; Bahwa pengukuran dilakukan oleh KJPP dan hasilnya penilaianKJPP nilai bangunan sekitar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh jutarupiah); Bahwa Saksi pernah mendengar, tapi Saksi tidak tahu kepadaSiapa ditawarkan ; Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah anak tiri Jamhur ; Bahwa ditawarkan pada tahun 2019 harganya Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah); Bahwa tanah tersebut ditawarkan kepada Saksi, Saksi tawarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) urusan denganpemilik bangunan

Yuliati meninggal,sampai sekarang tidak ada dibayar ; Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak dibayar oleh para Tergugat; Bahwa yang Saksi dengar KJPP melakukan penilaian tersebutsetelah mediasi di Polres, atas perintah Polisi ; Bahwa saat KJPP datang ke lokasi Yufni tidak hadir ; Bahwa Saksi tidak tahu apakah KJPP melakukan penilaiantersebut atas persetujuan pemilik tanah dan pemilik rumah, tapi yangSaksi dengar di kantor polisi kKedua belah pihak sepakat menunjuk teampenilai yang independen dan menurut

pemilik bangunan pemilik tanahsudah setuju; Bahwa menurut Yufni, Jamhur dan Dahnil sudah setuju tinggalpengurusan turun waris saja; Bahwa jaminan persetujuan secara tertulis dari Jamhur dan Dahniltidak ada ; Bahwa Saksi tidak jadi membeli tanah tersebut, karena Saksi tidakmau bermasalah ; Bahwa Saksi tahu hasil penilaian KJPP Rp67.000.000,00 (enampuluh tujuh juta rupiah) dari Arizal Fahmi, dokumennya Saksi tidak adamelihat ; Bahwa saat Hj.Yuliati masih hidup para tergugat lancar membayarsewanya

Yuliati masih hidup, yang kedua setelah ia meninggal ; Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti pada saat di Mediasi diPolres apakah poin 5 dalam Surat Perjanjian Kontrak disetujui oleh keduabelah pihak, yang Saksi dengar KJPP melakukan penilaian bangunanhasil kKesepakatan dari Polres;2.

, tapiSaksi tidak hadir ; Bahwa secara langsung Saksi tidak tahu, tapi Saksi dengar nilaibangunan tersebut Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah); Bahwa Saksi tahu dari Pak Lurah, Saksi diberitahu lewat telponteam KJPP turun menilai bangunan rumah para Tergugat ; Bahwa penilai tersebut jadi dilaksanakan oleh KJPP, Saksi tahudari Arizal Fahmi ; Bahwa Saksi tidak ada menanyakan hal itu, karena Mediasi hanyamembicarakan tentang nilai bangunan ; Bahwa Saksi tidak tahu, karena itu disampaikan

FROGGY EDUTOGRAPHY
Tergugat:
1.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK Bank Voctoria
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TANGERANG II
3.PT BALAI MANDIRI PRASARANA
4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP HARI UTOMO DAN REKAN
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP AGUS FIRDAUS dan REKAN
Turut Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.BANK INDONESIA

Yakni dimanadalam lampiran bukti tertulis nama KJPP Toto Suharto & Rekan Padahalsemestinya Resume Penilaian Ganti Kerugian dikeluarkan oleh PTSucofindo Aprasial Utama/KJPPJR yang berkantor di Graha SucofindaLantai 10 Jalan Raya Pasar Minggu Kav 34, Pancoran Jakarta Selatan,sebagaimana yang PENGGUGAT terima dan miliki dari Panitia PengadaanTanah Jalan Tol Cimaci.2.

Padahal semestinya Resume Penilaian dikeluarkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johnny dan Rekanyang berkantor di Graha Sucofinda Lantai 10 Jalan Raya Pasar MingguKav 34, Pancoran Jakarta Selatan, sebagaimana yang PENGGUGATterima dan miliki dari Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimaci.2. Bahwa Bukti P.7 berupa Foto Kopi Nilai Penggantian Wajar tidak sesualdengan Bukti yang PENGGUGAT terima dan miliki, yaitu bukti LampiranP.7 tertulis nama KJPP Suharto & Rekan.

Padahal semestinya ResumePenilaian dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel,Johnny dan Rekan yang berkantor di Graha Sucofinda Lantai 10 JalanRaya Pasar Minggu Kav 34, Pancoran Jakarta Selatan, sebagaimanayang PENGGUGAT terima dan miliki dari Panitia Pengadaan Tanah JalanTol Cimaci.3.

Yang benar adalah bahwa Lokasi Tanah Milik PENGGUGATberada di desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi JawaBarat, dikenal dengan Kampung Cinyosog, RT 004 RW 003 Tim Penilaijuga bukan dari KJPP Toto Suharto & Rekan, melainkan dari PTSucofindo Aprasial Utama/KJPP IJR.Halaman 9 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 143/Padt.G/2021/PNCkr26.27.4.

Ckr tersebut, telah nyata bahwa yangmengeluarkan alat bukti surat tersebut diatas adalah Ketua Badan PelaksanaanPengadaan Tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional dan yang memberikanpenawaran adalah KJPP Toto Suhartono& Rekan serta KJPP Immanuel, Johnny& rekan dan juga seharusnya Penggugat memasukkan Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Cq Direktur Jenderal Bina Marga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umumpembangunan jalan toll cibitungcilincing seharusnya

M.Si alias AKM BAMBANG alias BAMBANG Bin SOBARI selakuStaf Marketing (Freelance) Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Kampianus Roman,SE dan saksi J.F.R. BETANTINI MARGININGSIH, SS Binti FX.

M.Si alias AKMBAMBANG alias BAMBANG Bin SOBARI selaku Staf Marketing (Freelance) Kantor JasaPenilaian Publik (KJPP) Kampianus Roman, SE dan Sdri. J.F.R. BETANTINIMARGININGSIH, SS Binti FX.

Surat Nomor : 056/KJPPKAMPIANUS/REK/X/2011, tanggal 6 Oktober 2011perihal Permohonan Kerjasama KJPP KAMPIANUS ROMAN, S. E. berikutCompany Profile.2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 004/PKSNov/CML.III/LA/X1I/2011, tanggal 21November 2011, tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK TABUNGANNEGARA (Persero) Tok KANTOR CABANG CIMAHI DENGAN KJPP KAMPIANUSTENTANG JASA PENILAIAN AGUNAN KREDIT.3.

ENGKUS;Menimbang, bahwa saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO selakufreelance pada Appraisal / KJPP Kampianus Roman setelah mendapatkan penugasan secaralisan dari saksi J.F.R.

Bahwa TERGUGAT akan melakukan Pelelangan rumah tersebut melaluiKPKNL dengan (SHGB) No. 10, tanggal 12062006 atas namaISKANDAR yang beralamat di Bengkong Indah II No. 77 Kelurahan Sadai,Kecamatan Bengkong, Batam dengan harga yang tidak sesuai denganharga pasar dan tidak wajar yaitu Rp. 317.000.000, (tiga ratus tujuh belasjuta rupiah), rumah tersebut dilakukan taksasi oleh Kantor JasaPelayanan Publik (KJPP) sebelum di lakukan renovasi dan rumahtersebut setelan di renovasi harganya telah mengalami peningkatan.Begitu

Bahwa untuk penetapan harga limit lelang, agunan kredit PENGGUGATtelah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan yang merupakan penilai propertiindependen yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan RepublikIndonesia, karenanya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkansecara yuridis.

Pelaksanaan penilaian atas agunan kredit PENGGUGATdilakukan oleh KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun &Rekan dengan penhjelasan sebagai berikut:a. Tanah HGB No. 10 atas nama Iskandar berikut bangunan di atasnya,penilaian dilakukan pada tanggal 12 September 2015 dan hasilpenilaian tersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian KJPP No.0464 /CLMandiri/MBPTUMDN/SHW/IX/2015 tanggal 21 September2015 ;b.

Tanah HGB No. 38 atas nama Iskandar berikut bangunan di atasnya,Halaman 13 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/ PT PBRpenilaian dilakukan pada tanggai 10 September 2015 dan hasilpenilaian tersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian KJPP No.0463 /CLMandiri/MBPTUMDN/SHW/IX/2015 tanggal 21 September2015.Berdasarkan hasil penilaian dari KJPP Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswatun & Rekan TERGUGAT menetapkan limit lelang agunankredit PENGGUGAT.

Dalam Subyek Hukum Gugatan,subyek hukum pihak tergugat lllhalaman 1 tertulisa Dra.Uswatun Hasanah Msi:selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MPBRU Yogyakartayang benar adalah .vee Dra.Uswatun Hasanah Msi :selaku ketua tim appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta:ll. Dalam Posita gugatan:1.

Posita No 03 halaman 2 tertulis tergugat Ill (Dra.UswatunHasanah.Msi) selaku Ketua tim appraisal dari Kantor JasaPenilai publik(KJPP) MPBRU Yogyakartayang benar adalah:.. ergugat Ill (Dra.Uswatun Hasanah,Msi) selaku ketua timApraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MutaqqinBambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBP RU) Yogyakarta:2. Posita No.05 halaman 3 baris ke9 yang benar adalah Nomorurut 123 seluas 1376 m2 atas nama SUMINTO (ahli warisWONGSO TARUNO, Alm)3.

Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra.Uswatun Khasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjukkepada perseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU &Rekan.. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornyaberkedudukan di Yogyakarta..

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, Jin Selokan Mataram, Sombomerten,Desa Maguwoharjo, Kec.

Eksepsi Error in persona.Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra.Uswatun Khasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjukHalaman 47 dari 61 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PN Watkepada perseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU &Rekan.2. Bahwa pemerintah telah dengan khusus mengeluarkan regulasiberupa UU.

* dengan Ganti Rugi Rp.983.092.000, (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluhdua ribu Rupiah) ("Surat KJPP SIH Wiryadi & Rekan"). SelanjutnyaPenggugat menolak atas hasil Musyawarah tersebut..

dasar pemberian bentuk dan nilai ganti kerugiandidasarkan pada hasil penghitungan yang dilakukan KJPP SIH Wiryadi& Rekan.Dengan demikian, berdasarkan atas uraianuraian tersebut di atas,mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo, menyatakan KEBERATAN MELALUIGUGATAN PENGGUGAT INI TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidakmemenuhi persyaratan formil Perma No. 3/2016, sebagaimanaketentuan Pasal 20 huruf d Perma No. 3/2016, yang menyatakansebagai berikut:Pasal 20 huruf ddalam

harga tanah Penggugat, KJPP SIH Wiryadi &Rekan mendasarkan perhitungannya pada pendekatan datapasar (market data approach) sehingga diperoleh nilai sebesarRp.2.565.966,67 per m?

Bahwa dalam melakukan penilaian ganti rugi terhadap objek sengketadalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, KJPP SIHWIRYADI & Rekan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia yangberlaku pada saat tanggal pelaksanaan penilaian (SPI 306),dimana dasar penilaian yang sesuai untuk tujuan penilaian ini adalahNilaiPenggantian Wajar. Standar Penilaian Indonesia (SPI)mendefinisikan Nilai Penggantian Wajar sebagai berikut:a.

Bahwa gugatan a quo didasarkan atas keberatan Penggugat atashasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tersebut yangdilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019, yang menentukan bentukdan nilai ganti kKerugian sesuai dengan Surat KJPP SIH Wiryadi &Rekan.2.

Oleh karena yang menjadi keberatan para Penggugat sesualgugatannya adalah besarnya nilai ganti Rugi maka seharusnya KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN yang beralamat diWisma Penilai Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo sebagai PihakTergugat dalam perkara ini;b.

Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) SIH WIRYADI & REKAN berkedudukan di Surakarta, yangberalamat di Wisma Penilai Jl.

Pasal 66 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 tersebut diatas Tergugat telan menyampaikan besarnyaganti kerugian hasil penilaian ganti kerugian oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN kepada para Penggugat dan telahditerima oleh para Penggugat.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan penilaian gantikerugian oleh Tergugat 1 berdasarkan hasil penilaian jasa penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN yang beralamat diWisma Penilai JI. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo;3.

Bahwaberdasarkan keterangan saksi Fourier, S.T., menyatakan bahwa Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan telah memiliki ijin praktek penilaiandari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan untuk menghitung nilai/nargaobjek pengadaan tanah, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekantelah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);Menimbang, bahwa penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan sudah dilakukan sesuai Standar PenilaianIndonesia

Surat Nomor: 056/KJPP-KAMPIANUS/REK/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal Permohonan Kerjasama Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Kampianus Roman, S.E., berikut Company Profile.2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 004/PKS-Nov/CMI.III/LA/XI/2011 tanggal 21 November 2011, antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cimahi dengan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Kampianus Roman, tentang Jasa Penilaian Agunan Kredit.3.

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cimahi dengan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Kampianus Roman, tentang Jasa Penilaian Agunan Kredit.4. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 55/PKS/CMI.III/VII/2013 dan Nomor: 101/PKS/MI/IX/VIII/2013 tanggal 31 Juli 2013, antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Cimahi dengan PT.

LPA KJPP Kampianus. Form Wawancara. Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K).8. 82 (delapan puluh dua) Berkas Dosir B Debitur Perumahan Villa Panyebrangan. PerjanjianKredit. IMB. Asuransi. Akta Pengakuan Hutang. AJB / PPJB. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT).9.

Laporan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Gunawan dan Rekan Nomor: 001/KJPPG/BDG/IX/2015 tanggal 09 September 2015 tentang Penilaian Aktiva Tetap Perumahan Villa Panyebrangan atas nama PT. Mardy International.15. Legalitas / Perijinan Perumahan Perumahan Villa Panyebrangan. Ijin Lokasi Perumahan Villa Panyebrangan. IMB Perumahan Villa Panyebrangan. Site Plan Perumahan Villa Panyebrangan. Rekomendasi pemasangan Jaringan Listrik dari PLN Cianjur.

AAM BAMBANG SUHARTO sudah tidak lagibertugas di KJPP Kampianus Roman, karena setelah dilakukan penandatangananPerjanjian Kerjasama Nomor 007/PKSNov/CMI.IIVLA/XV/2011 tertanggal 21November 2013 tersebut pihak KJPP Kampianus Roman tidak pernah mengirimkanperubahan Daftar Nama Pengurus KJPP Kampianus Roman maupun Daftar Surveyoryang bertugas pada KJPP Kampianus Roman kepada Bank BTN KC Cimahi,sehingga atas hal tersebut saksi berpandangan bahwa Sdr.

AKM BAMBANGSUHARTO masih merupakan Petugas Penilai (surveyor) pada KJPP KampianusRoman karena namanya ada tercantum dalam Daftar Nama Surveyor yangdiserahkan oleh KJPP Kampianus Roman kepada Bank BTN KC Cimahi;Bahwa setahu saksi Bank BTN KC Cimahi tidak pernah melakukan pengecekan untukmemastikan KJPP Kampianus Roman dan PT. Mardy International tidak sedangmenghadapi tuntutan pidana, yang dilakukan Bank BTN KC Cimahi hanyalahmemastikan bahwa KJPP Kampianus dan PT.

AKMBAMBANG SUHARTO dari KJPP Kampianus Roman tersebut diterima dan diinputmelalui System ELoan Bank BTN KC Cimahi sebagai persyaratan akad kredit, yaitukarena LPA tersebut sudah sesuai dan sama persis dengan LPA yang biasanyaHal.94 Putusan No. 90/Pid.SusTPK/201 8/PN.Bdg.dibuat oleh KJPP Kampianus Roman, selain itu pada LPA tersebut juga sudahditandatangani oleh atas nama Sdr.

Enda (petugas Loan ServiceBank BTN Kantor Cabang Pembantu Sukabumi), adalah order LPA pertamayang diberikan kepada KJPP Kampianus Roman dari Bank BTN KantorCabang Pembantu Sukabumi, karena LPA rumah untuk proper di wilayahSukabumi selama ini selalu menggunakan jasa KJPP Firdaus, Ali & Rekan,namun atas arahan Sdri. JFR BENTANTINI MARGININGSIH selaku SubBranch Head Sukabumi, untuk proper Villa Penyebrangan Sukanagara agardilakukan LPA oleh KJPP Kampianus Roman.Bahwa Sdr.

KAMPIANUS ROMAN pada hari dantanggal lupa bulan lupa tahun 2013 di ruang kerja KJPP Kampianus Roman yangterletak di Puri Cipageran II Blok E Ill No. 64 Tani Mulya Kecamatan NgamprahKabupaten Bandung Barat yang merupakan Kantor KJPP Kampianus PerwakilanJawa Barat;Bahwa saksi membenarkan KJPP Kampianus Roman Perwakilan Jawa Barattersebut sudah tutup sejak bulan Mei 201 4;Bahwa alat yang saksi gunakan saat menscan tanda tangan Sdr.

Kepala Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan PemdaKota Sungai Penuh menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untukdiproses kontraknya. Setelah kontrak ditandatangani, Tim Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP) turun kelapangan untuk melakukan Penilaian harga tanah yangditetapkan oleh Bapak Walikota Sungai Penuh tersebut. Hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) tersebutdituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian.

Bahwa Tim KJPP melakukan pengecekan ke lokasi tanah seingat saksipada bulan oktober tahun 2019 saksi ikut ke lokasi bersama Sdr. BARNIS,Sdr. RAHMA HUSEN, Sdr. HAMDI PRAJA dan Tim KJPP. Sedangkanlaporan Tim KJPP tersebut yang diberikan kepada saksi denganKesimpulan Penilaian tanah kosong yang terletak di JI. Pelita Ill, RT. 01,Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi. SH No. 70/ Air Teluh Luas 1.257 m2 dan nilai pasar Rp.882.400.000.

Bahwa Tim KJPP melakukan pengecekan ke lokasi tanah yaitu 3 harisetelah penandatanganan kontrak namun saksi tidak ikut ke lokasi namunTim KJPP menemui saksi di Kantor PERKIM sebelum melakukanpengecekan ke lokasi tanah. Sedangkan laporan Tim KJPP tersebut yangdiberikan kepada saksi yaitu Tanggal O04 November 2019 denganKesimpulan Penilaian tanah kosong yang terletak di JI. Pelita Ill, RT. 01,Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi.

Bahwa yang mengangkat saksi dalam jabatan sebagai Kepala Cabang /Konsultan Penilai Jasa pada KJPP MBPRU Cabang Jambi adalah pendiripersekutuan perdata kantor jasa penilai publik (KJPP) Muttagin, BambangPurwanto, Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) dengan akta notarisNomor : 44 Tanggal 30 maret 2010.

MBPRU dan berdasarkan hasil kajian KJPP MBPRUharga tanah milik sdr YUNUS tersebut dinilai dengan hargaRp.882.400.000,.

Mesin dan Peralatan 4.715.841.000Total Indikasi Nilai 18.474.091.000Total Keseluruhan Nilai (Pembulatan) 18.474.000.000 Sumber: Laporan Penilaian Aset KJPP Guntur, Eki, Andri, dan Rekan,tanggal 8 Januari 2016, hlm. 5.Dengan menggunakan pendekatan biaya yang sesuai dengan StandarPenilaian Indonesia (SPI) Edisi VI2015, KJPP Guntur Eki, Andri, danRekan mengestimasikan nilai pasar dari tanah, bangunan, saranapelengkap, serta sejumlan mesin dan peralatan lainnya yang berada diatas tanah dan bangunan perusahaan

Bahwa Dalam positanya penggugat mendalilkan adanya perbedaanmengenai penilaian yang digunakan oleh Tergugat terhadap objekgugatan, menurut penggugat nilai objek gugatan seharusnya sesuaidengan penilaian KJPP Guntur, Eki, Andri dan RekanMaka sudah sepatutnya Penggugat mengikut serakan KJPP Guntur,Eki, Andri dan Rekan sebagai pihak Tergugat, namun hal ini tidakdilakukan oleh Penggugat.Bilamana perkara ini mendapat titik temu, apabila pihak terkait denganalasan utama penggugat dalam mengajukan gugatan

Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah sepatutnyapenggugat menyertakan kurator, pemenang lelang serta KJPP Guntur,Eki, Andri dan Rekan sebagai pihak, karena berkaitan erat dalamperkara a quo.5.

telahmenggunakan KJPP dalam menentukan nilai Likuidasi atas objeksengketa atau agunan yang telah dijaminkan Penggugat kepadaTergugat telah dilakukan penilaian, yaitu aset PT.

Pulau Lima Jaya yangterletak di Jalan Gunung Gangsir, desa Randupitu, Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, namun penilaian tersebutdilaksanakan oleh KJPP Hari Utomo dan rekan pada tanggal penilaian03 November 2016 dengan Nilai Likuidasi sejumlan Rp. 8.658.500.000(delapan milyar enam ratus juta lima puluh delapan juta lima ratus riburupiah).Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian sama sekali bukan dilakukanoleh Tergugat seorang diri, melainkan menggunakan KJPP danberdasarkan

Pembanding/Tergugat I : KJPP Toto Suharto & Rekan,
Pembanding/Tergugat II : Umar
Terbanding/Penggugat : PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)
Terbanding/Turut Tergugat II : Ismail
Terbanding/Turut Tergugat III : Ibrahim

PIMPINAN KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK KJPP TOTOSUHARTO DAN REKAN, bertempat tinggal diJalan Mayor Ruslan No.15 A.20 llir D.I llir Timur Kota Palembang, dalam hal ini memberikankuasa kepada Shaeful Radian N., Hardamsyah,dan Hendra Hidayat, masingmasingmerupakan Appraisal (Penilai) dan Surveyor,yang tergabung pada Kantor KJPP TotoSuharto dan Rekan, berdasarkan surat kuasatanggal 28 Agustus 2017 selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula Tergugat ;2.

Tanah Penggugat Ill Seluas 2.189,00 meter persegi;Bahwa setelah beberapa kali melakukan tahapan pertemuan danmusyawarah terhadap ganti rugi nilai tanah dan tanam tumbuh, makapada tanggal 17 November 2015, pihak Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP) Toto Suharto & Rekan in casu Tergugat , menyampaikan NilaiPergantian Wajar tanah dan tanam tumbuh kepada para Penggugat.Adapun nilai pergantian wajar tanah dan tanam tumbuh masingmasingpara Penggugat, sebagai berikut :a.

lalai melaksanakanputusan perkara ini;Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu(uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat;Menghukum para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini;Atau Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohonputusan seadiladilnya (ex ae quo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIJawaban dari KJPP

