Ditemukan 2065500 data
7 — 0
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah);Nomor : 2148/Pdt.G/2015/PA.Pwd. 5Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 30 September2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriyah olehkami Drs. H. M. SHODIQ, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SAMARULFALAH, MH dan Drs. H.
6 — 0
.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang
Terbanding/Tergugat : Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
Terbanding/Turut Tergugat I : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalijajar Kulun Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Probolinggo
27 — 5
Terbanding/Tergugat : Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
Terbanding/Turut Tergugat I : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalijajar Kulun Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Probolinggo
Mansur Alihi
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa TIngkat Desa Wasuemba
2.Badan Permusyawaratan Desa Wasuemba
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Wabula
4.Panitia Pengawas TIngkat Kecamatan Wabula
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
196 — 107
Penggugat:
Mansur Alihi
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa TIngkat Desa Wasuemba
2.Badan Permusyawaratan Desa Wasuemba
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Wabula
4.Panitia Pengawas TIngkat Kecamatan Wabula
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPANWAS Kecamatan Wabula dalam penerbitan Surat Keputusantentang Sengketa tahapan PILKADES Desa Wasuemba tertanggal5 September 2018; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wasuemba yang berisitindakan hukum tentang Pembentukan anggota baru PanitiaPemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Wasuemba pada tanggal 13September 2018: Panitia Pilkades Tingkat Desa Wasuemba yang baru dibentuk olehBPD pada tanggal 13 September 2018 tentang SuratPemberitahuan dengan Nomor: 08/PANPEL/WSB/2018.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp628.500, (enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah); FEDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 08November 2018 oleh kami DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H sebagaiHakim Ketua Mejelis, FAISAL KAMALUDDIN LUTFI, S.H., M.H dan NIDAULKHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn masingmasing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk
74 — 15
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 476.000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkansebesar Rp 476.000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Surabaya pada hari : KAMIS tanggal 24 APRIL 2013 oleh kami HJ. DEDEHSURYANTI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSTOPO, S.H, M.H. dan SAINUR RAFIEK, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang
Terbanding/Tergugat II : Ketua Bada Permusyawaratan Desa Bulusibatang
Terbanding/Tergugat III : Camat Kecamatan Bontoramba
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa PMD Kabupaten Jeneponto
93 — 132
., MH
Terbanding/Tergugat I : Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang
Terbanding/Tergugat II : Ketua Bada Permusyawaratan Desa Bulusibatang
Terbanding/Tergugat III : Camat Kecamatan Bontoramba
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa PMD Kabupaten JenepontoKETUA BADAN PERMUSYAWARATAN' DESA(BPD) DESA BULUSIBATANG, yang berkedudukan diKantor BPD Bulusibatang, Desa BulusibatangKecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto,Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Tergugat II;3. CAMAT KECAMATAN BONTORAMBA,berkedudukan di Kantor Kecamatan Bontoramba diKelurahan Bontoramba Kecamatan BontorambaKabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;4.
Pembanding semula Penggugat telah menggugatPara Terbanding semula Para Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Jenepontodengan mengemukakan alasanalasan sebagaiberikut :1) Bahwa pada tanggal 4 November 2019 telah dilaksanakan PemilihanKepala Desa (selanjutnya disebut PILKADES) Desa BulusibatangKecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan olehPanitia Pemilinan Kepala Desa Bulusibatang/Tergugat I;2) Bahwa Panitia PILKADES Desa Bulusibatang dibentuk dan disahkankeberadaannya oleh Badan Permusyawaratan
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat bandingsejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kamiDaniel Palittin, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagaiHakim Ketua Majelis, Efendi Pasaribu, S.H., M.H, dan Made Seraman, S.H.
