Ditemukan 359062 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-12-2019 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3930 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — NUR ALFIANSYAH alias ALFIN
154 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-09-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN MALANG Nomor 214/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 3 Juni 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. SINARMAS MULTIFINANCE Tbk, dkk
95 — 113
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. SINARMAS MULTIFINANCE Tbk, dkk
    Mlg telahmengajukan gugatan sebagai berikut1 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaBerdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang bertindak mengajukan gugatanbukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.
    statusbadan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen)Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia " atau disingkat " LPKNI"adalah Perseroan Nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang PersetujuanPerubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan HukumPT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP02.239.913.000 yang Berkedudukan
    Otoritas Jasa Keuangan,2526272829yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas daricampur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan ;Bahwa tujuan Lembaga Tergugat II selaku otoritas jasa keuangan pasal 6UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakantugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ; b kegiatan jasa keuangan di sektor pasar
    modal; dan c kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dans pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya ; Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat II pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan dan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan ; Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progres dan programpenindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum ;Bahwa
    Mohamad Chambali (PENGGUGAT I)melalui perwakilan lembaga perlindungan konsumen nasional Indonesia /LPKNI mengajukan Penawaran Pelunasan yang tertuang di dalam suratLPKNI dengan Nomor: 35/LPKNI/00.11/VII/2014 dengan mengajukanpembayaran pelunasan senilai Rp. 11.445.000, (surat terlampir) ;21. Bahwa Sesuai dengan Penghitungan Pelunasan Normal PT. SMMF CabangMalang, diketahui total pelunasan An. Mohamad Chambali PPK:107081100603 senilai Rp. 23.168.537.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 19-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 31 Januari 2013 — Nirwan Daud,Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia
134 — 68
  • Nirwan Daud,Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S637/MK.10/2011, tanggal 27 Juni 2011, Hal : Sanksi PeringatanPertama. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S1093/MK.10/2010, tanggal 1 Desember 2010, Hal : Sanksi PeringatanPertama. (foto kopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S6461/BL/2011,tanggal 13 Juni 2011, Perihal : Penambahan Reasuransi. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8437/BL/2011,tanggal 28 Juli 2011, Perihal: Tanggapan Program KerjaFundamental (PKF) Tahun 20112013 dan Quick Win Program(QWP) tahun 2011.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : SR4984/BL/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : PersetujuanMekanisme Reasuransi Finansial. (foto kopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S2474/BL/2012,tanggal 1 Maret 2012, Perihal : Review Program KerjaFundamental 20112013 dan Program Kerja Anorganik.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8420/BL/2012,tanggal 4 Juli 2012, Hal : Penilaian Kemampuan dan KepatutanBagi Calon Direksi AJB Bumiputera 1912. (foto kopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8861/BL/2012,tanggal 19 Juli 2012, Hal : Penilaian Kemampuan dan KepatutanBagi Calon Direksi AJB Bumiputera 1912.
    Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuanganlainnya ;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 angka 6 denganPasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2023 — Pemohon:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Termohon:
PT FRANS PUTRATEX
31 — 0
  • Pemohon:
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    Termohon:
    PT FRANS PUTRATEX
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 10-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-KIP/2019
Tanggal 10 September 2019 — PT PERTAMINA (Persero), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
145 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERTAMINA (Persero), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 13-02-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Idm
Tanggal 3 Juli 2024 — Penggugat:
EVA HERYANTI
Tergugat:
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
7 — 1
  • Penggugat:
    EVA HERYANTI
    Tergugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.SMD
Tanggal 19 Mei 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK ); melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
149 — 84
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK );melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
    Tahun 2015Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak Kalimantan Timur , di wakili olehDrs.A.Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kalibata SelatanIB.
