Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT.LUCKYNDO POLA SARANA, tersebut;

PT.LUCKYNDO POLA SARANA VS Sdr.ARIFIN TAMBUNAN

PUTUSANNomor 61 PK/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaanpeninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.LUCKYNDO POLA SARANA, berkedudukan di Jalan GambirNomor 88, Psr.

Nomor 61 PK/Pdt.SusPHI/2013bekerja pada PT.Luckyndo Pola Sarana sudah sekitar 29 tahun 8 bulan,dan menuntut agar diberikan haknya sesuai dengan masa kerjanyaselama 29 tahun 8 bulan tersebut;Bahwa padahal sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, PT.LuckyndoPola Sarana sendiri baru didirikan pada tanggal 5 Desember 1994,dengan demikian pengakuan Termohon Peninjauan Kembali yangmenyatakan telah bekerja pada PT.Luckyndo Pola Sarana sekitar 29tahun 8 bulan jelas merupakan suatu keterangan yang tidak benar

;Bahwa pada tanggal 30 September 2003 kepemilikan terhadapPT.Luckyndo Pola Sarana telah beralih dari pemilik lama kepada TuanHarlem Halim selaku pemilik perusahaan yang baru dengan membelimayoritas saham PT.Luckyndo Pola Sarana tersebut, hal mana sesuaidengan Akta Pernyataan Dan Persetujuan Bersama Nomor: 69 tertanggal30 September 2003 yang dibuat dihadapan Idham,SH., Notaris di Medan,dan dalam butir ke6 Akta Pernyataan Dan Persetujuan dimaksud telahdisepakati antara pemilik yang lama dengan Tuan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengantetap menerima gaji utuh, maka dengan demikian Pemohon PeninjauanKembali sangat keberatan menerima Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat tersebut seluruhnya;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sikapnya ataspersoalan PHK ini yaitu:* Tidak benar Termohon Peninjauan Kembali telah bekerja pada PemohonPeninjauan Kembali (PT.Luckyndo Pola Sarana) selama 29 tahun 8 bulanmengingat sesuai dengan Akta Pendirian PT.Luckyndo Pola Sarana baruberdiri

bahwasannya Termohon Peninjauan Kembali tidakbenar telah bekerja selama 29 tahun 8 bulan pada perusahaanPT.Luckyndo Pola Sarana dan juga telah membuktikan bahwa TermohonPeninjauan Kembali sampai saat ini masih tetap bekerja kepadaPT.Luckyndo Pola Sarana;e Bahwa dengan demikian Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat bertentangan atau tidak sesuai dengan bunyi Pasal 15UndangUndang Nomor 22 Tahun 1957;e Bahwa berdasarkan alasanalasan yang Pemohon Peninjauan Kembalitelah uraikan di

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:PT CENTRAL SARANA PANCINGtersebut;

PT CENTRAL SARANA PANCING VS HARYANTO

PUTUSANNomor 40 PK/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT CENTRAL SARANA PANCING, yang diwakili oleh DirekturTeddy Susanto, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 12Nomor88, Kp.

Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan menempatkanPenggugat pada jabatan, posisi, masa kerja, dan hakhaknya semula di PTCentral Sarana Pancing;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sejakputusan diucapkan apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan;5.

Sedangkandalam gugatan penggugat dalam posita 3 menkonstatitir/memohon kepadaMajelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali danmenempatkan Penggugat pada jabatan, posisi, masa kerja dan hakhaknyasemula di PT Central Sarana Pancing.

Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di PTCentral Sarana Pancing terhitung sejak putusan ini diucapkan dengan tetapmembayarupah dan hakhak lain yang biasa diterima Penggugat sejakbulan Oktober 2012 sampai dengan putusan atas perkara ini berkekuatanhukum tetap;4. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelasribu rupiah) dibebankan kepada negara;5.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:PT CENTRAL SARANA PANCINGiersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh Maria AnnaSamiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, H.

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG

SARANA AGRAGEMILANG Cabang Kupang, beralamat diJIn. Yosudarso Rt.02, Rw.02Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang, yang dalam perkaraini diwakili oleh Kuasanya bernama Ayub Tib. Sos, Pengurus DewanPengurus Cabang Federasi Konsturksi Umumdan Informal serikat buruhsejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan Kota Kupangberalamat di Jl. Gunung Meja II/57 Kel. Merdeka Kec.

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT.SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG, beralamat di jalanYos Sudarso Kel.

Sarana Agra Gemilang Cabang Kupang,maka bertentangan dengan Pasal 87 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 jo SEMANo. 6 Tahun 1994, karena Penggugatdiwakili oleh Ketua DPC FKUI SBSIKabupaten dan Kota Kupang yang berkedudukan di JIn. Gunung Meja IT No.57Kel. Merdeka, Kec.

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT.SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG, yang diwakili olehSuyatno General Manager PT. Sarana Agra Gemilang KSO Semen Kupang,berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang,dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus D B Naro, SH, Dewan PimpinanProvinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPPAPINDO) NTT BidangHubungan Industrial dan Advokasi, berkantor di Jl.

Sarana Agra Gemilang(Termohon Kasasi), oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota I Dr. Fauzan, SH.,MH.

SARANA DWIPA

SARANA DWIPA, beralamat di Jalan Brigjen S.

Sarana Dwipa;Bahwa pendirian Perusahaan telah mendapat persetujuan Menteri KehakimanRI sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 3 Juli 1975Nomor Y.A.5/234/17 dan telah dimuat dalam Berita Negara tanggal 23September 1975 Nomor 76 Tambahan Nomor 508;Bahwa anggaran dasar perseroan telah beberapa kali mengalami perubahandan terakhir berdasarkan Akta Notaris Subiyanto Putro, S.H., M.Kn.

Aang Syahrudin, M.M., yang memiliki Izin Kuasa Hukum Nomor:Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1169/B/PK/PJK/2017Kep197/PP/IKH/2009 tanggal 15 Mei 2009 untuk mengajukan banding,menandatangani, menghadiri Sidang Persidangan di Pengadilan Pajak danmenyelesaikan permohonan banding untuk kepentingan dan dengan atas namaPemohon yakni PT Sarana Dwipa;Penerbitan Surat Keputusan Keberatan;Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP595/WPJ.10/BD.06/2009tanggal 18 Juni 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak

Sarana Dwipa,Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1169/B/PK/PJK/2017NPWP.01.106.826.9518.000, Alamat. JI. Brigjen S. Sudiarto No. 874,Pedurungan Lor, Semarang, sehingga dilakukan penghitungan kembali menjadisebagai berikut: Penghasilan neto menjadi Rp (1.435.222.340,00)PPh terutang Rp Kredit pajak Rp 143.788.811,00 PPh kurang (lebih bayar) Rp (143.788.811,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

Sarana Dwipa, NPWP.01.106.826.9518.000, Alamat.JI. Brigjen S.

SARANA BAJA PERKASA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr tanggal 21 Mei 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam KonvensiDalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat layak; 3.

SARANA BAJA PERKASA VS AIPICAN CANIAGO

SARANA BAJA PERKASA, Sektor Perawang yang diwakilioleh Hendra Ongko selaku Direktur, berkedudukan di JalanMinas Perawang Kilometer 6,5, komplek PT. Indah Kiat Pulp &Paper, Desa Perawang, Kecamatan Tualang Perawang,Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasakepada Bangun VH. Pasaribu,S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Bangun VH.

Sarana Baja Perkasa SektorPerawang, beralamat di Jalan Minas Perawang Kilometer 6,5Komplek PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Desa Perawang,Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018:Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.

Sarana BajaPerkasa sektor Perawang;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat danTergugat adalah pekerja/ouruh tetap/Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu;Menyatakan surat mutasi yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugattidak sah;Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusterhitung sejak putusan pada Pengadilan Negeri Pekan Baru;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon,uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan danpengobatan sejumlah RP73.636.990,00

SARANA BAJA PERKASA tersebut harus ditolakdengan perbaikan;Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.

SARANA BAJAPERKASA tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Pbrtanggal 21 Mei 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugatlayak;3.

SARANA ADYA BOGA AGUNG

MARDAN, VS PT GITA TERMINAL SARANA (GTS),

memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MARDAN, bertempat tinggal di Cakung Barat, RT.004RW.004, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung,Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SupriadiRenhoat, S.H. dan kawan, Para Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Advokat Supriadi & Partner, beralamatdi Jalan Bhayangkara Tugu, Nomor 47, RT.09/RW.001,Kelurahnan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020;Pemohon Kasasi:;LawanPT GITA TERMINAL SARANA

Priok, Jakarta Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Rachmat Kurnia, Pegawai pada PTGita Terminal Sarana (GTS), beralamat di Jalan Ende,Nomor 3335, RT.008/RW.016, Kelurahan Tg. Priok,Kecamatan Tg.

Menyatakan jenis pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat di PT GitaTerminal Sarana adalah jenis pekerjaan yang sifat nya tetap;4. Menyatakan Penggugat berhak atas Uang Pesangon Uang PenghargaanMasa Kerja dan uang Penggantian hak dan lainlain nya sebesar sebagaiberikut:4.1.

KORNELIUS WAU VS PT MENTENG SARANA WISATA

., dan kawankawan, para Advokat pada Kantor"Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron" beralamat di GrahaMitra Sunter Blok D Nomor 911, Jalan Sunter Boulevard Raya,Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Desember 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPT MENTENG SARANA WISATA, diwakili oleh Jan Semestaselaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Matraman RayaNomor 21, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Machdi dankawan, para Karyawan PT Menteng Sarana Wisata masingmasing

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Tingkat Pertamapada putusannya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:....Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat terakhirbekerja pada PT Menteng Sarana Wisata/Tergugat adalah tidak terbuktioleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut harusdikesampingkan... "> Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, PemohonKasasi berpendapat bahwa Judex Facti telah kelirumempertimbangkan mengenai hubungan kerja antara PemohonKasasi

DUTA SARANA PERKASA

SARANA KALSEL VENTURA, DKK

SARANA KALSEL VENTURA, berkedudukan di JalanPramuka Nomor 12 A;Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding ;ll. PEMERINTAH RI, Cg. MENTERI KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG Cq. KANTOR WILAYAH XII DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANJARMASIN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANJARMASIN,berkedudukan di Jalan Hasan Basri Nomor 8, Kayutangi,Banjarmasin ;Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II ;Ill. NOOR FARIDAH Binti M.

Sarana Kalsel Ventura dengan PT. BangunPerdana Griyadara Katulistiwa dimana salah satu pihak dalam Perjanjiantersebut belum berbadan hukum yaitu PT.

Sarana Kalsel Venturaberalamat di Jalan Pramuka Nomor 12A, RT. 33, Banjarmasin di hadapanNotaris Noor Hasanah S.H. di Banjarbaru ;Bahwa hal ini sudah jelas Akta tersebut ditandatangani oleh Direktur PT.Bangun Perdana Griyadara Katulistiwa yang belum berbadan hukum(nyata disebutkan dalam Akta Perjanjian Nomor 3 tanggal 5 Januari192004) bukan sebagai pribadi. Jadi nyata bahwa yang menerima fasilitaspembiayaan dari Tergugat adalah PT.

Sarana Kalsel Ventura dengan PT.

SARANA MEDITAMA METROPOLITAN

MERDEKA SARANA USAHA

MERDEKA SARANA USAHA, berkedudukan di Kelurahan Air ItamKecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, dalam hal ini diwakilioleh H. Husain Karim sebagai Direktur PT.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT SARANA STEEL ENGINEERING, tersebut;

PT SARANA STEEL ENGINEERING VS ARIES FIRMAN

PUTUS ANNomor 15 PK/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT SARANA STEEL ENGINEERING, yang diwakili oleh DirekturSudjono Warsito, berkedudukan di Jalan Pulo Kambing II Nomor11, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor MSitompul, karyawan swasta, beralamat di Jalan Salemba UtanBarat RI/RW 001/007, Kelurahan

Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat (PI Sarana SteelEngineering) yang bekerja pada Tergugat sejak mulai tanggal 10 Maret2001 dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor Marketing;Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.SusPHI/2016. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir perbulannya yaitu pada bulanOktober 2012 adalah sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasafabrikasi dan konstruksi;.

Agar pihak pengusaha PT Sarana Steel Engineering membayar UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Pengganti Haklainnya kepada pekerja Sdr. Aries Firman sebagai berikut:a. Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp5.250.000,00 =Rp 94.500.000,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja:1 x 5 x Rp5.250.000,00 =Rp 26.250.000,00 +=Rp120.750.000,00c. Uang Pengganti Perumahan, Perawatanserta Pengobatan 15% x Rp120.750.000,00 =Rp 18.112.500,00d.

Yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial/Ketua Majelis Hakimbeserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa bilaalasan terbitnya Surat PHK Nomor 143/SSE/SP/XI/12 tersebut menurutTergugat karena Penggugat telah mangkir/aloba maka dengan ini andadianggap mengundurkan diri dari PT Sarana Steel Engineering adalahalasan yang mengadaada dan tidak berdasarkan hukum sebabberdasarkan ketentuan hukum di dalam Pasal 168 ayat (1) Undang UndangHalaman 4 dari 15 hal. Put.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT SARANA STEEL ENGINEERING, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh H. Yulius, S.H.

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG

SARANA AGRAGEMILANG Cabang Kupang, beralamat di JIn. Yosudarso Rt.02, Rw.02Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang, yang dalam perkarain. diwakili oleh Kuasanya bernama Ayub Tib. Sos, Pengurus DewanPengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan Kota Kupangberalamat di Jl. Gunung Meja I/57 Kel. Merdeka Kec.

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT.SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG, beralamat di jalanYos Sudarso Kel.

Sarana Agra Gemilang Cabang Kupang,maka bertentangan dengan Pasal 87 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 jo SEMANo. 6 Tahun 1994, karena Penggugat yang diwakili oleh Ketua DPC FKUI SBSIKabupaten dan Kota Kupang yang berkedudukan di Jl. Gunung Meja II/57 Kel.Merdeka Kec.

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4048/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002 Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio CarlosAntonius Purba, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diLubang Buaya RT 009 RW 002, Kelurahan Lubang

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116464.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00095/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00046/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak Mei 2011, atasnama PT Sarana

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

SARANA INSTRUMENT >< PT. PUNJ LLOYD INDONESIA

SARANA INSTRUMENT, diwakili oleh Arifin Tan selaku DirekturUtama PT. Sarana Instrument, beralamat di Graha Semesta 3% Floor,Jalan Raya Kebayoran Lama Pal. VI. No. 31, Jakarta Selatan, dalamperkara ini memberi kuasa kepada Fransisco Soarez Pati,S.H. danAlfred F.

Sarana Instrument ;PASAL 5Article 51.

PT SARANA TITIAN PERMATA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 720/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT SARANA TITIAN PERMATA, tempat kedudukan di MultivisionTower Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan 12980, dalam hal ini diwakili oleh RICKY HERMANTO, DirekturPT Sarana Titian Permata, tempat kedudukan di Multivision Tower Lt.15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi

AccountingManager PT Sarana Titian Permata, tempat tinggal di Jalan H. ZainalArifin, No. 59B39 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor092/STP/ACC/X1/2013 tanggal 21 November 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikuasa kepada:1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2.

26 Agustus 2013Rp 600.152.536,00 Bahwa Pasal 92 ayat (3) dari UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimanadimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim:Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46767/PP/M.VIII/16/2013tanggal 26 Agustus 2013, yang kami terima pada tanggal 6 September 2013,atas nama PT Sarana

Putusan Nomor 720/B/PK/PJK/2016Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00064/207/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 atasnama: PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, Alamat:Multivision Tower Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980 sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 1.683.917.665,00Pajak Keluaran yang harus

Putusan Nomor 720/B/PK/PJK/2016Kembali: PT SARANA TITIAN PERMATA tersebut adalah tidak beralasan, sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah

INDIKA SIAR SARANA;

INDIKA SIAR SARANA, beralamat di JI. K.H. Wahid Hasyim No.189190, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.Mahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 150/B/PK/PJK/2007 Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan PeninjauanKembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 09 Pebruari 2007 No.

Indika Siar Sarana, NPWP : 01.709.530.8072.000, alamat: JI. K.H. Wahid Hasyim No. 189190, Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat10250, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp. 13.790.664.282,00Pajak Keluaran Rp. 1.379.066.428,00Pajak Masukan Rp. 1.472.788.162,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp. 93.721.734,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c.