103 — 83
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
1.ACHMAD SAPUTRA
2.H.JEMANAN
3.IRWANSYAH
4.MAMMUN HERIADIE, SH
Tergugat:
1.PANITIA PILKADES DESA MAKMUR MULIA
2.PANITIA PENGAWAS KECAMTAN DESA MAKMUR MULIA
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAKMUR MULIA
Turut Tergugat:
H.MARHASANI,S.Sos,
79 — 85
Penggugat:
1.ACHMAD SAPUTRA
2.H.JEMANAN
3.IRWANSYAH
4.MAMMUN HERIADIE, SH
Tergugat:
1.PANITIA PILKADES DESA MAKMUR MULIA
2.PANITIA PENGAWAS KECAMTAN DESA MAKMUR MULIA
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAKMUR MULIA
Turut Tergugat:
H.MARHASANI,S.Sos,Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Makmur Mulia yangberalamat di JI. Propinsi Km. 165, Rt. 1 Simpang Empat Sumpol, Desa MakmurMulia, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagaiTerguggat Ill ;Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G /2016/PN Bln.4.
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut : Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desamengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam)bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 Ayat (1) ; Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia Pemilihan KepalaDesa.
(Pasal 37 Ayat 2) ; Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desaterpilin kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelahpenetapan calon Kepala Desa terpilih (Pasal 37 Ayat 3) ; Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelahmenerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desaterpilin kepada Bupati/Walikota.
(Pasal 38 Ayat 1) ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didaftarkan diPengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Desember 2016 sedangkan tahapan prosesPilkades pada saat gugatan para Penggugat didaftar sudah masuk tahapan PenetapanCalon Kepala Desa Terpilin yang terbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa MakmurMulia sedangkan menurut UndangUndang RI.
untukmembayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;Mengingat akan ketentuanketentuan dalam Hukum Acara Perdata, RBg dan Rvserta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Dalam pokok perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard) ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.731.000,00 (dua jutatujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
1.Ardhiansyah
2.Hadi Ulama
3.Sohardi
Tergugat:
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GASING
4.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GASING
5.CAMAT TALANG KELAPA
6.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANYUASIN
7.BUPATI BANYUASIN
143 — 34
Penggugat:
1.Ardhiansyah
2.Hadi Ulama
3.Sohardi
Tergugat:
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GASING
4.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GASING
5.CAMAT TALANG KELAPA
6.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANYUASIN
7.BUPATI BANYUASIN
ZAINI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN SAMPANG
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Banjar Talela
3.TIM SELEKSI TES TULIS DAN WAWANCARA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJAR TALELA
4.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BANJAR TALELA
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
133 — 82
Penggugat:
ZAINI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN SAMPANG
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Banjar Talela
3.TIM SELEKSI TES TULIS DAN WAWANCARA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJAR TALELA
4.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BANJAR TALELA
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Dr.Ir.H. Fadel Muhammad
Tergugat:
1.AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI (ketua DPD RI)
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
174 — 65
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024, tertanggal
18 Agustus 2022;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024, tertanggal 18 Agustus 2022;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp413.000,00 (Empat ratus tiga belas ribu rupiah);
11 — 1
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
4 — 7
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.636.000, (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Cibinong pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Nasich SalamSuharto, Lc., LLM. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Dra. Hj.
19 — 3
M E N G A D I L I- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.759.000,- (empat Juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
dalam putusan ini berkedudukansebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR.Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Mengingat,ssemua peraturan perundangundangan, serta dalildalilsyar yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.759.000, (empat Juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan
255 — 145
.- (dua juta sebelas ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
(dua juta sebelas ribu limaratus rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Sigli pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 oleh kami, Yusmadi, SH.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Yusuf, SH..MH dan Maimusyah, SH.
5 — 0
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim
bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat telahtidak memenuhi isi Surat Teguran tersebut; Mengingat ketentuan ketentuan yang bersangkutan serta Surat Edaran MahkamahAgung RI No. 3/1976 tertanggal 22 Februari 1976; MENGADILI1 Menyatakan batal perkara yang telah terdaftar dalam Register Nomor : 1014Pdt.G/2011/2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Permusyawaratan
111 — 25
Menyatakan Batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal) ;------------------------------------3.
Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal) ;------------------------------------------------------------------------4.
OBJEK GUGATAN :nnnn nen nn nnn nnn cnnnn cc cnnnnSurat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017 TentangPengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PerihalPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten KolakaUtara Tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (lampiran nomor urut 61ales falita Kalitta) jassessesesesse eee eee eeeII. DALIL DALIL YANG MENDASARI GUGATAN :1.
6 — 0
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 546.000 ,- ( lima ratus empat puluh enam rupiah) ; Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
34 — 0
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
7 — 1
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim