Ditemukan 2509 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akip apin arip apis alip
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
201 — 78
  • Workshop Center Of Excellence for Fraud Solutions, Instrumen IntegratifPengelolaan Resiko Korupsi Deputi Bidang Investigasi BPKP tahun 2018 Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan, Asset Tracing & Recovery Tahun2018.Pendidikan dan Pelatihan Reviu Penyerapan Anggaran dan Kualitas BelanjaTahun 2018.Pendidikan dan Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Srategis(Probity Audit) BPKP LKPPMillenium Challenge (MCA) Indonesia Tahun2018.Workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah(APIP
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
316 — 431
  • karena alasannya saat itu ada ribuan, kemudianternyata tidak dilakukanlah pengecekan kualifikasi kualitas dariperusahaan itu maka ULP bertanggung jawab atas hasil lelang itu;Ahli berpendapat kalau PPK tidak tahu ada kekeliruan oleh ULP diatidak dapat dipersalahkan karena PPK tidak bertanggung jawab formilterhadap evaluasi penyedia;Ahli menerangkan Perpres tidak mengatur besaran keuntunganpenyedia;Ahli menerangkan yang dapat menetapkan bahwa pelelangan ini tidaksesuai dengan prosedur yang pertama itu APIP
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
276 — 240
  • Jadi jumlah kerugian negaratersebut harus nyata dan pasti, sedangkan selisin hanya merupakanindikasi saja, tetapi apakah memang ada nyata dan pasti dari kasnegara dari dokumen yang sudah dibuktikan atau berdasarkanpemeriksaan investigatif yang benar bahwa pasti melakukan tindakpidana atau kelalaian;Bahwa Irjen termasuk Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP),hal ini diatur juga dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, Irjen padahakikatnya dapat melakukan review pengawasan terhadappelaksanaan kegiatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
137 — 24
  • Apip Pudin;Bahwa yang menjadi permasalahannya saksi tidak mengetahui, tetapisaksi mengetahui kalau anak saksi adalah korban salah sasaran karenasasaran tersangka adalah Sdr. Angga yang sebelum kejadian korbansedang bersama Sdr. Angga dan rekanrekan lainnya;Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa ketika dibacoktetapi saksi diberitahu oleh Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
246 — 88
  • Dalam keadaan tertentu dimana temuanberindikasi serius, dapat dilaporkan kepada Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) pihak yang direviu untuk kemudian dilakukaninvestigasi dan dilakukan langkah hukum.Bahwa benar hasil dari kesimpulan reviu pada saat terakhir saksi tidakmengikutinya lagi karena diklat, terkait dengan saran yang ada di dalamkesimpulan tersebut pada saat itu saksi belum ikut, namun terkaitdengan pasal 83 dan pasal 84 saja saksi mengetahuinya;Bahwa benar terkait dengan sosialisasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. WAGIMAN, MT bin TUAH
84 — 17
  • APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan auditterhadap pelaksanaan Swakelola.Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :Mekanisme swakelola harus berdasarkan prosedur tersebut di atas(pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan).Jika dalam swakelola dibutuhkan barang/ jasa, maka mekanismepemilihan penyedia barang/ jasanya mengikuti prosedur yang diaturdalam Perpres 70/2012.Pemotongan anggaran dana sebesar
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 22-09-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
239 — 83
  • 1 (satu) bundel dokumen pada salah satu lembar terdapat tulisan tangan warna biru antara lain terbaca Rp.23.600.000

    170 1 (satu) tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 14-12-2021 sebesar Rp. 30.000.000,- norek penerima 0441025377 atas nama JOY REINER ADRIAANS, pengirim LEONORCE HAHUWA.

    171 1 (satu) bundel copy Daftar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP