., tanggal 12 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

384 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara NomorHalaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 384 kK/Pdt.SusBPSk/20181635/ARBITRASE/BPSKBB/XI/2016 tanggal 22 November 2016, danmengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:a. Menolak pengaduan Tergugat untuk seluruhnya;b.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik.Menyatakan Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran SecaraAngsuran Nomor 4021503447 tanggal 9 September 2015 adalahsah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum;e. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada PerjanjianPembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor4021503447 tanggal 9 September 2015;f.

Nomor 384 k/Pdt.SusBPSk/2018Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinangtelah memberikan putusan Nomor 150/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Bkn.,tanggal 12 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;2.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1635/Arbitrase/BPSKBB/X1I/2016 tanggal 22 November 2016;4.

Nomor 384 kK/Pdt.SusBPSk/2018Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan NegeriBangkinang harus diperbaiki dengan menyatakan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor150/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Bkn.,

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 468/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.541.000,- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

atau perselisinan hukum dibidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk).

BPSK tidak benar berwenangmemeriksa dan memutus perkara a quo;b.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasetertanggal 07 Desember 2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batubara;.

Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;Halaman 19 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 468/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 14 Oktober 2016;3.

Rp. 1.541.000,;(Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah));Halaman 26 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

555 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepadaPengadilan Negeri Mempawah;4. Membebani biaya persidangan sebesar Rp166.000,00 (seratus enampuluh enam ribu rupiah);Hal. 1 dari 15 hal Put.

Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepadaPengadilan Negeri Mempawah;4.

putusanMajelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaHal. 4 dari 15 hal Put.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) dan Majelis HakimPengadilan Negeri Mempawah dalam hal ini tidak mengerti akan apa yangHal. 8 dari 15 hal Put.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 7Juli 2014 dan putusan BPSK Singkawang Nomor 12Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014;MENGADILI SENDIRIe Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini;3.

102 PK/Pdt.Sus-BPSK/2014

Bahwa dalam putusannya majelis BPSK memberi keputusan kepadaHj.Silvia Yasmi, beralamat di Jalan Gunung Sago Nomor 43, RT.003/RW.002 Kecamatan Padang Utara Kelurahan Gunung Pangilun Padang(Pribadi) dan bukan kepada Hj.Silvia Yasmi selaku Ahli Waris padahalahli waris Alm.H.Yasmi Muchtar tidak hanya Termohon II ;b. Bahwa Putusan Majelis BPSK memerintahkan Penggugat untukmenjadikan 0 (nol) sisa hutang atas nama Alm.H.Yasmi Muchtar;c.

Bahwa alasan Majelis Hakim BPSK pada halaman 35 sampai denganhalaman 37 putusan BPSK a quo yang memutuskan menjadikan 0 (nol)sisa hutang atas nama Alm.H.Yasmi Muchtar dan menerbitkan danmemberikan surat keterangan lunas sebagaimana yang diterangkandimana intinya menyimpangkan arti pernyataan "kerugian yang dialamioleh Pemohon Keberatan dijadikan sebagai pengakuan PemohonKeberatan sehingga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ;Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis BPSK hanyalah bertujuan untukmembenarkan

putusan yang dibuat Majelis BPSK padahal *kerugianyang dialami oleh Pemohon Keberatan adalah karena masihtertunggaknya kredit atas nama Alm.H.Yasmi Muchtar sebagai akibat daritidak dibayarkannya secara penuh kewajiban dari Termohon Il;Hal. 7 dari 19 hal.

BANKNEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 57/Pdt.G/BPSK/2011/PN.PDG. tanggal 8 Mei 2013;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara a quo;Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasiditetapkan sebesar Rp500.000., (lima ratus ribu rupiah);Hal. 10 dari 19 hal. Put.

Yasmi Muchtar dariPT Bank Negara Indonesia 1946 diasuransikan pada PI AsuransiTakaful Cabang Padang/Tergugat II dan oleh karena Penggugat dalamperkara BPSK yaitu Hj.

163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh PengadilanNegeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 65/Pdt.SusBPSK/2016/PNRhl., tanggal 13 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untukseluruhnya;Mengadili Sendiri1.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara Nomor:192/Arbitrase/BPSKBB/II/2016;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 192/Arbitrase/BPSKBB/II/2016tersebut;3.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 192/Arbitrase/BPSKBB/II/2016tanggal 18 Oktober 2016;4.

