Cessie, Subrogasi, Novasi dan Beberapa Permasalahannya,Majalah Renvoi No 7.55.V Desember 2007.C.C.van DamA.J. Verheij. Privaatrecht als opdracht. Nijmegen: Ars Aequi Libri.Cooksey, Ray W. 1996. Decision making, Department of Marketing andManagement, University of New England Armidale, NSW 2351.Daruz, Mariam. 1984. BabBab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia. Bandung:Ikapi Bandung.Engelbrecht, W.A. E.M.L Engelbrecht. 1956.

Penggantian debitur tidak masukdalam cessie tapi termasuk dalam bentuk novasi, yakni novasi subjektif pasif atauyang disebut juga dengan subrogasi (delegasi).Cessie mulai banyak digunakan pada akhir abad ke19, karena munculnyakebutuhan akan suatu lembaga pengalihan piutang yang tidak bisa menggunakansistem gadai atau fidusia, tetapi dalam praktik saat ini, tidak banyak lagi yangmenggunakannya di Indonesia.

WidyadharmaCessie adalah suatu peralihan piutang atas nama, yaitu suatu kewajiban dari cessusguna membayar kepada cedent (kreditur lama), telah dialihkan atau dilimpahkan5 Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, PokokPokok Hukum Jaminan danJaminan Perorangan, BPHN, Departemen Kehakiman.6 uharnoko, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, Cet. ke1, Jakarta: Kencana Prenada Media,2005, him. 101.7 Otto & L1.

Cessie, Subrogasi, Novasi dan Beberapa Permasalahannya,Majalah Renvoi No 7.55.V Desember 2007, hlm. 6668.Cooksey, Ray W. 1996. Decision Making. Department of Marketing andManagement, University of New England Armidale, NSW 2351.Daruz, Mariam. 1984. BabBab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia. Bandung:kapi Bandung.Friedman, W. 1990. Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori Hukum (Susunan), Jakarta: Rajawali Pers.Kaligis, Otto C. 1989.

Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, Cet ke1. Jakarta: KencanaPrenada Media.Widyadharma, Ignatius . 1982. Tentang Hukum Jaminan di Indonesia. Semarang:Tanjung Mas.1986. AspekAspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: Alumni.1990. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.1999. Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keempat Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty.2000. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Kedua Cetakan Pertama.Yogyakarta.2001.

CLS in casu Tergugat seluas 1.800(seribu delapan ratus) hektar dan mengenai persetujuan penyerahanlahan (subrogasi) seluas 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar kepada PT.CLS in casu Tergugat dengan kompensasi kepada PT. RES in casuPenggugat sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratusjuta rupiah);Halaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 2061 K/Pdt/2015c. Bahwa Tergugat III (Deddy Handoko Alimin) adalah Komisaris Utamadan pemegang saham PT.

Inti dari perjanjian tersebut adalah tentang penyerahanlahan (subrogasi) seluas 5.000 (lima ribu) hektar yakni sebagian dari(enclaved) lahan seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh)hektar tersebut pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor323/Kpts11/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan KawasanHutan yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam,Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan memberikan imbalankepada TUK/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesarRp6.400.000.000,00

Nomor 2061 K/Pdt/201510.11.SK.96/MenhutlI/2006 tentang Pencabutan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI tanggal 10 Juni 1991 Nomor 323/Kpts1I/1991;Bahwa setelah penyerahan lahan (subrogasi) tersebut dariTUK/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada PUK /TergugatKonvensi /Penggugat Rekonvensi melakukan kerjasama dengan PUKll/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi yang dikenal denganAkta Perjanjian Nomor 15 tanggal 08 Februari 2007 yang dibuatdihadapan Edison Jingga, S.H.

Pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan (cessie),Perubahan Kreditur (subrogasi);c. Pemisahan, pemecahan dan penggabungan bidang tanah yang dimilikiBadan Hukum;d. Pendaftaran hak pengelolaan;e. Pendaftaran Hak Guna Usaha;f. Pendaftaran hak milik atas Satuan Rumah Susun dan;g.

(sepuluh ribu meter persegi) untuk tanah Pertanian kecuali:a Pendaftaran tanah terhadap atas tanah milik orang asing yangberkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyaiperwakilan di Indonesia dan perwakilan Negara asing dan perwakilanBadan Internasional;b Pendaftaran hak Tanggungan, peralihan hak tanggungan (cessie),Perubahan Kreditur (subrogasi);c Pemisahan, pemecahan dan penggabungan bidang tanah yang dimilikibadan Hukum;d Pendaftaran hak pengelolaan;e Pendaftaran Hak Guna Usaha;f Pendaftaran

.: 4 Tahun 1996 menentukan :Pasal 16 Ayat (1):Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karenacessie, subrogasi, pewarisan atau sebabsebab lain, haktanggungan tersebut ikut beralin karena hukum kepada kreditoryang baru.Pasal 16 Ayat (2):Beralihnnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajid didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada KantorPertanahan.Pasal 53 Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah berbunyi:Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan

denganmencatatnya pada buku tanah serta sertifikat hak tanggunganyang berangkutan dan pada buku tanah serta sertifikat hak yangdibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yangdijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabunganserta peleburan perseroan.Ternyata berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yangdikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Makassar, diketahui pemeganghipotek/nak tanggungan atas SHM No.: 230/Maccini Sombala masihtercatat atas nama PT.

NegeriMakassar) dengan mencermati bukti surat T.ll3a dan bukti T.ll3b, menurutMajelis Hakim adalah merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalankanoleh Tergugat Ill (Selaku kreditor yang sah menurut hukum) yaitu salahsatunya adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah pada Pasal 16 Ayat (1) dan ayat (2):Pasal 16 ayat (1):ika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karenacessie, subrogasi

oleh kreditur yang baru kepada kantor PertanahanSelanjutnya pula Tergugat Ill juga telah melalaikan kewajibannyasebagaimana ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah, pada Pasal 53 yang menyatakan : Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan denganmencatatnya pada buku tanah serta sertifikat hak tanggungan yangbersangkutan dan pada buku tanah serta sertifikat hak yangdibebani berdasarkan surat tanda bukti beralinnya piutang yangdijamin karena Cessie / subrogasi

MULIAINDAH (Tertanggung) tas kerugian/ kerusakan barang yangdipertanggungkan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGATmemperoleh semua hak yang sekiranya di miliki oleh TERTANGGUNG,berupa (HAK SUBROGASI) diatur berdasarkan pasal 1400 BW sampaidengan Pasal 1403 BW terhadap TERGUGAT (selaku Pihak Perusahaan JasaPelayaran atau Perusahaan Pengangkutan Perairan) berkenan dengankerugian tersebut, berdasarkan Pasal 284 KUHD (Kitab UndangUndangHukum Dagang) yang pada pokoknya menyatakan:Penanggung yang

HATI MULIA ABADI, dalam perjalanandari SINTETE (Selat Ringgit/Panjang) menuju LUBUK GAUNG DUMAI milikTERGUGAT, maka PENGGUGAT memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh TERTANGGUNG BERUPA (HAK SUBROGASI) dengan nomor :CL.14.0311.17.000451/CLM1711001 tanggal : 24 January 2018 dan kalimNomor : CL.14.0311.17.000451/CLM1711003 tanggal : 24 January 2018,yang diatur berdasarkan pasal 1400 BW sampai dengan Pasal 1403 BWterhadap TERGUGAT (selaku Pihak Perusahaan Pelayaran atau PerusahaanPengangkutan

CL.14.0311.17.000451/CLM1711003, tanggal 24 Januari2018, sebanyak : 85.060 Kg dengan nilai (85.060 kg x Rp.7.180, =610.730.000 ( enam ratus sepuluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluhribu rupiah).Keberatan Karena Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (Letter ofSubrogation) tertanggal 24 Januari 2018 tidak jelas isinya.Bahwa dalam hal ini, dalil Pembanding dahulu Tergugat, yang mencobamengaburkan permasalahan yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim,dasar hukum dari Subrogasi, sebagaimana dirumuskan dalam

pasal. 1400KUH Perdata adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihakketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi karena persetujuanatau karena undangundangSedangkan Penanggung merupakan bentuk khusus dari subrogasi dalamPasal. 284 KUH Dagang, yang mengatur perihal asuransi yaituPenanggung yang telah membayar kerugian barang yangdipertanggungkan, memperolah semua hak yang sekiranya dimiliki olehTertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu danHalaman 59 dari 71 Putusan

/2020/PT MDNHalaman 65 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDNHalaman 65 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDNHalaman 65 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDNHATI MULIA ABADI dengan melampirkan bukti terkait, akan tetapi Pembandingsemula Tergugat tidak cukup bukti untuk meneguhkan bantahannya untukmelepaskan diri dari tanggung jawan secara hukum dan belum melaksanakankewajibannya membayar sejumlah uang sebagai akibat kecelakaan kapal tersebutyaitu berdasarkan beralihnya hak tagih atau subrogasi

Energy Ground Kalimantannomor 54 tanggal 31 Mei 2013;: Fotokopi bukti setoran terakhir kepada BFI Finance tanggal 30November 2015;Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 86/PdtSusBPSK/2016/PN PikT.I7 : Fotokopi surat pernyataan Subrogasi dari BFI Finance tanggal 6 Januari2016;T.I8 : Fotokopi Putusan BPSK Kota Palangka Raya, Nomor 34/PDT.G/BPSKPKYPTS/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;T.I9 : Fotokopi fotofoto unit kKendaraan yang mengalami kecelakaan KH 8592AM;Bukti suratsurat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya

, dansetelah dicocokkan dengan surat yang asli ternyata sesuai dengan surat yangasli kecuali bukti surat bertanda T.I7 tidak ditunjukkan surat yang asili;Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat juga telahmengajukan bukti suratsurat sebagai berikut:T.Il1 : Fotokopi formulir pengajuan klaim kendaraan;T.Il2 : Fotokopi surat pernyataan Subrogasi dari BFI Finance tanggal 6 Januari2016;T.Il3. : Fotokopi Surat nomor 0716R/KlaimMBU/I/2016 tanggal 4 Januari 2016dengan perihal konfirmasi pembayaran

Berdasarkan Hak Subrogasi, Maka Para Penggugat Intervensi MenggantikanKedudukan Hukum Standard Chartered Bank Tersebut, Karenanya Menjadi SatuSatunya Pihak Yang Berhak Memperoleh Uang Hasil Lelang Obyek Perkara AQuo:Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensi diatas dan juga dalam gugatan insidentil, maka tidak dapat dibantah bahwasanya;e Akibat langsung tindakan penyitaan atas gula agunan fasilitas kredit oleh TurutTergugat Intervensi II vide bukti P.Int.10, yang selanjutnya

terhadap seluruh hakdan kepentingan hukum Standard Chartered Bank yang melekat pada gula agunanfasilitas kredit tersebut, termasuk hak untuk didahulukan memperoleh uanghasillelang objek perkara a quo;Oleh karena itu, berdasarkan hak subrogasi, maka terbukti Para Penggugat Intervensiadalah satusatunya pihak yang paling berhak dan paling berkepentingan untukdidahulukan memperoleh uang hasil lelang obyek perkara a quo;V.

hukum mengganti kerugiankepada subjek hukum lainnya adalah: "harus ada perbuatan melawan hukum, harusada kerugian yang diderita, harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian dan harus ada unsur kesalahan";Bahwa karena kepentingan Penggugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukumatau tidak memiliki hubungan kausal dengan perbuatan Tergugat Intervensi IIselaku pelaksana undangundang, maka seluruh gugatan tersebut harus ditolak;Bahwa timbulnya prestasi Penggugat Intervensi berupa hak subrogasi

Bahwa benar hutang fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai transaksiimpor gula tersebut belum lunas;"Halaman 214 Alinea 1 Putusan PN Jakarta Selatan:"Menimbang, bahwa menurut hukum Subrogasi berarti menggantikan kedudukanTertanggung. Penanggung menuntut pihak lainnya sebagai pelaksanaan hakTertanggung yang telah mendapat Indemnitas dari Penanggung. Prinsip inimerupakan pendukung/carollary prinsip indemnity dalam arti untuk kerugian yangsama,.

Put No.2118 K/Pdt/201213.14.15.16.88Intervensi mempunyai hak subrogasi terhadap gula kristal putih milik Tergugat Idalam perkara insidentil (Penggugat dalam perkara pokok);"(Catatan: Cetak tebal dari Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi);Kedudukan Para Pemohon Kasasi tersebut juga telah dikuatkan oleh Putusan PT.Jakarta dalam halaman 10 alinea 5 bagian "Dalam Perkara Insidentil" yangmempertimbangkan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara/gugatan Insidentil

Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktuakta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahnukan kepada siberutang ;Menimbang, bahwa cessie merupakan penggantian orang yangberpiutang lama dengan seseorang yang berpiutang baru (vide : permasalahancessie dan subrogasi Klinik Hukumonline.com, awala klik Rabu 21 Desember2011, Sri KuSumasari, SH, MH) ;Menimbang, bahwa dengan demikian Cessie merupakan pengalihan haktagih/piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru berdasarkan suatuperistiwa

PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk kepada Tergugat HajiMuhidin berakhir atau hapus dan beralin menjadi hak tagih/Piutang Penggugatkepada Tergugat Haji Muhidin, maka antara Penggugat dengan Tergugatterdapat hubungan hukum Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagaiDebitur ;Menimbang, bahwa dengan telah dibelinya hak tagih atas piutang olehPenggugat, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996yang berbunyi jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralihkarena cessie, subrogasi

19April 2018, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factidalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena posita tidak sejalan denganpetitum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan bertindak untuk dan atasnama Bank Panin (Kreditor) berdasarkan Perjanjian Subrogasi

No. 094 PK/Pdt.Sus/2008No. 013K/N/2007 tanggal 13 Juni 2007 yang menolak permohonanKasasi oleh Termohon Pailit/Pemohon Kasasi.Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember2007 yang menyatakan bahwa "tidak jelas hubungan hukum hukumantara Pemohon dengan Termohon, apakah pengalihan tersebutberdasarkan subrogasi (Pasal 1400 KUH Perdata) atau Cessie (suatuperbuatan pemindahan suatu piutang kepada seorang yang telahmembeli piutang

Tidak ada keraguraguan sedikitpun atau dokumen yang membuktikan bahwa hubunganhukum tersebut berdasarkan dokumen lainnya (termasuk Subrogasi).Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17Desember 2007 yang menyatakan bahwa "... utang CV. Tjahja Sari,seperti yang didalilkan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon, padaawalnya adalah hutang CV.

Penagihan Subrogasi Surety Bondmengatur bahwa PT. ASEI berhak mengajukan recovery claim apabila PT.

sehubungan dengan polis jaminan uang muka jual beli besi tuayang diterbitkan PT Asei cabang Tangerang yang menimbulkan akibat dariadanya surety bond (sah) yang keluar belum memenuhi persyaratan adalahadanya klaim dari obligee maka PT ASEI akan membayar klaim keobligee karena PT ASEI cabang Tangerang telah menerima premi daripihak Principal yaitu PT Pelopor Lestari Jaya sehingga timbul kewajibanpada PT ASEI untuk membayar klaim kemudian PT ASEI akan menagihganti rugi ke principal berdasarkan hak subrogasi

ASEIkarena hal ini berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah dimana prinsiptersebut telah diatur dalam pedoman perusahaan dan Menteri Keuanganadalah adanya klaim dari obligee maka PT ASEI akan membayar klaim keobligee karena PT ASEI cabang Tangerang telah menerima premi daripihak Principal yaitu PT Pelopor Lestari Jaya sehingga timbul kewajibanpada PT ASEI untuk membayar klaim kemudian PT ASEI akan menagihganti rugi ke principal berdasarkan hak subrogasi, hal ini didukung olehketerangan para saksi

ASEI karena hal ini berkaitan dengan prinsipmengenal nasabah dimana prinsip tersebut telah diatur dalam pedomanperusahaan dan Menteri Keuangan adalah adanya klaim dari obligee makaPT ASEI akan membayar klaim ke obligee karena PT ASEI cabangTangerang telah menerima premi dari pihak Principal yaitu PT PeloporLestari Jaya sehingga timbul kewajiban pada PT ASEI untuk membayarklaim kemudian PT ASEI akan menagih ganti rugi ke principalberdasarkan hak subrogasi, hal ini didukung oleh keterangan para saksiyang

Pelopor Lestari Jaya sebagai Pemohon merupakan persyaratan yangsangat penting dalam bidang usaha perasuransian, karena untuk menilai kelayakanpengalihan resiko dan recovery klaim dari oblige kepada prinsipal secara subrogasi,terlebih lagi pada saat awal permohonan, Terdakwa telah mengetahui bahwa semulayang bermohon prinsipal adalah Yayasan Perduli Lingkungan, yang ketuanya adalahPatrisius Sabran namun oleh karena Yayasan tidak dapat disetujui, kemudianpermohonan diajukan oleh PT.

hasil penjualan secaratunggal atas limbah B3 dan Non B3 Tergugat I.Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat diajukan atas dasar imajinasibelaka, dengan tanpa didukung dengan buktibukti otentik yang sah,dengan demikian dalil gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidakmemiliki dasar hukum dan harus ditolak.Bahwa Tergugat Il secara tegas menolak dalil gugatan Penggugathalaman 3, point 4 dan point 5, dimana Penggugat mendalilkan bahwaseolaholah telah terjadi penyerahan hak karena pembayaran hutang(subrogasi

pengangkutan limbah industry tersebut Penggugatmenunjuk Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai penyedia transportasi.Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1401,yang berbunyi :Perpindahan itu terjadi karena persetujuan:1. bila kreditur, dengan menerima pembayanan dan pihak ketiga,menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalammenggunakan hakhaknya, gugatangugatannya, hakhak istimewaHalaman 58 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckrdan hipotekhipoteknya terhadap debitur; Subrogasi

ini harusdinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktupembayaran.2. bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, danmenetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akanmengambil alih hakhak kreditur, agar subrogasi ini sah, baikperjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuatdengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uangharus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utangtersebut; sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkanbahwa

Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.Bahwa oleh karena faktanya Tergugat II tidak pernah tahu berapasesungguhnya uang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I, dantidak ada kesepakatan otentik antara Penggugat dengan Tergugat Iltentang subrogasi, dengan demikian telah jelas bahwa dalil Penggugatyang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah ataspengelolaan limbah industry berupa scrap dan gram/kiriko Tergugat Il,karena adanya pengalihan hak dari Tergugat II kepada

Niaga Tbk.) sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

meLunasi hutangtersebut sehingga sanpai batas waktu yang ditentukan bulan April 2007, PT.Selpasindo Pharco/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi masih menyisahkanhutang sebesar Rp 400.000.000, (enpat ratus juta), oleh karena sudah lara utang tersebut dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akan mengalami kerugianakibat dilelangnya SH No. 42 tersebut, maka pada bulan Deserber 2009, PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi telah melunasi utang tersebut di Bank VictoriaJakarta (vide Salinan Akta SUBROGASI

Fotocopy Akte Nomor: 80, tertanggal 23112009, tentang: Subrogasi,selanjutnya disebut T.B. ;. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 454/PID/2008/PT .SBY,tertanggal 12112008, selanjutnya disebut T.9. ;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Sahan PT.Selpasindo Pharco,tertanggal 23 Desember 2002, selanjutnya disebut T.10.

hasil penjualan secara tunggalatas limbah B3 dan Non B3 Tergugat I.Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat diajukan atas dasar imajinasibelaka, dengan tanpa didukung dengan buktibukti otentik yang sah,dengan demikian dalil gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidakmemiliki dasar hukum dan harus ditolak.Bahwa Tergugat Il secara tegas menolak dalil gugatan Penggugathalaman 3, point 4 dan point 5, dimana Penggugat mendalilkan bahwaseolaholah telah terjadi penyerahan hak karena pembayaran hutang(subrogasi

11.396.576.250 kepada Tergugat , dimana untukmelaksanakan pengangkutan limbah industry tersebut Penggugatmenunjuk Tergugat Il dan Turut Tergugat sebagai penyedia transportasi.Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1401,yang berbunyi :Perpindahan itu terjadi karena persetujuan:1. bila kreditur, dengan menerima pembayanan dan pihak ketiga,menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalammenggunakan hakhaknya, gugatangugatannya, hakhak istimewadan hipotekhipoteknya terhadap debitur; Subrogasi

ini harusdinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktupembayaran.Halaman 58 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckr2. bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, danmenetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akanmengambil alih hakhak kreditur, agar subrogasi ini sah, batikperjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuatdengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uangharus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utangtersebut

Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.Bahwa oleh karena faktanya Tergugat Il tidak pernah tahu berapasesungguhnya uang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I, dantidak ada kesepakatan otentik antara Penggugat dengan Tergugat Iltentang subrogasi, dengan demikian telah jelas bahwa dalil Penggugatyang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah ataspengelolaan limbah industry berupa scrap dan gramkiriko Tergugat Il,karena adanya pengalihan hak dari Tergugat Il kepada

Bahwa dengan telah dibayarkannya klaim tersebut diatas dan dengan telahdikeluarkannya Claim Discharge dan berdasarkan Pasal 284 KUHD diatas,maka hak untuk menuntut ganti kerugian atas kejadian tersebut beralihsecara UndangUndang atau secara hukum kepada pihak Penggugat, dimana berdasarkan prinsip Subrogasi Asuransi, pihak Penggugat berhakmelakukan penagihan kepada pihak lain yaitu Tergugat yang telahmengakibatkan klaim tersebut terjadi, sebesar jumlah klaim yang telahdibayarkan kepada nasabah Penggugat

Pertanahan adalah telah sesuai prosedur ;Bahwa, perlu kami sampaikan bahwa tentang peralihan hak tanggunganmenurut pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24tahun 1997 adalah, bahwa Pendaftaran peralihan hak tanggungandilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah serta sertipikat hakHal. 19 putusan Nomor 55/Pdt/2017/PT SMG10.tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta sertipikathah yang dwt baru berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutangyang dijaminharena cessic, subrogasi

Makauntuk peralihannya tidak diperlukan perbuatan hukum tersendiri danpendaftarannya cukup dilakukan berdasarkan bukti cessic, subrogasi,pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan ;Bahwa, selanjutnya pihak Kreditur adalah sudah benar didalammelaksanakan pelelangan terhadap obyekobyek yang menjadi HakTanggungan dan hal tersebut berdasarkan Undang Undang HakTanggungan Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1996 pasal 6 (enam)bahwa Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai

ditandatangani oleh TERGUGAT padatanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua ribu Enam belas (08122016)Tertuang dalam Lapiran SYARAT SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIANPEMBIAYAAN INVESTASI/ MULTIGUNA UNTUK PEMBELIAN DENGANPEMBAYARAN SECARA ANGSURAN Pasal 11 Tentang PENGALIHANPERJANJIAN KEPADA PIHAK LAIN Poin 11.3 yang menyatakan Semuapiutang, tagihan atau hak lainnya dari KREDITUR terhadap DEBITUR yangtimbul dari Perjanjian ini dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada pihakmanapun dengan cara cessie, novasi, subrogasi

pada tergugat Il.Bahwa karena tergugat Il tidak mau transparan memberikan informasi atashutangnya tergugat I, kKemudian pada tanggal 15 februari penggugat bersuratkepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa/Kospin Jasa pusat Pekalongan denganmaksud agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarahmufakat, dan oleh Kospin Pusat Pekalongan sesuai suratnya Nomor ;142/H.PP/JS.Pst/ll/2019, tertanggal 26 februari 2019 memutuskan terhadappermasalahan tersebut dengan menggunakan pengalihan hutang (subrogasi

)dengan setoran sebesar Rp.4.500.000.000, (empat miliar lima ratus jutarupiah), danhal itu dilaksanakan paling lambat lambat tanggal 13 Maret 2019Hal 6 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor 41/Pdt G/2020/PN Dps11.12.dan sekaligus perkara di pengadilan Negeri DenpasarNo.770/Pdt.G/2018/PN.Dps, dinyatakan selesai).Bahwa walaupun telah diputuskan oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa/KospinJasa Pusat Pekalongan untuk penyelesaian permasalahan denganmenggunakan pengalihan hutang (subrogasi) sebagaimana yang

tertuang dalampoint 7 gugatan, namun tergugat I/Koperasi Simpan Pinjam Jasa/Kospin jasatidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan hutangtergugat dengan menggunakan pengalihan hutang (subrogasi), tergugat Ilsecara diamdiam telah melakukan lelang atas tanah sengketa secara melawanhukum melalui tergugat Ill/KPKNL.Bahwa karena diketahui terhadap ke 4 (empat) tanah berserta bangunan obyeksengketa telah dilelang oleh tergugat II melalui tergugat Ill, Kemudian penggugatpada hari Jum

telah melakukan upaya pelunasannyadengan jalan menjual barang jaminan berupa tanah SHM Nomor116 tersebut Kepada Haji Lalu Sirajudin orang tua Tergugat5,6,7 Pemohon Kasasi (pihak ke 3)dan dengan cara pelepasanhak sesuai akta pernyataan penyerahan hak waris Nomor 033 dihadapan Notaris tersebut dan dengan dibuatkan akta jualbelinya Nomor 174/20/Skm/1996 tersebut;Sehingga jual beli tersebut yang di dahului akta pelepasan haktersebut adalah sudah benar dan sah menurut:Pasal 1400 BW yaitu dengan cara subrogasi

atau penggantianhak hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga yangmembayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik denganpersetujuan maupun demi undang undang;Pasal 1402 BW ayat 2 tentang subrogasi terjadi demi undangundang, yaitu yang menyatakan untuk seorang pembeli sesuatubenda tak bergerak, yang telah memakai uang harga bendatersebut untuk melunasi orang orang berpiutang kepada siapaHalaman 20 dari 29 hal.