PutusanPengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PNGS tanggal 20Januari 1992;Bahwa atas tindakan Para Tergugat I,II,III,1V,V,VI,VIl tersebut diatas, yangnyatanyata telah melakukan perbuatan berulang/berlanjut dengan menyerobot,merusak tanaman, dan menguasai tanah yang diperoleh secara ilegal danmelawan hukum, bahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menerbitkan surathak sepihak kepada orang yang tidak memiliki

PutusanPengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PNGS tanggal 20Januari 1992;Bahwa atas tindakan Para Tergugat J,II,III,IV,V,VI,VII tersebut diatas, yangnyatanyata telah melakukan perbuatan berulang/berlanjut dengan menyerobot,merusak tanaman, dan menguasai tanah yang diperoleh secara ilegal danmelawan hukum, bahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menerbitkan surathak sepihak kepada orang yang tidak memiliki

Karena mana mungkin ada 90 baris kalau nyatanyatasebanyak 38 baris adalah milik pihak ke 3 dan Penggugat sendirimengakui kalau sebanyak 24 baris sebagai milik pihak ke 3 sebagaimanadalam repliknya;Bahwa tanah/kebun yang ada pada Tergugat jika di perbandingkandengan ukuran dan batasbatas tanah/kebun sebagaimana dalam gugtanPenggugat sangat berbeda ukuran dan batasbatas sebagainana surathak milik Tergugat di antaranya sebagaimana berikut:1.Kebun Kelapa terletak di Parit 14 Kelurahan Kampung SingkepKecamatan

Kelurahan Kampung SingkepKecamatan Muara Sabak Barat dengan ukuran sesuai surat hak milik(Panjang 80 depa/135 m, Lebar bagian depan 45 depa/76.5 m Lebarbagian belakang 80 depa/136 m) dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah prt. 13 Teluk Majelis;e Sebelah Timur berbatasan dengan Nure;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Kongsi;e Sebelah Barat berbatasan dengan Laetak;Kebun Kelapa terletak di Parit Sungai Dua Kelurahan KampungSingkep Kecamatan Muara Sabak Barat dengan ukuran sesuai surathak

tersebut Pembanding pun dalam memori bandingint telah mengajukan bukti berupa surat pernyataan dari saksi Syarifudintertanggal 10 Januari 2018 yang telah diberi materai dan dileges Notaris(terlampir), yang menyatakan pada pokoknya tidak pernah menyangkalsubstansi atas bukti P7 dan T1 serta T2 dipemeriksaan persidangan padatanggal 4 Desember 2017.DALAM POKOK PERKARAPemohon banding keberatan pertimbangan Judex Factie hal 41 atas sitajaminan(conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan sebagaimana SuratHak

dibeli oleh Kakek PENGGUGAT SAMPAI SEKARANG INI TIDAKPERNAH DIOLAH, TIDAK PERNAH DITEMPATI OLEH PENGGUGAT,DITINGGALKAN BEGITU SAJA DAN TIDAK PULA DITINDAK LANJUTIUNTUK PEMBUATAN SERTIFIKAT ATAS TANAH OBJEK SENGKETATERSEBUT HANYA BERPEGANG PADA SELEMBAR SURAT JUALTANGGAL 28 DESEMBER 1950 SAJA, karena bukti Surat saja tidaksepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah, dan untuksempurnanya suatu) hak harus memenuhi bukti materil berupapenguasaan fisik tanah secara teruSs menerus, karena pemegang surathak

Bahwa surat segel yang dikuasai oleh Jamaludin Bin Kate (Tergugat)yang didapat dari Fatimah (lbu Kandung Jamaludin) sejak 11 Maret1961 (sesuai dengan surat segel pembagian hak), sedangkan SuratHak Milik Sertifikat yang dikuasai oleh Miswati (Penggugat) sejak tahun2009.

PS.Tua Simanjuntak, S.H. menawarkan solusi untuk menyelesaikan;Bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan lelangyang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga ke4(empat) Sertipikat yang dijaminkan tersebut dikembalikan akan tetapi SuratHak Guna Bangunan Nomor 19 Blok Nyangkokot, Desa Sudajayagirang,Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Surat Ukur Nomor 3 tanggal 17April 1986, luas 1.855 m?

kewajiban seseorang untuk membayarpajak terhadap tanah yang dikuasainya;Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 2064 K/Pdt/1991 Tanggal 28Pebruari 1994, kaidah hukum, Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumkhususnya dalam hukum pembuktian bahwa /egenbewij yang merupakanaanwizingen tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atastanah yang sudah menurut prosedur;Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 321 K/Sip/1978 Tanggal 31Januari 1981, kaidah hukum, PN tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Surat izin garap pengelolahan tahun 1949 yang diperpanjang pada tahun 1974berati tanah yang digarap oleh Penggugat ditinggalkan selama 25 tahun tanahtersebut digarap oleh Zikri hamid (Alm) dan dibayar pajaknya, maka keluar surathak milik adat nomor 02/PII/III/76 atas nama Zikri Hamid maka Surat izin garaptersebut sejak tahun 1949 baru digugat tahun 2020 berarti tanah tersebutditinggalkan + 71 tahun maka surat izin garap tersebut sudah lama mati tidakmungkin hidup kembali;7. Penggugat (M.

tersebut Pembanding pun dalam memori bandingint telah mengajukan bukti berupa surat pernyataan dari saksi Syarifudintertanggal 10 Januari 2018 yang telah diberi materai dan dileges Notaris(terlampir), yang menyatakan pada pokoknya tidak pernah menyangkalsubstansi atas bukti P7 dan T1 serta T2 dipemeriksaan persidangan padatanggal 4 Desember 2017.DALAM POKOK PERKARAPemohon banding keberatan pertimbangan Judex Factie hal 41 atas sitajaminan(conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan sebagaimana SuratHak

