The term"Beneficial Owner " is not used in a narrow technical sense,rather, it should be understood in its context and in light of theobject and purposes of the Convention, including avoidingdouble taxation and the prevention of fiscal evasion andavoidance ;.

For thesereasons, the report from the Committee on Fiscal Affairsentitled "Double Taxation Conventions and the Use of ConduitCompanies" concludes that a conduit company cannotnormally be regarded as the Beneficial Owner if; though theformal owner, it has, as a practical matter, very narrow powerswhich render it, in relation to the income concerned, a merefiduciary or administrator acting on account of the interestedparties..

September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober2014 di Majelis VI A bahwa:Pengadilan Pajak adalah merupakan badan peradilan khusus sesuaidengan ketentuan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok KekuasaaanKehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa badanbadan peradilankhusus di samping badanbadan peradilan yang sudah ada hanya dapatdiadakan dengan UndangUndang....olen karena sifatnya yang khusus,maka hal ini merupakan hukum pidana fiscal

(fiscal strafrecht) yangberkaitan dengan hal pajak.....Meski dalam UndangUndang Nomor 4 tahun2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Pajakberada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapiUndangUndang PTUN tidak dapat dikatakan mengikat dalam perkaraPajak, karena dalam perkara Pajak berlaku UndangUndang Perpajakandan UndangUndang Pengadilan Pajak.Bahwa dengan demikian putusan pidana Mahkamah Agung No

Hal ini juga didasari pada suatupandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini diberbagai negara di antaranya (OECD Committee of Fiscal Affairs Forumon Tax Administration).The concept of protection of taxpayers' rights is a function of the broadernotion of human rights...Human rights seek to protect individuals especially against the exercise ofpublic power. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible,persistent and almost universal interference with ownership.

Karena tidak sesuai denganaturan Hexindo.Posisiposisi yang tidak berhak mendapatkan overtime masihmendapatkan overtime.Overtime report bisa digenerate namun hasilnya tidakmunculReport total keterlambatan tidak bisa digunakan karenaperhitungannya salah.Implementasi Modul PayrollPada dasarnya proses payroll seluruhnya belum pernahdilakukan UAT, testtest modul payroll seperti proses medicalclaim, fiscal year medical, rawat jalan, perhitungan pph 21,ticket in claim, housing allowance dll., belum pernahdilakukan.Report

Putusan Nomor 369/B/PK/PJK/2016 UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 junUndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KetentuPokok Kekuasaaan Kehakiman yang pada intimenyatakan bahwa badanbadan peradilan khusussamping badanbadan peradilan yang sudah ada hadapat diadakan dengan UndangUndang....Oleh karesifatnya yang khusus, maka hal ini merupakan hukpidana fiscal (fiscal strafrecht) yang berkaitan denganpajak...Meski dalam UndangUndang Nomor 4 tah2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndaNomor 48 Tahun

Putusan Nomor 369/B/PK/PJK/2016kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masihdibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bungasebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidakatau kurang dibayar meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimanaditentukan pada ayat (1) dilampauli;Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiscal yang selama itu sengajatidak dilaporkan oleh Wajyib

karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasisebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidakatau kurang dibayar meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimanaditentukan pada ayat (1) dilampaul.Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiscal

karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanberdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untukditerbitkan, ditambah sanksi administrasi sebesar 48% (empat puluhdelapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipunJangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1)dilampaul.Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiscal

Hal ini juga didasari pada suatu pandanganhukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagainegara di antaranya (OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on TaxAdministration);Halaman 118 dari 122 halaman. Putusan Nomor 369/B/PK/PJK/2016The concept of protection of taxpayers rights is a function of thebroader notion of human rights .......... Human rights seek to protectindividuals especially against the exercise of public power.

The term""Beneficial Owner " is not used in a narrow technical sense,rather, it should be understood in its context and in light of theobject and purposes of the Convention, including avoidingdouble taxation and the prevention of fiscal evasion andavoidance.b.

For thesereasons, the report from the Committee on Fiscal Affairsentitled "Double Taxation Conventions and the Use of ConduitCompanies" concludes that a conduit company cannotHalaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 218/B/PK/PJK/2014normally be regarded as the Beneficial Owner if; though theformal owner, it has, as a practical matter, very narrow powerswhich render it, in relation to the income concerned, a merefiduciary or administrator acting on account of the interestedparties;c.

120.394.734,00 963.157.872.000DEUTSCHE BANK = 4.925.837,25 39.406.698.000188.066.004,77 1.504.528.038.160Angka hutang Dollar per 31 Desember 2005 tersebut telah puladiakui oleh Termohon PK dan Majelis Hakim sebagaimanatersebut pada halaman 123 Putusan Pengadilan Pajak;Dan atas pemakaian kurs ekspektasi sebesar USD 1 =Rp 8.000,00 untuk menghitung hutang USD dalam rupiah maupunlaba rugi selisih kurs (unrealized gain or loss of forex) telahdilakukan pemeriksaan oleh pihak fiskus (Termohon PK) atastahun fiscal

JadiTermohon PK harus mengakui kerugian selisih kurs tersebut danmenjadi beban Tahun Fiscal 2006.

Jadi bila mengacu pada angkaperhitungan laba kurs hasil perhitungan Termohon PK sebesarRp 138,782,573,462 haruslah dikurangi dengan Rugi SelisihKurs Awal Tahun 2006 sebesar Rp 344,160,788,729 JadiTermohon PK harus mengakui adanya rugi selisih kurs PemohonPK sebesar Rp 205,378,215,267 sebagai beban kerugian selisihkurs Pemohon PK untuk Tahun Fiscal 2006, yaitu:Laba (rugi) selisin kurs menurut persidangan Rp. 138,782,573,462Laba (rugi) selisih kurs awal tahun 2006 yangseharusnya diakui oleh Termohon

Haltersebut sangat relevan, mengingat hanya P3B IndonesiaBelandaHalaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 770 B/PK/PJK/201110.3.10.4.10.5.yang memuat pembebasan pajak untuk bunga dari pinjaman, dansejalan dengan tujuaan P3B yang dicantumkan sebagai judul P3BIndonesiaBelanda, yaitu : "Agreement between the Government ofthe Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for theAvoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion".Dengan demikian, apa yang dijalankan oleh Pemohon

M E N G A D I L I

1. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fiscal bin Naimun) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Aulia Triavikara binti Muldoko) di dapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
   1. DALAM REKONPENSI

For these reasons, thereport from the Committee on Fiscal Affairs entitled Double TaxationConventions and the Use of Conduit Companies concludes that a conduitcompany cannot normally be regarded as the Beneficial owner if, thoughthe formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers whichrender it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary oradministrator acting on account of the interested parties ..

Hal tersebutdisebabkan bahwa penghasilan yang diperoleh agent atau nominee tidak akandikenakan pajak baik secara nominal ataupun secara efektif sehingga dalam halini tidak ada resiko timbulnya pengenaan pajak berganda;Bahwa mengacu kepada laporan Committee on Fiscal Affairs yang berjudulDouble Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies yang jugadiadopsi di dalam Commentary tersebut di atas, disebutkan bahwa secaranormal, conduit company bukan merupakan Beneficial owner, meskipunmerupakan

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000;Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 PMK Nomor 228/PMK05/2010, Pajak terutang atas PPN Ditanggung Pemerintah dibayaroleh pemerintah melalui APBN, dimana pemberian fasilitas PPNDitanggung Pemerintah harus ditetapkan melalui suatu keputusan;Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 3 ketentuantersebut Menteri Keuangan menetapkan obyek pajak tertentu yangmendapat insentif fiscal

Bahwa dengan tidakadanya penyesuaian fiscal atas biaya overhead makadapat disimpulkan bahwa memang terdapat suatufasilitas atau kemudahan yang diberikan ChevronUSA.Inc sebagai induk perusahaan kepada TermohonPeninjauan Kembali sebagai anak perusahaan sehinggaChevron dapat menagih faslitas atau kemudahantersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali .

Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, TenagaAhli Hukum Pertanahan Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta bidangPerkara TUN dan Perdata.Bahwa sebelum berlaku UUPA tanggal 24 September 1960 pada jamanHindia Belanda berlaku dualisme hukum pertanahan yaitu ada yangtunduk kepala BW, Golongan Pribumi, dan Golongan Timur Asing.Setelah berlakunya UUPA tanah hak milik adat dikonversi menjadi hakmilik.Bahwa untuk tanah milik adat dengan bukti kepemilikan berupa girik,kikitir dll dicatat di dalam Fiscal

Kadaster, pada jaman Hindia Belandapada tahun 1451 girik disebut pajak hasil bumi, setelah Indonesiamerdeka disebut pajak daerah, kemudian diganti lagi menjadi lpeda(luran Pembangunan Daerah).Bahwa girik adalah produk Fiscal Kadaster dalam rangka pemungutanpajak, Buku C adalah buku yang ada di kantor desa atau kelaruhandalam rangka pemungutan pajak biasanya disimpas oleh Kepala Desaatau Sekdes.

Setiap peralihan di fiscal Kepala desa harus dijelaskanC berapa, Persilnya berapa, setelah semuanya jelas barulah kedua belahpihak menandatangani.Bahwa kantor kecamatan tidak dapat mengeluarkan warkah tanah yangdatanya tidak ada di kantor kecamatan karena kantor kecamatan tidakmengadmistrasikan data dari Kadaster, kecuali kantor desa/kelurahanmengirim Surat ke kantor kecamatan.Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor .../Pid.B/20...

/PN...2.C.Bahwa kantor pertanahan tidak dapat mengeluarkan sertifikat tanpawarkah dari kantor kecamatan, Sertifikat tanah baru bisa dikeluarkan olehkantor pertanahan apabila memuat riwayat data tanah secara jelas.Bahwa penulisan nomor persil di kantor desa/kelurahan biasa dilakukansecara berurut berdasarkan data rincikan di Fiscal Kadaster.Bahwa menurut system hukum tanah di Indonesia tidak menganut asaspemisahan horizontal karena pengertian tanah di Negara kita merupakansatu kesatuan dengan barang

tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedaruntuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim terhadap permasalahanpemecahan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dimaksudmenjadi dua bagian adalah merupakan domain Kantor Pelayan Pajak (KPP) unitkerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidangperpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajakmaupun belum dalam perkara a quo dengan adanya kebijakan otonomi daerahdan desentralisasi fiscal

Putusan Nomor 66 PK/TUN/2017kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter danpengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segalasesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapatdijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dankewajiban;Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputiseluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara,dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannyadengan

Dari sisi tujuan,keuangan negara meliputi selurunh kebijakan, kegiatan danhubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ataupenguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangkayang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidangpengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaan moneter dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;Dari uraian di atas, maka negara dipersepsikan sebagai pemegangkekuasaan yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyediakandan membela kepentingan masyarakat

custody, yaknikebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputikebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhanhukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersamaayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebihdominan diperoleh dari ayahnya; dan terhadap kebutuhan ini TermohonRekonpensi/Pemohon Konpensi selalu memenuhi kebutuhan anak baiksaattinggalbersamamaupunsaattidaktinggalbersamadenganPemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi.Dan kedua: fiscal

custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secarafisik karena belum mampu merawat diri sendiri baik secara jasmanimaupun rohani seperti kebutuhan munyusu pada ibu, mandi, memakaipakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makandan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar,kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini padaumumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya; namun ironinya, dalamperkaraaguo kebutuhan fiscal custody jarang didapatoleh 2 anakTermohon

Hal tersebut sangatrelevan, mengingat hanya P3B IndonesiaBelanda yang memuat pembebasan pajakuntuk bunga dan pinjaman, dan sejalan dengan tujuan P3B yang dicantumkansebagai judul P3B IndonesiaBelanda, yaitu:"Agreement between the Government of the Republic of Indonesia andthe Kingdom of the Netherlands for he Avoidance of Double Taxationand the Prevention of Fiscal Evasion".

Jumlah (865.355.383.021)8 Jurnlah Penghasilan Neto/(rugi fiscal) (95.641.095.078)9 Kompensasi Kerugian 010 Pcnghasilan Kena Pajak 011 PPh Terutang 012 Kredit PajakPPh Pasal 23 967.967.700Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 967.967.70013 Jumlah PPh yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang 967.967.700 Menimbang, bahwa amarPUT30929/PP/M. 1/15/2011 tanggal 27 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak Nomor Mengabulkan seluruhnya permohonan banding

Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.SUNGGdikcnal adanya fiscal cadastre. Fiscal cadastre adalah merupakan salah satu sistempendaftaran tanah yang bertujuan uutuk kepentingan negara dalam raugka keperluanpemungutan pajak. Dasar penentuan objek pajaknya adalah status tanahnya dan yangmenjadi wajib pajaknya adalah pemegang hak/ pemiliknya.

