Bahwa sekitar bulan Juli (pertengahan) tahun 2008, antara Penggugatdengan Tergugat telah membuat akad perjajian pinjammeminjam uangdengan jaminan sebidang tanah ladang seluas + 61 are milik tergugatyang terletak di Dasan Baru, Dusun Semporonan, Desa Peringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah ladang milik Amaq Sadar.Sebelah Selatan : Tanah ladang milik Haji Ismail.Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Mataram Lb.

inidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam Pokok PerkaraMenimbang bahwa gugatan penggugat inti pokoknya adalahmengenai adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak tergugat yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa sekitar bulan Juli (pertengahan) tahun 2008, antara Penggugatdengan Tergugat telah membuat akad perjajian

mereka bercerai;Bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugattersebut adalah kesediaan Penggugat menceraikan Tergugat dengansyarat hak asuh kedua orang anak Penggugat dengan Tergugatdiserahkan kepada Penggugat, apabila Penggugat kawin denganwanita lain, maka anak akan dikembalikan kepada Tergugat, hanyasaja klausul yang terakhir tidak tertulis dalam perjanjian tersebut;Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tersebut dan saksi turutmenandatanganinya sebagai saksi perjanjian ;Bahwa surat perjajian

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2014/MSLskSALINAN Bahwa, selain itu ada perjanjian yang tidak tertulis, yaitu hakpengasuhan kedua orang anak tersebut akan beralih kepada Tergugatapabila Penggugat menikah lagi; Bahwa saksi mengetahui isi surat perjajian tersebut karena saksi ikuthadir pada saat penandatanganan surat perjajian tersebut bahkansaksi turut menandatanganinya sebagai saksi; Bahwa surat perjajian tersebut dibuat di Medan dihadapan tokohulama Tgk.

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2014/MSLskSALINANBahwa ketika masih bersama Penggugat dengan Tergugat tinggal diGampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten AcehUtara, sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat bercerai;Bahwa saksi mengetahui adanya surat perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat tentang hak pengasuhan anak Penggugat denganTergugat setelah bercerai berdasarkan cerita yang berkembang,namun saksi tidak pernah melihat surat perjajian tersebut;Bahwa, saksi dengar dari cerita orang,

Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1(satu) buah BPKB kenderaan Toyota Vios warna silver metallic, tahun 2004 , nopol B-8939-WR berikut faktur faktur dan Formulir A

2) 1(satu) buah BPKP kenderaan Toyota kijang Innova warna silver metallic , tahun 2005 , No Pol B- 2616-ss berikut fakturnya

3) 1(satu) bundel perjanjian kredit No, 60/IX/PK/2018 tertanggal 17 September 2018 untuk perjanjian kredit 1 (satu) unit kenderaam Toyota Vios

4) 1(satu) bundel perjajian

bukti berupa:e 1 (Satu) buah BPKB kenderaan Toyota Vios warna silver metallic, tahun2004, nopol B8939WR berikut faktur faktur dan Formulir A :Dikembalikan kepada korban.e 1 (satu) buah BPKP kenderaan Toyota kijang Innova warna silvermetallic, tahun 2005, No Pol B 2616ss berikut fakturnyaDikembalikan kepada korban.e 1 (satu) bundel perjanjian kredit No, 60/IX/PK/2018 tertanggal 17September 2018 untuk perjanjian kredit 1 (Satu) unit kKenderaam ToyotaViosDikembalikan kepada korban.e 1 (satu) bundel perjajian

Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriPekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI:Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan setidaktidaknyamenunda pencarian uang muka dan claim uang jaminan pelaksanaanpekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B RumahSakit Pendidikan UR berdasarkan surat perjajian

./2015/PT.TJK29Bahwa perjajian kerja sama antara Pembandingsemuia Tergugat/PenggugatRekonvensi dengan Terbandingsemuia Penggugat/Tergugat Rekonvensimerupakan satu kesatuan addendum !, !!

dani11Apabila addendum 111 dianggaptidak berlaku karena belum ditanda tangani, maka harus kembali pada addendum Ildan perjajian tersebut merupakan perjajian timbal balik ;Bahwa Pembandingsemuia Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah nyatameiakukan wanprestasi yang merugikan Terbandingsemuia Penggugat/TergugatRekonvensi;Bahwa selengkapnya kontra memori banding TerbandingsemuiaPenggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam kontra memoribandingnya tertanggal 11 September 2015 ;Menimbang, bahwa

berkewajiban menyediakan lahan dalamkeadaan kosong dan berhak menerima kontribusi pengelolaan yang akan diPage 490f 4350setor ke Kas Negara oleh Terbandingsemula Penggugat/Tergugat Rekonvensi,sedangkan Terbandingsemula Penggugat/Tergugat Rekonvensi berkewajibanuntuk membangun mail, ruko, kios dan hamparan berserta fasilitas penunjangnyadan berhak menerima hasil penjualan atau sewa mail, ruko, kios dan hamparanbeserta fasilitas yang telah dibangunnya tersebut; Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan/perjajian

Pembentukan Kota Gunung Sitoli; yang mana GedungNasional dan Gedung Wanita menjadi wilayah Pemerintah Kota GunungSitoli;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurutpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan olehkarena Pemkot Gunung Sitoli bukan sebagai pihak dalam perjanjian maka tidakdisertakannya Pemkot Gunung Sitoli sebagai pihak dalam perkara a quo tidaklahmengakibatkan kurang pihak karena memang Pemkot Gunung Sitoli tidaktermasuk sebagai pihak dalam perjajian

berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, dan kelima dinyatakan tidakdapat diterima dengan pertimbangan bahwa karena Terbanding semula Tergugattidak memiliki Kewenangan lagi atas obyek perjanjian maka dalam perkara a quotindakan Terbanding/Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi; danpula dengan hilangnya kewenangan/ beralihnya obyek gugatan ke Pemkot Niasmaka Pemda Kabupaten Nias tidak dapat dituntut untuk melakukan sesuatuperbuatan yang berkaitan dengan obyek perjajian

belumdipertimbangkan maka ~Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 5/PDT/2016/PT GTOMenimbang, bahwa oleh karena perjanjian dibuat tanpa adanya unsurpaksaan serta para pihak yang membuat telah dewasa ( cakap ) dan yangdiperjanjikan tersebut jelas objeknya yaitu bunga uang dan perjanjian tersebuttidak dilarang oleh UndangUndang ( sebab yang halal ) maka unsurunsursahnya perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, olehkarena itu perjajian

Tanda Penduduk/KTP,NIK.3374136208430002 atas nama SOEPADMI, diberi tanda2. 1(satu) lembar foto copy Surat Nikah AA/62 No.927607, diberi tanda3. 1(satu) lembar foto copy Surat Perjajian Kontrol masih Dalam Perawatan RawatJalan atas nama SOEPADMI dari Rumah Sakit Umum Pusat Dokter KariadiSemarang, tertanggal 3152018, diberi tanda bukti.......... P3;4. 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga/KK No.3374131312056760 atas namaKepala Keluarga SOETIKNO, diberi tanda buKti...................

dan Tergugat tertanggal 12 April 2016, dan oleh Penggugatmenyatakan mencabut perkara ini ;Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalamberita acara pemeriksaan perkara ini ;Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan danmohon putusan ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakanmencabut perkara ini, karena telah rukun kembali dengan Tergugat denganmembuat surat perjajian

dipertimbangkansecara tepat dan benar oleh Judex Facti sehingga beralasan untukdikesampingkan;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15Oktober 2018, kontra memori kasasi tanggal 1 November 2018 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang,ternyata putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa perjanjian kredit dengan penyerahan jaminan yang dibuat sesuaidengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah perjajian

.; Putusan tanggal 2 Mei 1984 Nomor 2832 K/Sip/1982nmberbunyi : setiap Gugatan harus sempurna baik obyekmaupun subyek dalam perkara Dengan adanya alasan yang tepat dan dasar yang jelas,sehingga eksepsi tersebut diatas cukup beralasan untuk dapatditerima;v Eksepsi Mengenai kapasitas/Kompetensi Penggugat (diskualifikasi inperson);Bahwa perlu diketahui Kapasitas Penggugat dalam perkara a quohanyalah hubungan hukum terkait pemberian Fasilitas Kreditkepada Tergugat, sebagaimana Akta Perjajian Kredit denganmemakai

Bahwa dengan adanya Akta Perjajian Kredit Dengan Memakai JaminanNomor 99, tertanggal 30 Juli 2013 yag dibuat di dihadapan NotarisAristyo,SH. Dimana diatas fasilitas kredit dengan pencairan sebesarRp.350.000.000,(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka Penggugatmelakukan pemasangan Hak Tanggungan atas Obyek Jaminan Kredittersebut.

Namun dapat Tergugat pertegas kembali bahwahubungan antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah istri dariTergugat, tetapi sekarang antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah bercerai, sehigga hubunga hukum terkait Akta Perjajian KreditDengan Memakai Jaminan Nomor 99, tertanggal 30 Juli 2013 telahterputus dan tidak ada hubungannya.

Notaris di Semarang, oleh karena itueksepsi Tergugat adalah tidak berdasar hukum, untuk itu harus ditolak ;Hal.41 dari 65 Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN SmgMenimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukanEksepsi Mengenai kapasitas/Kompetensi Penggugat (diskualifikasi inperson) karena Kapasitas Penggugat dalam perkara a quo hanyalahhubungan hukum terkait pemberian Fasilitas Kredit kepada Tergugat,sebagaimana Akta Perjajian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 99,seharusnya tidak dicampuradukan

sebesarRp.1.000.000,(satu juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar danpatutuntuk dikesampingkan, karena tidak beralasan menurut secara hukum;Bahwa benar Turut Tergugat adalah pihak Penjamin dalam AktaPerjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 99, tertanggal 30 Juli2013,namun dapat Tergugat pertegas kembali bahwa hubungan antaraTergugat dengan Turut Tergugat adalah istri dari Tergugat, tetapisekarang antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah bercerai, sehiggahubungan hukum terkait Akta Perjajian

Hl, agar tidak terjadiperceraian, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan perceraian yang didalilkan olehPemohon, bahwa sejak 5 bulan terakhir ini , kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah, sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon tidak mau diajak pindah dan menetap dirumah orang tua pemohon,apalagi sebelum terjadi akad nikah telah ada perjajian, bahkan selama pisahpemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;Menimbang

KhususNo.1126/SKK/35.78/II/2020 bertanggal 26 Februari2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca kesepakatanperdamaian yang diajukan oleh para pihak yang menerangkan bahwa merekabersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalamSurat gugatan tersebut dan masingmasing menerangkan dan menyatakanmenyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatanganipada tanggal 24 September 2020;Menimbang, bahwa dalam Perjajian

GtoMHKV1BA2JCK030508, nomor polisi : DM 1752 E, warna PUTIH atasnama MOHAMAD RIFKA SAEHANA pada tanggal 08 Oktober 2012;Bahwa Kendaraan tersebut sedang dalam status kredit di ACC ( AstraCredit Companies ) Gorontalo, dan sebagai pemegang kredit di ACCadalah MOHAMAD RIFKA SAEHANA;Bahwa pemohon telah selesai melunasi hutang / kredit pada ACC (AstraCredit Companie) Gorontalo pada tanggal 23 Nopember 2016;Bahwa pemohon tidak bisa mengambil surat BPKB di ACC (Astra CreditCompanie) gorontalo karena pemegang perjajian

kausa yang halal.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca denganteliti surat bukti P.3 ternyata surat bukti P.3 tidak mengandung kaedah hukumsebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, karena pihakpihaknyatidak jelas ( siapa pihak pertama dan siapa pihak kedua ), isi perjanjiaanya juga tidakjelas, demikian juga obyek perjanjiannya juga tidak jelas.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut maka surat bukti P.3tersebut harus dinilai bukan sebagai bukti adanya perjajian

gugatan rekonvensi dalam pokok perkara pada pokoknyaPenggugat Rekonvensi juga masih mendalilkan berdasarkan surat Keterangan danPernyataan tanggal 10 Januari 2012 tersebut;13 dari 15 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT PDGMenimbang, bahwa karena dalil gugatannya masih mendasarkan pada obyekyang sama yaitu surat Keterangan dan Penyataan tanggal 10 Januari 2012, danmengenai hal tersebut sudah dipertimbangkan dan disimpulkan dalam gugatankonvensi bahwa surat Keterangan dan Penyataan tersebut bukan surat perjajian

ENCEP dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) dengan perjajian terdakwa hanya meminjam selama 4 (empat) hari setelah saksi H. ENCEP setuju langsungmenyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol F 1118 WM beserta STNK nya kepada terdakwa kemudiansetelah empat hari terdakwa menelepon saksi H. ENCEP yang memberitahukan bahwa terdakwa akanmemperpanjang menyewa kendaraan milik saksi H.

ENCEP dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) dengan perjajian terdakwa hanya meminjam selama 4 (empat) hari setelah saksi H. ENCEP setujulangsung menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol F 1118 WM beserta STNK nya kepada terdakwakemudian setelah empat hari terdakwa menelepon saksi H. ENCEP yang memberitahukan bahwa terdakwa akanmemperpanjang menyewa kendaraan milik saksi H.

(lima puluh riburupiah) tertanggal 19 Oktober 2018Bahwa untuk mekanisme pembayaran angsuran tiap bulannya terdakwa kepihak KSP CITRADANA yakni sudah tertuang dalam perjajian kredit dengancara melalui Kartu ATM yang dijaminkan dalam perjanjian kredit, kKemudianseiring berjalannya waktu sekira bulan Maret 2019 ( tepatnya padaangsuran ke 5 ) diketahui pembayaran angsuran terdakwa tidak bisaHalaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor : 571/Pid.B/2020/PN BIb.dilaksanakan atau kartu ATMnya terblokir sehingga

(lima puluh riburupiah) tertanggal 19 Oktober 2018Bahwa untuk mekanisme pembayaran angsuran tiap bulannya terdakwa kepihak KSP CITRADANA yakni sudah tertuang dalam perjajian kredit dengancara melalui Kartu ATM yang dijaminkan dalam perjanjian kredit, kKemudianseiring berjalannya waktu sekira bulan Maret 2019 ( tepatnya padaangsuran ke 5 ) diketahui pembayaran angsuran terdakwa tidak bisadilaksanakan atau kartu ATMnya terblokir sehingga saksi SUMIATImendatangi terdakwa dan menanyakan permasalahan

Tabungan wajib : Rp. 50.000.tertanggal 19 Oktober 2018, Sedangkan Untuk mekanisme pembayaranangsuran tiap bulannya RITA SARIWULAN ke pihak KSP CITRADANAsudah tertuang dalam perjajian kredit dengan cara melalui Kartu ATM yangdijaminkan dalam perjanjian kredit, Setelahnya penandatanganan tersebutsaksi langsung membawa dokumen perjanjian kredit tersebut ke kantorKSP CITRADANA di Gedung PT BPR Citradana Rahayu Lt. Ill JalanSunda No. 2 A Bandung kel. Burangrang Kec.

melakukan pembayaran angsuranyang ditagih berikut dengan sisa angsuran pokok dengan cara yangcurang yaitu sengaja memintakan blokir ke pihak bank mandiri akanRekening tabungan dan kartu ATMNYA tersebut yang berlanjut denganPihak Bank mandiri memproses pembuatan Buku tabungan dan kartu ATMyang baru milik RITA SARIWULAN, dengan adanya kesengajaan RITASARIWULAN berbuat seperti itu. berdampak kepada pihak KSPCITRADANA tidak bisa menarik angsuran RITA SARIWULANmenggunakan Kartu ATM yang dijaminkan dalam perjajian

angsuranpokok dengan cara yang curang yaitu sengaja memintakan blokir kepihak bank mandiri akan Rekening tabungan dan kartu ATMNYAtersebut yang berlanjut dengan Pihak Bank mandiri memprosespembuatan Buku tabungan dan kartu ATM yang baru milik RITAHalaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor : 571/Pid.B/2020/PN BIb.SARIWULAN, dengan adanya kesengajaan RITA SARIWULANberbuat seperti itu berdampak kepada pihak KSP CITRADANA tidakbisa menarik angsuran RITA SARIWULAN menggunakan Kartu ATMyang dijaminkan dalam perjajian

mereka bercerai;Bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalahkesediaan Penggugat menceraikan Tergugat dengan syarat hak asuh keduaorang anak Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, apabilaPenggugat kawin dengan wanita lain, maka anak akan dikembalikan kepadaTergugat, hanya saja klausul yang terakhir tidak tertulis dalam perjanjiantersebut;Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tersebut dan saksi turutmenandatanganinya sebagai saksi perjanjian;Bahwa surat perjajian

perceraian mengenai hak asuh anak;Bahwa yang menjadi penyebab lahirnya surat perjanjian tersebut karenaTergugat minta agar Penggugat menceraikannya;Bahwa, pada waktu itu Penggugat menyatakan bersedia menceraikan Tergugatdenganb syarat kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalampengasuhan Penggugat;Bahwa, selain itu ada perjanjian yang tidak tertulis, yaitu hak pengasuhankedua orang anak tersebut akan beralih kepada Tergugat apabila Penggugatmenikah lagi;Bahwa saksi mengetahui isi surat perjajian

tersebut karena saksi ikut hadirpada saat penandatanganan surat perjajian tersebut bahkan saksi turutmenandatanganinya sebagai saksi;Bahwa surat perjajian tersebut dibuat di Medan dihadapan tokoh ulama Tgk.Paloh Gadeng sekitar tahun 2012;Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak mereka tinggalbersama Penggugat di Banda Aceh hingga akhirnya Tergugat mengambilkedua orang anak tersebut;Bahwa Tergugat mengambil kedua orang anak tersebut karena Penggugat telahmenikah lagi, dan Penggugat

dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satu lakilakidan satu lagi perempuan, namun saksi lupa namanya;Bahwa ketika masih bersama Penggugat dengan Tergugat tinggal di GampongTambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sejak tahun2013 Penggugat dengan Tergugat bercerai;Bahwa saksi mengetahui adanya surat perjanjian antara Penggugat denganTergugat tentang hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat setelahbercerai berdasarkan cerita yang berkembang, namun saksi tidak pernahmelihat surat perjajian

Bahwa, dengan telah meninggalnya anak kandung pemohonsementara dalam PERJAJIAN KERJA LAUT ada KonpensasiAsuransi Kematian alami/Kematian akibat kecelakaan kerja makakeluarga mendatangi PT. SAMUEL JAYA MARITIM, namun pihakperusahaan menyarankan untuk pengambilan Konpesasi Asuransitersebut harus ada penetapan pengadilan menyatakan orang hilang;7.

Pihak I( pertama ) dengan kesepakatan.2 Pihak II ( kedua ) berjanji tidak akan menggunakan / menggarap tanahyang telah di jual kepada Pihak I ( pertama ).3 Dan kami Pihak I ( pertama ) dan Pihak II ( kedua ) sama sama berjanjitidak akan menuntut dikemudian hari tentang jual beli tanah yang telahkami sepakati berdua.4 Dan kalau ada diantara Pihak I ( pertama ) dan Pihak II ( kedua ) ada yangmenuntut dan melanggar dari perjanjian ini kami bersedia dikenakanhukum yang berlaku di Negara RI.Bahwa Surat Perjajian

Saksi SUKIRAN / PENGGUGAT II adalah adikkandung dari Alamarhum SUPARNO SURIP / ahli waris dari AlmarhumAlmarhum Wiryo Rejo Surip ;Bahwa apabila Para PENGGUGAT mengetahui, memiliki dan mempunyai buktiSurat Perjanjian kesepakatan damai pada tanggal 17 09 2002 makaseharusnya Para PENGGUGAT tidak perlu mempermasalahkan lagi dan ataumenggugat TERGUGAT, karena isi Surat Perjajian kesepakatan damai tersebutsudah sangat jelas materi kesepakatan perdamaiannya dan Surat PerjanjianKesepakatan Perdamaian tanggal

tentang jual beli tanah yang telahkami sepakati berdua.4 Dan kalau ada diantara Pihak I ( pertama ) dan Pihak II ( kedua ) ada yangmenuntut dan melanggar dari perjanjian ini kami bersedia dikenakanhukum yang berlaku di Negara RI.Bahwa pada butir 1 Surat Perjanjian kesepakatan perdamaian secara tegasterbaca sehubungan dengan 2 ( dua ) bidang tanah ( sekarang tanah sengketa ) yangdijual Almarhum SUPARNO SURIP kepada TERGUGAT yaitu jual beli tanggal 26April 1991 dan tanggal 01 Juli 1991.Bahwa Surat Perjajian

tanggal 17 9 2002.Sekarang dengan adanya gugatan ini menunjukkan bahwa Para PENGGUGATtelah mengingkari butir butir isi kesepakatan Surat Perjanjian tanggal 17 9 2002 yang dibuat Almarhum SUPARNO SURIP dan TERGUGAT ( H.SABRAN SUTAN ) ;Pada point 4 Surat Perjanjian kesepakatan perdamaian secara tegas berbunyidikutip Dan kalau ada diantara Pihak I ( pertama ) dan Pihak II ( kedua ) adayang menuntut dan melanggar dari perjanjian ini kami bersedia dikenakanhukum yang berlaku di Negara RI ;Bahwa Surat Perjajian