Ditemukan 2540 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 4 Juli 2017 — - FRENKY MARIO LUMBAN TOBING
287 — 277
287 — 277
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan FreisErmessen, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapatdiartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;Putusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MdnHalaman 4452.
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
137 — 15
137 — 15
Indriyanto Senoaji, SH.MH., melawanhukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila suatuperbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segiHalaman 528 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgkepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
284 — 38
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
284 — 38
SULUNG INDRIYANTO; Bahwa sekira bulan September 2014 saksi dihubungi oleh YUSmeminta bantuan untuk melakukan pengukuran proyek pekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna dan saksi diminta untukmenemui sdr. ROBI Bahwa Kondisi lapangan pada saat saksi mulai melakukan pekerjaanpengukuran di Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab. Natunatersebut yaitu untuk lokasi sudah bersih, dimana para pekerja sedangmembuat pagar seng keliling, penggalian tapak, penggalian untukpembuangan air.
Register : 09-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 27 Juni 2016 — MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
127 — 26
127 — 26
Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya denganjudul Meyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbaarhandeling yang disampaikandalam diskusi terbatas di FHUI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwa MahkamahAgung RI telah melakukan penghalusan hukum (rechtsvervijning) pengertian yang luasdari pasal 1 ayat (1) Undangundang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alihpengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf bUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Indriyanto Seno Adji dalam makalahnyatersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waline mengenaipengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga)wujud yaitu sebagai berikut:Halaman 830 dari 931 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016./PN.Pdg1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum = atau untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;2.
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA
-ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM
-ATIM BIN SUKARYA
146 — 10
146 — 10
Indriyanto Senoaji, SH.MH.,melawan hukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabilasuatu perouatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai darisegi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Register : 06-05-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Tanggal 22 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
309 — 315
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
309 — 315
Vide Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 KPidSus2018 Putusan Nomor 515 KPidSus2017 Putusan Nomor 2702 KPidSus2016 Putusan Nomor 2022 KPidSus2016
Menimbang bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal formele wederrechtelijkheid dan melawan hukum materiel materiele wederrechtelijkheid hal mana sejalan dengan pendapat Prof Dr Bambang Poernomo SH sebagaimana dikutip oleh Prof Dr Indriyanto
kepentingan pribadi kelompok atau golongan
2 Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh UndangUndang atau peraturanperaturan lain
3 Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana
Vide Prof Dr Indriyanto
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
252 — 55
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
252 — 55
Indriyanto Seno Adji, dalam bukunya PembalikanBeban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Prof.
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 10 Februari 2016 — -BIMA ILHAM BASTAMAN, SE Als BIMA (Terdakwa)
-SETYAWAN NUR CHALIQ, SH., MH (JPU)
227 — 23
227 — 23
Perbuatan itu tidak patut dan tercela.Menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun2001 menyatakan Pengertian Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi dapatpula mencakup perbuatanperbuatan tercela yang menurut rasa keadilanmasyarakat harus dituntut dan dipidana, dengan maksud secara melawan hukummencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangannamun apabila perbuatan tersebut
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
548 — 124
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
548 — 124
bahwa sebagai salah satu bentuk delik korupsi, penerapanpasal gratifikasi dapat menggunakan system pembalikan beban pembuktianyang bersifat terbatas dan khusus, artinya ketika seorang Pegawai Negeri ataupenyelenggara Negara didakwa menerima gratifikasi senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka dia wajib membuktikan bahwa pemberiangratifikasi yang didakwakan bukan suap atau tidak berhubungan denganjabatan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya;Menimbang, bahwa menurut INDRIYANTO
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
273 — 68
273 — 68
Indriyanto Seno Adji, SH., MH., dalam bukunya Korupsi dan HukumPidana, Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof.
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
3437 — 5550 — Berkekuatan Hukum Tetap
3437 — 5550 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDRIYANTO SENO ADuJI, SH, MH., dalambuku "Korupsi dan Penegakan Hukum" Cetakan Pertama Tahun2009 halaman 18 menyatakan sebagai berikut: "Perlu diketahuibahwa mengingat ajaran "perbuatan melawan hukum materiil"telah dianggap sebagai pelanggaran azas legalitas sekaligusakseptasi dari analogi hukum yang tidak dikehendaki dalamhukum pidana, maka implementasi dengan fungsi negatif inilahyang mendapat toleransi dalam hukum pidana."
Indriyanto Seno Adjie, meskipunsuatu perbuatan telah tidak sesuai dengan perumusan undangundang (melawan hukum secara formil), maka tidaklah selaluberarti perobuatannya itu seharusnya dihukum, karena masih adakeharusan meneliti dan membuktikan apakah perbuatannya yangtelah sesuai dengan perumusan undangundang itu sebagaiperbuatan melawan hukum secara materiel atau tidak. Terkaitdengan hal ini, di samping perbuatan PEMOHON KASASI(TERDAKWA IRJEN POL. DRS.
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
230 — 75
230 — 75
Indriyanto SenoAdji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);b. Bahwa, pengertian melawan hukum menurut Pasal ayat (1) sub a UndangUndangNomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya, melainkanmencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalampergaulan mesyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;c.
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
186 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan menandatangani Nota Dinas harus didahului rekomendasi dalam bentuk suratpengantar yang ditanda tangani oleh masingmasing anggota DRPDProvinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil)masingmasing anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dengandemikian sejak awal sudah ada niat dari Pemerintah Daerah (eksekutif)dalam pengelolaan dana bantuan sosial tidak mengacu pada PeraturanGubernur Nomor 040 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentangPedoman Pemberian Bantuan Sosial;Pendapat Indriyanto
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
219 — 71
219 — 71
Indriyanto SenoAdji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);b. Bahwa, pengertian melawan hukum menurut Pasal ayat (1) sub a UndangUndangNomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya, melainkanmencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalampergaulan mesyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;c.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015 Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1468 — 1068 — Berkekuatan Hukum Tetap
1468 — 1068 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indriyanto Seno Adji, S.H. M.H., Korupsi:Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, (Jakarta: CV. DiaditMedia, 2007) hal. 439440).Mempidanakan kebijakan negara yang berdasarkan ketentuan bukansaja tidak dibenarkan dalam hukum sebagaimana penjelasan di atas,juga telah menjadi perhatian dan keperdulian masyarakat, karenadampak negatif dari kesalahan penerapan hukum terhadap kinerjapembangunan ekonomi Indonesia.
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
208 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
membuat dan menandatangani NotaDinas, harus didahului rekomendasi dalam bentuk Surat Pengantar yangditandatangani oleh masingmasing anggota DRPD Provinsi KalimantanSelatan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masingmasing anggotaDPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian sejak awal sudahada niat dari Pemerintan Daerah (eksekutif) dalam pengelolaan danabantuan sosial tidak mengacu pada Peraturan Gubernur No. 040 Tahun2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial;Pendapat INDRIYANTO
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
397 — 111
397 — 111
Indriyanto Seno Adji, SH., MH.
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 30 Nopember 2016 — ALFIAN, S.STP Bin H. MASKUNI.
294 — 30
294 — 30
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditanda tangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 377.790 biaya pemeriksaan sebesar Rp 19.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp 19.000, beserta 1 lembar denah bangunan. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor : 645 / 181 / IMB / 2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Pemasakan Aspal an. WAHYUDANI yang ditanda tangani oleh Drs.
AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jln. Flamboyan A.3 No. 13 Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp 377.790, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 181 an. WAHYUDANI yang beralamat di Jln. Tanjung Puri Desa Kasiau senilai Rp 762.380, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima.