• Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationalHalaman 5 dari 10 halaman.

• Kedua,terlepas dari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic /aw,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara equi/brium dimana PSC secara mutatis mutandis akanmengadopsi P3B

• Dalam Harmonized System 2012 Explanatory Notes (disingkat ENHS 2012) Pos 01.02;01.02 Live bovine animals; Cattle:0102.21 Purebred breeding animals;0102.29 Other; Buffalo:Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 1718/B/PK/PJK/20170102.31 Purebred breeding animals;0102.39 Other;Other:0102.90 Other;This heading covers all animals of the sub family Bovinae, whether ornot domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising,fattening, breeding, slaughter).

  Tibetan yak (keterangan: notoxen atau other than oxen); Cattle Hs 2012 = Oxen + Not OxeN Tibetan yak Dengan demikian:Harmonized System Explanatory Notes, Edisi 42007 01.02 Live bovine animalsThis heading covers all animals of the subfamily Bovinae, whether or not domestic andirrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter).

  (3) The Asiatic oxen of the genus Bibos, Genus Bibos: the gaur; Bibos gaurus the gayal; and the banteng Bibos frontalis Bibos sondaicus (4) The African buffaloes of the genusSyncerus, the dwarf buffalo; and the large Caffrarian buffaloGenus Syncerus Syncerus nanus; and Syncerus caffer (5) The Tibetan yakPoephagus grunniens (6) Animals of the genus Bison, the American bison or buffalo; and the European bisonGenus Bison Bison bison; and Bison bonasus (7) The Beeffalo (a cross between a bisonand a domestic

• Badung Pada hari tersebut diatas, saat saksi sedang menjadi tour guide dansedang mengantar tamu domestic untuk belanja di krisna oleholehjalan sunset road,kec.kuta kab.badung pada saat saksi berada didiseblah kanan ruang VIP krisna oleholeh tibatiba dari arah sampingkiri belakang ada seseorang yang menampar dan memukul bagiankepala sebelah kiri belakang juga langsung menjabak /menarik rambutsaksi ,sambil terdakwa memukuli wajah dan kepala saksi , kemudiansaksi menoleh kebelakang dan baru mengetahui

• Bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physik dan psykhisuntuk menikah serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri; menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumahtangga;mengatur rumahtangga, merawat dan mendidik anakanaknya, maka Majelismenilai bahwa anak Pemohon (Lukmawati) dapat dipandang sudah dewasa(akilbaligh), maka perkawinnya dalam usia yang kurang dari semestinyayang ditentukan oleh peraturan perundangundangan harus dianggap bukanlagi keburukan dalam kehidupan

• signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowedsubject to the domestic

• dan koleksi dan koleksivideo mesumnya sangat banyak;Pemohon menceritakan perselisihan rumah tangga dengan temaperempuannya yang berprofesi sebagai dokter, di Malang, Jawa Timuryang sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak, melalui jejaringsocial media maupun Blackberry Messanger (BBM) dan membiarkanperempuan tersebut menilai buruk Termohon secara sepihak tanpapernah tahu perkara yang sebenarnya pada sekitar tahun 2009/2010;Pemohon sangat jarang berinisiatif untuk bersama sama melakukankegiatan domestic

• pendapat sendiri sebagai berikut :Artinya : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminyakepada hakim, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yangmembahayakan dirinya sehingga isteri merasa tidak mampu melangsungkankehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami .Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat bukanhanya kekerasan fisik tetapi juga berupa penelantaran rumah tangga yang jugamerupakan salah bentuk kekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic

• Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara

• Putusan Nomor 1881/B/PK/Pjk/2018karena: Pertama, in casu terikat dengan doktrin hukum Lex specialisderogat lex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferior dimanapara pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalamkontrak; Kedua, terlepas dari Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian

• TERGUGAT.Bahwa isi surat PENGGUGAT dengan nomorGARUDA/JKTGFS1/20165/15 tertanggal 12 November 2015pada intinya berisi:Tergugat menjelaskan dikarenakan akan segera berakhirnyacargo RSP Domestik tahun 2015 sehingga TERGUGATmengirimkan surat terkait penggantian tarif baru untuk tahun 2016terkait kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.Sedangkan mengenai dasar Perjanjian yang berisi peraturandan persyaratan kerjasama PENGGUGAT dan TERGUGATtetap mengacu pada SYARAT DAN KETENTUAN KEAGENANPENJUALAN KARGO DOMESTIC

  dan bagian yangtidak terpisahkan dari Gugatan dalam Rekonpensi ini.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat untuk memutuskan bahwa TERGUGAT REKONPENSI telahsecara melawan hukum melakukan Penghinaan/Pencemaran Nama BaikPENGGUGAT REKONPENSI dengan cara menyebarkan beritabohong/fitnah secara terbuka di depan publik.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah salah satu Badan UsahaMilik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi udara mencakuppenerbangan berjadwal dengan rute domestic

  Harian Terbit: Diputus Sepihak, PT SJL Bakal Gugat GarudaIndonesia, pada 8 Mei 2019Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN.TngBahwa PENGGUGAT REKONPENSI sangat keberatan dan tercemarkannama baiknya dikarenakan dalam kerjasama antara PENGGUGATREKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI didasarkan padaketentuan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian antara PENGGUGATdan TERGUGAT, yaitu. berdasarkan SYARAT DAN KETENTUANKEAGENAN PENJUALAN KARGO DOMESTIC DAN INTERNATIONALPT.

