambangan (Akta Nomor 8) dibuat dinadapan NotarisAugi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang, tertanggal 6 Juni2011;c.
    Addendum Kesepakatan Mengenai Penyelesaian Perhitungan/Addendum Agreement On Settlement Calculation tertanggal 18 April2011, dibuat di bawah tangan selanjutnya didaftarkan dan dibukukan diKantor Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang, denganNomor Register 559/WIV/2011, tertanggal 19 April 2011;e. Pembatalan Perjanjian tertanggal 13 Juni 2011, dibuat di bawah tanganselanjutnya dibukukan dan didaftarkan di Kantor A.
    Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2011, dibuat di bawahtangan selanjutnya dibukukan dan didaftarkan di Kantor A. NugrohoHartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang dengan register Nomor 618/WV1I/2011;g. Surat Kesepakatan tertanggal 20 September 2011, dibuat di bawahtangan selanjutnya dibukukan dan didaftarkan di Kantor A. NugrohoHartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang dengan register Nomor 701/W1X/2011;h.
    Surat Kuasa tertanggal 20 September 2011, dibuat di bawah tanganselanjutnya dibukukan dan didaftarkan di Kantor A. Nugroho Hartadji,S.H., Notaris di Tanjungpinang dengan register Nomor 701/WIX/2011;danDan atau segala persoalan administrasi maupun teknis kerjasama di bidangpertambangan antara PT. Perjuangan dengan PT. Damar Narmada Baktidan dengan PT.
Register : 16-11-2011 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-52926/PP/M.XIIA/16/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13753
  • dasar Pemohon Banding melakukan pencatatan yaitu Group ReportingManual Cadbury di elemen Other reconciling item yang menyebutkan bahwa akuntersebut adalah untuk mencatat "includes all operating revenue and expenses itemswhich are excluded from operating profit (other than royalties and technical fees)"dimana bagian Pembelian yang dicatat ke Akun 5998 (Extra 5% IDTC) merupakanmark up pembelian 10% yang merupakan "operating revenue" sehingga transaksimark up pembelian dengan perusahaan afiliasi akan dibukukan
    ke akun tersebutyang merupakan operating revenue yang akan tereliminasi pada saat penyajianlaporan keuangan konsolidasi;bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding pembelian selama tahun2008 adalah Rp.46.926.482.282,00 dimana jumlah ini tidak hanya memuatpembelian barang dagangan dari Cadbury Malaysia tetapi juga termasuk biaya lainlain yang dibukukan sebagai harga pokok penjualan, sedangkan Purhase Mark Up10% ini murni transaksi pembelian dari Cadbury Malaysia sebagaimana yang sudahPemohon
    adjusment karena selisih kurs terkait dengan Purchase 73.263633,00mark up 10% Difference 50.524,00Jumlah 4,519.338.712,00bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap seluruh invoice yang diterbitkanoleh Cadbury Confectionery (Malaysia) SDN.BDN yang ditujukan kepada PemohonBanding dan Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Tahun 2008, diketahui PemohonBanding melakukan pembelian barang dagangan (impor) dari Cadbury Malaysiaselama tahun 2008 adalah sebesar Rp 46.926.482.282,00 termasuk biaya lain lainyang dibukukan
Register : 18-02-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 10 April 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HASAN NURODIN ACHMAD,SH.MH.
Terbanding/Terdakwa : SUTARYO Bin SUDAR
4638
  • Supaya kuitansi tersebut terlebih dahulu harus ditandahal 7 dari 51 hal Put.No12/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtangani oleh fiat bayar KKP, yang kemudian ketentuantersebut ditambah dan diperbaharui dengan Surat KepalaKantor Pos Purwokerto Nomor : 2554/SDMKS/KugII/8/0811tanggal 27 Agustus 2011 perihal Tertib AdministrasiKeuangan, bahwa : (2.1) Petugas Loket tidak diperkenankan membukukanbiaya atau panjar eksploitasi/ Investasi. (2.2) Pengeluaran biaya danpanjar eksploitasi/investasi hanya diperkenankan dibukukan
    padaneraca kasir.Bahwa kenyataannya Terdakwa SUTARYO bin SUDARselaku Supervisor Pelayanan telah meloloskan beberapatransaksi biaya/ panjar yang dibukukan petugas loket atashal 10 dari 51 hal Put.No12/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgperintah KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA padahal uangpanjar tersebut telah diambil oleh KUSNADI WIJAYA BinKURNIA secara tunai melalui Loket SOPP tanpa adanyabukti pengeluaran yang disetujui oleh Kepala Kantor PosPurwokerto dan Petugas Loket dalam Neraca harian Lokettelah mengeluarkan
    berhubungan denganpengambilan uang melalui loket kasir, Ssupaya kuitansitersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh fiatbayar KKP, yang kemudian ketentuan tersebut ditambahdan diperbaharui dengan Surat Kepala Kantor PosPurwokerto Nomor : 2544/SDMKS/KugII/8/0811 tanggal27 Agustus 2011 perihal Tertib Administrasi Keuangan,(2.1) Petugas Loket tidak diperkenankan membukukanbiaya atau panjar eksploitasi/ Investasi. (2.2) Pengeluaran biaya dan panjar eksploitasi/ investasihanya diperkenankan dibukukan