Salah satu akibatdiberlakukannya fiscal cadastre adalah terbitnya buku pajak tanah, yang merupakan buktibahwa wajib pajak telah membayar pajak tanah atas tanah yang berada dalam penguasaanwajib pajak tersebut sehingga oleh pemerintah pada waktu itu yang diakui sebagaipemegang hak/ pemilik tanah adalah mereka yang telah terdaftar sebagai wajib pajak;Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan bukti pengakuan pemerintah padawaktu itu terhadap BASAMAN Bin PABO sebagai seorang wajib pajak karena dalam

Surabaya Genteng Kali nomorrekening 141.0002848224.Pengurangan Rp. 528.650.279 tersebut dikurangkan sebagaikekurangan pembayaran pajak yaitu Bunga Penagihan PPh 2004sebesar Rp.177.147.660 Bunga Penagihan PPh 2004 Rp.239.147.660,, Bunga Penagihan PPh 2003 Rp. 102.623.049, danPPN Dalam Negeri Oktober 2004 Rp. 9.731.910..All Taxes Tahun Pajak 2004;Berdasarkan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP BadanTahun Pajak 2004, dari bulan Januari s.d Desember 2004;Penghasilan kena pajak (penghasilan neto fiscal

MandiriSurabaya Genteng Kali nomor rekening 141.0002848224.Pengurangan Rp. 528.650.279 tersebut dikurangkan sebagai kekuranganpembayaran pajak yaitu Bunga Penagihan PPh 2004 sebesar Rp.177.147.660Bunga Penagihan PPh 2004 Rp. 239.147.660,, Bunga Penagihan PPh 2003Rp. 102.623.049, dan PPN Dalam Negeri Oktober 2004 Rp. 9.731.910..All Taxes Tahun Pajak 2004;Berdasarkan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan TahunPajak 2004, dari bulan Januari s.d Desember 2004;Penghasilan kena pajak (penghasilan neto fiscal

sebesar Rp. 4.296.039.101, dari pengajuan Rp. 4.453.977.769dikurangi hutang pajak sebesar Rp. 157.938.668,Hutang pajak sebesar Rp. 157.938.668, yaitu terdiri dari:* PPN Dalam Negeri masa/tahun November 2005 Rp. 71.123.526,* PPh Pasal 21 masa/tahun 2004 Rp. 86.815.142,All Taxes Tahun Pajak 2005;Berdasarkan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan TahunPajak 2005, dari bulan Januari s.d Desember 2005;Hal. 17 dari 71 Perkara No. 44/PID/TPK/2014/PT.DKIPenghasilan kena pajak (penghasilan neto fiscal

Berkaitan dengan hal tersebutmaka dikenal pendaftaran tanah dengan tujuan lain, yang bertujuan untukkepentingan Negara sendiri yaitu untuk kepentingan pemungutan pajak tanah.Kegiatan ini disebut sebagai pendaftaran pajak atau fiscal kadasterCatatantentang pembayaran pajak tanah ini biasa dikenal dengan girik, dan di berbagaidaerah disebut dengan ketitir, pipil, Leter C, Petuk D, rincik, dan lainlain.Kutipan girik atau Leter C berada di Kantor Desa sedangkan induk dari kutipangirik atau Leter C terdapat

di kantor pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SHOLEH ARIFIN,buku Leter C Desa tersebut diterbitkan pada tahun 1959.Bahwa peraturan yangmengatur tentang fiscal kadaster pada tahun 1959 adalah PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 11 Tahun 1959 TentangPajak Hasil Bumi (telah diundangkan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun1961 tentang Penetapan Semua UndangUndang dan Perpu Sebelum Tanggal1 Januari 1961 Menjadi UndangUndang), dalam Pasal 4 disebutkan, Yangvajib membayar

For these reasons, thereport from the Committee on Fiscal Affairs entitled "Double TaxationConventions and the Use of Conduit Companies" concludes that a conduitcompany cannot normally be regarded as the beneficial owner if; thoughthe formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers whichrender it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary oradministrator acting on account of the interested parties."2 Dalam buku berjudul "Beneficial ownership of Royalties in Bilateral TaxTreaties