• Kembali /semula Terbanding);Bahwa berdasarkan hasil pembahasan sengketa perpajakandengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yangdituangkan dalam Berita Acara Pembahasan SengketaPerpajakan Nomor: BA444/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 08 Maret2011, ditegaskan :10.4.1.Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi positif atas PeredaranUsaha sebesar Rp17.282.022.121,00 (US$ 41,089.00)adalah karena terdapat transaksi penjualan terhadap afiliasiyang diindikasikan Domestic

  produk yangdihasilkannya kepada pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa(related parties) dengannya;Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktekpenyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multi nasional.Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aturan yangmenjadi dasar koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dimaksudkan untuk transaksi lintas Negara (cross border)agar pemegang yurisdiksi masingmasing Negara tidak dirugikan, bukanuntuk transaksi domestic

  yang dilakukan antar perusahaan yangberafiliasi, karena sama sekali tidak ada potensi kerugian negara dalampengenaan pajaknya;Bahwa menanggapi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) serta dasar pertimbangan Majelistersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa transaksi domestic yang dilakukan antarperusahaan yang berafiliasi, dapat menimbulkan potensi kerugiannegara dalam pengenaan pajaknya;Hal ini karena dalam transaksi tersebut dimungkinkan

• CO064319 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 500 juta

  Dikembalikan kepada Saksi SARTONO

  • 1 (satu) fotocopy surat penunjukkan pemenang dan perintah memulai pekerjaan pengadaan tabung Brighat Gas ukuran 5,5 Kg + Valve untuk kebutuhan domestic gas No. 024/ F 00000/ 2017-S3, Jakarta tanggal 25 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya);
  • 1 (satu) fotocopy surat penunjukkan pemenang dan perintah memulai pekerjaan pengadaan tabung LPG ukuran 3 Kg + Valve Single

  untuk kebutuhan domestic gas No. 048/ F20200/ 2017-S3, Jakarta tanggal 6 Oktober 2017(sesuai dengan aslinya);

• 1 (satu) fotocopy surat penunjukkan pemenang dan perintah memulai pekerjaan pengadaan tabung LPG ukuran 12 Kg + Valve Single untuk kebutuhan domestic gas No. 059/ F20200/ 2017-S3, Jakarta tanggal 6 Oktober 2017(sesuai dengan aslinya); dan.

• 1 (satu) fotocopy surat penunjukkan pemenang dan perintah memulai pekerjaan pengadaan tabung Bright Gas ukuran 12 Kg + Valve untuk kebutuhan domestic gas No. 062/ F20200/ 2017-S3, Jakarta tanggal 6 Oktober 2017(sesuai dengan aslinya)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

• Bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physik dan psykhis untukmenikah serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumahtangga; mengatur rumahtangga,merawat dan mendidik anakanaknya, maka Majelis menilai bahwa anak Pemohon(Kaslehayanti) dapat dipandang sudah dewasa (akilbaligh), maka perkawinnya dalamusia yang kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganharus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan

• pajak).Selanjutnya, dalam dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) pada saat melakukan koreksi peredaran usaha,yaitu Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang PPh, tidak disebutkan bahwapenentuan kembali besarnya penghasilan/pengurangan untuk menghitungpenghasilan hanya berlaku untuk transaksi antara Wajib Pajak Dalam Negeridengan Wajid Pajak Luar Negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa hal inidapat diterapkan baik atas transaksi yang terjadi antar Wajib Pajak DalamNegeri (Domestic

  Penerapan Pasal18 Ayat (3) UndangUndang PPh baik atas domestic transfer pricing maupuncross border transfer pricing jelas terlinat pada peraturan pelaksanaan dariPasal 18 Ayat (3) UndangUndang PPh ini yaitu Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01/PJ.7/1993 dan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakHalaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 214/B/PK/PJK/2015Nomor: SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993, yang dalam contoh penerapanmetode penetapan harga wajarnya diberikan ilustrasi mengenai transfer

  Bahwa sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, kami sampaikan beberapa PutusanPengadilan Pajak yang amar putusannya menggunakan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai salah satu dasarhukum saat memutuskan menerima atau menolak permohonan bandingdengan sengketa koreksi atas domestic transfer pricing yang disetujui olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu sebagai

• negara demi mengaturkemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuan perkawinansebagaimana dicitacitakan syariat (maqgoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan, sekaligusuntuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari hal halyang dipandang mudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secaraphysik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic

• negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan, sekaligus untukmenjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari hal hal yang dipandangmudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak pemohon secara physikdan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri, menjalankan fungsi domestic

• negarademi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy)yaitu membentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapatdiwujudkan, sekaligus untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamatauntuk menghindari hal hal yang dipandang mudlaratsecara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohonsecara physik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic

• berumahtangga, agar tujuan perkawinansebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan, sekaligusHal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pat.P/2015/PA Mrs.untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari hal halyang dipandang mudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan cucu Pemohon secaraphysik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic

• Desember2011 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law.