    Pengeluaran biaya dan panjar eksploitasi/investasi hanya diperkenankan dibukukan padaneraca kasir.Bahwa kenyataannya Terdakwa selaku SupervisorPelayanan telah meloloskan beberapa transaksi biaya/panjar yang dibukukan petugas loket atas perintahhal 21 dari 51 hal Put.No12/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgKUSNADI WIJAYA Bin KURNIA, padahal uang panjartersebut telah diambil oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIAsecara tunai melalui Loket SOPP tanpa adanyabuktipengeluaran yang disetujui oleh Kepala Kantor PosPurwokerto
    Pengeluaran biaya dan panjar eksploitasi/investasi hanya diperkenankan dibukukan padaneraca kasir.Bahwa kenyataannya Terdakwa selaku SupervisorPelayanan telah meloloskan beberapa transaksi biaya/panjar yang dibukukan petugas loket atas perintahKUSNADI WIJAYA Bin KURNIA, padahal uang panjartersebut telah diambil oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIAsecara tunai melalui Loket SOPP tanpa adanyabuktipengeluaran yang disetujui oleh Kepala Kantor Poshal 32 dari 51 hal Put.No12/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgPurwokerto
Register : 19-11-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 818/Pdt.P/2012/PN. Ska
Tanggal 4 Desember 2012 — MOCH. BASRI
357
  • Perdata, karenanya Hakimberpendapat membetulkan / merubah yang dimaksud Pemohon dalam hal ini adalah samadengan pembetulan Akta Catatan Sipil;Menimbang, bahwa tentang perbaikan / pembetulan aktaakta catatan sipil diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal13. yang menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah,robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalamdaftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan
    jelasterlihat jenis kelamin sebenarnya anak Pemohon adalah LakiLaki;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa Kutipan Akta KelahiranNomor 3771/TP/2006 milik anak Pemohon tertulis jenis kelamin Perempuan, sebagaimanadiketahui jenis kelamin sebenarnya dari anak Pemohon adalah LakiLaki, dengan demikianjelas terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut terdapat Kekeliruan / Kesalahandalam penulisan jenis kelamin, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 13KUHPerdata bila dalam akta yang telah dibukukan
Putus : 15-10-2012 — Upload : 29-10-2012
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 104-K/PM I-02/AD/VII/2012
Tanggal 15 Oktober 2012 — GEREN, KAPTEN LAUT (S) NRP 14074/P
3123
  • Dari hasil pemeriksaan Tim terhadap laporan dan setoran daripenyewaan Fasdin oleh Primkopal Lantamal terdapat sejumlah uang yang tidakdapat dipertanggungjawabkan karena tidak dibukukan oleh Terdakwa selakuBendahara Primkopal antara lain :a. Dari Saksi4 Boimin atas Fasdin Kantin Mako Lantamal untuk bulanJuli dan Agustus tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah).b. Dari Saksi7 Hj. Roslene atas Fasdin Jin.
    Penyimpangan lainnya yaitu uang sewa Fasdin bulan Juli 2011 yang harusdisetor ke Pekas Lantamal sebesar Rp. 13.274.910, (tiga belas juta dua ratustujuh puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sampai dengan saatdiperiksa bahkan sampai sekarang setahu Saksi belum disetor oleh Terdakwa,sementara pada buku kas bendahara Primkopal sudah dibukukan tanpa adatanda terima model Ku17 dari Pekas Lantamal I.16.
    Dari keseluruhan penyimpangan tersebut maka Primkopal Lantamal mengalami kerugian sebesar Rp. 68.865.463 (enam puluh delapan jutadelapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)dimana seharusnya uang sebesar Rp.68.865.463 (enam puluh delapan jutadelapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ituharus dibukukan oleh Terdakwa dalam pembukuan Fasdin di Pekas.17.
    Penyimpangan lainnya yaitu uang sewa Fasdin bulan Juli 2011 yang harusdisetor ke Pekas Lantamal sebesar Rp. 13.274.910, (tiga belas juta dua ratustujuh puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sampai dengan saatdiperiksa bahkan sampai sekarang setahu Saksi belum disetor oleh Terdakwa,sementara pada buku kas bendahara Primkopal sudah dibukukan tanpa adatanda terima model Ku17 dari Pekas Lantamal I.9.
    Dari keseluruhan penyimpangan tersebut maka Primkopal Lantamal mengalami kerugian sebesar Rp. 68.865.463 (enam puluh delapan jutadelapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)dimana seharusnya uang sebesar Rp.68.865.463 (enam puluh delapan jutadelapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ituharus dibukukan oleh Terdakwa dalam pembukuan Fasdin di Pekas.10.