    2014 adalah Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5)Junto Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut,Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kKewenangan absolut untuk memeriksa,memutus dan menyelesaiakan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusanatas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau TindakanBadan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif);Menimbang, bahwa pihak Pemohon, dalam hal ini Lembaga
    putusan pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh paniterasejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD Zz(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimanadimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepadaPresiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untukmemerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dankepada lembaga
    Berkaitan dengankedudukan sebagai badan hukum perdata tersebut, Pemohon telahmenyampaikan alat bukti surat sebagai berikut : Bukti P5A berupa Akta Notaris Nomor: 23 tanggal 9 Agustus 2007; Bukti P5B berupa Akta Notaris Nomor 25 tanggal 9 November 2007; Bukti P6 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak Kalimantan Timur; Bukti P7 berupa Surat Keputusan tentang Susunan Organisasi dan AnggotaBadan Pengurus
    Harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAKKalimantan Timur periode Masa Bakti 20152020.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sgl
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
ACHMAD MUCHAIRI
Tergugat:
Lembaga Pemerintahan Desa Air Ruwai
167 — 20
  • Penggugat:
    ACHMAD MUCHAIRI
    Tergugat:
    Lembaga Pemerintahan Desa Air Ruwai
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 18-01-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Smg
Tanggal 25 Agustus 2021 — MULIA WALET INDONESIA Lawan LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK), Dkk
168 — 62
  • MULIA WALET INDONESIALawanLEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK), Dkk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 20-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juni 2010 — ., M.Si;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
60 — 61
  • ., M.Si;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
    SYAHRIL,S.H.3 2 ee ere re ee eee eee eee eee eeeKesemuanya memilih domisili hukum pada KantorDivisi Pembinaan Hukum Polri, beralamat di Jl.Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Januari 2010), untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; melawanKETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) ;Berkedudukan di Gedung Pola Lantai 1 dan 4, Jl.Proklamasi No. 56 Menteng, Jakarta Pusat. Dalamhal ini memberikan kuasa kepada1.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-08-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN MALANG Nomor 188/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 3 Maret 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK DANAMON Indonesia, dkk
69 — 23
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK DANAMON Indonesia, dkk
    UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugatLSM (NGO's standing).
    . kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnyaBahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat Ill pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyaiwewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memilikiProgres dan program penindaan dengan memenuhi kualifikasi perouatanmelawan hukum.Bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan namuntidak
    Bahwa selain itu, secara hukum apabila Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat i.c. Penggugat mengajukan gugatanmelalui peradilan dalam rangka memberikan perlindungan hukumkepada masyarakat umum, maka Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat i.c. Penggugat harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;b.
    Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badanhukum atau yayasan dari Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia i.c. Penggugat (vide Pasal 46 ayat (1) butir c UU No.8Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen); danb. Bukti/anda pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia i.c. Penggugat pada Pemerintah Kabupaten/ PemerintahKota ic.
    Menggugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa, atau2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 Mei 2023 — Penggugat:
Danny Yogasmara
Tergugat:
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI
167 — 22
  • Penggugat:
    Danny Yogasmara
    Tergugat:
    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 636/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 7 Maret 2017 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
66 — 47
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
    PENETAPANNomor 636/PDT/G/2016/PN.Dps.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaradalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) BadanHukum Perseroan berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan RayaWapoga No. 2 Perum Ngujil Permai Il Malang; dan atau LPKNI Provinsi BaliJl Bhineka Nusa Kauh Blok P 45, Br Pendem
    PerlindunganKonsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang danHal 2 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.DpsStatus Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang di persyaratkanUndangundang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia.Sehingga dapat mengajukan gugatan terhadap Pelaku usaha yang didugamelanggar UndangUndang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPk);Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Berdasarkan
    UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukanoleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat berdasarkanUndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46ayat 1 huruf (c).
    Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukanoleh:1) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;2) kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungankonsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya
    Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakil dari Penggugat/ Tergugatatau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndang No.8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secaraKhusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 10-01-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Unr
Tanggal 6 September 2023 — Penggugat:
PT.BRI MULTIFINANCE INDONESIA
Tergugat:
1.MENDIANI TUTUK ARIMA
2.BAGUS PRASETYO
Turut Tergugat:
Lembaga " LPKNI " (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia)
56 — 20
  • Penggugat:
    PT.BRI MULTIFINANCE INDONESIA
    Tergugat:
    1.MENDIANI TUTUK ARIMA
    2.BAGUS PRASETYO
    Turut Tergugat:
    Lembaga " LPKNI " (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 216/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 19 Maret 2014 — MULIARDI CHAIDIR, MM;DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
40 — 31
  • MULIARDI CHAIDIR, MM;DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIKINDONESIA
    Objek Gugatan bersifat konkret,individual dan final, dimana dalam surat tersebut telahdituangkan dalam bentuk Surat Keputusan DirekturUtama Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Nomor : 930 Tahun 2013, TentangPemberhentian Masa Jabatan Kepala RRI JayapuraLembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013. Diberikan tidak kepadaumum, tetapi kepada subjek hukum tertentu(Penggugat), serta telah definitif/final.
    Kepala RRI Jayapura, berdasarkan Petikan KeputusanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNo. 100/KEP/DU/JB/2011, tertanggal 12 September 2011 ;Dan kemudian Penggugat pada tanggal 20 Februari 2013, telahmengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) CalonDirektur Teknologi dan Media Baru Lembaga Penyiaran Publik RadioRepublik Indonesia (LPP RRI) Penganti antar waktu masa Jabatan20132015, yang kemudian telah dimenangkan oleh Sdr.
    Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor. 930Tahun 2013, Tentang Pemberhentian Masa Jabatan Kepala RRIJayapura Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013 ; 0 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnnnMemerintahkan kepada Tergugat, untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNomor. 930 Tahun 2013, Tentang Pemberhentian Masa JabatanKepala RRI Jayapura, Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia, tertanggal 18 Oktober
    Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013 dan petitum angka 3 yang menyatakanmemerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNomor. 930 Tahun 2013, Tentang Pemerhentian Masa JabatanKepala RRI Jayapura Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia, tertanggal 18 Oktober 2018 ; Oleh Karenanya gugatan Pengguat harus di tolak demi hukum atausetidaktidaknya tidak dapat diterima ; Bahwa, berdasarkan
    BahwaJelas Objek Gugatan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRINo. 930 Tahun 2013, adalah Tentang Pemberhentian MasaJabatan Kepala RRI Jayapura Lembaga Penyiaran Publik RadioRepublik Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat,yang pada tanggal 20 Februari 2013, mengikuti Uji Kelayakan danKepatutan Calon Direktur dan Media Baru Lembaga PenyiranPublik Radio Republik Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-01-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/Pdt/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — AKHMAD RIO TEGUH vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AKHMAD RIO TEGUH vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
    ., M.Kn. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHNasional),beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 172, Way Halim, BandarLampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7November 2018:Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGAPENJAMIN SIMPANAN (LPS), yang diwakili oleh KepalaEksekutif, Fauzi Ichsan, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman Kavling 4243, SCBD Lot 9 Lantai 20 21, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kKuasa kepada Ronny
    Juni 2018yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, setelan meneliti memori kasasi tanggal 17 Mei 2018dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dihubungkan denganpertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Tergugat sebagai Lembaga
    BPR Tripanca Setiadana (kreditur);Bahwa terbukti Penggugat tidak memiliki iktikad baik karena tidakpernah melakukan pembayaran hutang pokok dan bunga, tindakan Tergugatsudah sesuai dengan Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1tahun 2011:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi
Pengadilan PT PALEMBANG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Register : 27-10-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 116/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 17 Januari 2018 — YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK0, lawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, dkk
320 — 83
  • YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK0, lawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, dkk
    No.116/PDT/2017/PT.PLG.selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebasdari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas danwewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikansebagaimana di maksud dalam undangundang ini. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Pembiayaan adalah BadanUsaha uang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan danaatau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai lembaga pembiayaan.
    Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan1.pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) dalambentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan diBanjarmasin, dengan alamat di JI.
    Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat.2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikikesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen.3.
    UndangUndangNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerimakemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yangmemiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal denganhak gugat LSM (NGOs standing).
    No.116/PDT/2017/PT.PLG.pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuanganlainnya.3/7.Bahwa Tergugat Il sebagaimana Pasal 9 UndangUndang Nomor 21 tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai wewenang : melakukanpengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dantindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/ataupenunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundanganundangan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PT PONTIANAK Nomor 68/PDT/2013/PT.PTK
Tanggal 20 Januari 2014 — PENDIRI STAIMA SINTANG ( INISIATOR ) dkk MELAWAN : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT. DKK.
62 — 16
  • PENDIRI STAIMA SINTANG ( INISIATOR ) dkkMELAWAN :LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT. DKK.
    Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT atau PARA PENGGUGAT / PARAPEMBANDING ; n2nn nnn nnn nnn nnn nnn cence nenennesMELAWAN :I LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT, alamat di jalan TamanAmirHamzah No. 05 Jakarta pusat cq.
    Lembaga PendidikanMa'Arif Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, alamat diJalan Husein Hamzah No 01 Pontianak dan untukLembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Sintang yangmerupakan legen dari Pengurus Cabang NahdlatulUlama Kabupaten Sintang pada saat pemberian kuasadan penyusunan Gugatan ataupun pada saatmendaftarkan perkara Gugatan perdata di PengadilanNegeri Sintang, pengurusnya belum terbentuk olehkarena itu tidak ikut digugat cq.
Pengadilan PTTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 5 Juni 2018 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) BHAKTI NUSA; WALIKOTA SINGKAWANG; PT. SINAR SAMUDRA SUKSES;
356 — 42
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) BHAKTI NUSA; WALIKOTA SINGKAWANG; PT. SINAR SAMUDRA SUKSES;
    Y aygs sg bg2 $> Bi PUTUSAN rod&S Nomor : 63/B/LH/2018/PT.TUN. aKSs memutus sengketa tata usaha reat pa tingkat banding, telah menjatuhkan SsRye byG G& putusan sebagai berikut cetam snoket antara : ey,LEMBAGA SAD AY OY MASYARAKAT (LSM) BHAKTI NUSA, oe>ye berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 Tanga! 20>~~ Mei Tahun 2002 yang dibuat oleh igpBinpan, S.H.
    Singkawanges Selatan, Kota Singkawang (dahuluy pindah di JalanSXSe Rawasari No.39 Rt. 01 eg Kelurahan Roban,oYKecamatan sear Tengah, Kotaa Singkawang, Prowtsi Kalimantan Barat ; yy aSs Diwakili AMMAD SYAFIUDDIN, Warga = ae >SY Neuargspaoneela, Pekerjaan Swasta, Alamat Syaw Tindal Jalan Rawasari No. 39 Rt.03, Rw.01, es> >Ss SsKY ay> oOoe 5SS Ssig ays &sv; oFyy Tengah, Kota Singkawang, Sepenaak sebagaiSs Ketua berhak mewakili Los di dalam dan dioO luar Pengadilan dan peifiak bertindak atas namaor YS Lembaga
    sesuai Pagal 9 garis datar ke 2, AD/ART4S Lembaga : aya Masyarakat (LSM) Bhakti ; oe Nusa ait Notaris Nomor 13 Tanggal 20 Mei rane?
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 28-05-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 367/ Pdt.G / 2013 / PN.Dps
Tanggal 8 April 2014 —
66 — 45
  • LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ) Desa Adat Jimbaran MELAWAN RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO
    PUTUSANNOMOR : 367/ Pdt.G / 2013 / PN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : e LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ) Desa Adat Jimbaran, beralamat di Jalan Uluwatu No. 26 Jimbaran, Badung. Dalam hal ini diwakiliI.GKG.