pengadaan jalan tol PematangPanggangKayu Agung Il yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Il termasukdalam daftar nominatif 682, nomor 14/Pdt.P .Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal12 Juli 2017 untuk lokasi di Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kayu AgungKabupaten Ogan Komering llir pada nomor urut nominatif 682 tersebut bahwaternyata Tergugat juga mengaku' serta menyeratkan bukiikepemilikanpenguasaan atas objek sengketa kepada Turut Tergugat ILBahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini pernah antara Penggugatdan

Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017 untuk lokasi Kelurahan Kayu AgungKecamatan Kayu Agung, pada nomor urut daftar nominatif 682 yang berhakmenerima ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaanpengadaan tanah jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Il, diketahuterdapat 2 (dua) kepemilikan atas nama M.

Yusuf, SH(Penggugat) adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi atassebagian objek sengketa yang termasuk nomor urut daftar nominatif 682 senilaiRo. 227.496.333.00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluhenam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang telah dititipkan turut tergugat melalul lembaga konsinyasi Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagaimanalengkapnya yang termuat pada penetapan Pengadilan Kayu Agung Nomor14/PdtP.Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017

Malik, H.Umar dan Usman bagaimana Penggugatdapat menyatakan untuk daftar nominatif 682 seluas 1.491 M2Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLGmerupakan miliknya sedangkan tanah milik Tergugat tidak berbatasandengan tanah Penggugat ;Bahwa dari permintaan Turut Tergugat 1 untuk kepentingan jalan tolmaka melalui Turut Tergugat II untuk melaksankan pengukuran PetaBidang Tanah No : 27/BA/PB/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yangditanda tangani ketua Satgas A Sdr.

* yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugattersebut adalah sah milik Penggugat;Menetapkan Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi sebidangtanah dalam daftar nomor urut nominatif 682 seluas 1.491 M?

1. Menyatakan penerima ganti rugi atas bidang tanah yang terkena Proyek Tol Simpang Indaralaya Muara Enim yang tercantun dalam daftar buku penerima ganti No. 338/500-16-10/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dengan Nomor Nominatif : 342 dengan luas tanah yang terkena ganti rugi 8.822,3947 M2 adalah Penggugat/Pembanding bernama : M.

Sobirin HS;

rugi atas bidang tanah yang terletak di DesaTanjung Seteko dengan nomor Nominatif : 342 atas nama Abdal Bin Kohar,dan menetapkan penerima ganti rugi selaku pemilik tanah yang sah padabidang tanah Nomor Nominatif : 342 adalah M.

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Pihak Penggugat datang ke kantorTurut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Ogan llir untuk menyampaikankeberatan atas ditetapkannya pihak Tergugat sebagai salah seorangpenerima ganti rugi Nomor Nominatif 342 atas nama Tergugat : AbdalKohar, padahal Peggugat adalah pihak yang berhak sebagai penerima gantirugi bidang tanah yang terkena Proyek Tol Simpang Indaralaya Muara EnimNomor Nominatif 342 atas bidang tanah milik Penggugat, oleh TurutTergugat disarankan untuk mengajukan

Menyatakan penerima ganti rugi atas bidang tanah yang terkena ProyekTol Simpang Inderalaya Muara Enim yang tercantum dalam daftar bukupenerima ganti No. 338/5001610/IV/2020 tanggal 21 April 2020 denganNomor Nominatif : 342 dengan luas tanah yang terkena ganti rugi 8.822,3947M2 adalah Penggugat bernama: M. Sobirin HS;4.

Membatalkan penerima ganti rugi atas nama Tergugat (Abdal Kohar)sebagaimana tercantum dalam daftar buku penerima ganti rugi No. 338/5001610/IV/2020 dengan Nomor Nominatif : 342 atas nama : Abdal Kohar;5. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;6.

Membatalkan penerima ganti rugi atas nama Tergugat/Terbanding(Abdal Kohar) sebagaimana tercantum dalam daftar buku penerima gantirugi No. 338/5001610/IV/2020 dengan Nomor Nominatif : 342 atasnama : Abdal Kohar;5. Menyatakan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/TurutTerbanding telah melakukan Perbuatan melawan hukum;6.

Bahwa tugas Pemohon Kasasi yang dalamkapasitasnya diwakili Pemohon Kasasi II danAnggota Tim Likuidasi lainnya bertugasmemberikan konfirmasi tertulis tentang NCDmengenai apakah NCD tersebut benar atautidak terdapat dalam Daftar Nominatif hasilverifikasi BPKP yang diberikan oleh UnitPelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3)dari Depatemen Keuangan RI (in casuTermohon Kasasi III);b.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikanpertimbangan putusan secara seksama (onvoldoende gemotiverd) perihalNCD CB 05391 dan NCD CB 05392 karena dalam daftar nominatifpenjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan Rl,diketahui bahwa NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 sama sekali tidakterdapat dalam daftar nominatif penjaminan yang diberikan oleh UP3Departemen Keuangan RI dan kalaupun NCD CB 05391 dan NCD CB05392 terdapat dalam daftar nominatif penjaminan, Pemohon Kasasi

penjaminan yang diberikan oleh UP3 DepartemenKeuangan RI dan kalaupun NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 terdapatdalam daftar nominatif penjaminan, Pemohon Kasasi tidak berkewajibanmelakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi ;1.

Lebih lanjut NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 ternyata sama sekalitidak terdapat dalamDaftar Nominatif Penjaminan yang diberikan olehUP3 Depatemen Keuangan RI kepada Pemohon Kasasi dan/atauPemohon Kasasi II;5.

Bahwa dasar acuan diterbitkan Daftar Nominatif oleh UP3 DepartemenKeuangan RI adalah hasil verifikasi dari BPK sehingga akuntabilitasnyadapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus membuktikan bahwa NCDCB 05391 dan NCD CB 05392 yang diklaim oleh Termohon Kasasi sebenarnya adalah NCD yang tidak termasuk dalam programpenjaminan pemerintah;Berberdasarkan uraian Pemohon Kasasi II di atas, jelas terbukti bahwaNCD CB 05391 dan NCD CB 05392 yang diklaim oleh Termohon Kasasi tidak terdapat dalam daftar nominatif

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Daftar nominatif personel Pamtup Kunker Menteri Kamaritiman dan Investasi Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 2020 yang ditanda tangani Kapten Inf Yatno Pasi Intel A.n. Komandan Kodim 0713/Brebes. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa Suratsurat:Daftar nominatif personel Pamtup Kunker MenteriKamaritiman dan Investasi Republik Indonesiatanggal 21 Oktober 2020 yang ditanda tanganiKapten Inf Yatno Jabatan Pasi Intel Kodim0713/Brebes, tetap dilekatkan dalam berkasperkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah).2.

SitiNurbaya Bakar, M.Sc.) di wilayah Kodim 0713/Brebes yangakan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober2020 sekira pukul 08.00 Wib. dan di pesan Whatsapptersebut disertakan foto daftar nominatif personel yangmelaksanakan Pamtup yang ditandatangani oleh Pasi IntelA.n. Dandim 0713/Brebes.3.

Bahwa daftar nominatif personel yang melaksanakanPamtup yang ditandatangani oleh Pasi Intel A.n. Dandim0713/Brebes.4. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tidak melaksanakanPam atau tidak, karena Saksi tidak ikut melaksanakanpengamanan. Saksi tahu kalau Terdakwa tidakmelaksanakan pengamanan pada saat Terdakwa dijatuhiKumplin.5.

Bahwa foto daftar Nominatif Personel yang di shareke dalam grup WA Staf Intel ditanda tangani oleh Saksi4Pasi Intel An. Dandim 0713/Brebes. Adapunlokasikunjungan 3 (tiga) menteri tersebut di Obyek WisataManggrove Pulau Cemara yang tepatnya di DesaSawojajar Kec. Wanasri Kab. Brebes.4.

Bahwa di dalam pesan Whatsapp tersebut foto yangdishare, yaitu. daftar Nominatif Personel yangmelaksanakan Pam Tup yang ditanda tangani oleh Saksi4Pasi Intel Kapten Inf Yatno An. Dandim 0713/Brebes,Terdakwa ditugaskan melaksanakan Pam Tup di ObyekWisata Manggrove Pulau Cemara yang tepatnya di DesaSawojajar Kec. Wanasri Kab. Brebes.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupaPengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah DanDaftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan II Nomor 1218/383.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Eksepsi Kompetensi Absolut;2.

Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, untukmencabut objek sengketa berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi DanIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan Il Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang ditetapbkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sragen selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan II;4.

Putusan Nomor 11 K/TUN/2021 Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukumyang cukup memadai dengan objek sengketa a quo karena Penggugathanya sebagai penyewa tanah dan bangunan milik Jarot Sutopo denganalas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2777 Desa Sambungmacan.Sebagai penyewa tidak dapat dijadikan landasan kepentingan untukmembatalkan objek sengketa atau mempertahankan selayaknya seorangpemilik tanah yang namanya dimasukkan dalam daftar nominatif yangselanjutnya akan digunakan

Daftar Nominatif Sekolah Penerima Beasiswa Bagi Siswa Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2010;Dengan tidak memeriksa kebenaran materil yang menjadi tugas dantanggungjawabnya untuk mengkompulir calon penerima BSM sesuai denganjumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dantelan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi sangat bertentangandengan:a.

Juni 2010, SuratPernyataan Untuk SPP Langsung (LS) tanggal 09 Juni 2014 danDaftar Nominatif Sekolah Penerima beasiswa Bagi Siswa MiskinKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2010 diajukankepada Terdakwa Drs.

No. 93 K/PID.SUS/2017(SPTB) Nomor : 170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal 09 Juni 2010,Surat Pernyataan atas Surat Permohonan Pembayaran (SPPLS)tanggal 09 Juni 2014 dan Daftar Nominatif Sekolan PenerimaBeasiwa Bagi Siswa Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utaratahun 2010.

Demikian juga, perlu diteliti beberapa dokumen berikut:Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor:170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal 09 Juni 2010, Surat Pernyataanatas Surat Permohonan Pembayaran (SPPLS) tanggal 09 Juni 2014dan Daftar Nominatif Sekolah Penerima Beasiswa Bagi Siswa MiskinKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2010;Hal. 62 dari 89 hal. Put.

No. 93 K/PID.SUS/2017 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor :170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal 09 Juni 2010;; Surat Pernyataan Untuk SPP Langsung (LS) tanggal 09 Juni 2014; Daftar Nominatif Sekolah Penerima Beasiswa Bagi Siswa MiskinKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2010;Selanjutnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Nomor: 170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal O09 Juni 2010, SuratPernyataan Untuk SPP Langsung (LS) tanggal 09 Juni 2014 danDaftar Nominatif Sekolah Penerima

Pasal6ayat(1):Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi atas biayaperiklanan, pameran produk, pengenalan produk baru, dan/atau biaya biaya sponsorship yangberkaitan dengan promosi produk.b. Pasal 6 ayat (2):Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat dilaporkan sebagai lampiran saat WPmenyampaikan SPT Tahunan PPh Badan;bahwa terhadap koreksi Terbanding tersebut Pemohon Banding memberikan tanggapan sebagaiberikut:a.

Pemohon Banding juga telah memberikan daftar nominafir atas pengeluaran Biaya Promosipada saat pemeriksaan berlangsung sebagai bagian dari dokumen yang diminta pada saatpemeriksaan, sebagaimana Pemohon Banding sampaikan pada surat tanggapan atas SPHP;bahwa menurut Terbanding daftar nominatif biaya pemasaran dan promosi yang disampaikan olehPemohon Banding tanpa disertai bukti yang lengkap untuk mendukung daftar nominatif tersebut.Berdasarkan penelitian Terbanding atas daftar nominatif pemasaran dan

Pemohon Banding juga telah memberikan daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosipada saat pemeriksaan berlangsung sebagai bagian dari dokumen yang diminta pada saatpemeriksaan, sebagaimana Pemohon Banding sampaikan pada surat tanggapan atas SPHP.

(Rincian).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor900/35/Dikmudora/2013, tanggal 28 Juni 2013.11 (sebelas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan ProfesiGuru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS DanDIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran Triwulan tahapIl periode JanuariMaret 2013.

(Rincian).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor900/57/Dikmudora/2013, tanggal 08 Oktober 2013.28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif PenerimaTunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjangPAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatanpembayaran Triwulan III periode JuliSeptember 2013.Hal. 26 dari 105 hal. Put.

(Rincian).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor900/57/Dikmudora/2013, tanggal 08 Oktober 2013.28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif PenerimaTunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjangPAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatanpembayaran Triwulan III periode JuliSeptember 2013.

(Rincian). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor900/57/Dikmudora/2013, tanggal 08 Oktober 2013. 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif PenerimaTunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transferjenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten KonaweSelatan pembayaran Triwulan III periode JuliSeptember 2013.Hal. 66 dari 105 hal. Put.

;Apa yang sebenarnya dimaksud dengan bukti yang sah dan apakahmemang daftar nominatif penerimaan uang biaya mobilitas tidak bisadisamakan dengan bukti bahwa benar para terpidana yang menerima uanguntuk mobilitas tahun anggaran 2002?.

apakah memangtimbul kKerugian negara atau potensi kerugian negara hanya karena buktipenerimaan uang yang bersumber dari APBD untuk belanja barang danjasa tersebut hanya dengan daftar nominatif penerimaan uang?;2. Fakta yang terungkap antara putusan Pengadilan tingkat pertama dalamPutusan Nomor 53/Pid.Sus/2011/PN. Mkl dengan putusan Mahkamah AgungRI Nomor 2199 K/Pid.Sus/20132.1.tentang Mata Anggaran Biaya Mobilitas Tahun Anggaran 2002.

Padahal, dakwaan PenuntutUmum untuk/sehubungan dengan dana mobilitas adalah: Terdakwamenerima dana bantuan mobilitas tanpa bukti penerimaannya hanya dengandaftar nominatif. Dalam hal ini, dakwaan Penuntut Umum adalah bahwaTerdakwa menerima uang bantuan mobilitas.

Bukan Terdakwa mengeluarkandana bantuan mobilitas sebagaimana yang dipertimbangkan MahkamahAgung RI sebagai Judex Juris pada tingkat kasasi;Kalaupun memang dengan daftar nominatif yang ditandatangani paraPemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti penerimaan uang bantuanmobilitas Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja merugikan keuangannegara, tentulah apa yang menjadi pelaporan dari pihak BPKP menyangkuthal itu sangat sumir sekali.

No. 12 PK/Pid.Sus/2016adalah hanya dengan daftar nominatif sehingga merugikan Keuangan negara,bukankah daftar nominatif itu juga sebagai bukti penerimaan yang sah yangsifatnya transparan dan menjadi bukti yang disimpan sebagai arsip dilembaga DPRD Kabupaten Tana Toraja?

No. 63/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.SelSelanjutnya disebut NCD SD BB 000198 s/d NCD SD BB 004069Adalah daftar Sertifikat Deposito YANG TIDAK TERDAPAT DALAMDaftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 DepartemenKeuangan RI kepada TERGUGAT dan/atau TERGUGAT Ill ;6.

Dengan demikian TERGUGAT Ill dan Anggota Tim Likuidasi dalamkapasitasnya selaku wakil dari TERGUGAT secara hukum tidak wajibuntuk menindaklanjuti dan/atau memproses klaim NCD yang diajukanoleh Para Penggugat karena kedua NCD yang diklaim Para Penggugattersebut tidak terdapat dalam Daftar Nominatif Penjaminan yangdiberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI ;7.

Bahwa NCD SD BB 000198 s/d NCD SD BB 004069 ternyata TIDAKTERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan olehUP3 Departemen Keuangan RI kepada TERGUGAT dan/atauTERGUGAT Ill ;3.

Dasar acuan diterbitkan Daftar Nominatif oleh UPS DepartemenKeuangan RI adalah hasil verifikasi dari BPK sehingga akuntabilitasnyadapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus membuktikan bahwa NCDSD BB 000198 s/d NCD SD BB 004069 yang diklaim oleh ParaPenggugat sebenarnya adalah NCD yang tidak termasuk dalam programpenjaminan pemerintah ;4.

Tidak dikeluarkannya surat konfirmasi olehTERGUGAT Ill bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karenaNCD SD BB 000198 s/d NCD SD BB 004069 memang tidak terdapatdalam Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3Departemen Keuangan RI ;3.

Namun, dalam daftar nominasi pihak yang berhak,nama PENGGUGAT tidak ada dalam daftar tersebut;Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PetaBidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah pada KawasanPusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 136/64.04/X/2018beserta lampiran pengumuman yaitu Peta Bidang Tanah dan DaftarNominatif dapat dilihat di Kantor Kecamatan Tanjung Selor, Kantor DesaJelarai Selor, Balai Adat Uma Bilung Lung, Gereja Desa Gunung SeriangHalaman

Kaltara seluas 2.079 Ha yang terletak didesa Jelarai Selor, Desa Gunung Seriang dan Kelurahan Tanjung SelorKab.Bulungan Prov Kaltara tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan aslinyadiberi tanda T12 ;Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tjs3. 1 (Satu) buah fotocopy pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi petabidang tanah dan daftar nominatif pengadaan tanah pada kawasan pusatpemerintahan provinsi Kalimantan Utara tanggal 15 oktober 2018 yangdiunduh pada website humas.kaltaraprov.go.id

Kaltara oktober 2018 sesuai dengan aslinya diberitanda T14 ;5. 1 (satu) buah fotocopy daftar nominatif pengadaan tanah pusatpemerintahan Provinsi Kalimantan Utara nomor register 1 s/d 8 dan 677 s/d690 sesuai dengan aslinya diberi tanda T15 ;6. 1 (satu) buah dokumentasi (foto) pemasangan peta dan daftar nominatifpengadaan tanah pada kawasan pusat pemerintahan Prov. Kaltara diKec.