Register : 27-02-2015 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 27-02-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.BMS
Tanggal 11 Oktober 2012 — KASTO, SH. >< SUWATII, DK.
9318
  • Menyatakan Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Juni 2012, lalu dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 oleh Notaris DESI EKA BUDI ASTUTI, SH., M. Kn., adalah sah dan mengikat;5.
    sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan,sehingga tidak ada jaminan, karena tanggal, tanda tangan, dan isi surat tidak dibuat dandiketahui oleh notaris, namun hanya mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang dikantor notaris, diberi nomor, lalu dimasukkan dalam buku daftar waarmerking;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyebutkan sebelumnya bukti P1merupakan bentuk akta dibawah tangan, lalu bila melihat pada poin waktu pembuatanbukti P1 tersebut dimana ada perbedaan dengan waktu dibukukan
    dan didaftarkan olehpejabat yang berwenang (notaris), dalam arti pembuatan bukti P1 ini lebih dahuludaripada dibukukan dan didaftarkan oleh pejabat yang berwenang (notaris) dan buktiP1 juga telah ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu, lalu bukti ini diserahkankepada pejabat yang berwenang (notaris), jadi kesepakatan antara para pihak bukandilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (notaris).
    Menyatakan Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani olehkedua belah pihak pada tanggal 25 Juni 2012, lalu dibukukan dandidaftarkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 oleh Notaris DESIEKA BUDI ASTUTI, SH., M. Kn., adalah sah dan mengikat;5.
Register : 20-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 543/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : UTOMO PURWADI Diwakili Oleh : Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah STp, SH, Mkn
Terbanding/Tergugat I : DWI RETNO SAMIASIH
Terbanding/Tergugat II : SINAR WUGIARNO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG
6847
  • dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, Tata cara dalampelaksanaannya menurut UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)serta peraturan pelaksaannya adalah sebagai berikut:1)Calon pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan jual belimenentukan sendiri segala sesuatunya, tentang tanah danharganya.Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 543/Pdt/2021/PT SMG2)Calon pembeli dan penjual datang sendiri atau mewakilkankepada orang lain dengan surat kuasa, menghadap kepadaPPAT,3)Dalam hal tanah yang akan dijual itu belum dibukukan
    (belumbersertipikat/ belumterdaftar), makadiharuskankehadiranKepala Desa atau seorang anggota Pemerintah Desa yangdisamping akan bertindak sebagai saksi, juga menjamin bahwatanah yang akan dijual itu memang betul adalah milik penjualdan ia berwenang untuk menjualnya.4) Dalam hal tanah yang akan dijual itu sudah dibukukan (sudahbersertipikat), dihadiri dua orang saksi, tidak harus KepalaDesa dan anggota pemerintah desa.5)Kalau tanah yang dijual telah dibukukan, penjual harusmenyerahkan sertipikat
    , tetapi kalau belum dibukukan sebagaigantinya harus diserahkan keterangan CKepala KantorPendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa tanah itu belumdibukukan.
    Tetapi apabila tanahnya terletak didaerahkecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor PendaftaranTanah cukup dengan pernyataan penjual yang dikuatkan olehKepala Desa dari tempat tanah yang akan dijual, bahwa tanahtersebut belum dibukukan.
    Bahwa untuk terpenuhinya unsur Terang tersebut, jikadikaitkan dengan tata cara pengalihan hak tanah berdasarkanUUPA, jual beli obyek sengketa antara Penggugat/Pembandingdengan Para Tergugat/Para Terbanding tidak harus dilakukan didepan Kepala Desa (bisa dengan diketahui umum/public/ saksisaksi) karenaobyek sengketa telah dibukukan/ telah terdaftar/bersertifikat, bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah yang telah dibukukan/bersertifikat hal ini dibuktikan dengan buktiP 5 yang berupa Sertifikat
Register : 15-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — MENTERI KEUANGAN RI VS ARTIK DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG;
9772 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Milik Nomor 1845, Desa TalangKelapa, tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi Nomor 130/1980, tanggal 8April 1980, luas 117.854 m2 merupakan pemisahan dari Sertipikat Induk,yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1381 sebagaimana catatan asal persilpada Sertipikat Hak Milik objek sengketa;Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik objek sengketa merupakanpemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1381, maka pengujian aspekprosedur dan substansinya adalah terkait ketentuan pendaftaranpemisahan hak tanah yang telah dibukukan
    PendaftaranTanah;Bahwa ketentuan yang dijadikan alat uji oleh Judex Facti adalah Pasal 3,Pasal 6, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 junctoPasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973tentang Ketentuanketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak AtasTanah merupakan Pasal terkait prosedur pendaftaran tanah untukpertama kali yang tidak dapat diterapkan sebagai alat uji dalam sengketaa quo, karena objek sengketa merupakan pendaftaran pemisahan hakatas tanah yang telah dibukukan