Pasir Randu,RT.04, RW. 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu,Kabupaten Garut, yang dalam hal ini memberikan kuasakepada BAMBANG IRAWAN, S.H, dan RUSMANA, S.H.keduanya advokat pada Kantor YAYASAN LEMBAGABANTUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN GUNTUR GARUT,Akta Perubahan No. 2 Tanggal 24 Februari 2014, SK MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014Akreditasi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH01.HN.03.03 Tahun 2016Tanggal

Surat Keterangan Pernikahan Tidak Terdaftar atas nama Pemohon I danPemohon II nomor KK.03.03/6/Pw.00/316/2010 tanggal 22 Desember 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KEBUPATENSIJUNJUNG, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.III;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orangsaksi ke muka persidangan untuk didengar keterangannya masingmasing bernama :1.

Demak, sebagaiOrganisasi Bantuan Hukum yang telah bersetifikat /Terakriditasi A sebagai pemberi bantuan hukumberdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, sebagai aplikasi dari Undangundang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 15 Pebruari2016, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh,bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yangselanjutnya

ParaPengurus Organisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTAUTARA Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 yang berkantor diBeting Sawah No.1 RT 009 RW 011, Semper Barat, CilincingJakarta Utara.

Puri Indahmengajukan Permohonan Pembayaran 100% sesuaidengan Surat No. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkanSPM (Surat Perintah Membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal2/7 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.241.440.900,00 (satu milyar dua ratusempat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah),namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD kepada pihakketiga atau CV.

Puri Indah mengajukan permohonan Pembayaran 100% sesuaidengan surat No. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkanSPM (surat perintah membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal2/7 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.241.440.900,00 (satu milyar dua ratusempat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah),namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD kepada pihakketiga atau CV.

Puri Indah mengajukanpermohonan Pembayaran 100% sesuai dengan surat No. 02/PI/I/2016tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkan SPM (surat perintahmembayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal 27 Desember 2016yaitu sebesar Rp.1.241.440.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluhsatu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), namunpada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD kepada pihakketiga atau CV.

BA77/STPI/SPK.BOPP/DSDA.AS/ DAKTBH/XII/2016 tanggal 21 Desember2016; dan;e SPM (surat perintah membayar) nomor: 0254/SPMLS/I.03.03/2016tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan Pengguna AnggaranDinas Sumber Daya Air Kab.

Aceh Selatan dan berdasarkanHalaman 107 dari 193 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bnadokumen PHO sudah menyatakan sesuai dan juga sebelumnya telahditerbikan SPM 100% nomor : 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal27 Desember 2016 oleh pengguna anggaran Dinas Sumber Daya AirKab.

Kepmen Hukum & HAM RI Nomor M.IliI02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang PengumumanVenifikasi/ Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum; (Bukti,T1); Adalah sangat kami sesalkan sikap Majelis Hakim yangmengadili dan memeriksa perkara a quo dengan mengabaikankeberatan Tergugat dengan pertimbangan hal tersebut bukanlahmenjadi substansi dari surat kuasa dan telah menjadi kebiasaan tidakmenjadi persoalan, maka untuk itu perlu Kami paparkan halhal lebihlanjut yang menjadi dasar keberatan

Keomen Hukum & HAM RI Nomor.halaman 9 dari 36 halamanPutusan Nomor 0287/Pdt.G/2016/PAJUM.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mel 2013 tentangPengumuman Verifikasi/ Akreditsi Pelaksanaan Pemberian BantuanHukum, Tergugat anggap tidak perlu dipaparkan sebab telah tegas padapokonya ketentuanketentuan di atas justru bersifat melengkapi danmenyempurnakan apa yang telah diatur pada UU Bantuan Hukum;Demikian juga tentang pengaturan ini dalam Pengadilan Agama, Tergugatmengutip halhal yag diatur pada Buku

Keopmen Hukum & HAM RI Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, selengkapnyasebagaimana telah dipaparkan Tergugat dalam eksepsinya pada halaman 1sampai dengan 5 di lembaran jawaban pokok perkara tertanggal 30 Agustus2016;Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsinya membantahdan menolak eksepsi Tergugat, dengan mendalilkan bahwa eksepsi a quo tidakmemiliki dasar sama sekali.

Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis berdasarkan Keputusan KepalaBidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Kantor KesehatanPelabuhan Kelas Soekarno Hatta Nomor: KP.03.03/VIII.2/2809/2013tanggal 8 Mei 2013;b.

Selanjutnyaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang UpayaKesehatan dan Lintas Wilayah, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Soekarno Hatta Nomor: KP.03.03/VIII.2/2809/2013 tanggal 8 Mei2013 yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa PernyataanTidak Puas Secara Tertulis karena yang bersangkutan pada bulanJanuari, Februari, Maret, April 2013 dan tanggal 1,2,3,4 Mei 2013tidak masuk kerja dan telah melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010

Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:216/S.Ket.33.12HP.03.03/VIII/2020, yang dikeluarkan Kantor PertanahanKabupaten Wonogiri, tanggal 19/8/2020 (Bukti P11);12.

Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:215/S.Ket.33.12HP.03.03/VIII/2020, yang dikeluarkan Kantor PertanahanKabupaten Wonogiri, tanggal 19/8/2020 (Bukti P12);Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yangcukup dan setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P1 sampai dengan P12;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dan Kuasa Hukumnyajuga mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah

Bahwa, Penggugat adalah Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas HukumUniversitas Simalungun yang telah Terdaftar/Terverifikasi danTerakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: M.HH01.HN.03.03 TAHUN 2016,Tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi danAkreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode Tahun 2016 S.D2018, tertanggal 7 Januari 2016;4.

1866 KUH Perdata atau pasal 164 A/B (pasal 283 RDS)alatalat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:a. bukti tulisanb. bukti dengan saksisaksic. persangkaanpersangkaand. pengakuan; dane. sumpahBahwa majelis hakim mengabaikan buktibukti yang diajukan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat yang diantaranya Alat Bukti Surat danKeterangan saksisaksi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat meliputi;Bukti P3 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH01.HN.03.03

tersebut ternyata tidak berhasil, sehinggapersyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor Tahun 2008 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat yang kedudukannya sebagai Pegawan NegeriSipil telah mendapat Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari atasannya6PAGEPAGE 7sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Sekretaris Direktorat JenderalPengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Nomor : KP.03.03

Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I danPemohon IT nomor KK.03.03/6/Pw.00/243/2010 tanggal 29 Desember 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATENSIJUNJUNG, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.I.2;3.

Surat Keterangan atas nama Pemohon IJ dan Pemohon I nomor KK.03.03/5/Pw.01/14/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, selanjutnya oleh KetuaMajelis diberi kode P.I.2;3.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 228/03.03/2018 atas namaPenggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi ke persidangan, hal mana saksisaksi tersebut di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

permohonanmana Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang bahwa guna meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohob telahmengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;e Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh kepalaDesa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa,Nomor.593.3/884/XII/02/2016 tanggal 08 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode ( P.1 ) ;e Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305.Kua.03.03

permohonanmana Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang bahwa guna meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohob telahmengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;e Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh kepalaDesa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa,Nomor.593.3/884/XII/02/2016 tanggal 08 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode ( P.1 ) ;e Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305.Kua.03.03

Nomor:M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, yang Berkantordi JI.

AHU0009483.AH.01.04 TAHUN 2015 TERAKREDITASIKEMENKUMHAM RI NOMOR: M.HH 01.HN.03.03 TAHUN2016 JI. Kusno Danupoyo Desa Palapo Kec. RandanganTelp/Fax: 085256979159. WA: 082291808931.Bersamasama atau sendirisendiri.

Asli surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama KecamatanAwangpone, Kabupaten Bone Nomor: B. 12/Kua. 21. 03.03/Pw.01/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 ( bukti P1);2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Danil Rafli Ramlih anak kesatu lakilakidari Ramlin dan Nurhaedah dengan Nomor 6951/IST/X/2005 tanggal 30Oktober 2005 (Bukti P2);3.

Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor Kp.03.03/1.4/2935/2014 tanggal20 Agustus 2014 dari Kementrian Kesehatan RI., Direktorat Jenderal PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan (Bukti P.2)3. Surat Keterangan Gaib atas nama Deden Ahmadi nomor 474.4/0V/IV/Pem/2014tanggal 1 April 2014 dari Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah KabupatenBekasi (Bukti P.3)4.

., anggotaOrganisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARATerakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, kantorsekretariat di JI.