Nomor 163 K/Pdt.SusBPSK/2018salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti bahwa Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) tidak berwenang mengadili perkara ingkar janji(wanprestasi) yang bersumber dari perjanjian kredit merupakanpertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena terbukti perkara a quoberkaitan dengan wanprestasi perjanjian kredit sehingga bukan merupakansengketa konsumen, tetapi harus melalui pengajuan gugatan perdata kePengadilan Negeri;Menimbang

795 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu perjanjian atau lelang yangtelah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memilikikewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbuktimelampaui kewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturantersebut sehingga menyebabkan putusan BPSK Batubara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanhukum sama

sekali, dan batal demi hukum;Selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakan padaintinya sebagai berikut :Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisHalaman 13 dari 35 hal Put.

Sengketa Konsumen (BPSk)berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;Dalam pertimbangannya, Majelis BPSK menyebutkan bahwa dalam Pasal 2Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmenyebutkan: Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat.Sebagaimana dijelaskan sendiri dalam

pertimbangannya oleh Majelis BPSKBatu Bara bahwa terdapat pembatasan wilayah pengaduan konsumen yangmengharuskan konsumen terlebih dahulu untuk mengajukan gugatankepada BPSK tempat domisili konsumen atau BPSK terdekat, sedangkangugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen yangberdomisili di Kota Medan malah diajukan kepada BPSK Batu Bara yangletak lokasinya sangat jauh dari Kota Medan, sementara di Kota Medansendiri telah tersedia BPSK yang memiliki fungsi dan kKedudukan yang samadengan

umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

719 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihakkonsumen.Disamping itu, Dr.

Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK halaman 12 sampaidengan halaman 15 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Baraberwenang menyelesaikan perkara a quoe Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo.e Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon = danmemutuskan perkara a quo, Majelis BPSK telah melakukan tindakanyang sewenangwenang dan melebihi kewenangannya sebagaimanaditentukan oleh Undangundang

Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 1913/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 17 Januari2017.

Pemohon Keberatan beracara di Pengadilan Negeri TanjungBalai untuk mengajukan Keberatan atas Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor1913/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 17 Januari 2017, baikbersamasama maupun sendirisendiri.Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untukmengajukan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kabupaten Batubara Nomor1913/Arbitrase/BPSK/BB

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.Selanjutnya, Dr.

441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPadang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor09/PTS/BPSKPDG/ARBT/IX/2018 tanggal 19 Oktober 2018;2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkanHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.SusBPSK/2019sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu 3 Juli 2019 oleh Dr.

840 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

;Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang tersebut diatas sudah sangatjelas dan meyakinkan bahwa Majelis BPSK dalam memeriksa danmemutuskan perkara a guo telah melanggar ketentuan dan Undang Undangyang berlaku dengan demikian sudah sangat tepat dan sewajarnya bilaputusan Majelis BPSK Kabupaten Kuantan Singingi dalam perkata a quosewajarnya dapat dibatalkan;Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenKuantan Singingi dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo salahdan keliru dalam

Dengan demikian sudahsangat pantas dan sewajarnya putusan Majelis BPSK Kabupaten KuantanSingingi Nomor 07/BPSKKS/ARBT/V/2015 dapat dibatalkan;.

Nomor 840 K/Padt.SusBPSK/2015Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telahmemberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Rgt. tanggal 27 Juli2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Permohonan Pemohon Keberatan dapat dikabulkan untukseluruhnya;2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07/BPSKKS/ARBT/V/2015 tanggal 15Mei 2015;3.

Nomor 840 K/Padt.SusBPSK/2015menolak permohonan atau menyatakan tidak dapat diterima ataukanPengadilan tidak berwenang; Bahwa dalam pertimbangannya di halaman 17 Judex Facti berpendapatbahwa BPSK telah memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 4ayat (1) dan (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, oleh karena itutuntutan pembatalan dapat dikabulkan, pertimbangan mana adalahpertimbangan yang terlalu singkat karena tidak diurai mengenail relevansiketentuan Pasal 4 dengan batalnya putusan BPSK

Nomor 840 K/Padt.SusBPSK/2015Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IWAN ZAINUDDIN,AS tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 26/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Rgt. tanggal 27 Juli 2015 yang Membatalkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan SingingiNomor 07/BPSKKS/ARBT/V/2015 tanggal 15 Mei 2015;MENGADILI SENDIRI:1.

183 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK Kota Tasikmalaya dalam PutusannyaNomor 44/A/BPSKKota.Tsm/X/2014 Tanggal 7 Oktober 2013 Telahmelebihi kewenangannya dalam memutus (ultra vires) dimana mengacupada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 jo. Pasal 12 ayat(2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:Pasal 40:(1) Putusan BPSK dapat berupa:a.

melakukaneksekusi/atas agunan, dengan demikian amar putusan BPSK KotaTasikmalaya yang tercantum pada angka 1 menjadi tidak relevan;.

Menyatakan secara hukum sengketa dalam perkara a quo bukan merupakansengketa konsumen;Menyatakan secara hukum BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenangmengadili perkara a quo;Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kota TasikmalayaNomor 44/A/BPSKKota.Tsm/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014;Menyatakan Penggugat/Teradu berhak untuk melakukan lelang atas tanahdan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 782/Indihiang atas nama Wastiahalias lah Wasiah luas 946 m?

Kota Tasikmalaya tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini", padahal secarahukum BPSK Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 52 Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 butir huruf a, c, e, f, k, i, yakni:a.

Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;Bahwa, dalam hal ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8/1992dihubungkan dengan amar Putusan BPSK Nomor 44/A/BPSK Kota.Tsm/X/2014Tanggal 7 Oktober 2014, berbunyi:Memutuskan:1.

218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Dengan demikian pula, berarti Konsumen/Pelapor belummengalami kerugian Konsumen/Pelapor maka perkara sengketakonsumen ini wajid dioptimalkan guna diselesaikan secara mediasi,ketika proses permusyawaratan pada forum mediasi tidak menemuisuatu permufakatan, maka Majelis BPSK memutuskan perkara sengketakonsumen ini tidak dapat ditempuh secara peradilan arbitrase, karenaunsur kerugian secara nyata pada pihak Konsumen/Pelapor belumterjadi.

Akan tetapi, untuk terselenggaranya keadilan dan terwujudnyasuatu kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, BPSK KotaLubuklinggau menerbitkan penetapan ini;Menetapkan, bahwa pada waktu klarifikasi dan selama masa mediasi,pihak Terlapor/Pelaku Usaha mengakui benar di Lembar PerjanjianKredit Nomor 69518/LLG/II/PK.ANG.KSG/2017 (sebagaimana yangtertera dalam penetapan, Perjanjian Kredit Nomor 36.LPK/BPSKLLG/IX/2018), tanggal laporan 10 September 2018 tidak tercantumketentuan yang jelas dan tegas

Menyatakan BPSK Kota Lubuklinggau tidak mempunyai wewenangdalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut);3. Menyatakan Penetapan BPSK Kota Lubuklinggau atas perkara registerNomor 36.LPK/BPSKLLG/IX/2018 dengan Nomor register Penetapan036.Tap/BPSKLLG/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 adalah tidakmengikat dan batal demi hukum;Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini;5.

Menghukum Termohon untuk membayar biayabiaya yang timbulsehubungan dengan keberatan Penetapan BPSK Kota Lubuklinggau atasperkara register Nomor 36.LPK/BPSKLLG/IX/2018 dengan Nomor registerPenetapan 036.Tap/BPSKLLG/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ini;Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Lubuklinggau cq Ketua MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili keberatan Penetapan BPSK KotaLubuklinggau atas Perkara Register Nomor 36.LPK/BPSKLLG/IX/2018dengan Nomor Register Penetapan 036.Tap/BPSKLLG/X/2018 tanggal

Nomor 218 K/Pdt.SusBPSk/2019berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bukanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahakamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.

1250 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketaKonsumen pada pokoknya adalah sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha;Oleh karena itu selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara (BPSK) akan mempertimbangkanHalaman 11 dari 60 hal.

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan perjanjian kredit, menyatakan batal demihokum lelang yang akan dan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangantersebut;5.

Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.

oleh Majelis BPSK dalamHalaman 33 dari 60 hal.

Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraantara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;7. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batubara Nomor365/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 26 April 2017 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum;8.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Rap tanggal 20 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;II. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian; 2. Menyatakan batal Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1899/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 17 Januari 2017;3.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Beti Eka (ahli waris/istri Dedi Sahputra/Termohon Keberatan);4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

81 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 81 K/Pdt.SusBPSk/2018 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PemohonKeberatan (dahulu Teradu) tersebut; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KabupatenBatu Bara tidak memiliki Kewenangan (kompetensi) absolut dan relatifdalam memutus perkara antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu)melawan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu); Membatalkan Putusan BPSK Nomor 1899/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016tanggal 17 Januari 2017;Mengadili Sendiri:1.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1899/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 17 Januari 2017 tidakmempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisecara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas namaBeti Eka (ahli waris/istri dari Dedi Sahputra/(Tergugat/TermohonKeberatan) tersebut;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untukselain dan selebihnya;5.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1899/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016tanggal 17 Januari 2017;4.

Nomor 81 K/Pdt.SusBPSK/2018dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa pokok perkara a quo adalahperkara perdata murni in casu ingkar janji bukan sengketa konsumen;Bahwa karena itu telah benar putusan Judex Facti yang menyatakanbahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa danmemutus sengketa a quo;Bahwa namun demikian putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaikisepanjang mengenai diktum amar ke2, karena BPSK tidak berwenangmemeriksa dan mengadili sengketa a quo sehingga putusan BPSK Batubaraharus

Menyatakan batal Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1899/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 17 Januari 2017;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisecara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atasnama Beti Eka (ahli waris/istri Dedi Sahputra/Termohon Keberatan);4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkarasejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon Keberatan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya menjatuhkan Putusan perkara ini secara verstek;
2. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 01/Pdt.Sus/PTS/IV/2018/BPSK PKY, tanggal 27 April 2018, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selebihnya

12/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mtw

Palangka Raya Nomor01/Pdt.Sus/PTS/IV/2018/BPSK PKY, tanggal 27 April 2018 tidak dapatmengadili sengketa antara Pemohon keberatan dengan Termohonkeberatan;Bahwa, dalam persidangan BPSK Kota Palangka Raya, Pemohonkeberatan tidak sepakat terkait dengan penyelesaian sengketa konsumenpada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya,Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.

PKY, tanggal 27April 2018 yang dimohonkan batal oleh Pemohon keberatan, halaman 2pada redaksi paling atas tertulis "PEMERIKSAAN SUBSTANSI GUGATANdan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 pasal 17 tentangpelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yang menerangkan perkaragugatan bukanlah wewenang dari BPSK (Badan Penyelesaian SengketaKonsumen), sehingga BPSK Kota Palangka Raya tidak mempunyaiwewenang apalagi sampai memutus perkara antara Pemohon

Keberatandengan Termohon Keberatan, dengan demikian Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor :01/Pdt.Sus/PTS/IV/2018/BPSK PKY, tanggal 27 April 2018, batal demihukum;Bahwa, dalam pertimbangan hukum putusan BPSK Kota PalangkaRaya yang menyatakan Tergugat (dalam perkara ini Pemohonkeberatan) telah melakukan perampasan unit, melanggar undang undang No 8 tahun 1999 dan Undangundang 42 tahun 1999 juga tidakberdasar, kenapa demikian dalam putusan BPSK Kota Palangka Rayatersebut

Dengan demikian BPSK dapat menolak untukmenyelesaikan sengketa tersebut, dan BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa tersebut apabila :a. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan kalusulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri ;b.

Menyatakan Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor01/Pdt.Sus/PTS/IV/2018/BPSK PKY, tanggal 27 April 2018, TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selebihnya;5.

646 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 646 K/Pdt.SusBPSk/2016hal mana putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 54/Pts/BPSK/VIII/2015,justru telah membuat ketidak pastian hukum dan telah melindungi pihakyang bersalah. putusan BPSK dimaksud tidak membatalkan ataumengugurkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 0012009909001,akan tetapi sama sekali tidak mengindahkan dan tidak mempertimbangkanperjanjian tersebut sebagai hukum, sedangkan perjanjian pembiayaankonsumen Nomor 0012009909001 adalah perjanjian yang sah, karena telahdibuat dengan

Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa & mengadiliperkara a quo;Membatalkan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 54/Pts/BPSK/VIII/2015untuk seluruhnya;Menyatakan Pemohon Keberatan a quo sebagai pihak baik dan benar;Halaman 3 dari 8 hal.Put.

BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara a quo,sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor54/Pts/BPSK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 harus dibatalkanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT VERENA MULTI FINANCE, TBKCABANG PEKANBARU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan NegeriBangkinang Nomor 45/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bkn., tanggal 5 November

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor45/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bkn., tanggal 5 November 2015 yangmembatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor54/Pts/BPSK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Termohon Keberatan tidak pernah hadir di persidanganmeskipun telah dipanggil secara patut; Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan sebagian denganverstek; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara

a quo; Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKota Pekanbaru Nomor 54/Pts/BPSK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus20153.

53 PK/Pdt.Sus-BPSK/2022

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara a quo;