Bahwa kemudian oleh Tergugat dan Tergugat II telah diajukan surathak kepemilikan berupa sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan NegaraKabupaten Merangin (Tergugat IV);10.Bahwa Penggugat dan beserta keluarga besar Penggugat sudahberupaya melarang Tergugat I dan Tergugat III untuk tidak menguasai danmembangun rumah toko di atas tanah milik Penggugat, namun Tergugat dan Tergugat III tidak menghiraukannya;11.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakansebagai berikut: tiao perbuatan

Surat Perjanjian Hak pakai tertanggal 6 September 1997 Batal demiHukum (vanrechtswege nietig)Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan ParaTergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti MajelisHakim Pada tingkat Banding Pada Halaman 41, yang menjadikan SuratHak Pakai Tertanggal 6 September 1997 sebagai dasar pertimbanganMajelis hakim Pada Judex Facti untuk menyatakan Perbuatan ParaPemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Para Tergugat sebagaiPerbuatan Melawan Hukum;Halaman

Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah berdasarkan SURATHAK MILIK SWAPRADJA PONTIANAK Nomor : 2289, tanggal 20 Maret1958, luas 2980 M?, tercatat atas nama ABDULLAH Bin H.

Liyanti Feli, berada di atas tanah sebagaimana tersebut dalam SuratHak Milik Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941dari Pemerintah KerajaanPontianak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sepertidiuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap obyeksengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5995 Desa Sungai Raya,Gambar Situasi Nomor : 9573/1992 seluas 21. 732 M2 tanggal 24 Nopember601992 atas nama H. Muhammad A.

SuratHak milik tersebut menunjuk pada sebidang tanah yang terletak di SungaiSeribu Kampung Sungai Raya District Pontianak domein (kepunyaan)Lanschap Pontianak yang batasbatas begitupun ukurannya sertapun luasnyaadalah dinyatakan pada peta tanah (perceelskaart) yang menyertai surat ini(vide bukti P6);Menimbang, bahwa menurut Prof.

Asri, SH, tersebut Majelis Hakimberpendapat Surat Hak Milik dari Pemerintah Kerajaan dapat disebut jugadengan Surat Hak Milik Swapraja, dengan demikian dalam kasus ini Surat HakMilik Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941 dari Pemerintah KerajaanPontianak dapat disebut juga dengan Surat Hak Milik Swapraja Nomor : 1323tanggal 14 Januari 1941;Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah SuratHak Milik Swapraja Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941 yangdiciptakan/diberikan dengan dasar legalitas adat

Sertipikat Hak Milik No. 347 danNo. 378 (objek sengketa), berasal dari Konversi Hak Milik No. 382, yangterletak di Wilayah Kelurahan Ttitiwungen Lingkungan II Kecamatan Sario(dahulu Kecamatan Manado Selatan Selatan), Kota Manado (DahuluHalaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MdoKotamadya Daerah Tingkat Il Manado), berdasarkan Surat KeteranganPendaftaran Tanah No. 174/Ket/1982, Tanggal 15 Juli 1982, sesuai SuratUkur tertanggal 20 Juni 1907 m2, (luas keseluruhan 1617 m2), menurut SuratHak

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321K/Sip/1978 tanggal 31Januari 1981 : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain serta bersesuain pula denganPasalpasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad

yang mana secara jelas dan nyata merupakankewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;Dalil diatas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yaitu;Karena pengeluaran sertifikat itu Sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan.Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978,tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan;Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Kapuk Peternakan No. 34 A B, RT. 003, RW. 007,Cengkareng, Kota Jakarta Barat Seluas Kurang Lebih 600 M2( enam ratus meter persegi) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali SuratHak Guna Bangunan ( SHGB ) atas nama pemegang hak HarryKarauwan, Wiesye Marlein Prasetyo, Robert Richard Karauwan,Adrian Abram Karauwan, setelah dikurangi dan dikeluarkanbidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di JalanPeternakan No. 34 A B, RT. 003

II Manado WilayahKecamatan Manado Selatan DesaSario sesuai suratukur tertanggai 18 Desember 1930No. 139 dengan luas473.330 M2 menurut surathak atas tanahtertanggali 18 Desember 1931 No. 4 adalahmilik "Lie Boen Yat EnCo" ;b.Individuab.

Koenom;Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonanpengukuran ulang terhadap tanah dengan Sertifikat HakMilik Nomor M 21 atas nama Miansyah bin Tambi tetapiditolak pihak BPN Kabupaten Banjar dengan alasansertifikat tersebut ada atas nama orang lain yaitu L.Koenom dan Basuni sehingga sertifikat tersebut tidakdapat dibalik nama;Bahwa selanjutnya terdakwa melalui pengacaranya yangbernama Sutomo, SH menawarkan tanah dengan SuratHak Milik Nomor M 21 Tahun 1972 atas nama Miansyahbin Tambi yang terletak

batu ;e Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan hanyalah sebagaikelengkapan persyaratan administrasi untuk pengurusan jinusaha galian C (SKHM) dan untuk pengurusan ijin mendirikanbangunan (SKPAT), sebagaimana telah dijelaskan pada uraiandalildalil tersebut diatas, dan penerbitan Obyek Sengketatidaklah perliu harus mendapatkan tanda tangan darin pihakpihak yang ada diperbatasan yang berbatasan dengan tanahdiatas tanah objek sengketa, karena objek sengketakeperluannya bukanlah untuk pengurusan peningkatan surathak