keluar izin dari Bupati ; Bahwa yang saksi maksud adalah masalah ada izin lain yang dikeluarkan olehBupat ; Bahwa saksitidak pernah dengarizin HISYUKURUDDIN dicabut ; Bahwa saksipernah baca perpanjangan izin tersebutpada bulan Februari 2010, tanggalnya saksilupa ; Bahwa permohonanizin tersebut diajukan sebelum 6 bulan berakhir ; Bahwa perpanjangan itu diajukan pada Dinas Pertambangan ; Bahwa saksitahu ada permohonanizin tambang lain, tapi saksilupa siapa ; Bahwa....35 Bahwa yang ditender adalah pralelang

CV.Usaha Maju ; Bahwa peraturannya sudah berakhir, yaitu Perda ; Bahwa syaratnya sudah terpenuhi ;Bahwa maksud sudah memenuhi syarat karena semua persyaratan yang dikeluarkan Tergugatsudah terpenuhi ;Bahwa sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin tersebut ;Bahwa....39 Bahwa pemohon lain, saksi tidak ferlalu tahu, apakah sudah memenuhi syaratuntuk izin tersebut ; Bahwa saksi melihat tidak ada kegiatan apapun dilokasi tersebut ; Bahwa tidak terlihat ada peralatan UD.Mappeangka disana ; Bahwa pralelang

Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaan pralelang oleh TergugatIV serta pelaksanaan lelang oleh TergugatVsecara yuridis telah dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatasbahwa disatu sisi TergugatlIIl yang dalam hal ini mewakili Tergugatdan Tergugatll, in concreto telah menyetujui surat permohonanPenggugat tertanggal 30 April 2014, akan tetapi disisi lain TergugatIll tetap membiarkan TergugatIV melakukan rencana kegiatan

pralelang dan membiarkan TergugatV yang hendak melakukan lelangumum atas kekuasaan sendiri dan bahkan TergugatV telahmenjadwalkan pelaksanaan lelang yang telah ditentukan olehTergugatV pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014;Bahwa pada saat gugatan a quo telah didaftarkan ke PengadilanNegeri Tangerang tanggal 3 Juni 2014, ternyata pada tanggal 20Juni 2014 TergugatlIll mengajukan kembali surat permohonan lelangkepada TergugatV dengan nomor surat 0863/RMG/CCR/VI/2014tanggal 20 Juni 2014 dan terhadap

Bahwa dalam petitum gugatan awal butir 5,Penggugat menyatakan rencana pelaksanaan pralelang atau parate eksekusi oleh TergugatIlV danrencana pelaksanaan lelang atau parate eksekusiyang diajukan oleh Tergugatlll terhadap tanah danbangunan milik Penggugat sebagai tindakan yangcacat yuridis, tidak sah.Hal ini membuktikan bahwa peristiwa yang menjadi dasar tuntutanPenggugat adalah "lelang yang belum terjadi";1.

TERGUGAT I1 Bahwa, TERGUGAT II adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa PraLelang, dimana Tergugat II berperan penting dalam terjadinya pelelangan tersebut;Halaman 5 PUTUSAN NOMOR : 86/Pdt.G/2012/PN.JBI2 Bahwa, TERGUGAT II adalah yang mengurus seluruh perijinan,penjadwalan Lelang di KPKNL, termasuk yang mengurus mengenai SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yangmerupakan salah satu syarat administrasi dalam pelelangan, dan juga yangmengumumkan atau mengiklankan

JBIoleh Tergugat I tidak ada istilah perijinan dan perluTergugat IIsampaikan bahwa Tergugat II adalah hanya sebatas sebagai Jasa PraLelang sesuai dengan Surat Perintah Kerja No BNISy / RRM / 487,Tanggal 01 Oktober 2012, sedangkan yang berwenang menentukan/atau menetapkan penjadwalan lelang dan melaksanakan lelangeksekusi terhadap jaminan adalah Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang(KPKNL) JambiBahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) adalah syarat admimstrasidalam Pelaksanaan Lelang

yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat PihakKedua (in casu Tergugat selaku Pihak Kreditur pemegang HakTanggungan) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasatersebut.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, diatursebagai berikut:Pasal 10 ayat (3)"Penjual/Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa pralelang

Central Asia Balai Lelang sebagai jasa pralelang dalamproses pelelangan;Bahwa mengingat gugatan perlawanan a quo menuntut halhal yangterkait dengan pelaksanaan pelelangan melalui perantara jasa dariPT.

1.801.500.000,00. hanya di jual seharga Rp.119.000.000,=tidak lagi berfikir kemana dan di mana keluarga tereksekusi kemudian tinggal,mohon hal ini dapatnya majelis Hakim berangkat dari HATI NURANI untukdipertimbangkan, karena Debitur saat ini sanggup untuk melaksanakanpenyelesaian penebusan kepada Terlawan IV ;Bahwa, jika hal ini terus dibiyarkan dan Pengadilan tidak dengan tegas membatalkanlelanglelang yang tidak berkeadilan dan KPKNL juga tidak tegas clanmembiyarkan jika hanya prosedur yang terpenuhi dalam pralelang

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010, PT Duta Balai Lelang sebagai jasa pralelang yang akan melaksanakan Proses Pra Lelang Eksekusi Hak TanggunganHalaman 2 dari 24 hal. Put.

Turut Tergugat 1.Halaman 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT.DKIBahwa Turut Tergugat 1 adalah Perusahaan Jasa Lelang ( Balai Lelang ) yangdidirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 april1999.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 160 /PMK.06/2013Pasal 1 ayat 1: Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk PerseroanTerbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang lelang.Pasal 16: Kegiatan Usaha Balai Lelang meliputi kegiatan Jasa Pralelang

Duta Balai Lelang/Turut Terlawan selaku JasaPra Lelang pada tanggal 14 Maret 2011 tentang pelaksanaan proses pralelang atas barang jaminan milik Pelawan II ;oD. Bahwa berselang 6 (enam) hari dari tanggal 14 Maret 2011 yakni tanggal 21 Maret 2011,Para Pelawan telah mendapatkan pemberitahuan tentang penetapan lelangbarang jaminan dimaksud pada tanggal 19 April 2011 dengan limit lelangtotal sebesar Rp.8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) ;10.

eksekusi hak tanggungan padahari Selasa tanggal 5 Juli 2011 bertempat di KPKNL Pekanbaru dengan debitur ,objek dan limit lelang yang sama dengan T17 (T1 8)Menimbang, bahwa ketika diumumkan pertama lelang tersebut (T17) dandiumumkan kedua lelang tersebut pula, saldo rekening atas nama Siti Basyariahpada tanggal 8 Juli 2011 setoran tunai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa karena ada hambatan, Tergugat Konpensi bersuratkepada Kepala KPKNL Pekanbaru tertanggal 10 Agustus 2011 dengan jasa pralelang

ini dikuasai PenggugatRekonpensi), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mutah berupa sebuah rumahberalamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT. 001 RW.029,Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, JawaBarat, maka berdasarkan bukti T.16, rumah sebagaimana disebutkan diatassedang dalam proses lelang oleh KPKNL atas permohonan PT Citra LelangNasional yang mendapat SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Pelaksana PraLelang

sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) lagi namun hingga gugatan ini diajukantidak pernah dicairkan/direalisasikan oleh Tergugat I perbuatan Tergugat Imana sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat III tanggal 22 Oktober 2010No.1078/KLRADM/SA/MKS/X/2010 perihal : Pemanggilan Debitur DanPemberitahuan Lelang yang menyatakan, berdasarkan surat perintah kerjadari Tergugat I tertanggal 23 Agustus 2010 No.MKC/7/566 Tergugat IIIsebagai Pelaksana Pralelang

MKC/7/776/R perihal :Pemberitahuan Lelang menyatakan, berdasarkan surat Penetapan hari danTanggal Lelang No.SPNT199/WKN.02/2010 tanggal 18 oktober 2010 dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar/Tergugat II, melalui jasa Pralelang PT.

Bahwa dalam gugatannya butir 5, Para Pelawan menyatakan Bahwa,Pelawan dan Pelawan II telah menerima surat pemberitahuan Proses PraLelang dari Terlawan Il, tanggal 17 Februari 2020, NomorHalaman 29 dari 59 Putusan Perlawanan Nomor 69/Pdt.Plw/2020/PN BIt0129a/Div.BCA/BIt. Sby/II/2020, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dariTerlawan I, (rekomendasi KANWIL VIIBCA Malang Np.076/HKMLG/2019,tgl.0722020).

sebagaimana impilikasi yuridis dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Menimbang, bahwa Terlawan berhak untuk melaksanakan haknyaselaku kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa dalamperjanjian kredit, yaitu dengan melakukan lelang eksekusi hak tanggunganterhadap Objek Sengketa untuk memperoleh pelunasan atas utang Pelawan dan Pelawan Il selaku debitur, dan sebagaimana fakta yang terungkap bahwaPelawan dan Pelawan II telah menerima surat pemberitahuan Proses PraLelang

bukti surat sebagai berikut :1. 1 (satu) bendel Foto copy Perjanjian Kerjasama No. 22 Tanggal 23 Juli1999 yang dibuat di hadapan Notaris Haji MUHAMMAD IRNAWANDARORI, SH, Notaris di Boyolali, diberi tanda bukti P1;2. 1 (satu) bendel Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 38 luas +867 m2,tercatat atas nama HAYARI terletak di Kelurahan Siswodipuran,Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti P2;3. 1 (Satu) lembarFoto copy Surat No. 0047/S.BLT/SMG/XI/2013 perihal :Pemberitahuan proses pralelang

Bahwa Tergugat Ill dengan tegasmembantah dan menolak seluruh dalil tuntutan dan segala sesuatu yangdikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secarategas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III ;Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 188/Pdt /2020/PTMDNBahwa TERGUGAT III dalam pelaksanaan lelanghanya sebatas pengurusan kelengkapan administrasi/pelaksana jasa pralelang, jadi tidak seharusnya apabila Tergugat III dimasukkan sebagai pihakdalam perkara, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT yang menyertakanTERGUGAT

Bahwa Pemohon Kasasi IV adalah merupakan perusahan Jasa PraLelang (balai Lelang) yang diakui dan berdiri berdasarkan Akta PendirianNomor 1, tanggal 1 April 1999, yang dalam hal ini bertugas untukmemfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaanlelang antara Tergugat I/Terbanding dengan Tergugat II/Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Hal. 31 dari 31 hal. Put.

telahmenerbitkan Risalah Lelang Nomor 1.107/2013, tanggal 20 Agustus2013, dalam hal ini), akan dapat mengetahui dan memahami secara dinitentang kebenaran hukum terhadap tugas dan kewenangannya manayang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 174/PMK.06/2010, tentang Pejabat Lelang Kelas ;Pihak Turut Terlawan IV sebagai pihak ketiga (pihak formil, dalam halini) yang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelaksanaanpelelangan terkait sebagai pihak pemberi jasa pralelang

KASMARDIN, SE.Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan (PraLelang), Sdr. REDOSETIAWAN meminta kepada saksi PANUT PANUJU agar mencarikanperusahaan yang bisa dipinjamnya untuk di daftarkan dalam pelelangan,saksi PANUT PANUJU kemudian menghubungi Direktur PT. LAMNA yaituTerdakwa JOHN SIMBOLON dan meminta kepada terdakwa supayamempersiapkan PT.LAMNA untuk mengikuti pelelangan, terdakwa kemudianmengirimkan datadata dan dokumendokumen perusahan berupa :1. Compani profile PT.LAMNA.2.

menentukanberat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutantahapan sebagai berikut: a. kategori kerugian keuangan negara atauperekonomian negara; b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; c.rentang penjatuhan pidana; d. keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan; e. penjatuhan pidana; f. ketentuan lain yang berkaitan denganpenjatuhan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwasebelum pelelangan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna = UINdilaksanakan (PraLelang

melakukan penawaran sesuaidengan harga NJOP dilokasi tanah yang akan dijual ;Bahwa tanpa memberikan surat peringatan kepada Penggugat,Tergugat telah melakukan Lelangtanpa pemberitahuan kepadaPenggugat sebagai penjamin, tindakan tersebut jelas tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku secara hukum oleh karena pelelanganobjek jaminan semestinya harus didasarkan pada adanya peringatankepada kreditur (Penggugat), sebagai bukti bahwa kreditur(Penggugat) telah wanprestasi sebagai salah satu formalitas pralelang

berlaku diharuskan atau menurut pendapat PihakKedua (in casu Tergugat selaku Pihak Kreditur pemegang HakTanggungan) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasatersebut.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, diatursebagai berikut :Pasal 10 ayat (3)"Penjual/Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa pralelang