Toto Suharto sebagai Tergugat 1, terhadapgugatan Tuti Suwarni/Penggugat 1, Muhammad Ali Hanafiah/Penggugat 2 danSri Suwartini/Penggugat 3, yang disampaikan oleh pengacara para PenggugatErwan Toni, S.H. dan Rekan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggautertanggal 7 Agustus 2017.Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT.PLG.Kami dari KJPP Toto Suharto dan Rekan sebagai Tergugat 1, dalamhal ini akan menjelaskan secara garis besarnya sebagai berikut:.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau13.besamya Ganti Kerugian, Pihak yang berhak dapat mengajukankeberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktupaling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyavwarahpenetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (1).Bahwa Tergugat (KJPP) ditunjuk untuk melakukan penilaianulang dengan Surat Perjanjian Jasa Penilaian ulang Pertanahanuntuk Reroute Flowline Musi Timur PT.

bersama teman lainnya entah kemana, dan berselangbeberapa saat kemudian Okta tersebut datang lagi yang dikawal oleh beberapaorang Polisi bersenjata lengkap, seolaholah para Penggugat adalah Terorisyang kejam melukai atau mempergunakan bom bunuh diri, pada hal paraPenggugat hanyalah perempuan atau kaum ibuibu yang patuh dan taat denganhukum dan sangat mendukung program pemerintah, guna mempertanyakanagar pihak Tergugat untuk melengkapi atau menyesuaikan perkataannyatersebut (tentang suratmenyurat dari KJPP

PLN menyebutkan itu adalah ditentukan oleh KJPP, dalamwaktu itu juga PT PLN menyebutkan dia tidak mengetahui kantor KJPP danSiapa tim KJPP tersebut, atas pembicaraan yang diwakili oleh OKTA, nomorhandphone 082288531803.Bahwa dari hal tesebut diatas PT. PLN tidak transparan untukmenentukan kompensasi terhadap para Penggugat, yang artinya PT. PLNberbuat seenaknya dengan tidak memakai dasar hukum yang jelas.Bahwa jelas dari perbuatan yang dilakukan oleh PT.

Foto copy Redaksi Mandailing Online di Penyabungan tanggal 29Desember 2016 tentang PLN dan KJPP gagal menghitung Resikokerugian pemilik lahan, yang telah diberi meterai secukupnya setelahditeliti sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda dengan P. 1,218 ;19.

Bahwa mengetahui besarnya konpensasi atau ganti rugi ditentukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP), setelah didata terlebih dahulu berapa tanahdan luasnya, kemudian baru KJPP menetapkan harga dan harga yangditetapbkam oleh KJPP bersifat final. Seluruh tanah dibawah jalur harus dihitungoleh KJPP. Jika ada masyarakat yang keberatan atas besaran ganti rugitersebut dapat mengajukan keberatan nya dengan datang atau melalui suratyang ditujukan ke PLN.

kerugian tersebut adalah pihak Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) yang telah melakukan penilaian terhadap besaran kompensasitersebut yang mana keputusan KJPP tersebut adalah bersifat final;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan mentri Energidan Sumber daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atastanah, bangunan dan tanaman yang berada dibawah ruang bebas saluranudara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan eksira tinggi, didalam pasal2 ayat 3 disebutkan bahwadalam hal pihak

Bahwa TERMOHON PKPU selain mempunyai Utang kepada PEMOHONPKPU, ternyata TERMOHON PKPU juga memiliki uttang sebesarRp.144.000.000, (Seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Kreditor Lain yaitu:No NAMA ALAMAT1 KJPP Areyanti, Junita Graha Atika Lantai 2, Jl.Jasa Penilaian Properti Buncit Raya Kav. 7,Wilayah Negara Republik Jakarta Selatan, DKIIndonesia dengan Izin Usaha Jakarta, Indonesia 12740 KJPP No. 2.09.0052 Yang mana akan dibuktikan kemudian Kreditor Lain tersebut pada PersidanganPKPU a quo

PemohonPKPU menyebutkan :Bahwa Termohon PKPU selain mempunyai Utang kepada PemohonPKPU, ternyata Termohon PKPU juga memiliki utang sebesar Rp.144.000.000, (Seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada KreditirHalaman 24 Putusan No. 24/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.SbyLain yaitu : KJJP Areyanti, Junita, Jasa Penilaian Properti Wilayah NegaraRepublik Indonesia dengan Izin Usaha KJPP No. 2.09.0052.Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon PKPU tersebut diatas yangmenyebutkan bahwa Termohon PKPU memiliki

dapat dijadikan dasar adanya utang Termohon PKPU kepada Kreditur Lain tersebut, karena dengan dasar dan alasan sebagaiberikut: Bahwa Termohon PKPU TIDAK PERNAH MENANDATANGANIKONTRAK dengan KJPP Areyanti, Junita; Bahwa Termohon PKPU TIDAK MENGENAL DAN TIDAK PERNAHBERKOMUNIKASI dengan KJPP Areyanti, Junita; Bahwa Unit B 14 yang disebutkan dalam Invoice dari KJPP Areyanti,Junita tersebut sudah merupakan KPR di Bank MNC.

Sby,tanggal 26 Juli 2019. diberi tanda TII3;Menimbang, Kreditur Lain KJPP Areyanti, Junita menyerahkan buktisuratsuratnya sebagai berikut ;Halaman 29 Putusan No. 24/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sby1. Fotocopy Akta No. 8 tertanggal 15 April 2009 Hal: Akta PendirianPersekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik, yang dibuat dihadapanHaryanto, S.H., Notaris di Jakarta diberi tanda KL1;2. Fotocopy KTP atas nama Are Yanti Ramzy dengan No. NIK:3674044104540001 diberi tanda KL2;3.

Fotocopy Surat Kontrak No.3917/AJ/SKLPPJP/BPDKASJ.GLA/VIII/2018tertanggal 15 Agustus 2018 dari KJPP Areyanti, Junita kepada PemohonPKPU diberi tanda KL4;5. Fotocopy ADDENDUM No. 1~1/ADD.SPK/BPD KALSEL/AJ/VIII/2018Tanggal 24 Agustus 2018 untuk Nomor Kontrak 3917/LPPJP/AJBPDKALSEL/VIII/2018 diberi tanda KL5;6. Fotocopy Surat Penagihan Tanggal 13 Mei 2019 No. 2018/V/AJINV/0149dari KJIPP AREYANTI, JUNITA diberi tanda KL6;7.

Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan (KJPP MBPRU), sebagai Termohon IV;

Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun DanRekan (KJPP MBPRU), berkedudukan di Kindo Office SquareAd, Jl. Duren Tiga Raya Nomor 101, Jakarta Selatan 12760,dalam hal ini memberikan kuasa pada Ir.

Pihak KJPP MBPRU telah mengakui adanya kekeliruan dalam penilaian akibatdata yang kurang atau belum lengkap dan diingatkan sesuai kode etik penilaiansemestinya KJPP MBPRU dapat melakukan revisi hasil penilitian.

Dan telahdiingatkan pula bahvea penilaian KJPP MBPRU tidak comply/tidak sejalan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.4) Sebagai salah satu contoh, Pihak KJPP MBPRU telah ditunjukkan adanyakesalahan dalam penaksiran seperti yang terjadi pada PT. Gajah Tunggal. PT.Gajah Tunggal membeli tanah industry seharga Rp. 1.744.000,/m? di tahun 2014dari pengembang Kavasan Industri yakni PT. Bintang Puspita Dwkarya, akan tetapitanah PT.

Bahwa, untuk adanya suatu acuan dalam penentuan besaran ganti kerugian, makaPemohon telah pula menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN, suatu lembaga penilaiindependen terdaftar (bersertifikat) dengan izin usaha KJPP No. 2.13.0118, sehinggahasil penilaian yang dikeluarkannya telah menggunakan standart penilaian yang benarsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, demikian juga ketentuandalam SPI (Standar Penilaian Indonesia);24.

Bahwa, adapun hasil penilaian dari KJPP ISKANDAR dan REKAN adalah sebagaiberikut :(Kutipan hasil penilaian KJPP ISKANDAR DAN REKAN).Halaman 12 Putusan Nomor 38 Pdt.G/2018/PN.KwgPENILAIAN OBYEK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM (KERETACEPAT JAKARTA BANDUNG KCIC) MILIKPT. PERUSAHAAN INDUSTRI CERES (Konsumen Pengguna Kawasan Industri)1. IDENTIFIKAS OBYEK PENILAIANObyek penilaian adalah obyek pengadaan tanah milik PT.

SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANIbersamasama terdakwa bersamasama saksi AHMAD RIZAL binIBRAHIM berdasarkan hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan NegeriKepahiang menimbulkan kerugian keuangan negara c.q PemerintahDaerah Kabupaten Kepahiang sekaligus menguntungkan terdakwasebesar Rp. 281.063.000, (dua ratus delapan puluh satu juta enampuluh tiga ribu) rupiah dengan rincian perhitungan sebagai berikut :1 Perhitungan Nilai Tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Sesuai dengan Laporan Penilaian KJPP AGUS

KJPP Aksa Nelsonmelakukan penilaian terhadap 10 lokasi.

Masih di bulanNopember 2015 saksi dihubungi Sdr.Syamsul Yahemi via handphonedan ia mengatakan bahwa nanti ada tim KJPP untuk menilai hargatanah tersebut, dan saksi menunggu di lokasi tanah saksi desa TabaSaling di Tebat karai, kemudian sore datang Tim KJPP sebanyak duaorang tetapi nama seingat saksi yaitu Saksi AKSA NURDIN,sedangkan dari Pemda hanya terdakwa Agus Supriyanto, kKemudianterjadi percakapan saksi dengan Tim KJPP, dan Tim KJPPmenanyakan berapa tanah tersebut ingin saksi jual, maka saksimenjawab

Inu Nugraha dalampengadaan tanah tersebut;Bahwa Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Kantor Camat TebatKarai dikeluarkan oleh KJPP Aksa Nelson & Rekan yang merupakanhasil survey langsung olen KJPP Aksa Nelson & Rekan yang dilakukanpada hari Senin tanggal 09 November 2015, Pra penilaian PengadaanTanah untuk Kantor Camat Tebat Karai tersebut dikirim oleh SAPRUDINTim KJPP Aksa Nelson & Rekan melalui email pribadi milik terdakwa;Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 terdakwa dipanggiloleh Kabag

dijadikan acuan dalam NilaiPenggantian Wajar bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umumadalah berupa Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum yang dikeluarkan oleh KJPP yang telah melakukan survey.

Menghukum Turut Tergugat dengan menerbitkan rekomendasi kepadaKementerian Keuangan, agar mencabut izin praktek KJPP MBPRU,mengingat mereka telah bekerja tidak seuai prosedur dan berkerja asalasalan, sehingga merugikan Penggugat dan mungkin masyarakat banyaklainnya yang berhubungan dengan penilaian harga tanah untuk TapakTower dan ROW SUTT 150 KV, Ulee Kreeng Krueng Raya;7.

Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan, denganmenerbitkan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agarmencabut izin praktek KJPP MBPRU, mengingat mereka telah bekerjatidak sesuai prosedur dan bekerja asalasalan, sehingga merugikanPemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan mungkin masyarakat banyaklainnya yang berhubungan dengan penilaian harga tanah untuk TapakTower dan ROW SUTT 150 KV, Ulee Kreeng Krueng Raya;10.

bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidakdapat dibenarkan, oleh karena setelan membaca dan meneliti secarasaksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2020 dan kontra memori kasasitanggal 15 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalamhal ini Pengadilan Negeri Jantho tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun/KJPP

, S.Si, dan Eko WahanaRizqi, SH, M.Ec.Dev, kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor JasaHalaman 2 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 159/PDT.G/2016/PN WatPenilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (KJPP MBPRU)dan Rekan Cabang Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8November 2016 selanjutnya disebut sebagai ...............:.: ee Tergugat III;Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill secarabersamasama disebut sebagai .................

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasapenilai Publik (KJPP) Mutagqgin Bambang Purwanto Rozak uswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta.DALAM POSITA GUGATAN 1.Posita No. 03, halaman 2 tertulis :Tergugat Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Tergugat Ill (Dra.

UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukandi Yogyakarta.Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat IIImengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah.Bahwa pemerintah telah dengan khusus mengeluarkan regulasi

le =el 5D aSeSe ee Perjanjian Kontraktual Penyandingan Pokok Sengketa Materiil atas Penilaian Merek Dagang Dividen dari SJL ke HUSP KJPP Wajib Pajak (Lap. Kantor Jasa PenilaiYang dianggap Sebagai Royalti Penilai DJP MYR 143.415.417 Wajib Pajak (Lap. Penilai DJP)Majelis MYR Wajib Pajak (Lap. KJPP & Lap. Penil2. Pertumbuhan Proyeksi KJPP % 3,73% Wajib Pajak (Lap. Kantor Jasa PenilaiPendapatan ditinjau dari Volume Penilai DJP % 1,80% Data Monitor (Lap.

Putusan Nomor 3183/B/PK/Pjk/2019 Proyeksi Pendapatan ditinjau KJPP MYR/00 296 695 Wajib Pajak (Lap. Kantor Jasa Penilaidari Harga Jual 0Penilai DJP MYR/00 118695 Analisis DJP (Lap. Penilai DJP)0Majelis MYR/00 359592 The Edge Market0Tingkat Persentase Duties & Tax KJPP % 56%93% Wajib Pajak (Lap. Kantor Jasa PenilaiPenilai DJP % 52%93% Analisis DJP (Lap. Penilai DJP)Majelis % 52,00% SEATCANilai atas Merek Dagang KJPP 000 106.908,00 Wajib Pajak (Lap.