Ditemukan 307 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-04-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
IBRAHIM KHALIL, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ADOLOF NAUW
2.YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE
3.ALEX BLESS
17070
  • Menetapkan barang bukti berupa:
  • 1). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAIME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSESLS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA

Putus : 22-12-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — ROMY SIANARYO VS NIPPON WIPER BLADE CO., LTD
565318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat juga akan membawa buktibuktipenggunaan yang cukup atas Merek NWB milik Penggugat pada acarasidang pembuktian nanti;Untuk referensi Majelis Hakim yang terhormat, berikut adalah contohpenggunaan dari Merek NWB milik Penggugat yang diambil dari situsresmi Penggugat:Design Wiper Wiper Blade Type NR27 European ApplicationNeo Stream Resin Wiper Blade Aqua Wiper BladeFor Rear Window9.
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1718/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — PT ELDERS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
4913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • or pigmy buffaloGenus Bubalus: Bubalus bubalus Bubalus arni Bubalus depressicornis or Anoa depressicornis(3) The Asiatic oxen of the genus Bibos, Genus Bibos: the gaur; Bibos gaurus the gayal; and the banteng Bibos frontalis Bibos sondaicus (4) The African buffaloes of the genusSyncerus, the dwarf buffalo; and the large Caffrarian buffaloGenus Syncerus Syncerus nanus; and Syncerus caffer (5) The Tibetan yakPoephagus grunniens (6) Animals of the genus Bison, the American bison or buffalo; and the European
Putus : 22-11-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754/B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesarTarif Normal atau Tarif 10% (sepuluh persen);untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutpendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation: the case of ValueAdded Tax in The European
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METAL ONE INDONESIA
14840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation :the case of Value Added Tax in The European Community,DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers,1988, Halaman 7,Basically it means that the intrinsic nature of tax should bethe guiding principle in determining its consequences andnot just the lebel, or the name of a tax.b. Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
5332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa pengujian laboratorium di bidang qualitycontrol dan mineral) menggunakan terminology penyerahan dipengaruhioleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case of ValueAdded Tax in The European Community
Register : 15-04-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN BARRU Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Bar
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum : ADI TRIADI, S.H. Terdakwa : SOPIAN Alias NIPON Bin NASRUANG.
4213
  • Tujuan jangka panjangadalah penghentian penggunaan napza, sedangkan menurut European MonitoringCentre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) definisi dan ruang lingkup HarmReduction lebih luas, yaitu : Harm reduction encompasses intervention, programmes andpolicies that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use toindividual, communities and societies Harm Reduction tidak hanya bertujuan untukmengurangi dampak buruk penggunaan narkoba terhadap individu, tapi juga mengurangibahaya
Putus : 09-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING,
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 185/B/PK/PJK/2011terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhiperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple
Register : 07-12-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 210/Pid.Sus/2015/PN Sgr
Tanggal 18 Februari 2016 — NUR KHOLIQ ALIAS KHOLIQ
6324
  • sajamemisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar ataupenjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan HarmReductionnya ;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negative yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.32Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkanmenurut European
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1228/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HANDSOME
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1228/B/PK/PJK/2016Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the caseof Value Added Tax in The European Community, DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7:Basically it means that the intrinsic nature of tax should be theguding principle in determining its consequences and not just thelebel, or the name of a tax:Dr. Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 17-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. METAL ONE INDONESIA
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa perdagangan adalahmenggunakan terminology penyerahan yang dipengaruhi olehberbagai faktor diantaranya /egal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :31.1.Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : thecase of Value Added Tax in The European
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761/B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT.HANSAE INDONESIA UTAMA
14343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktordiantaranya legal character dari PPN dan mekanisme pemungutanPPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakanpendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the caseof Value Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers
Register : 25-04-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 B/PK/PJK/2012
Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. VILLIGER TOBACCO INDONESIA;
2910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 232/B/PK/PJK/2012Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax."Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HANDSOME
17354 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal characterdari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksijasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan,diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers
Register : 25-04-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Januari 2013 —
155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN sertanature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers
Putus : 19-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FUJITSU INDONESIA
7225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya /egal character dariPPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itusendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 892/B/PK/PJK/2013Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case of ValueAdded Tax in The European
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JASA PRIMA RAYA
4327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasar European CommunityDirective terbaru, PWSECO digunakan sebagai allocationrule untuk berbagai services jasa;bahwa Place of suuply of services berdasarkan tulisan Ritade La Feria dalam Place Where The Supply/Activity isHalaman 35 dari 44 halaman.
Putus : 07-01-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2012
Tanggal 7 Januari 2014 — GUNTUR ISMAIL, DKK vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
8552 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 35/P/HUM/20126.of Education, Universiti Teknologi of Malaysia), dalam European Journal ofSocial Sciences, Volume 12, Number 4, hal 1. Dikatakan bahwa pengujiankompetensi itu. diperlukan karena "mengajar" memerlukan kompetensiprofesional dan standar yang dapat diterima secara luas di berbagai belahandunia.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 238/B/PK/PJK/2011Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax."Dr. Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yangberjudul "Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT.
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
3018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • maklontersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% ;22.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahllperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case ofvalue Added Tax in The European