pengadaan tanah padakawasan pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Utara melalui mediakoran / surat kabar harian sesuai dengan aslinya diberi tanda T21 ;2. 1 (Satu) buah dokumentasi hasil cetak kamera kegiatan pelaksanaanpengadaan tanah pengumuman daftar nominatif di area lokasi pengadaantanah kawasan pusat pemerintahan desa Jelarai Selor dan Desa gunungSeriang sesuai dengan fotocopynya diberi tanda T22 ;3. 1 (Satu) buah fotocopy permohonan penetapan jasa penilai dan SK ketuapelaksana pengadaan

saling bersesuaian dengan surat bukti yang diajukanoleh para tergugat yaitu bukti surat T13 dan T21, bahwa surat bukti P1 yangdiajukan ingin menjelaskan bahwa objek sengketa tanah dalam perkara a quoyang diakui milik penggugat masuk dalam daftar nominatif pengadaan tanahpada kawasan pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Utara;Menimbang, mengenai bukti surat P2 sampai dengan P2d yangdiajukan oleh penggugat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya kecuali buktisurat P2c sehingga menurut Majelis Hakim

2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk TekhnisPelaksanaan Pengadaan Tanah;Bahwa Tergugat , Il, dan IIl adalah merupakan satu tim atau satu kesatuanyang tidak bisa dipisahkan dalam penentuan jalur dan pembebasan lahanjalur kereta api Trans Sulawesi Makassar Pare Pare;Bahwa dengan adanya pernbebasan lahan jalur Kereta Api Trans SulawesiMakassar Pare Pare sesuai dengan daftar nominatif

P) sampai denganharga permeter Rp1.553.971,00 (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribusembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) (hasil penilaian rumahHafsah/Beddolo);Bahwa berdasarkan daftar nominatif yang dikeluarkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kereta Api Trans sulawesi Pare Pare)yang kemudian menjadi dasar Tergugat III (KJPP AKRI) untuk memberikanpenilaian terhadap aset yang terkena jalur Kereta Api Trans Sulawesi ParePare, ternyata Tergugat (Ketua Panitia Pengadaan Lahan Jalur

Kereta ApiTrans Sulawesi Pare Pare) tidak memasukkan usaha bengkel las dan dicokami dalam daftar nominatif sedangkan petugas yang menginventarisir asetpemilik lahan (Dinas PU Pera) telah mencatat dan melaporkan kepadaTergugat (Ketua Panitia Pengadaan Lahan Kereta Api Trans Sulawesi Pare Pare sehingga Ttergugat Ill tidak bisa memberikan penilaian terhadapusaha bengkel las dan dico kami, usaha kami atau tidak tercantum dalamdaftar nominatif;Bahwa usaha bengkel las dan dico saya yang merupakan satusatunyamata

dapat Dikurangkan dariPenghasilan Bruto sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) hurufa butir 7 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36Tahun 2008;Bahwa selanjutnya, Surat Edaran Terbanding Nomor SE9/PJ/2010Tanggal 1 Februari 2010 tentang Penyampaian Peraturan MenteriKeuangan Nomor 2/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapatDikurangkan dari Penghasilan Bruto, menegaskan:huruf f: Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif

yang palingsedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok WajibPajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor buktipemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong dengan formatatas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2yang dikeluarkan kepada pihak lain sebagaimana ditetapkan dalamlampiran;huruf g: daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat PemohonBanding menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan;huruf h: dalam hal ketentuan huruf

Putusan Nomor 1568/B/PK/Pjk/2021Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;Bahwa Pemohon Banding telah membuat daftar nominatif, namuntidak mengisi identitas penerima penghasilan jasa iklan dengan lengkapsesuai dengan ketentuan a quo:Bahwa biaya promosi dan pemasaran berupa jasa iklan adalah nyatanyata dikeluarkan dalam rangka kegiatan promosi dan merupakan objekPPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh Pemohon Banding sesuai denganketentuan a quo;Bahwa koreksi positif Terbanding atas

Koreksi positif biaya pemasaran dan promosi berupa pemberian voucherRp 14.332.169.058,00Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atasbiaya promosi berupa pemberian voucher sebesar Rp 14.332.169.058,00yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Bandingtidak mengisi daftar nominatif sebagaimana di atur dalam PMK02/PMK.03/2010;Bahwa yang harus dibahas adalah terkait dengan apakah pemberianvoucher yang dilakukan oleh Pemohon Banding

Putusan Nomor 1568/B/PK/Pjk/2021pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan/atau biayasponsorship yang berkaitan dengan promosi produk, Voucher diberikandengan persyaratan nilai belanja di atas nilai tertentu tanpa menunjuk namaatau jenis produk tertentu yang dipasarkan ataupun untuk menjadikanspornsorship atas produk tertentu/event tertentu, dengan demikian pendapatTerbanding bahwa atas biaya voucher termasuk biaya promosi dan harusdibuatkan nominatif adalah tidak tepat;Bahwa terkait dengan

Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Hasil Inventarisasi DanIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan TanahBandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman HasilInventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar NominatifPengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroNomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013 ;4.

KeputusanSekretaris Daerah selaku Ketua Panitia mengenai bentuk dan atau besarnyaganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi, Penyampaian.keputusan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi dandaftar nominatif pembayaran ganti rugi kepada instansi yang memerlukantanah dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten, Penyiapan dan penyampaian surat perintahpembayaran kepada instansi yang memerlukan tanah, Penyiapan berkaspembayaran kepada pemilik

Menyatakan Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta BidangTanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan BupatiKepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) bukan merupakan objekKeputusan Tata Usaha Negara ;4.

tanah dan daftar, Penilaian harga tanah, Penyerahan hasilpenilaian harga tanah kepada panitia, Musyawarah, Penerbitan KeputusanSekretaris Daerah selaku Ketua Panitia mengenai bentuk dan atau besarnya gantirugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi, Penyampaian keputusan mengenaibentuk dan atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugikepada instansi yang memerlukan tanah dan tembusannya disampaikan kepadaGubernur, Bupati, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Penyiapan

(Foto copy sesuai asili )Pengumuman Hasil Inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang Tanah danDaftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kab. Kep.TagulandangBiaro No. 591.1/852/Sekr tanggal Juli 2013 (Foto copy sesuai asili )45Surat Kuasa Tahun 1976 kepada G.A. Buisan menjelaskan kepada G.A.Buisan bahwa surat kuasa dari KakekKakek penggugat kepada Kakekkami juga yaitu G.A.

Akta Jual Beli (AJB) No. 219/Jagakarsa/1992, tercatat dalam Peta BidangTanah NIB:75,6 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 73, yang terletakdi RT/RW: 005/06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adm.Jakarta Selatan, tanah yang terkena pembebasan seluas 1.497 m?

Akta Jual Beli (AJB) No. 215/Jagakarsa/1992, tercatat dalam Peta BidangTanah NIB:75,7 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 73, yang terletakdi RT/RW: 005/06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adm.Jakarta Selatan, tanah yang terkena pembebasan seluas 2.508 m?

Akta Jual Beli (AJB) No. 447/Jagakarsa/1992, tercatat dalam Peta BidangTanah NIB:75,8 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 73, yang terletakdi RT/RW: 005/06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adm.Jakarta Selatan, tanah yang terkena pembebasan seluas 700 m?

Akta Jual Beli (AJB) No. 209/Jagakarsa/1992, tercatat dalam Peta BidangTanah NIB:75,11 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 73, yang terletakdi RT/RW: 005/06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adm.Jakarta Selatan, tanah yang terkena pembebasan seluas 940 m?

Akta Jual Beli (AJB) No. 217/Jagakarsa/1996, tercatat dalam Peta BidangTanah NIB:76 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 74, yang terletak diRT/RW: 005/06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adm.Jakarta Selatan, tanah yang terkena pembebasan seluas 63 m?

19 Oktober 2009, atas nama Sutarji, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 187/Sinar Ogan/2009, tanggal 19 Oktober 2009, seluas 4.915 (empat ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar atas bidang tanah obyek sengketa yang dimaksud pada Nomor Urut 47 yang terdapat di dalam Daftar Nominatif

sebelumnya atas nama Sutarji) dengan luas 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) meter persegi, dengan nilai ganti kerugian sejumlah Rp184.462.849,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah); Menghukum Tergugat III untuk melakukan pembayaran uang ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar atas bidang tanah obyek sengketa yang dimaksud pada Nomor Urut 47 yang terdapat di dalam Daftar Nominatif

Ganti kerugian yang telah diberikan dan diterima Penggugat; Untuk tanam tumbuh dan segala sesuatu di atas tanah terssebagaimana dimaksud dalam Daftar Nominatif Nomor: 71didalam Peta Bidang No. 71/Kh47 a.n.

atas nama 2 (dua) namaSutarji/Kehutanan sebagaimana Daftar Nominatif No. 71/kh47;PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUI!

Ruas Jalan Tol BakauheniTerbanggi Edan kemudian daftar nominatif tersebut diumumkan;Bahwa dalam daftar nominatif di atas Penggugat Smenyampaikan alas hak yang menjadi dasar kepemilikan tercSertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor PertanKabupaten Lampung Selatan pada objek bidangbidang tanah menjadi objek dalam perkara a quo;Bahwa dalam kurun waktu Pengumuman Daftar Nominatif Sudan Obyek Pengadaan Tanah di Desa Sinar Ogan, KecamTanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampterdapat

Bukti P4, berupa Daftar Nominatif nomor 27/PE18.01/P2T/IV/2016 tanggal 1 April 2016, yang berdasarkantersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:Pada Nomor Nominatif 47, disebutkan data sebagai berikut: PIHAK YANG BERHAK: Kementerian Lingkungan HidupTanah Kehutanan; Letak: Sinar Ogan, Tanjung Bintang; Luas 1.153 m?

Bukti T.lIl3, berupa Daftar Nominatif nomor 27/PE18.01/P2T/IV/2016 tanggal 1 April 2016, yang berdasarkantersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:Pada Nomor Nominatif 56, disebutkan data sebagai berikut: PIHAK YANG BERHAK: SUTARgJI; Letak: Sinar Ogan, Tanjung Bintang; Luas 3.434 m?: Sertifikat No. 197 dengan luas 4.915 m?:5.

Pegawai/PPNS BPH Migas perode Pebruari,Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan Nopember 2011 ; h. 1 (satu) Map warna Biru berlogo DIAMOND, berisi 3 (tiga) lembarDaftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri periodeFebruari s/d April 2011, berikut Tanda Terima Uang Muka SPPDBatam periode 19 s/d 21 Mei 2011 ; i. 2 (dua) buah Flash Disk (warna hitam 2 GB dan silver 8 GB), berisiantara lain tentang Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas dan BAPKeterangan Ahli, dll ; j 1 (satu) buah Cap Stempel Polresta

Prawoto, Dkk (38 orang) sebesar Rp.219. 906.600, ; == n n= nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnb) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) SatkerPengguna Dana, tanggal Maret 2011 ; c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 44/SPTB/BPHMigas /03/2011, tanggal 24 Maret 2011, sebesar Rp. 219. 906.600 ;d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak38 orang sebesar Rp. 219. 906.600,, tanggal 24 Maret 2011 ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara

Sitorus, Dkk (51orang) sebesarb) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) SatkerPngguna Dana, tanggal 25 April 2011 ; c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 092/SPTB/BPHMigas/04/2011, tanggal 20 April 2011, sebesar Rp. 238. 051.020,d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak51 orang sebesar Rp. 238. 051.020,, tanggal 20 April 2011 ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negarakepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor : 467123T /

Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak32 orang dan 26 orang sebesar Rp. 434. 078.400, , tanggal 28September 2011 ; 722 22 nnn nn nnn nnn nnnSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara UmumNegara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor529701T / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp. 380.745.100, , berikut lampiran : a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :00569SPM/BPH Migas/2011, tanggal 10

Sitorus dkk (78 orang) sebesarDaftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) SatkerPengguna Dana, tanggal 6 Desember 2011 ; Surat Pernyataan Tanggung Javwab Belanja Nomor810/SPTB/BPH Migas/12/2011, tanggal 1 Desember 2071,sebesar Rp. 400. 014.430, ; 22> 20 n oon nn nnnDaftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak10 orang dan 78 orang sebesar Rp. 400. 014.430, , tanggal 1Desember 201 1. ; 222 n nnn nnn nnn ccc eee1 (satu) eksemplar Pagu VS Realisasi Perjalanan Dinas BPHMigas

Untuk itu Terdakwa Robusin Hari Mulva telah rnengubah namaanggota kelompok penerima sebagaimana daftar nominatif penerirnaantertanggal 12 September 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa denganrincian sebagai berikut : No Nama Jumlah Harga / Ekor Jumlah (Rp)Sapi(Ekor)1. Robusin Hari Mulya 4 4.000.000,00 16.000.000,002. Suyatno 3 4.000.000,00 12.000;000,003. Eko Budi Setiono 3 4.000;000,00 12.000;000,004. Suratno 2 4.000;000,00 8.000.000,005. Warsito 2 4.000.000,00 8.000.000,006.

Panikum 1 4.000.000,00 4.000.000,00JUMLAH 43 172.000.000,00 Bahwa pada kenyataannya anggotaanggota Kelompok Tani Jayasebagaimana daftar nominatif penerimaan pada saat realisasi tidak seluruhnyamenerima dana bergulir sebagaimana daftar nominatif yang ditandatanganiHal. 4 dari 36 hal. Put. No.290 PK/Pid.Sus/2012Terdakwa Robusin Hari Mulya.

Panikum 1 4.000.000,00 4.000.000,00JUMLAH 43 172.000.000,00 Bahwa pada kenyataannya anggotaanggota Kelompok Tani Jayasebagaimana daftar nominatif penerimaan pada saat realisasi tidak seluruhnyamenerima dana bergulir sebagaimana daftar nominatif yang ditandatanganiTerdakwa Robusin Hari Mulya.

Panikum 1 4.000.000,00 4.000.000,00JUMLAH 43 4.000.000.00 172.000.000,00 Bahwa pada kenyataannya anggotaanggota Kelompok Tani Jayasebagaimana daftar nominatif penerimaan pada saat realisasi tidak seluruhnyamenerima dana bergulir sebagaimana daftar nominatif yang ditandatanganiTerdakwa Robusin Hari Mulya.

No.290 PK/Pid.Sus/2012menerima Rp4.000.000,00 lalu cliserahkan lagi ke Terdakwa Robusin HariMulya karena Saksi Kusno tidak mampu pelihara sapi.Bahwa Terdakwa Robusin Hari Mulya selaku Ketua Kelompok Tani Jaya,telah menyerahkan uang dana bergulir tidak sesuai dengan daftar nominatif danmenerima penyerahan uang dari anggota kelompok dengan tidak melaporkanke Dinas Peternakan Kabupaten Magetan.

;Bahwa ternyata, berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan TolPalembangIndralaya Tahap Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 Tanggal 06Oktober 2014 Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat,pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 214, terbukti bahwa ternyata Tergugatjuga mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/oenguasaan atas objeksengketa kepada Turut Tergugatll ;Bahwa berhubung karena secara nyata yang menguasai/mengusahai objeksengketa hingga saat gugatan ini diajukan adalah Augus

Pengadaan TanahJalan Tol PalembangIndralaya Tahap Dua Nomor : 2565/10 16/X/2014Tanggal 06 Oktober 2014 Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya KecamatanPemulutan Barat, pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 214, yang berhakmenerima ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaanPengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya diketahui terdapat ada 2(dua) kepemilikan, yaitu atas nama Penggugat (Ali Susanto) selaku kuasaAugus Salim, SE., dan atas nama Tergugat (Laksmi Damayanti), maka TurutTergugat

Urut Daftar Nominatif 214 senilai Rp. 22.948.100 (dua puluh dua jutasembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) yang telah dititiokanTurut Tergugat melalui Lembaga Konsinyasi di Pengadilan Negeri KavuAgung, sebagaimana lengkapnya vang termuat pada Penetapan PengadilanNegeri Kayu Agung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PNKag tanggal 17 Desember2015;Berhubung karena berkurangnya objek sengketa adalah akibat adanyarencana pengadaan Jalan Tol Palembang Indralaya yang akan dilakukanoleh Turut Tergugatl

Pengadaan TanahJalan Tol PalembangIndralaya Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya ,KecamatanPemulutan Barat, pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 214, senilai Rp.22.948.100 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribuseratus rupiah) yang telah dititipkan Turut Tergugat melalui LembagaKonsinyasi di Pengadilan Negeri Kayu Agung, sebagaimana lengkapnya yangtermuat pada Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor35/Pdt.P/2015/PNKag tanggal 17 Desember 2015 ;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat

Untukitu, maka Penggugat Rekonpensi menyerahkan bukti kepemilikan tanahtersebut kepada Turut Tergugat II Konpensi dengan tujuan agar mendapatkanuang ganti rugi atas tanah milik Penggugat Rekonpensi yang terkenapengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Palembang Indralaya tersebut;Bahwa dilihat dari Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya Tahap Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,ternyata untuk lokasi tanah di Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat,Tergugat

No. 1575 K/PID.SUS/2014d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negerisebanyak 38 orang sebesar Rp219.906.600,00, tanggal24 Maret 2011;dd.

No. 1575 K/PID.SUS/2014d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negerisebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp244. 910.000,00;hh.

No. 1575 K/PID.SUS/2014Rp90.733.400,00;d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negerisebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp90.733.400,00;jj.

No. 1575 K/PID.SUS/2014Rp219.906.600,00;d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negerisebanyak 38 orang sebesar Rp219.906.600,00, tanggal24 Maret 2011;ff.

No. 1575 K/PID.SUS/2014Rp244. 910.000,00;d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negerisebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp244. 910.000,00;jj.